BERITA

Rekonsiliasi Tiga Pihak untuk Laporan Keuangan yang Lebih Baik

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 10 s.d. 12 April 2017 di Gedung Dhanapala (10/04), Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengajak agar semua pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil optimal. 

Tujuan dari penyelenggaraan acara rekonsiliasi adalah untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan atas data yang disajikan dalam LKKL, juga agar data LKPP sama dengan data yang disajikan dalam LKKL serta telah disesuaikan dengan koreksi yang diperlukan. Rekonsiliasi tiga pihak atau tripartit ini juga menjadi forum komunikasi antara auditor dan auditee untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan di K/L. Jika terdapat permasalahan audit yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka permasalahan tersebut dapat dibahas bersama antara K/L, Kementerian Keuangan, dan BPK untuk mendapatkan solusi terbaik.

Hasil rekonsiliasi tiga pihak ini akan ditindaklanjuti dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2016 yang berstatus audited, yang paling lambat disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI pada tanggal 28 April 2017 sehingga LKKL, LKBUN, dan LKPP dimaksud akan menjadi semakin akurat. "Semoga LKPP 2016 meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan selanjutnya bermanfaat untuk kemajuan laporan keuangan negeri kita tercinta yang berujung pada kesejahteraan rakyat," harap Marwanto mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengungkapkan apresiasi terhadap tidak adanya suspen belanja pada laporan keuangan tahun ini. Adapun beberapa hal yang masih harus diperbaiki menurut BPK adalah jurnal koreksi yang belum dapat diidentifikasi, SIMAK BMN belum dalam single database, dan konsolidasi LKPP masih manual. [LRN]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan