Publikasi

Majalah Treasury Indonesia

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016

                                                                                        

  Majalah Treasury Indonesia Terbitan Kedua /2016
     

Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di tahun 2015 dengan berbagai dinamikanya sehingga mampu menelurkan LKPP Pertama berbasis akrual pertama dalam sejarah pengelolaan keuangan negara di Indonesia, apa dan bagaimana sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, capaian dan rekam jejak pelaporan keuangan pemerintah, serta apa saja isu yang mengemuka dalam Rakernas Akuntansi 2016.

Pelaporan keuangan pemerintah sebagai hilir pengelolaan keuangan negara selama ini memang boleh jadi belum mendapat sorotan publik se-intens penyusunan atau pelaksanaan anggaran yang mungkin relatif lebih sarat isu karena menyangkut banyak kepentingan, bahkan pro-kontra. Sejatinya, sama dengan tahapan siklus keuangan negara lainnya, pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki posisi yang sangat krusial. Dalam tahapan inilah sesungguhnya transparansi, akuntabilitas, bahkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara mendapatkan tempat dan porsi, sebagai wahana dan area justifikasi apakah pemerintah telah menggunakan dan mengelola keuangan negara sesuai amanat undang-undang dan aspirasi masyarakat.

 

Edisi Sebelumnya :

 
 

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Indonesia 01/2016

 majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Mini 2016

 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2015

 
 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2014

Majalah Treasury Indonesia edisi 02/2014

 

>>Suplemen<<

  Majalah Treasury Indonesia 01/2013 Majalah Treasury Indonesia 02/2013
     

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Penghargaan

  • (CPP) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA

    CPP 2006 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Khusus Banda Aceh

    CPP 2008 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Makassar II

    CPP 2010 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Gorontalo

  • Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)

    KPPN Malang dinobatkan pada tahun 2013.

 

selengkapnya ...