Data

UU APBN

Penetapan UU APBN setiap tahun membawa konsekuensi dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu tahun tertentu yang berlaku hanya untuk tahun yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun yang lain.

Berikut adalah Undang-Undang APBN dan APBN P yang telah diterbitkan pemerintah Republik Indonesia :

 

Penghargaan

  • (CPP) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA

    CPP 2006 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Khusus Banda Aceh

    CPP 2008 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Makassar II

    CPP 2010 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Gorontalo

  • Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)

    KPPN Malang dinobatkan pada tahun 2013.

 

selengkapnya ...