Beranda - DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-terbaru.html Mon, 20 Nov 2017 10:28:54 +0700 DJPBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI id-id w.andi.agustian@gmail.com (DJPBN) Sri Mulyani: Pimpinan Ditjen Perbendaharaan Harus Terus Fokus Hadapi Akhir Tahun http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2718-sri-mulyani-pimpinan-ditjen-perbendaharaan-harus-terus-fokus-hadapi-akhir-tahun.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2718-sri-mulyani-pimpinan-ditjen-perbendaharaan-harus-terus-fokus-hadapi-akhir-tahun.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Hari Pahlawan merupakan momen penting bagi kita semua untuk terus memelihara api perjuangan yang tidak boleh padam untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita dapat meneladani perjuangan para pahlawan yang telah bersedia untuk berkorban jiwa raga, harta benda untuk menjaga negara dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam yang dapat melemahkan dan menghancurkan negara kita," demikian pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Pahlawan di kompleks kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11) pagi.

 

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema Perkokoh Persatuan untuk Membangun Negeri. Upacara tersebut diikuti oleh para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa di masa kini juga terdapat ancaman yang menuntut sikap kepahlawanan yang sama, yaitu keberanian untuk melawan dan berkorban, meski ancaman nyawa dan hilangnya harta benda menghadang. Ancaman baru tersebut juga telah melahirkan pahlawan-pahlawan baru, yaitu mereka yang konsisten dan dengan penuh integritas dan semangat pengabdian yang setia menjaga negeri ini.

"Pahlawan-pahlawan dalam zaman kita sekarang ini adalah jajaran Kementerian Keuangan yang setia, profesional, dan penuh integritas menjaga dan mengelola keuangan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka semua yang terus menggunakan ilmu dan kewenangannya semata-mata untuk memperjuangkan kemajuan Indonesia, mengisi cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang adil dan makmur serta bermartabat," sebut Sri Mulyani.

Siang harinya, Sri Mulyani melantik sejumlah pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan yang dilantik adalah Teguh Dwi Nugroho sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Tri Budhianto sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, dan Edward UP Nainggolan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.

Sri Mulyani kembali mengingatkan kepada jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya Ditjen Perbendaharaan, untuk tetap memimpin unit kerjanya dengan berpedoman pada undang-undang serta menjalankan seluruh tugasnya secara profesional dan penuh integritas tanpa kompromi.

Khusus kepada jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan, Sri Mulyani mengimbau untuk terus fokus menjalankan tugas khususnya menjelang periode akhir tahun anggaran. “Kita akan dihadapkan pada kegiatan yang sangat padat, menguras energi, dan perhatian. Jangan lupa untuk terus bekerja secara detail,” papar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Republik Indonesia akan menjadi negara besar kalau pimpinannya terutama jajaran di Kementerian Keuangan selalu memperhatikan hal detail. “Organisasi harus diurus, misi serta tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan profesional,” tambahnya.

[DR/LRN/foto: sw]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Nov 2017 08:23:25 +0700
Menkeu: Core Reformasi Keuangan Negara Ada di Treasury http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2713-menkeu-core-reformasi-keuangan-negara-ada-di-treasury.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2713-menkeu-core-reformasi-keuangan-negara-ada-di-treasury.html "Rapat ini telah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Ditjen Perbendaharaaan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya, meningkatkan inovasi dan kapasitas untuk terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada seluruh stakeholders. Saya berterima kasih untuk hal ini," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Ditjen Perbendaharaan di Aula Mezzanine Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/11).

Dengan jumlah belanja negara yang meningkat drastis dalam 3-4 tahun terakhir, menurut Sri Mulyani masih ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas belanja, misalnya yang sudah dilakukan adalah spending review. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas belanja yang kurang bermanfaat, karena budgeting seharusnya based on needs. Analisis terhadap belanja termasuk untuk pemanfaatan penyaluran Dana Desa juga bisa dilakukan. Namun, efisiensi bukan berarti mempersulit. "Jangan menambah masalah ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan pencairan anggaran, tetap jaga efisiensi, bukan karena ingin mempersulit," tegasnya.

Knowledge management juga perlu ditingkatkan supaya semangat reformasi birokrasi terutama di bidang perbendaharaan tetap terjaga. Gerakan literasi yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan mendapatkan apresiasi dari Sri Mulyani, dengan hasilnya berupa sejumlah buku yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kerja keras pemerintah untuk membangun. Harapannya, gerakan semacam ini mengingatkan kembali bahwa birokrat identik dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat, birokrat itu kredibel dan tepercaya, serta benar-benar memagang komitmen untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan lupa kalau bicara tentang reformasi keuangan negara, sebetulnya core-nya ada di treasury," sebut Sri Mulyani mengingatkan.

Kemudian sebagai backbone treasury di Indonesia, penggunaan teknologi informasi harus diiringi dengan security yang baik agar tetap terjaga keandalannya. Sinergi dengan eselon lain di Kemenkeu maupun pemerintah daerah juga harus dijaga, supaya tugas yang dilakukan dapat berjalan lancar. Sri Mulyani pun menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 harus dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, tanpa perlu melakukan hal-hal yang tidak terpuji.

"Tunjukkan bahwa kita semua, Kementerian Keuangan adalah institusi yang selalu komit terhadap pelayanan yang baik, memberikan yang terbaik bagi negara, dan seperti yang selalu saya ingatkan, jangan pernah lelah untuk mencintai republik ini," tutupnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kegiatan yang sama melaporkan bahwa berkaitan dengan pengendalian belanja akhir tahun, dalam dua bulan terakhir ini Ditjen Perbendaharaan memang harus mengawal dengan ketat pelaksanaan APBN. "Tidak mempersulit, tetapi memastikan bahwa uang yang keluar dari APBN akan betul-betul digunakan dan menghasilkan output, syukur-syukur outcome yang memadai," tegasnya. Sejumlah koordinasi juga telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, misalnya dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyaluran Dana Desa, juga dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk simplifikasi pelaporan sekaligus untuk meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan.

 

(DK/LRN)

#DJPbKawalAPBN
#KemenkeuTepercaya
#SadarAPBN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Nov 2017 12:40:00 +0700
Wamenkeu: DJPb Diharapkan Terus Lakukan Continuous Improvement http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2712-wamenkeu-djpb-diharapkan-terus-lakukan-continuous-improvement.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2712-wamenkeu-djpb-diharapkan-terus-lakukan-continuous-improvement.html "Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan informasi, serta regulasi,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta (01/11).

Rapimnas ini diikuti oleh seluruh Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Indonesia, dengan tema “Kerja Modern Mengawal APBN Mewujudkan Efisiensi Belanja Negara”. Tema tersebut dimaksudkan untuk menyatukan semangat mengawal pencairan dana APBN, terutama di akhir tahun anggaran 2017.

Menurut Mardiasmo, continuous improvement diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian Keuangan yang semakin besar dan berkembang seiring perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi tentu saja lebih banyak dan beragam. Perlu sumber daya yang berkualitas supaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Mardiasmo juga mengingatkan agar berhati-hati dalam pencairan dana APBN mendekati akhir tahun anggaran, terutama pencairan DAK Fisik dan Dana Desa. Ekspektasi yang besar oleh masyarakat kepada DAK Fisik dan Dana Desa sangat rentan memicu permasalahan bila terjadi problem dalam proses pencairannya. "Memang akan ada potensi ketika kita menegakkan governance, ketika pengajuan pencairan yang tidak memenuhi syarat tidak kita cairkan daripada melanggar ketentuan, bisa timbul ketidakpuasan, karena ekspekstasi mereka kan dibayar, terima dana," ujar Mardiasmo

Lebih lanjut Mardiasmo berharap supaya di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sedang dibangun serta pencairan DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sekarang, Ditjen Perbendaharaan senantiasa menjaga performance pelayanan secara maksimal kepada stakeholders di akhir tahun anggaran 2017 ini.

Senada dengan pernyataan Wamenkeu, dalam laporannya Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono memaparkan pula sejumlah upaya dan kebijakan Ditjen Perbendaharaan untuk terus melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran, khususnya menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Di antaranya menyusun jadwal pencairan dana melalui KPPN supaya tidak terjadi overload, melaksanakan simplifikasi laporan untuk DAK Fisik dan Dana Desa, serta meningkatkan peran teknologi dan informasi melalui penyempurnaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja di daerah. (PW/DK)

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 02 Nov 2017 08:40:00 +0700
Sinergi Ditjen Perbendaharaan dalam Proses Pengelolaan Belanja APBN, Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2710-sinergi-ditjen-perbendaharaan-dalam-proses-pengelolaan-belanja-apbn,-pembangunan-infrastruktur,-dan-peningkatan-kualitas-laporan-keuangan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2710-sinergi-ditjen-perbendaharaan-dalam-proses-pengelolaan-belanja-apbn,-pembangunan-infrastruktur,-dan-peningkatan-kualitas-laporan-keuangan.html Jakarta, djpbn. kemenkeu.go.id,- Alokasi APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama pada sisi belanja. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja ditetapkan menjadi Rp2.204 Triliun setelah pada tahun 2017 ini dialokasikan belanja sebesar 2.080 Triliun. Di dalam alokasi tersebut, terdapat dana infrastruktur yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator dalam tercapainya pengelolaan APBN yang baik adalah dengan berhasil diraihnya opini WTP pada LKPP 2016.

 

Dari beragam proses tersebut, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran yang vital sebagai unit pengawal APBN di Kementerian Keuangan. Dalam rangkaian acara Seminar Peringatan 71 Tahun Hari Oeang yang digelar di Gedung Dhanapala Jakarta (23-25 Oktober), Ditjen Perbendaharaan bersama unit lainnya menjadi narasumber dan sharing knowledge dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian Lembaga (K/L), BUMN, Perbankan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta berbagai akademisi terkait peran dan fungsi tersebut.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Didyk Choiroel, berujar bahwa untuk menghasilkan output yang tepat dalam mengalokasikan belanja APBN yang lebih efektif dan efisien akan menjadi tugas yang harus direalisasikan oleh Ditjen Perbendaharaan. “ Namun untuk outcomenya, apakah bisa terealisasi di tahun yang sama akan menjadi tantangan kita (Ditjen Perbendaharaan.red),” tambah Dydik(23/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menganggap bahwa belanja Infrastruktur yang dilakukan oleh negara masih dalam batas untuk memenuhi kebutuhan. “Infrastructure is not a Luxury, It is a Necessity,” kata Sri Mulyani (24/10). Sri Mulyani juga menambahkan bahwa konsep NKRI terbentuk tidak hanya melalui aspek politik dan hukum, tetapi kesatuan itu juga terbentuk dari aspek ekonomi dan sosial yang membutuhkan konektivitas maupun mobilitas melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.

Konsentrasi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur juga dinilai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, sebagai hal yang tidak bisa disebut berlebihan. Ditjen Perbendaharaan yang mengawal belanja APBN memiliki peran penting dalam pengelolaan dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik itu yang teralokasi langsung dalam APBN maupun yang berasal dari pinjaman luar negeri. “Lebih dari 2000 Triliun dana infrastruktur teralokasi melalui APBN dan harus dikeluarkan melalui Treasury. Sesuai tusinya, Ditjen Perbendaharaan juga mengelola investasi yang berasal dari pinjaman dari luar negeri untuk kemudian diterima oleh APBN, lalu diteruskan kepada pemda, BUMN, atau BUMD,” tutur Marwanto (24/10).

Sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan kepada berbagai pelaku ekonomi terhadap pengelolaan APBN pemerintah tersebut, Ditjen Perbendaharaan siap untuk kembali berkomitmen untuk meraih WTP atas LKPP TA 2017 ini. “Laporan Keuangan bisa digunakan menjadi sebuah tools untuk mengukur apakah uang yang dikelola oleh APBN betul-betul telah dilaksanakan secara optimal oleh semua stakeholder di seluruh negara ini,” ujar Marwanto (25/10).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Ditjen Perbendaharaan merupakan unit yang bertanggungjawab secara langsung dalam mengkoordinasikan proses pembuatan LKPP. Di dalamnya dapat dinilai kualitas dari proses penyusunan tersebut, termasuk kualitas dari hasil penyusunan tersebut yakni cetakan LKPP yang menjadi tantangan untuk dipertahankan karena telah berhasil meraih opini WTP. (dnr)

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 26 Oct 2017 09:06:44 +0700
Desa Batu Gajah, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2706-desa-batu-gajah,-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2706-desa-batu-gajah,-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa.html

“Tidak semua dana desa bermasalah seperti yang diberitakan belakangan ini, banyak juga dana desa yang berhasil dikelola dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Batu Gajah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menyaksikan secara langsung success story pengelolaan dana desa (9/10).

Marwanto bertandang ke Ranai, Pulau Natuna, pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2017. Salah satu lokasi pertama yang didatangi adalah Layanan Filial KPPN di Ranai. Marwanto sempat menyapa petugas layanan filial dan satker yang dilayani serta melihat sarana dan prasarana layanan filial yang menginduk ke KPPN Tanjung Pinang ini.

Sebagaimana pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, Marwanto juga melakukan penanaman pohon di areal lokasi wisata yang tengah dibangun oleh Pemkab Natuna. Penanaman pohon merupakan agenda tetap setiap kali Dirjen Perbendaharaan melakukan kunjungan kerja ke daerah sekaligus sebagai afirmasi atas Program Perbendaharaan Go Green yang dicanangkan pada awal tahun 2017.

Mengingat KPPN memiliki peran baru dalam menyalurkan dana desa, Marwanto pun dijadwalkan menyambangi Desa Batu Gajah sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Natuna yang menerima dana desa. Di desa ini, dana desa antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, pemberian bantuan sarana bagi para petani maupun nelayan, dan pendirian gedung balai pelatihan.

“Kantor filial ini membantu satuan kerja yang ada di Kabupaten Natuna untuk

mempercepat proses penyaluran dana,” tambah Marwanto terkait keberadaan layanan filial Ranai.

Dalam perjalanannya kembali ke Jakarta, Marwanto menyinggahi KPPN Batam untuk memberikan motivasi dan arahan kepada para pegawai.

“Ini merupakan bagian dari sebuah rencana panjang untuk melihat KPPN filial. Saya ingin mendengar sendiri bagaimana respon dari stakeholders kita, dari satker kita terhadap layanan yang kita berikan di KPPN filial,” terang Marwanto di depan para pegawai KPPN Batam.

“Dari beberapa komunikasi kemarin di KPPN Filial Natuna memang terbukti bahwa kemudahan-kemudahan itu bisa dinikmati oleh satker kita,” lanjut Marwanto.

Menghadapi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, ia berpesan untuk terus menjalin komunikasi dengan satker.

“Di tahun 2017 ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah strategi supaya aliran pencairan tidak menumpuk di tiga hari sebelum akhir tahun,” ungkap Marwanto.

“Tapi tidak ada jeleknya, walaupun sudah ada edaran, Anda tetap melakukan komunikasi dengan satker. Jadi sudah mulai membagi-bagi tugas, komunikasi dengan satker untuk mendorong mereka memenuhi kewajibannya dan segera mencairkan apabila memang sudah saatnya,” imbuh Marwanto.

[Sigid Mulyadi]

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 18 Oct 2017 06:01:00 +0700
1000 Pohon Bakau DJPb, Kontribusi 'Kecil' Bagi Ekosistem Jakarta http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2703-1000-pohon-bakau-djpb,-kontribusi-kecil-bagi-ekosistem-jakarta.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2703-1000-pohon-bakau-djpb,-kontribusi-kecil-bagi-ekosistem-jakarta.html Program ‘Perbendaharaan Go Green’ tahun 2017 berlanjut dengan kegiatan penghijauan ‘Satu Pegawai Satu Pohon’ di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan penanaman seribu bibit pohon bakau (mangrove) di area kritis pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara (07/10).

 

Bekerja sama dengan KeMANGTEER (KeSemat Mangrove Volunteer) yang merupakan komunitas Kelompok Studi Ekosistem Mangrove sekaligus kelompok sukarelawan pemulihan lahan kritis pesisir DKI Jakarta dengan pohon bakau, segenap pejabat eselon II s.d. IV serta sejumlah pegawai di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menanam seribu bibit pohon bakau dipimpin langsung Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana dalam sambutannya mengungkapkan harapan bahwa pohon bakau yang ditanam akan bermanfaat bagi ekosistem dan masyarakat pesisir Jakarta di sekitar lokasi penanaman, serta kota Jakarta secara umum.

Senada dengan hal tersebut, saat membuka kegiatan penanaman, Dirjen Perbendaharaan menekankan pentingnya keseimbangan ekologi bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang berkualitas. Kepedulian kita semua, seberapapun kecilnya harus diwujudkan sebagai upaya menjaga keseimbangan alam, salah satunya melalui gerakan penghijauan semacam ini.

“Kita ikhlas melakukan ini, karena akan membawa perbaikan, walaupun mungkin kecil, bagi lingkungan yang kita cintai ini,” demikian ungkap Marwanto.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 09 Oct 2017 10:06:44 +0700
Jalan Trans Papua, Wujud Kehadiran Pemerintah di Ujung Timur Nusantara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2699-jalan-trans-papua,-wujud-kehadiran-pemerintah-di-ujung-timur-nusantara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2699-jalan-trans-papua,-wujud-kehadiran-pemerintah-di-ujung-timur-nusantara.html Pemerintah terus mendampingi, mengawal sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek besar nasional terutama yang berlokasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terisolir.

Hal tersebut terungkap jelas dari sejumlah pernyataan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono di tepi Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam kunjungan kerja ke jalan trans Papua Wamena - Mumugu kilometer 42 bersama Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) IV Jayawijaya Togap Harianto dan masyarakat di sekitar proyek pembangunan jalan trans Papua (30/09).

“Ini menjadi peran kita untuk mendampingi, mengawal, sekaligus membantu dan mendorong proyek besar untuk membuka wilayah baru seperti di sini,” kata Marwanto yang dalam kesempatan tersebut didampingi Direktur Sistem Perbendaharaan RM. Wiwieng Handayaningsih dan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di wilayah Papua dan Maluku. Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Regional Wilayah Papua dan Maluku di Wamena tanggal 30 September 2017 yang lalu.

Marwanto juga mengatakan bahwa sinergi dan koordinasi mesti dilakukan secara terus menerus dan menjadi bagian tata kelola yang mewarnai tugas pegawai Ditjen Perbendaharaan supaya memberikan solusi dan keputusan yang tepat bila menemui hambatan-hambatan dalam koordinasi dengan satuan kerja. Hal tersebut diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, seperti bagi satuan kerja yang terkendala akses transportasi dan keterbatasan-keterbatasan lainnya.

Pembangunan jalan trans Papua di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional IV saat ini sudah hampir selesai. Beberapa ruas jalan sudah beralih statusnya menjadi jalan nasional. Medan yang berat dan banyaknya kendala non-teknis menjadi hambatan selama ini dalam pelaksanaan proyek.

“Untuk trans Papua yang melewati Wamena saat ini ada 2 ruas, yaitu Wamena-Mumugu sepanjang 287 kilometer dan Wamena-Elelim sepanjang 169 kilometer yang diperkirakan tahun 2018 sudah tembus,” ujar Togap Hariyanto.

Dalam kegiatan ini Marwanto juga turun langsung ke ruas jalan yang belum diaspal untuk meninjau lokasi-lokasi yang susah diakses kendaraan roda 4.

Selain itu, dialog dengan masyarakat sekitar dan anggota keamanan dari Kepolisian dan TNI juga dilakukan. Dari dialog tersebut mengemuka sejumlah hal yang menjadi harapan, antara lain semakin mudahnya akses antar distrik terutama di pegunungan dan naiknya kesejahteraan masyarakat. [dk]

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 02 Oct 2017 09:01:38 +0700
“Success Story Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Gorontalo” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2696-%E2%80%9Csuccess-story-pengelolaan-dana-desa-di-wilayah-provinsi-gorontalo%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2696-%E2%80%9Csuccess-story-pengelolaan-dana-desa-di-wilayah-provinsi-gorontalo%E2%80%9D.html Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian desa yang disertai transparansi kepada masyarakat menjadi hal menarik yang ditemui dalam kunjungan Dirjen Perbendaharaan untuk meninjau pengelolaan dana desa pada beberapa desa di Provinsi Gorontalo tersebut.

 

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kabile Bone, Desa Olele, mendapat apresiasi dari Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, atas pengelolaan dana desa yang sangat baik dan transparan. Dipasangnya baliho berisi daftar besaran dana desa yang diterima beserta aliran penggunaan dananya menjadi salah satu poin positif yang diapresiasi.

“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya di provinsi lain," kata Marwanto Harjowiryono dalam kunjungannya (23/9).

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas alokasi penggunaan dana desa pada Desa Olele. Desa Olele merupakan salah satu desa yang berlokasi dekat dengan kota Gorontalo dan memiliki potensi wisata yang baik. Akses jalan yang baik mendorong lebih banyak wisatawan yang datang dari kota sehingga mampu menggerakan pertumbuhan desa.

“Membangun jalan menuju area wisata adalah keputusan yang bagus karena kita berharap bahwa dengan fasilitas jalan yang semakin baik maka kunjungan wisata akan semakin bertambah,” kata Marwanto.

Dalam kunjungan ke Desa Olele, Dirjen Perbendaharaan pun melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari aksi "Treasury Go Green" yang menjadi salah satu program inisiatif Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2017 ini.

Hal serupa juga ditemui dalam kunjungan berikutnya di Desa Limboto, Kecamatan Limboto (24/9). Di desa yang memiliki danau alami ini, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengoptimalkan dana desa dalam rangka pemeliharaan Danau Limboto untuk peningkatan sektor pariwisata setempat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, juga mengapresiasi hal tersebut. “Mudah-mudahan hal ini dapat diceritakan kepada rekan-rekan Bupati yang lain, supaya ini betul-betul digelorakan dan bisa menjadi contoh sukses bahwa dana desa betul-betul untuk masyarakat desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.

Kunjungan ke sejumlah desa untuk meninjau pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sesuai on the spot tersebut merupakan salah satu agenda Dirjen Perbendaharaan dalam rangkaian acara Rakor Regional Ditjen Perbendaharaan lingkup Sulawesi pada tanggal 21 s.d. 24 September 2017 di Gorontalo, yang diikuti oleh jajaran kantor unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di wilayah Sulawesi. (DNR)

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 25 Sep 2017 11:39:18 +0700
Dirjen Perbendaharaan, Terapi Permasalahan Penyaluran Dana Desa Bisa Diterapkan di Tempat Lain http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2693-dirjen-perbendaharaan,-terapi-permasalahan-penyaluran-dana-desa-bisa-diterapkan-ditempat-lain.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2693-dirjen-perbendaharaan,-terapi-permasalahan-penyaluran-dana-desa-bisa-diterapkan-ditempat-lain.html Berau,djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam rangka koordinasi untuk menyikapi kondisi terkini pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb khususnya pada kantor wilayah DJPb se-Kalimantan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) Kalimantan (15/09).

“Saat ini kita sudah di penghujung triwulan ke-3 tahun 2017. Praktis tinggal 3 bulan lagi sudah akhir tahun 2017. Masa akhir tahun anggaran tersebut membawa konsekuensi atas janji pemerintah sekaligus akselerasi pembangunan nasional, serta ujian bagi kita di DJPb,” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan arahannya.

DJPb bertugas mengawal APBN tahun 2017 yang terdiri dari sisi belanja sebesar Rp2.080,5 triliun dan sisi penatausahaan penerimaan sebesar Rp1.750,3 triliun. Sementara itu di tahun 2018 yang akan datang balanja negara sebesar Rp2.204,4 T dan penatausahaan penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun. Sebagian belanja negara tersbut didistribusikan melalui dana transfer ke daerah. Tahun 2017 alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. “Dengan semakin masifnya alokasi dana ke daerah tersebut, perlu diimbangi dengan semakin tertibnya monitoring atas pelaksanaannya. Tolong antar KPPN khususnya se-Kalimantan agar saling sharing pelaksanaan pencairan Dana Desa, jadi terapi terhadap permasalahan yang telah terjadi dapat dipakai di tempat lain,” pesan Marwanto.

Pada pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2017 di Istana Negara (14/09), Presiden menyampaikan beberapa arahan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana APBN dan APBD. “Masih banyak penentuan tujuan dan sasaran program/kegiatan di lapangan yang belum berorientasi pada hasil (outcome),” kata Presiden Joko Widodo. Mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan masih rumit, beragam dan menyita waktu dan tenaga” tambah presiden.

Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menyederhanakan tata kelola penyaluran bantuan pemerintah, dari yang semula perlu mengirimkan 44 jenis laporan menjadi cukup 2 jenis laporan. “Tolong Kepala Kanwil dan Kepala KPPN memantau dan melaporkan, apakah penyederhanaan tersebut berjalan di lapangan sampai level petunjuk teknis,” pesan Marwanto. [TAP]

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 18 Sep 2017 09:55:57 +0700
Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2691-laporan-keuangan-pemerintah-harus-bermanfaat-untuk-masyarakat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2691-laporan-keuangan-pemerintah-harus-bermanfaat-untuk-masyarakat.html “Pengelolaan keuangan negara dari tahun ke tahun semakin baik, dalam konteks pengelolaan keuangan negara secara formal diikuti dengan opini yang diberikan oleh auditor yaitu BPK. Opini BPK meliputi beberapa kriteria, yang meliputi: pertama, apakah anggaran negara dikelola sudah sesuai dengan standar yang ada; apakah dalam pengelolaan anggaran negara juga sudah terdapat sistem pengendalian internal yang memadai, untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, output tercapai dengan efisien dan efektif; apakah pelaksanaan sudah taat pada peraturan perundang-undangan yang ada; dan apakah yang disajikan sudah tidak ada yang ditutup-tutupi (sudah full disclosure atau belum). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas,” tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Melihat pentingnya laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, maka semestinya laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam laporan keuangan, masyarakat bisa melihat laporan atas realisasi anggaran, dijelaskan dengan sangat lengkap realisasi penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak, berapa belanjanya, kalau defisit berapa dan dari mana ditutup. Masyarakat bisa melakukan re-checking apakah uang yang dibayarkan melalui pajak digunakan dengan baik atau belum,” jelas Marwanto sembari menambahkan bahwa laporan tersebut dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan.

Terdapat sejumlah laporan keuangan yang dapat dicermati, sebagaimana diterangkan oleh Marwanto. Ada laporan neraca di mana disajikan aset, kewajiban termasuk atas pembiayaan, dan ekuitas, laporan kas yang menunjukkan berapa yang diterima dan dikeluarkan selama satu tahun, laporan operasional yang mengungkapkan berapa pendapatan pemerintah, berapa yang dibelanjakan, dan berapa sisa atau kurangnya, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan latar belakang ekonomi yang melandasi pelaksanaan APBN pada periode tersebut.

“Kami berharap APBN yang memperoleh opini WTP ini dapat memberi informasi yang paling lengkap dan tepercaya kepada masyarakat, bahwa uang yang dibayarkan melalui pajak benar-benar digunakan dengan baik dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, informasi yang dihasilkan dari laporan yang sudah WTP bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga untuk para calon investor, karena menandakan keuangan kita sudah dikelola dengan baik dan benar. Kualitas yang baik ini mendorong rasa kepercayaan dari masyarakat domestik maupun dari luar. LKPP WTP bagian yang tidak terpisahkan dari prestasi bahwa kita mengelola sudah sesuai dengan standar internasional,” terang Marwanto. [LRN)

 

Baca Juga

- Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

- Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

- Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik


- Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat


- Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Sep 2017 10:25:32 +0700
Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2690-opini-wtp-menunjukkan-kualitas-pengelolaan-keuangan-makin-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2690-opini-wtp-menunjukkan-kualitas-pengelolaan-keuangan-makin-baik.html Diperolehnya opini WTP menjadi indikator kredibilitas pengelolaan keuangan negara. “Secara umum kualitas pengelolaan keuangan kita sudah berada pada kualitas yang baik, karena sudah taat pada sistem yang dibangun, telah memberikan informasi yang lengkap kepada publik (full disclosure), sudah dikawal dengan sistem pengendalian internal, sekaligus ketaatan terhadap standar aturan,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Namun, memang hal tersebut bukan merupakan jaminan tidak ada lagi penyalahgunaan terhadap penggunaan APBN.


“Saat dilakukan audit terhadap keuangan pemerintah, yang dinilai adalah empat indikator di atas. Apabila dalam audit keuangan tersebut didapatkan fakta yang mengarah pada fraud msialnya, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit khusus atau audit tujuan tertentu. Memang harus diakui bahwa audit keuangan ini tidak ditujukan khusus pada misalnya, apakah proyek ini ada korupsi,” terang Marwanto.


Audit keuangan, lanjutnya, porsinya adalah mengukur kualitas pengelolaan secara administratif. Jika ada tanda pengelolaan yang tidak baik maka bisa dilakukan audit khusus. Dari segi perencanaan, Marwanto menyebutkan bahwa juga terdapat audit kinerja yang bertujuan untuk menilai apakah dalam realisasi atas perencanaan terdapat inefisiensi. Akan tetapi, inefisiensi ini bukan selalu berarti fraud.


“Namun bisa dikatakan bahwa apabila jika sudah WTP maka pengelolaan kita sudah taat dengan aturan, sudah sesuai dengan standar, sudah diperkuat oleh satuan pengawas internal, dan semua informasi sudah di-disclosure. Hal itu menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan makin baik. Insya Allah korupsi menjadi semakin menurun,” harap Marwanto.


Menanggapi pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi oleh keuangan negara dalam mewujudkan tujuan Indonesia sejahtera, Marwanto menjawab bahwa konteksnya bukan hanya ekonomi nasional tetapi juga ekonomi global.


“Dalam konteks domestik, yang dihadapi misalnya bagaimana aktivitas ekonomi tumbuh. Kalau aktivitas ekonomi tumbuh maka sumber penerimaan negara dari pajak juga akan tumbuh. Sebagaimana kita ketahui, belanja akan terjadi apabila penerimaan ada. Oleh sebab itu tantangan dari segi penerimaan adalah bagaimana mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target.” Namun demikian Marwanto juga mengingatkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat memengaruhi terpenuhinya penerimaan pajak.


Saat melakukan perencanaan, semua informasi atau input dikumpulkan untuk menyusun anggaran. Banyak faktor di luar APBN yang memengaruhi, misalnya bagaimana ekonomi nasional diharapkan tumbuh, bagaimana inflasi dan bagaimana exchange rate. Saat pelaksanaan juga sangat penting karena melibatkan semua stakeholders yang ada. Akuntabilitas menjadi bagian penting sehingga uang yang dikelola oleh negara, yang sumbernya sebagian besar berasal dari pajak harus betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.


“Adapun tantangan dari sisi belanja adalah dana yang terbatas harus dialokasikan pada target-target yang betul-betul prioritas. Yang paling utama, ultimate goal-nya, adalah kesejahteraan masyarakat,” sebut Marwanto. Untuk menuju ke sana, Marwanto mengatakan terdapat prioritas-prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, seperti anggaran pendidikan yang mencapai Rp416,1 triliun, kesehatan Rp104 triliun, belum termasuk yang ditujukan untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
 [LRN]                       

 

Baca Juga:

- Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

- Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

- Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik


- Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat


- Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

 

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Sep 2017 10:21:34 +0700
Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2689-rakernas-akuntansi,-pendorong-semangat-kelola-keuangan-pemerintah-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2689-rakernas-akuntansi,-pendorong-semangat-kelola-keuangan-pemerintah-lebih-baik.html “Dalam Rakernas ini kita fokus membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera. Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kualitas dari proses penyusunan laporan keuangan. Seperti kita ketahui proses anggaran negara ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban. Dalam proses inilah akuntabilitas sangat penting, apakah uang yang dikelola telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

“Dalam Rakernas Akuntansi, kami mengharapkan stakeholders negara ini bisa bertemu dan membicarakan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Secara khusus tahun ini kita mengambil tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera. Kami berharap ada semangat yang terus mendorong para pengelola kebijakan fiskal untuk terus ingat agar mengelola keuangan negara dengan baik,” sebut Marwanto.

Yang diundang dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017, ungkap Marwanto, adalah para pimpinan baik dari Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta dari lembaga seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang turut terlibat menentukan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Setelah pelaksanaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Marwanto menggarisbawahi adanya komitmen dari para pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus mengelola keuangan dengan lebih baik. “Mudah-mudahan bisa menguatkan kesadaran akan tujuan pengelolaan keuangan negara dengan ultimate goal-nya adalah kesejahteraan rakyat. Kami berharap agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Dalam Rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2017 ini di Jakarta, menurut Marwanto, juga disepakati beberapa hal yang terkait dengan program-program ke depan, khususnya untuk penyempurnaan sistem akuntansi yang ada. “Sebagaimana amanat bapak presiden kemarin, akuntansi arahnya bukan semata prosedur, tetapi pada hasil. Ini yang ke depannya menjadi PR kita untuk menyempurnakan sistem akuntansi yang dibangun,” tegas Marwanto menutup perbincangan.
[LRN]

 

Baca Juga:

- Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

- Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

- Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik


- Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat


- Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Sep 2017 09:54:55 +0700
Efisiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2684-efisiensi-pengelolaan-anggaran-sebagai-perwujudan-dari-raihan-wtp.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2684-efisiensi-pengelolaan-anggaran-sebagai-perwujudan-dari-raihan-wtp.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Opini WTP yang berhasil diraih pemerintah bukan merupakan tujuan akhir. Apa output yang dihasilkan dari moment tersebut merupakan hal yang seharusnya disoroti sebagai perhatian pemerintah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dalam Talkshow bertajuk "Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel Menuju Indonesia Sejahtera" yang digelar di Gedung Danapala, Jakarta (14/9), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, selaku narasumber menyatakan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,1% perlu dilakukan berbagai peningkatan. Di antara peningkatan sektor investasi, peningkatan policy koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan dalam tata kelola anggaran.

"Bila anggaran sudah ditambah, tetapi ekonomi tidak bergerak, bisa jadi karena cara menggunakannya yang tidak baik," papar Sri Mulyani.

Sebagai narasumber lainnya, Menteri  Sosial Khofifah Indar Parawansa memaparkan bahwa sebagai bentuk dari transparasi dan akuntabilitas Bantuan Sosial (Bansos), Kementerian Sosial melakukan terobosan penyaluran bansos secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk verifikasi dan validasi datanya sendiri dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)  sebagai bentuk upaya efisiensi pengelolaan anggaran. Pembaharuan metode yang dilakukan Kemensos diharapkan mampu menjamin Bansos bisa sampai ke penerima dan tepat jumlah.


Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, yang juga menjadi narasumber dalam Talkshow tersebut menceritakan upaya keberhasilannya dalam mencapai opini WTP selama enam kali beruntun sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, setelah sebelumnya hanya memperoleh opini disclaimer di tahun 2010. Dalam paparannya, prestasi tersebut diraih atas kerja keras, disiplin, dan kesungguhan dalam memperbaiki kekeliruan sebelumnya.


Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa jika memang ada kemauan dan telah memahami masalah yang ada, pasti akan selalu ada jalan untuk melakukan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.


Talkshow ini merupakan rangkaian agenda acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera." (DR)

 

Baca Juga:

- Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

- Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

- Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik


- Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat


- Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

 

 

 

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Sep 2017 01:00:45 +0700
Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP Tapi OTT http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2685-menteri-keuangan-jangan-sampai-kita-wtp-tapi-ott.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2685-menteri-keuangan-jangan-sampai-kita-wtp-tapi-ott.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).

"Sebagaimana disampaikan oleh Presiden, akuntabilitas harus difokuskan pada hasil, bukan hanya prosedur. Tata kelola pelaksanaan penggunaan anggaran harus terjaga sehingga laporan keuangan bukan hanya memiliki akuntabilitas dan transparansi tinggi tetapi juga mencapai tujuan (dari penggunaan anggaran)," lanjut Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menyatakan apresiasi sekaligus kebanggaan dengan capaian status WTP yang diraih oleh sejumlah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, ia mengingatkan agar tak berpuas diri di situ. Misalnya, masih terdapat beberapa hal yang berdasarkan audit BPK terhadap LKPP 2016 perlu mendapat perhatian.


"WTP artinya compliance terhadap peraturan perundang-undangan maupun asas-asas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Namun aspek efisiensi dan korupsi belum tentu. Pimpinan pusat maupun daerah tetap harus melihat secara detail terutama aspek efisiensi dan efektivitas atau penyerapan," jelasnya. Sri Mulyani mencontohkan, jika sudah didesain sebuah program maka kemampuan eksekusinya juga harus sudah dipikirkan. Jangan sampai malah menjadi beban belanja dan bisa berujung ke defisit.


Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi pun mendapat sorotan dari Sri Mulyani. "Jangan sampai kita WTP tapi OTT. Kita juga harus waspada," tegasnya mengingatkan. Sri Mulyani berharap para pimpinan baik di pusat maupun daerah memiliki komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efisien, dan tetap bersih agar dapat sekaligus memerangi korupsi.

Sri Mulyani sempat pula menyinggung perlunya sinergi kebijakan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dalam menghadapi masalah perekonomian global.

"Kondisi ekonomi global berpengaruh ke Indonesia, termasuk ke APBN dan APBD. Pemulihan ekonomi berjalan, tetapi muncul risiko yang harus diwaspadai. Misalnya perubahan suku bunga, proteksionisme, ketegangan di level regional maupun global, arus modal, dan perkembangan politik di berbagai belahan dunia. Perlu sinergi pusat dan daerah menggunakan instrumen-instrumen fiskal agar perekonomian punya daya tahan yang tinggi," pungkasnya.

 

Baca Juga:

- Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

- Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

- Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik


- Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat


- Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Sep 2017 01:01:52 +0700
Presiden RI: Akuntansi Harus Berorientasi pada Hasil http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2678-presiden-ri-akuntansi-harus-berorientasi-pada-hasil.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2678-presiden-ri-akuntansi-harus-berorientasi-pada-hasil.html
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Akuntansi kita mestinya diarahkan, orientasi bukan pada prosedur melainkan orientasi hasil. Hasil pun harus yang berkualitas,” tegas Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/09). 
 
“Apa yang kita lakukan harus mengarah pada perbaikan sistem, ini yang selalu saya ulangi. Semua bergerak dengan cepat dengan cara yang tidak terduga, inovasinya cepat sekali. Sebab itu kita juga harus berani berubah,” jelas presiden mengingatkan.
 
Presiden juga menyoroti banyaknya inefisiensi baik dalam APBN maupun APBD. “Tujuan dan sasaran kegiatan atau program yang dibuat tidak berorientasi pada hasil, ukuran kinerjanya tidak jelas. Tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Inefisiensi anggaran harus diperbaiki besar-besaran,” jelasnya dalam kegiatan yang mengambil tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera ini.
 
Hal lain yang menjadi perhatian presiden adalah terkait laporan pertanggungjawaban.
 
“Kita banyak membuat aturan, pagar dibuat tinggi, tapi yang melompat juga banyak. Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016. Penyederhanaan SPJ menjadi kunci sehingga tenaga dan pikiran bisa kita gunakan untuk mengikuti program, mengecek kualitasnya, tidak terjebak pada banyaknya laporan yang harus dibuat. Yang penting akuntabel, mudah dicek, mudah dikontrol, pengawasannya mudah,” papar presiden.
 
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan urgensi Laporan Keuangan Pemerintah yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
 
"Pemerintah telah melaksanakan program-program prioritas dalam rangka pengembangan program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," sebut Sri Mulyani. Sesuai dengan data yang dipaparkan, anggaran untuk belanja prioritas demi kesejahteraan rakyat semakin meningkat. 
 
"Pemerintah tentu wajib mempertanggungjawabkan seluruh capaian program dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Dengan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan tahun 2016 diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong tercapainya perbaikan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan," tutup Sri Mulyani.
 
Sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang tersaji di laporan keuangan,  juga mendorong penerapan sinergi akuntansi yang berbasis akrual dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah.
 
"Kami juga mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terus berikhtiar untuk memperbaiki pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan UU P2APBN 2016," tutupnya.
 
[LRN]
]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 14 Sep 2017 07:17:59 +0700
Tanggung Jawab Semakin Bertambah, Seluruh Jajaran DJPb Perlu Menjaga Komptabilitas http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2676-tanggung-jawab-semakin-bertambah,-seluruh-jajaran-djpb-perlu-menjaga-komptabilitas.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2676-tanggung-jawab-semakin-bertambah,-seluruh-jajaran-djpb-perlu-menjaga-komptabilitas.html Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.

 

“Akhir tahun merupakan sebuah masa yang selalu dihadapi dalam setiap tahun anggaran. Kita harus sudah tahu potensi risiko yang pasti terjadi dari setiap pencairan maupun penyiapan dananya,” kata Marwanto dalam arahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Regional (Rakorreg) Ditjen Perbendaharaan Lingkup Sumatera yang diselenggarakan di Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (08/09). Acara tersebut diikuti oleh 10 Kantor Wilayah DJPb dan 48 KPPN se-Sumatera.

Marwanto menambahkan, batas-batas waktu akhir tahun anggaran yang telah mulai diberlakukan bulan September 2017 ini tentu akan memaksa Satuan Kerja (Satker) untuk bekerja lebih keras daripada tahun sebelumnya. Namun pada satu sisi, hal tersebut sebenarnya merupakan metode yang mampu membuat pekerjaan menjadi lebih aman dan mudah. Tantangan unit Kantor Vertikal DJPb adalah bagaimana menjelaskan kepada Satker dengan sebaik-baiknya agar memberikan rasa tenang bagi Satker.

Terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Marwanto memaparkan bahwa DJPb melalui KPPN selalu melakukan komunikasi terhadap pemda terkait dana desa yang disalurkan. Monitoring dan evaluasi terus selalu dilakukan sehingga setiap rupiah dana desa dari APBN yang mengalir ke desa benar-benar akan menghasilkan output yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Desa Terong, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (09/09) untuk meninjau pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan sektor pariwisata setempat.

Dalam kunjungan tersebut, Marwanto juga menyempatkan untuk melakukan penanaman pohon di Desa Terong bersama jajaran Ditjen Perbendaharaan lingkup Sumatera. Hal tersebut menunjukkan bahwa DJPb tidak hanya mendukung pembangunan desa dengan menyalurkan dana desa, tetapi juga bentuk nyata dari upaya penghijauan yang dilakukan oleh DJPb sesuai dengan slogan “Perbendaharaan Go Green” di tahun 2017 ini dan sejalan dengan program setempat.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 11 Sep 2017 07:36:07 +0700
Call Center 14090 untuk Layanan Informasi Perbendaharaan yang Lebih Optimal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2687-call-center-14090-untuk-layanan-informasi-perbendaharaan-yang-lebih-optimal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2687-call-center-14090-untuk-layanan-informasi-perbendaharaan-yang-lebih-optimal.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “HAI-DJPb, selamat pagi, dengan Rara, ada yang bisa dibantu?” sapaan dari agent HAI-DJPb menyambut panggilan telepon dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Percakapan berlanjut dengan permintaan informasi seputar Panduan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang kemudian dijawab dengan baik oleh agent. Panggilan tersebut sekaligus menandai peluncuran call center HAI-DJPBN 14090 dalam rangkaian acara pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan, Ditjen Perbendaharaan telah membuka layanan pengguna terintegrasi Help, Answer, Improve (HAI) DJPb sejak tahun 2016. Hanya saja, saat itu layanan berfokus pada web hai.djpbn.kemenkeu.go id, di mana pengunjung dapat bertanya melalui fitur chat maupun mengirimkan e-mail. Layanan tersebut dimaksudkan agar penyampaian informasi maupun penerimaan permasalahan di bidang perbendaharaan lebih optimal dan berada dalam satu saluran. Kini, HAI-DJPb telah dilengkapi dengan call center di nomor 14090 yang siap melayani pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB setiap harinya.

HAI-DJPb selaku service desk menjembatani penyampaian informasi maupun penerimaan permasalahan antara stakeholder dengan direktorat teknis. HAI-DJPb juga dilengkapi dengan knowledge base yang memuat kebijakan, layanan, dan permasalahan yang sering dihadapi satker berikut solusinya. Knowledge base yang juga dipublikasikan di web HAI-DJPb ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pembelajaran mandiri oleh satuan kerja. [LRN]

 

#HAIDJPB14090 #DJPBNkawalAPBN

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 08 Sep 2017 01:46:00 +0700
Akurasi dan Akuntabilitas Data dapat Menjamin Kualitas Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2675-akurasi-dan-akuntabilitas-data-dapat-menjamin-kualitas-pengambilan-keputusan-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2675-akurasi-dan-akuntabilitas-data-dapat-menjamin-kualitas-pengambilan-keputusan-yang-lebih-baik.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Memperbaiki time lag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motivasi Kementerian Keuangan RI khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

“Ini merupakan kebersamaan kita dalam meningkatkan ownership dari pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik,“ sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka FGD pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) untuk kebijakan fiskal dan Kick Off pengembangan Sitem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan (06/09).

“Dengan membangun sistem informasi yang mempunyai kualitas data baik, berdampak pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Termasuk pelaporannya akan bagus sehingga arah dari pengambilan keputusan dari pengalokasian dana dapat lebih optimal,” tambahnya.

Selanjutnya, perwakilan dari Australia-Indonesia Partnership in Economic Governance (AIPEG) Sean O'Grady memaparkan perkembangan dan pemanfaatan IT yang berdampak luas pada perekonomian di Indonesia, hasil dari riset yang telah dilakukan oleh AIPEG.

”Kami berharap support dan sharing kami dapat meningkatkan konsolidasi proses bisnis, infrastruktur IT yang akan diimplementasikan serta meningkatkan kualitas spending di indonesia,” kata O'Grady

Data-data dalam sistem yang dibangun bukan saja berbasis pada akuntansi pemerintahan tetapi juga berbasis pada GFS, sehingga akan dapat menerjemahkan dengan jelas hubungan antara government spending dan konsumsi pemerintah dalam konteks membangun sebuah perhitungan GDP.

“Semoga dengan kerja sama ini kita dapat membangun sebuah sistem yang berguna. Bukan saja untuk pengambilan keputusan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan sekaligus dapat meningkatkan kredebilitas terhadap dunia luar,” harap Marwanto. [TAP]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 07 Sep 2017 07:53:48 +0700
Treasury Festival 2017 Sarana Sosialisasi Reformasi Birokrasi DJPb http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2674-treasury-festival-2017-sarana-sosialisasi-reformasi-birokrasi-djpb.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2674-treasury-festival-2017-sarana-sosialisasi-reformasi-birokrasi-djpb.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders",” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09). Menurut Mardiasmo, pihak luarlah yang akan memberikan penilaian atas keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kementerian Keuangan.

“Transformasi tidak boleh elitis, tetapi harus dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh stakeholders,” tambah Mardiasmo.

Treasury Festival 2017 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat menjadi sarana internalisasi dan sosialisasi program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 September 2017 ini meliputi pameran interaktif dan seminar dengan tema “Shared services dalam pengelolaan belanja negara”.

Diharapkan, para pegawai maupun perwakilan dari stakeholders yang mengunjungi festival ataupun menyimak tayangan langsung kegiatan tersebut melalui siaran BPPK TV dapat bertambah pengetahuannya terkait program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Treasury Festival 2017 ini juga mengikutsertakan beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan, khususnya yang memiliki kaitan erat dalam pencapaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 2017, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko serta sejumlah bank untuk mengisi booth pameran. Setiap hari akan digelar tur pengunjung ke jajaran booth, di mana para resources person memberikan penjelasan seputar program unggulan masing-masing.

RBTK telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di bidang bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN. “Telah diimplementasikan MPN G-2 sejak tahun 2016, SPAN pada tahun 2015 dan SAKTI di beberapa KPPN pada tahun ini, serta dilaksanakan e-rekon antara KPPN dengan Satker mitra kerjanya sejak tahun lalu,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam laporannya.

Implementasi RBTK di Ditjen Perbendaharaan sesungguhnya juga telah secara langsung dapat dirasakan oleh para stakeholders sejak tahun 2007, ditandai dengan diluncurkannya program Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.

Selanjutnya, program RBTK Ditjen Perbendaharaan tidak hanya terbatas di bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN, tetapi juga diperluas dengan penyediaan crosscutting services, yaitu layanan informasi dan konsultasi melalui call center HAI DJPB yang juga diluncurkan pada acara pembukaan Treasury Festival 2017.[LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 06 Sep 2017 01:46:06 +0700
Laporan Monev Semester I 2017: 57M Dana Desa untuk Natuna http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2671-laporan-monev-semester-i-2017-57m-dana-desa-untuk-natuna.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2671-laporan-monev-semester-i-2017-57m-dana-desa-untuk-natuna.html Natuna,djpbn.kemenkeu.go.id - Pembinaan, pengawasan, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Natuna mendapat perhatian pada monev yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri, Kejaksaan Tinggi dan Polda Provinsi Kepulauan Riau. Berita lengkapnya dapat dilihat <di sini>

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 31 Aug 2017 04:14:57 +0700
SMI Do Green, Meraih Kinerja Optimal sekaligus Menjaga Efisiensi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2667-smi-do-green,-meraih-kinerja-optimal-sekaligus-menjaga-efisiensi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2667-smi-do-green,-meraih-kinerja-optimal-sekaligus-menjaga-efisiensi.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai bentuk pengejawantahan dari program Perbendaharaan Go Green yang telah dicanangkan sejak Maret 2017, Direktorat Sistem Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan turut ambil bagian melalui sejumlah kegiatan. Bukan hanya di Jakarta, Direktorat SMI juga melaksanakan kegiatan penghijauan di Palopo.

Dipimpin langsung oleh Direktur SMI, Ari Wahyuni, para pegawai Direktorat SMI mengucapkan Sapta Ikrar SMI Do Green, Jumat (28/07) di Gedung Jusuf Anwar kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Sapta Ikrar berisi janji untuk selalu berperan aktif dalam penyuksesan seluruh Program SMI Do Green, menggunakan anggaran secara efisien, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Usai pengucapan ikrar, dilaksanakan penyerahan seratus bibit tanaman mangga gedong gincu, jambu air madu, dan jambu biji kristal oleh Langgeng Muhono dari Direktorat Perbenihan, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian kepada Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Direktorat SMI. Tidak hanya menyerahkan bibit, Langgeng pun menjelaskan bagaimana cara bertanam yang baik. Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya gerakan satu keluarga menanam satu pohon bagi para pegawai Direktorat SMI.

 

Selain bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Direktorat SMI juga bekerja sama dengan PDAM Kota Palopo bertepatan dengan momen monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM. Direktorat SMI melakukan penyerahan tunas kelapa dan mangga serta penanaman pohon bersama pada area instalasi pengolahan air yang masih baru dan masih gersang, Kamis (10/08). Kegiatan penanaman pohon tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama PDAM Kota Palopo, Yasir.

Serangkaian program lainnya telah disusun dan dilaksanakan, mulai dari pelantikan Green Office Watch dan Duta Lingkungan, pembagian buku saku elektronik yang berisi pedoman pelaksanaan program go green kepada setiap pegawai, penerapan bank sampah dan pemanfaatan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, pelaksanaan Jumat Resik, pembangunan Pojok Reuse dan Green Light Corner, sampai penghematan penggunaan ATK, air, dan listrik. Berbagai upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kinerja, sehingga pada akhirnya dapat tercapai hasil yang optimal dengan tetap menjaga efisiensinya.

[AKM/SWP]

Oleh: Kontributor Direktorat SMI

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 16 Aug 2017 01:10:25 +0700
UMI, Implementasi Sinergi Wujudkan Ekonomi Inklusif http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2666-umi,-implementasi-sinergi-wujudkan-ekonomi-inklusif.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2666-umi,-implementasi-sinergi-wujudkan-ekonomi-inklusif.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, menjangkau dan memberdayakan masyarakat sampai ke lapisan bawah dengan berbagai skema penguatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro. Pesan ini tertangkap jelas dari sejumlah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor sepanjang acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, Senin (14/08).

Acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan bersama sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini berlangsung di Aula PDAM Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilangsungkan serentak bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Koperasi dan UKM A. A. Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang secara bersamaan berada di sejumlah sentra industri kecil di Jakarta Timur, Tangerang, Cilacap, Banda Aceh, Bojonegoro, Pinrang, dan Timor.

“Saya senang hari ini kita pada akhirnya bisa mulai suatu program bersama-sama dengan kementerian lain. Dan kita meluncurkan bersama-sama di berbagai daerah bersama dengan beberapa menteri,” kata Sri Mulyani yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pebendaharaan Marwanto Harjowiryono selaku pembina Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian pada kondisi saat ini di mana inisiatif gerak usaha kecil-mikro seringkali terkendala oleh sejumlah masalah, terutama pembiayaan modal. Akses permodalan melalui perbankan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak jarang terhalang oleh ketidakmampuan para pegiat usaha kecil-mikro untuk memenuhi sejumlah persyaratan pinjaman yang ditetapkan. Oleh karena itu, jelas Sri Mulyani, pemerintah meluncurkan kredit Ultra Mikro (UMi) sebagai alternatif pembiayaan untuk permodalan usaha masyarakat kelas bawah. UMi memiliki syarat dan prosedur yang mudah, tingkat bunga pinjaman yang relatif lebih rendah, skema angsuran yang terjangkau, serta mempunyai misi pemberdayaan melalui skema dana bergulir disertai pendampingan.

“Selama ini masyarakat yang mempunyai usaha dan membutuhkan modal di bawah 10 juta belum tersentuh KUR, ini yang akan diakomodasi dengan UMi,” sebut Sri Mulyani.

Bantuan kredit UMi sendiri diberikan kepada pengusaha kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan, untuk selanjutnya digunakan secara produktif sebagai modal usaha atau penambah modal usaha. Melalui program ini di tahun 2017 pemerintah berencana menyalurkan Rp1,5 triliun untuk menjangkau lebih kurang 300 ribu pengusaha kecil dengan berbagai bidang usaha termasuk perdagangan kecil (warung dan sejenisnya), pertanian, serta industri makanan dan pengolahan skala kecil dan mikro di seluruh Indonesia.

Bantuan kredit ini menurut Sri Mulyani sangat potensial untuk mengangkat taraf hidup dan mendorong masyarakat lapisan bawah dan meningkatkan kondisi ekonominya melalui kegiatan usaha. Syaratnya, seperti diterangkan oleh Sri Mulyani, penggunaan bantuan kredit yang disalurkan dan diterima harus dikelola secara baik dan produktif serta disertai tanggung jawab penuh dari penerima bantuan dan pihak pengelola dana yang terkait.

“Dengan kredit ultra mikro, kita ingin menjangkau terutama 44 juta usaha mikro yang selama ini masih belum terjangkau oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal yaitu lembaga perbankan,” tegas Sri Mulyani.



Penyaluran UMi sendiri merupakan tugas dari PIP sebagai Badan Layanan Umum yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

 

Dalam kegiatan ini Sri Mulyani dan beberapa Menteri Kabinet Kerja di lokasi masing-masing juga melakukan dialog dengan debitur dan koperasi di masing-masing daerah baik secara langsung maupun melalui teleconference. Dari dialog tersebut mengemuka sejumlah hal dan masukan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, terlebih dengan adanya program kredit UMi. Antara lain harapan meningkatnya pagu pinjaman yang dapat dicairkan, suku bunga yang lebih rendah, serta pendampingan yang lebih intensif dari pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan kemitraan swasta.



Sejumlah dukungan juga mengemuka akan program ini, antara lain dari Bupati Bogor Nurhayati yang menyatakan siap dengan program pendampingan bagi pengusaha kecil di wilayahnya. Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso pun menyatakan bahwa UMi merupakan program yang sudah ditunggu-tunggu dan OJK siap untuk membantu proses penyaluran bantuan kredit ultra-mikro. [pw/dk]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 15 Aug 2017 06:10:25 +0700
Kerja Sama Ditjen Perbendaharaan – AIPEG untuk Spending Review yang Lebih Strategis http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2665-kerja-sama-ditjen-perbendaharaan-%E2%80%93-aipeg-untuk-spending-review-yang-lebih-strategis.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2665-kerja-sama-ditjen-perbendaharaan-%E2%80%93-aipeg-untuk-spending-review-yang-lebih-strategis.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menandatangani kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) yang diwakili oleh Sean O’Grady, Lead Adviser AIPEG.

Penandatanganan MoU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara ini dilakukan di Gedung Jusuf Anwar kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta (10/08).

Kementerian Keuangan telah menjalin kerja sama dengan AIPEG sejak tahun 2012 dalam hal penyusunan metodologi spending review, penyusunan dashboard dan ikhtisar pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM yang bertugas dalam bidang pelaksanaan anggaran baik di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan maupun Direktorat PA. Tahun ini kerja sama Direktorat PA dengan AIPEG di antaranya difokuskan untuk penyempurnaan spending review serta penyempurnaan formulasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.

Jika selama ini spending review lebih bersifat fungsional karena berfokus pada efisiensi, selanjutnya review akan ditingkatkan kepada level strategis yang menyoroti efektivitas dan skala prioritas. Dengan kata lain, yang di-review bukan lagi sekadar bagaimana agar kebijakan atau program dapat terlaksana dengan sumber daya yang lebih sedikit, melainkan juga menilai relevansi belanja pemerintah.

Kegiatan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) dengan topik spending review atas belanja negara di tiga bidang prioritas yaitu kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. AIPEG diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan usulan realokasi anggaran jangka menengah berdasarkan hasil tinjauan tersebut.

Kini efisiensi belanja menjadi perhatian publik. Penghematan belanja pemerintah juga telah diterapkan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Dalam paparannya, Didyk menyampaikan bahwa review bersama antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dengan lembaga internasional seperti AIPEG dilakukan agar output dari review tersebut terstandar dan hasilnya bisa diterima secara metodologi maupun kualitas.

“Hasil dari tinjauan diharapkan bisa ikut berkontribusi memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah. Bukan hanya memperbaiki pelaksanaan anggaran, melainkan juga memperbaiki perencanaan dan penganggaran. Output tersebut bisa disajikan dalam bentuk yang lebih populer sehingga bisa dibaca oleh semua kalangan, sekaligus sesuai dengan international best practice,” jelas Didyk.

Sedangkan O’Grady menyebutkan bahwa spending review jelas sangat penting khususnya pada saat ini ketika pengelolaan keuangan pemerintah cenderung menemui tantangan.

“Beberapa pendekatan spending review yang dilakukan oleh AIPEG meliputi apakah target outcome tercapai, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mencapai outcome, berapa anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas, apakah output sesuai dengan kebijakan, serta adakah hambatan untuk penyediaan yang lebih baik,” jelas O’Grady. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 15 Aug 2017 02:10:25 +0700
Koordinasi dengan Pemda Penting untuk Dana Desa http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2660-koordinasi-dengan-pemda-penting-untuk-dana-desa.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2660-koordinasi-dengan-pemda-penting-untuk-dana-desa.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar penyaluran untuk tahap-tahap selanjutnya berjalan lancar,” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat kunjungan kerja ke KPPN Purwokerto (02/08).

Dirjen Perbendaharaan melakukan kunjungan kerja ke KPPN Cilacap, KPPN Purwokerto, KPPN Banjarnegara, dan KPPN Klaten pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah, serta koordinasi langkah-langkah di tahun anggaran 2017.

Bukan hanya melaksanakan tugas agar realisasi dapat terserap dengan baik dan tidak mengganggu penyaluran tahap selanjutnya, Marwanto pun berharap KPPN dapat ikut membantu memastikan DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan sesuai dengan realisasi output/outcome yang diharapkan.

Dalam kunjungan kerja ke KPPN Klaten (04/08), Marwanto menambahkan bahwa koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Desa juga bermanfaat untuk meminimalkan potensi persepsi yang kurang baik terhadap KPPN. [LRN]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 11 Aug 2017 05:55:00 +0700
Jaga Kualitas LKPP, Pantau Keuangan Negara Setiap Saat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2661-jaga-kualitas-lkpp,-pantau-keuangan-negara-setiap-saat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2661-jaga-kualitas-lkpp,-pantau-keuangan-negara-setiap-saat.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dengan diraihnya opini WTP dari BPK untuk LKPP Tahun 2016, tugas Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah menjaga kualitas LKPP Tahun 2017,” pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melaksanakan kunjungan kerja di KPPN Cilacap (02/08).

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja, berikutnya Marwanto menyambangi KPPN Banjarnegara, KPPN Purwokerto dan KPPN Klaten dari tanggal 2 s.d. 4 Agustus 2017.

Marwanto meminta agar Kepala KPPN memantau dan memonitor perkembangan pengelolaan keuangan negara setiap hari, misalnya melalui aplikasi OMSPAN, e-rekon LK, dan MPN G2. Jika ditemukan hal-hal yang dapat memengaruhi penyusunan LKPP Tahun 2017, permasalahan tersebut diharapkan dapat langsung dicarikan solusinya dan diselesaikan tanpa harus menunggu Tahun Anggaran 2017 berakhir.

Selain dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah, kunjungan kerja juga dimaksudkan untuk koordinasi langkah-langkah di tahun anggaran 2017. [LRN]

  oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 11 Aug 2017 05:55:00 +0700
Dirjen Perbendaharaan: Treasurer juga Berfungsi Mengatur Cashflow APBN http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2662-dirjen-perbendaharaan-treasurer-juga-berfungsi-mengatur-cashflow-apbn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2662-dirjen-perbendaharaan-treasurer-juga-berfungsi-mengatur-cashflow-apbn.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Terkait pengelolaan keuangan negara, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengingatkan bahwa KPPN di daerah sebagai bagian dari treasurer juga berfungsi mengatur cashflow APBN.

Dalam kunjungan kerja di KPPN Purwokerto (02/08), Marwanto menekankan bahwa para pejabat dan pegawai harus dapat memahami proses penganggaran. Saat ini pendapatan yang diterima pemerintah tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan, tetapi belanja yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih besar dari pendapatan yang diterima negara.

“Dengan adanya gap antara Belanja Negara dan Pendapatan Negara, KPPN diharapkan ikut berperan mendorong peningkatan penerimaan negara di wilayah kerjanya dengan memastikan bendahara pengelola dana APBN dan APBD melaksanakan kewajiban penyetoran pajak yang dipotong/dipungutnya tepat waktu dan tepat jumlah,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerja selanjutnya di KPPN Banjarnegara (03/08).

Marwanto menjelaskan bahwa Ditjen Perbendaharaan saat ini diarahkan untuk memandang permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan sebagai masalah bersama. Termasuk membantu memberikan solusi permasalahan penerimaan negara yang tidak mencapai target, tetapi dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi di Ditjen Perbendaharaan.

Ditambahkan oleh Marwanto, KPPN harus secara aktif berkoordinasi dengan KPP setempat.

“Guna membantu koordinasi antara KPPN dan KPP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar membuat program koordinasi serupa dengan Kanwil Ditjen Pajak yang berada di wilayah kerjanya,” sebut Marwanto di KPPN Cilacap (02/08).

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan kunjungan kerja ke empat KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah serta koordinasi langkah-langkah di tahun anggaran 2017. [LRN]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 11 Aug 2017 05:55:00 +0700
Penerapan Manajemen Kas Aktif dalam Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2663-penerapan-manajemen-kas-aktif-dalam-pengelolaan-kas-pinjaman-dan-hibah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2663-penerapan-manajemen-kas-aktif-dalam-pengelolaan-kas-pinjaman-dan-hibah.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Di bidang pengelolaan kas negara, Ditjen Perbendaharaan telah beranjak dari sekadar mengadministrasikan dan mengawasi kas. Sejak tahun 2016 Ditjen Perbendaharaan sudah berada pada tahap yang lebih advanced, yakni mengendalikan kas pinjaman dan hibah. Pelaksanaan pembiayaan dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) mengadakan Workshop Pinjaman dan Hibah Tahun 2017 di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta (27/07).

Workshop tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang dibiayai dari PHLN dan SBSN, mengomunikasikan kebijakan pembiayaan dari segi pengelolaan kas dan perspektif bendahara umum negara, serta menjadi forum diskusi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan executing agency penerima pembiayaan. Executing agency yang dimaksud adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.

Tema yang diangkat dalam workshop ini adalah “Pengelolaan kas pinjaman dan hibah dalam bingkai penerapan kas aktif”. Pengelolaan dana pinjaman dan hibah perlu dilaksanakan secara hati-hati dan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. Saat ini pengelolaan pinjaman dan hibah khususnya penarikan atas sumber dana PHLN dan SBSN melalui mekanisme rekening khusus (reksus) tidak sepenuhnya diserahkan kepada executing agency, tetapi juga harus melalui proses review oleh account officer pada Direktorat PKN sehingga penarikan PHLN bisa dilakukan pada saat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Workshop Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 2017 dibuka oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo. Dalam arahannya, Rudy menyampaikan bahwa dalam pengelolaan pembiayaan PHLN Ditjen Perbendaharaan telah menerapkan kebijakan “no money no game”.

“Ditjen Perbendaharaan dapat menolak penerbitan SP2D atas sumber dana PHLN atau SBSN apabila saldo reksus tidak mencukupi. Kebijakan tersebut diambil untuk mengendalikan jumlah dana talangan yang diberikan BUN kepada executing agency dan mengurangi dana talangan yang berstatus ineligible,” ungkap Rudy. Status ineligible memiliki makna tidak dapat dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kebijakan yang dimaksud juga menjadi tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang menyatakan bahwa pemberian talangan merupakan inefisiensi dalam pengelolaan kas. Pada dasarnya ketersediaan dana untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dijamin oleh lender/donor, dan hal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam loan/grant agreement. Akibatnya, pemberian talangan bisa disebut sebagai penyimpangan dari agreement.

Di tengah keterbatasan sumber dana untuk membiayai APBN, pemberian dana talangan akan mengakibatkan opportunity cost bagi pemerintah. Dana tersebut seharusnya dapat dipakai untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni.

Pada workshop tersebut juga disampaikan Laporan Kinerja Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TA 2016 yang memuat evaluasi kinerja para pengelola proyek PHLN dan SBSN. Bagi executing agency dan satuan kerja penerima pembiayaan PHLN/SBSN yang memiliki kinerja pengelolaan kas terbaik, Ditjen Perbendaharaan memberikan apresiasi berupa penghargaan yang meliputi:

Kategori executing agency pengelola Pinjaman dan Hibah terbaik:

  • Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengelola Proyek NUSP;
  • Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengelola Proyek WISMP 8027;
  • Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Terencana BAPPENAS, sebagai Pengelola Proyek PHRDP IV D;
  • Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai Pengelola Proyek CCDP 880; dan
  • Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengelola Proyek PNPM Kota 8213.

Kategori executing agency terbaik dalam pengelolaan proyek SBSN:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama sebagai pengelola proyek peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Kategori Satuan Kerja terbaik dalam pengelolaan proyek SBSN:

  • Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jayapura
  • Proyek Pembangunan Jalan Nasional Metropolitan Medan dan Pembangunan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh
  • Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Kontributor: Subdit Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Dit. PKN

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 10 Aug 2017 05:55:00 +0700
Dirjen Perbendaharaan: Keberhasilan Kerja Bukan Hanya dengan Memberi Layanan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2664-keberhasilan-kerja-bukan-hanya-dengan-memberi-layanan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2664-keberhasilan-kerja-bukan-hanya-dengan-memberi-layanan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik para pejabat eselon IV di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Selasa (08/08). Sebanyak 59 orang pejabat eselon IV lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta diambil sumpah jabatannya dalam kegiatan tersebut.

Ketika memberikan arahan, Marwanto berpesan agar para pejabat yang baru dilantik tetap menjaga etika dan integritas serta tidak lupa mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu, pelayanan kepada stakeholders juga perlu terus ditingkatkan.

“Kita tingkatkan fungsi layanan kepada stakeholders. Keberhasilan kerja bukan hanya dengan cara duduk di kursi saja dalam memberikan layanan. Jika perlu, datangi atau kunjungi satuan kerja yang perlu bimbingan,” tambah Marwanto. [LRN]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 09 Aug 2017 05:55:00 +0700
LKPP mendapatkan WTP, Pertanggungjawaban Lancar http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2656-lkpp-mendapatkan-wtp,-pertanggungjawaban-lancar.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2656-lkpp-mendapatkan-wtp,-pertanggungjawaban-lancar.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (27/7).

Pengesahan RUU tersebut merupakan siklus akhir dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam penyusunan RUU tersebut, salah satu faktor kunci RUU mendapat persetujuan DPR adalah opini Wajar tanpa Pengecualian(WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan Kemenkeu dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab.

“Sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah pusat, kita dituntut dapat mengkombinasikan antara ketepatan waktu  serta kualitas laporan keuangan yang baik” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa siang.

Lebih lanjut menurutnya, kontribusi stakeholder (Kementerian/Lembaga) melalui penggunaan aplikasi E-Rekon yang menghasilkan laporan keuangan tepat waktu sangat membantu dalam penyusunan LKPP 2016. Peran serta tersebut mencerminkan keikutsertaan stakeholder turut mengawal proses penyusunan LKPP 2016.

Marwanto juga mengatakan, peran kantor vertikal dalam proses konsolidasi laporan keuangan di daerah juga memberikan kontribusi besar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas.

“Tugas kita sekarang adalah mulai bekerja melihat potensi-potensi yang ada untuk mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sekarang, untuk dipertahankan tahun depan” tambah Marwanto.(dk)

 

olhe : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Aug 2017 05:55:05 +0700
Menkeu: Ditjen Perbendaharaan adalah Tim Inti Pelaksanaan Keuangan Negara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2653-menkeu-ditjen-perbendaharaan-adalah-tim-inti-pelaksanaan-keuangan-negara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2653-menkeu-ditjen-perbendaharaan-adalah-tim-inti-pelaksanaan-keuangan-negara.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/07), sebanyak 98 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan turut dilantik. Dalam arahannya pada rangkaian acara pelantikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan adalah institusi yang mengelola keuangan negara sesuai amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Yang kita kelola bukan uang kita tetapi uang negara, uang yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dikelola secara bijak,” jelas Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan, dengan 250 juta lebih rakyat yang tentunya ingin merasakan dampak dari pembangunan tersebut dan punya aspirasi tinggi.

“Ditjen Perbendaharaan adalah core team untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara,” tegas Sri Mulyani. Kontribusi para pemimpin dan pegawai Ditjen Perbendaharaan bukan hanya dalam berinovasi dalam melayani pengguna anggaran tetapi juga dalam rangka menjaga tata kelola sehingga mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. “Saya ingin Ditjen Perbendaharaan terus berinovasi untuk pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu, tepat kualitas, dan akurat,” Sri Mulyani mengungkapkan harapannya.

Responsif terhadap perubahan adalah harapan berikutnya yang disampaikan oleh Sri Mulyani, mengingat perubahan adalah sesuatu yang pasti, termasuk hubungan keuangan pemerintah dan pusat yang juga berubah. Sri Mulyani mengapresiasi langkah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mencermati dan membuat kajian perekonomian daerah. Harapannya, Ditjen Perbendaharaan bersinergi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk bisa terus memantau agar dana yang disalurkan bisa benar-benar membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, dan ikut berperan untuk menjamin agar dana desa sungguh-sungguh sampai kepada rakyat untuk mengatasi kemiskinan.

Agar dapat mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, Sri Mulyani berpesan agar terus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti profesionalisme, integritas, kemampuan bersinergi, keinginan mencapai kesempurnaan, dan memberikan pelayanan terbaik. Terakhir, Sri Mulyani menekankan bahwa tugas para pemimpin bukan hanya memimpin unit masing-masing, tetapi juga harus mendukung agar republik ini makin maju, bermartabat, sehat, adil, dan makmur. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 19 Jul 2017 07:14:58 +0700
Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, Pemerintah Catat Capaian Positif Sepanjang TA 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di-tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif-sepanjang-ta-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di-tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif-sepanjang-ta-2016.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 di Jakarta Selasa (18/07),

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa hal terkait keuangan negara dan kondisi perekonomian nasional.

“Perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat memengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan (sustainable), sehat dan efektif, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016,” jelas Sri Mulyani.

Di antara penyesuaian tersebut adalah target pendapatan negara – terutama perpajakan – berubah agar lebih realistis. Belanja negara juga dipertajam agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara. Selain itu, pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara dilakukan secara semakin hati-hati (prudent) dan bertanggung jawab, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia. Tujuannya, terang Sri Mulyani, agar utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Walaupun terjadi ketidakpastian karena perlambatan ekonomi global, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Mulyani, pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mencapai target-target pembangunan. Hasilnya antara lain bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 yang mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Pendapatan per kapita tahun 2016 mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun. Adapun nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD.

Gini Ratio atau angka ketimpangan membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397 pada tahun 2016. Kemudian tingkat inflasi Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 3,02% atau menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 yang sebesar 3,3%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010. Kemajuan lain, tingkat pengangguran tahun 2016 berada di angka 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan tahun 2016 pun mengalami penurunan yaitu menjadi 10,7%, sedangkan tahun 2015 sebesar 11,2%. [LRN]

 

(Redaksi Media Center Perbendaharaan)

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 19 Jul 2017 05:30:37 +0700
Internship DJPBN-DJPK: Sinergi untuk Sukseskan Implementasi Nawacita http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2654-internship-djpbn-djpk-sinergi-untuk-sukseskan-implementasi-nawacita.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2654-internship-djpbn-djpk-sinergi-untuk-sukseskan-implementasi-nawacita.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada tanggal 17 s.d 27 Juli 2017 mengadakan kegiatan bersama yang berupa internship dan secondment yang diikuti oleh sejumlah pejabat dan pegawai DJPK. Sinergi ini merupakan perwujudan nyata dari salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang tidak hanya berhenti sebagai sebuah slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja sama baik internal Kemenkeu maupun dengan stakeholders terkait.

Sinergi ini juga merupakan wujud dari upaya Kemenkeu dalam menyukseskan nawacita ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Di sini Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah guna mendukung pembangunan daerah.

 “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Keuangan yang memandang perlunya kegiatan internship dan secondment antara Kemenkeu dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan dimaksud mencerminkan bentuk partisipasi Pemerintah Pusat dalam berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel pada Pemerintah Daerah,” jelas Kepala Bagian SDM Teguh Dwi Nugroho saat memberikan sambutan kepada seluruh peserta yang hadir.

 Kegiatan internship yang dimaksud dalam hal ini merupakan program magang yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai DJPK terpilih ke DJPBN untuk belajar mengenai konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara agar dapat diteruskan dan diterapkan sebagai best practice dalam pengelolaan keuangan daerah. Nantinya, pejabat/pegawai pemerintah daerah juga akan melakukan internship ke DJPK untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

 Materi full course untuk internship DJPK ke DJPBN kali ini dilaksanakan selama 5 hari dengan narasumber dari Kantor Pusat DJPBN, dilanjutkan dengan site visit ke KPPN Bogor. Pada hari terakhir, akan dibahas rencana aksi pelaksanaan secondment dan internship ke daerah. Diharapkan sinergi ini bisa ikut berkontribusi dalam mengawal implementasi nawacita.

Kontributor: Imam Saroni – Bagian SDM

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Sun, 16 Jul 2017 17:02:20 +0700
Menkeu: Perlu Inovasi Teknologi untuk Jadi Pionir Treasury Management http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2646-menkeu-perlu-inovasi-teknologi-untuk-jadi-pionir-treasury-management.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2646-menkeu-perlu-inovasi-teknologi-untuk-jadi-pionir-treasury-management.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar para pejabat Ditjen Perbendaharaan dapat menunjang belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah dengan baik. Pesan tersebut disampaikan pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan di Aula Djuanda lantai Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta (03/07).Sri Mulyani juga menekankan bahwa inovasi dari segi teknologi perlu terus dikembangkan agar Ditjen Perbendaharaan mampu menjadi pionir dalam treasury management.
 
Adapun nama-nama pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada jabatan baru dalam kesempatan tersebut adalah Zaid Burhan Ibrahim sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Aceh, Bakhtaruddin sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumatra Utara, Mirza Effendi sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Tengah, R. Wiwin Istanti sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur, Ratih Hapsari Kusumawardani sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah, Usdek Rahyono sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bali, dan Sudarmanto sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku. (LRN)
 
oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 05 Jul 2017 09:17:44 +0700
Final Reporting Workshop 2016/2017: Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Menuju Kemajuan Pembangunan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2650-final-reporting-workshop-2016-2017-berbagi-pengetahuan-dan-pengalaman-menuju-kemajuan-pembangunan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2650-final-reporting-workshop-2016-2017-berbagi-pengetahuan-dan-pengalaman-menuju-kemajuan-pembangunan.html Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertukar pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia berkerjasama dengan Korea menghelat kegiatan Final Reporting Workshop Knowledge Sharing Program (KSP) 2016/2017 (26/05).

“Workshop ini sebagai bentuk diseminasi temuan dan rekomendasi kebijakan merupakan rangkaian akhir dari implementasi program Knowledge Sharing Program 2016/2017” jelas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana saat membacakan sambutan Dirjen Perbendaharaan.

materi yang dipaparkan dalam Final Reporting Workshop 2016/2017 ada 3 topik. Materi pertama bertemakan Strengthening the Role of Fiscal Policy to Enhance the Manufacturing Sector as a Sustainable Economic Growth Engine in Indonesia dengan pembicara Dr. Cornelius Tjahjaprijadi dan Ali Moechtar dari Badan Kebijakan Fiskal dan Prof. Jong Woon Kim, Professor dari Hannam University. Materi kedua bertemakan Implementing Pension System Reform for Public Sector Employees in Indonesia dengan pembicara Bapak Agustinus Prasetyo dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Prof. Chang Kil Lee dari Sejong University Korea. Materi terakhir bertemakan Improvement of Credit Program Information System(SIKP) to support Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Indonesia dengan pembicara Bapak Siswanto dan Yohanes P. Satrio dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Mr. Jong-goo Lee dan Myoungho Song dari Korea Credit Guarantee Fund.

“kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Delegasi KSP dari Korea yang sejak 2011 telah memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang pembangunan di Korea” kata penutup dari Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. “Pengetahuan dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia sehingga semakin giat untuk bekerja keras untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang” tambahnya.

 

Oleh : Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 19 Jun 2017 07:39:56 +0700
THR, Pensiun ke-13, dan Gaji ke-13 Siap Dicairkan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2641-thr,-pensiun-ke-13,-dan-gaji-ke-13-siap-dicairkan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2641-thr,-pensiun-ke-13,-dan-gaji-ke-13-siap-dicairkan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Mulai tanggal 15 Juni 2017, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sudah dapat melakukan pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Sedangkan pengajuan atas gaji ke-13 diharapkan dapat diajukan pada awal bulan Juli 2017 sehingga seluruh gaji ke-13 dapat tuntas dibayarkan pada bulan Juli 2017. Gaji ke-13 ini diharapkan dapat membantu untuk pendaftaran anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Menjelang momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 yang akan jatuh pada tanggal 25-26 Juni 2017, Pemerintah RI telah menerbitkan 4 empat Peraturan Pemerintah mengenai pembayaran Gaji Ketigabelas dan THR Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat dan Penerima Pensiun/Tunjangan yaitu PP No. 23, 24, 25 dan 26 tahun 2017.

Untuk kelancaran pelaksanaannya, PP ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang meliputi PMK Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; PMK Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural; PMK Nomor 76/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2017 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara; dan PMK Nomor 77/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural.

Mengenai jadwal pembayarannya, THR dan Pensiun ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2017, sedangkan Gaji ke-13 dibayarkan bulan Juli 2017. Adapun untuk besarannya, Gaji Ke-13 untuk PNS dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan. Gaji Ke-13 untuk Non-PNS dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juni 2017, maksimal sesuai dengan lampiran PP terkait. Pensiun ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.THR PNS dibayarkan sebesar gaji pokok, sedangkan THR untuk Pegawai Non-PNS diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran PP.

Kecepatan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Gaji ke-13 dan THR tahun 2017 akan sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, akurasi dan kesigapan masing-masing Satuan Kerja dalam pengajuan permintaan pembayaran gaji ke-13 dan THR ke KPPN di daerahnya masing-masing. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbnedaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 15 Jun 2017 06:53:03 +0700
Dewas BLU, Strategi Jitu Meracik Pelayanan Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2639-dewas-blu,-strategi-jitu-meracik-pelayanan-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2639-dewas-blu,-strategi-jitu-meracik-pelayanan-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id. - Dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Pengawas  Badan Layanan Umum (BLU), kegiatan Pengarahan Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLU lingkup Kementerian Keuangan menjadi forum diskusi yang bertujuan peningkatan peran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja BLU(05/06).



“ Pada kegiatan ini kita akan mendengarkan arahan dari Menkeu Sri Mulyani dan membahas peran Dewas BLU serta strategi meningkatan pelayanan BLU kepada masyarakat” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam welcoming speech-nya.

“BLU, institusi yang diberikan fleksibilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mengelola keuangannya kita harapkan dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang baik sesuai apa yang sudah dimandatkan kepadanya” kata Menkeu Sri Mulyani dalam arahannya. Menkeu juga menyampaikan pesan kepada Dewas BLU untuk mampu menjadi pengawas penggunaan APBN untuk belanja yang produktif melalui tata kelola BLU yang baik. Selain itu Dewas BLU juga diharapkan mampu melakukan analisis lingkungan bisnis BLU serta bagaimana meningkatkan kualitas laporan keuangan. [DK]

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 06 Jun 2017 03:46:30 +0700
WTP Berhasil Diraih, Trust Semakin Meningkat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2636-wtp-berhasil-diraih,-trust-semakin-meningkat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2636-wtp-berhasil-diraih,-trust-semakin-meningkat.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 merupakan salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, penilaian oleh BPK ini belum tentu mencerminkan bahwa pengelolaannya sudah seratus persen bebas dari korupsi.

“Ibarat membangun rumah, kita bisa saja berupaya sekuat tenaga untuk membangun pagar, memasang kunci, alarm dsb., tetapi toh itu tidak akan pernah menjamin penuh atau menihilkan sama sekali potensi adanya pencurian,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Pagi Prime Time, Metro TV Selasa (23/05).

Dijelaskan oleh Marwanto, fungsi monitoring dan pengawasan yang efektif melalui berbagai tools tetap sangat diperlukan. Terpenuhinya kriteria kesesuaian dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintah, ketaatan kepada aturan perundangan, efektivitas pengendalian internal, serta pengungkapan kepada publik diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi atas keuangan negara.

Marwanto menambahkan, indikator laporan keuangan pemerintah yang baik meliputi kesesuaian dengan standar, dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan; compliance/kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan; adanya sistem yang dibangun dengan baik sehingga pengendalian internal berjalan dan apabila muncul hal kecil yang bersifat deviasi dapat segera diatasi; serta semua penjelasan dicantumkan lengkap dalam catatan atas laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas.

Sejak tahun 2004 penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sudah diupayakan dengan berbagai cara agar comply terhadap aturan perundang-undangan, di-declare semua penjelasan secara jelas kepada publik, dan ada aparatur internal yang mengawasi.

“Yang sudah dilakukan secara riil antara lain aturannya secara bertahap dibuat agar akuntabel dan transparan, karena berangkat dari kondisi yang belum diatur. Kemudian dalam menyusun laporan, diperlukan juga sumber daya yang memiliki keahlian spesifik, dibutuhkan waktu untuk membangun sebuah institusi yang dilengkapi dengan sumber daya yang cukup. Berikutnya adalah membangun awareness terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah yang sudah dilaksanakan, di mana pelaporan keuangan pemerintah biasanya relatif kurang menarik bagi publik dibandingkan dengan perencanaan anggaran misalnya. Di lapangan, juga tidak mudah mendorong seluruh K/L untuk mematuhi semua aturan yang ada,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Marwanto, pemanfaatan teknologi informasi untuk otomatisasi dan pembangunan SDM agar memiliki awareness terhadap laporan keuangan pemerintah merupakan langkah yang sedang terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan untuk menuju laporan keuangan pemerintah yang semakin baik, sehingga prestasi pencapaian opini WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Perlu waktu 12 tahun untuk meraih opini WTP dari BPK atas LKPP karena penyusunan laporan keuangan pemerintah, seperti disampaikan oleh Marwanto, adalah sesuatu yang coverage-nya luas sekali. “(Penyusunan laporan keuangan) dikerjakan oleh lebih dari 28.000 satuan kerja pemerintah. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga Negara ditambah satu BA BUN yang dikelola Kementerian Keuangan yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan,” tutur Marwanto. Mulai tahun 2014 kondisi pelaporan keuangan lebih baik lagi karena sistem yang dianut sudah tidak lagi cash basis ataupun cash towards accrual, tetapi sudah accrual basis.

Menanggapi pernyataan dari BPK agar pemerintah pusat maupun daerah jangan terlalu fokus pada WTP, melainkan fokus agar anggaran bisa menyejahterakan rakyat, Marwanto menerangkan bahwa dalam mengelola keuangan negara telah diterapkan performance based budgeting yang bukan hanya mengukur input dan output, tetapi juga mengukur outcome. Banyaknya faktor yang bisa memengaruhi outcome membuat pengukurannya tidak mudah, bahkan belum banyak negara yang mampu menerapkannya secara konsisten, tetapi pemerintah terus mengarah kepada penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran outcome-nya secara optimal.

Selanjutnya, dalam segmen dialog program Metro Siang di Metro TV (24/05), Marwanto menggarisbawahi bahwa salah satu imbas positif dari dikeluarkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 adalah meningkatnya trust baik pihak internal maupun eksternal seperti investor. “Artinya pemerintah telah berhasil mengelola keuangan negara secara benar sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan kata lain, Indonesia telah memiliki laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan kredibel,” ujarnya. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 03:16:48 +0700
LKPP Raih Opini WTP untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2634-lkpp-raih-opini-wtp-untuk-pertama-kalinya-dalam-sejarah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2634-lkpp-raih-opini-wtp-untuk-pertama-kalinya-dalam-sejarah.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yang disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan yang telah disusun kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPK akan menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Tahun ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan standar, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Opini tersebut merupakan opini WTP pertama kali yang diperoleh pemerintah pusat sejak menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN mulai tahun 2004. Dalam laporannya, BPK menyampaikan bahwa LKPPN Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masih terdapat beberapa temuan dalam hal Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan yang rekomendasinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, tetapi dijelaskan oleh BPK bahwa temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan sebagai unit in charge Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akuntabel antara lain meliputi penyempurnaan kebijakan akuntansi agar pencatatan dapat disajikan secara memadai sesuai dengan SAP berbasis akrual; penerapan single database dalam penyusunan LKKL melalui aplikasi e-Rekon LK sehingga prosedur penyusunan LKKL lebih sederhana sekaligus meminimalkan terjadinya selisih pencatatan (suspen); meningkatkan kualitas SDM; memperbaiki pencatatan dan menyempurnakan peraturan terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga penyajiannya menjadi lebih akurat; menerapkan amortisasi Aset Tak Berwujud; serta menyempurnakan peraturan.

            Langkah di atas antara lain diambil oleh pemerintah pusat untuk menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05), salah satunya adalah terkait suspen (perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN)). Dengan single database melalui e-Rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016.

            Diperolehnya opini WTP atas LKPP menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dengan ketentuan perundangan. LKPP beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Pemerintah mengharapkan dengan LKPP yang mendapatkan opini WTP kepercayaan publik termasuk investor kepada Pemerintah Indonesia semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional. [LRN/berbagai sumber]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 02:13:45 +0700
LKPP WTP 2016, Bentuk Pertanggungjawaban untuk Kesejahteraan Rakyat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2633-lkpp-wtp-2016,-bentuk-pertanggungjawaban-untuk-kesejahteraan-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2633-lkpp-wtp-2016,-bentuk-pertanggungjawaban-untuk-kesejahteraan-rakyat.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - "Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan antara untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa keuangan negara adalah milik rakyat dan seharusnya didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia," pesan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/05).

Momentum ini menurut Sri Mulyani merupakan momentum kebangkitan untuk menumbuhkan tradisi pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan dalam menggunakan APBN, keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat yang makin berkeadilan

Sedangkan Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh Ketua BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (23/05) menegaskan bahwa target LKPP tahun depan harus meningkat.

"Kalau dulu dapat WDP sudah dianggap baik, sekarang tidak. Target tahun depan semuanya WTP, jangan ada yang disclaimer, WDP saja tidak boleh," tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan K/L merupakan kewajiban pemerintah. "Sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, lembaga, dengan baik, karena ini uang rakyat. Penggunaan APBN sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kita harus memastikan rakyat benar-benar mendapat manfaat dari penggunaan APBN. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat," tutupnya.

Opini BPK atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. [LRN/berbagai sumber]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 01:41:22 +0700
Mekanisme Baru Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2632-mekanisme-baru-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa-wilayah-provinsi-kepulauan-riau-melalui-kppn-batam-dan-kppn-tanjungpinang.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2632-mekanisme-baru-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa-wilayah-provinsi-kepulauan-riau-melalui-kppn-batam-dan-kppn-tanjungpinang.html Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kepastian mengenai mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di pusat perkantoran Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/05).

 

Terkait Dana Transfer ke Daerah dalam hal ini DAK Fisik dan Dana Desa, Marwanto menjelaskan bahwa dengan pertimbangan agar lebih mendekatkan proses tersebut dengan sasaran penerima, maka di tahun 2017 ini proses pencairan kedua dana tersebut dilaksanakan di KPPN-KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Provinsi Kepri, pencairan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang.

Dengan pencarian dana tersebut di KPPN daerah, Marwanto mengharapkan agar komunikasi dan interaksi termasuk asistensi dan koordinasi bagi yang berwenang dalam proses pencairan dana tersebut akan menjadi lebih baik sehingga penyerapan dana bisa lebih optimal.

“Kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, serta support dari seluruh pihak yang berwenang agar pelayanan kami kepada Pemerintah Provinsi Kepri menjadi lebih baik dan lebih lancar,” Marwanto menyatakan harapannya.

Lebih lanjut, Marwanto menerangkan bahwa di tahun 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri mengelola Dana APBN sebesar Rp13 triliun dengan rincian Rp7,7 triliun merupakan Dana Transfer ke Daerah yang terdiri dari DAU dan DAK, termasuk di dalamnya adalah DAK Fisik dan Dana Desa, kemudian sekitar Rp5,6 triliun untuk seluruh keperluan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau baik untuk kegiatan operasional maupun pembangunan.

 

Gedung Baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri berkonsep go green.

Dalam kesempatan tersebut, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan bersama Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Prosesi ditandai dengan penarikan tuas truk molen, pelepasan balon, penandatanganan prasasti, serta penanaman pohon sebagai simbol dari program Ditjen Perbendaharaan Go Green.

Bangunan gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri seluas 4.700 meter persegi akan mulai dibangun di atas lahan hasil hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri seluas 10.000 meter persegi yang berlokasi di pusat pemerintahan Kepri di Dompak. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan peran pulau Dompak sebagai pusat perkantoran.

Marwanto menjelaskan bahwa sejak mulai beroperasi pada tahun 2014 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri masih menyewa tempat di ruko.

"Selama dua tahun terakhir kami bekerja dengan fasilitas seadanya. Kantor masih menyewa di ruko. Dibangunnya gedung ini merupakan bagian dukungan untuk seluruh kegiatan di Kemenkeu pada beberapa kantor vertikal di wilayah Kepulauan Riau," lanjut Marwanto.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan keinginan agar kawasan Dompak sebagai pusat pelayanan masyarakat Kepri ke depannya bisa berjalan semakin maksimal. "Posisi kantor ini sangat strategis, berada di pusat perkantoran di Pulau Dompak, Dengan adanya kantor baru ini semoga bisa lebih memacu kinerja pegawai sehingga pelayanan lebih optimal lagi," kata Nurdin. (sw)

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 23 May 2017 00:35:59 +0700
Memperkaya Pengalaman Bersama dengan PEMNA Plenary Meeting 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2630-memperkaya-pengalaman-bersama-dengan-pemna-plenary-meeting-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2630-memperkaya-pengalaman-bersama-dengan-pemna-plenary-meeting-2017.html Nusa Dua, djpbn.kemenkeu.go.id - dihadiri oleh delegasi dari negara-negara di Asia, perwakilan Treasury of Russian Federation, World Bank, IMF, Korea Institute of Public Finance (KIPF), OECD dan beberapa negara donor, kegiatan Plenary Meeting The Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) 2017 jadi tempat berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai isu pengembangan SDM berkaitan dengan penganggaran dan belanjanya (08/05).

“Pada Plenary Meeting ini, kita akan membahas peran, strategi, dan faktor kunci keberhasilan pemerintah untuk mengatur dan menyalurkan anggaran “ kata Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam welcoming speechnya. “Saya percaya bahwa menyediakan fasilitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan bagi orang-orang tersebut dapat secara efektif meningkatkan pendapatan orang miskin dan akhirnya mengentaskan mereka dari perangkap kemiskinan” tambahnya.

Saat ini Indonesia telah melakukan reformasi anggaran dan sedang fokus pada pengeluaran anggaran untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan antar daerah. Disamping itu Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan manajemen pengeluaran publik dan tata pemerintahan yang baik. “Saya yakin dengan meningkatkan manajemen pengeluaran publik dan tata pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di Indonesia dan juga di negara Anda, di tengah ketidakpastian perekonomian global” Harap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka PEMNA 2017.

Plenary Meeting PEMNA 2017 sebagai peer-learning bagi para praktisi manajemen pengeluaran publik merupakan platform yang sempurna. [TAP]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
tino.photobank@gmail.com (klip01) Berita Wed, 17 May 2017 08:34:45 +0700
Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2629-exit-meeting-pemeriksaan-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp-tahun-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2629-exit-meeting-pemeriksaan-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp-tahun-2016.html
Pada Selasa 9 Mei 2017, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mendampingi Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan sejumlah Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan dan Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal K/L pada acara Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
Pada acara Exit Meeting ini, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan  Tanggapan Resmi dan Action Plan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) LKPP Tahun 2016 yang sebelumnya telah disampaikan oleh BPK pada tanggal 5 Mei 2017.  Selain menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas KHP, Menteri Keuangan juga menyampaikan asersi final LKPP Tahun 2016.
 
Kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari rangkain tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, yaitu Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal telah menyusun dan menyampaikan LKPP Tahun 2016 (Unaudited) kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. LKPP tersebut merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang merupakan pertanggungjawaban masing-masing Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara.Selanjutnya, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK telah melakukan audit atas LKPP Tahun 2016. Serangkaian kegiatan dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari entry meeting, rekonsiliasi data tiga pihak, hingga pembahasan temuan audit BPK dalam LKPP Tahun 2016. 
 
Anggota II BPK RI maupun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam paparan dan sambutannya menyampaikan apresiasi atas usaha dan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perbaikan yang terus dilakukan pemerintah telah secara nyata meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2016. 
 
Pada kesempatan exit meeting hari ini,  Pemerintah  mengapresiasi Tim Auditor BPK RI yang telah melaksanakan audit LKKL, LKBUN dan LKPP dengan semangat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.  Ke depan, pemerintah mengharapkan agar para Menteri/Pimpinan Lembaga terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan BPK dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik dari sisi regulasi/peraturan, sistem dan kebijakan akuntansi serta hal teknis lainnya sehingga pada masa mendatang kualitas Laporan Keuangan akan semakin membaik. (PW)
 
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 10 May 2017 04:43:57 +0700
Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jateng, Jaminan untuk Pembayaran Gaji Tepat Waktu http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2626-perjanjian-kerja-sama-dengan-bank-jateng,-jaminan-untuk-pembayaran-gaji-tepat-waktu.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2626-perjanjian-kerja-sama-dengan-bank-jateng,-jaminan-untuk-pembayaran-gaji-tepat-waktu.html Direktur Utama Bank Jateng (dahulu Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Tengah) Supriyatno menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono terkait penunjukan Bank Jateng sebagai bank penyalur gaji untuk PNS/prajurit TNI/anggota POLRI di ruang Treasury Primera Services, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Selasa (25/4).

 Perjanjian tersebut menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-164/PB/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan PT BPD Jawa Tengah sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara RI Secara Terpusat.

Marwanto menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan tengah membangun sebuah sistem yang mengoneksikan antara treasury negara dengan bank baik konvensional maupun syariah yang bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan gaji. “Penyaluran gaji dengan sistem seperti ini dapat memastikan proses uang keluar dan masuk tidak melalui tangan orang melainkan semuanya melalui sistem teknologi informasi secara elektronik dan rapi, sehingga meningkatkan pelayanan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta lebih efisien,” jelas Marwanto.

Supriyatno memandang perjanjian ini sebagai sebuah kepercayaan dari pemerintah pusat kepada bank Jateng yang telah dinilai layak untuk memberikan jasa layanan khususnya sebagai bank penyalur gaji. “Ini tidak begitu saja diraih, sudah melalui proses penilaian kelayakan termasuk dari segi teknologi pendukung. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami karena belum semua bank daerah mendapatkan privilege atau kepercayaan ini. Ke depannya kami harus menunjukkan bahwa kami dapat menjalankan tugas sebagaimana apa yang diharapkan. Saat ini pembangunan di daerah memang sangat gencar, dan fungsi bank daerah akan semakin menonjol lewat pelayanan yang baik,” ungkapnya. Direktur Operasional dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Hanawijaya menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama berarti Bank Jateng dianggap mampu melayani dengan prinsip host to host dalam pembayaran gaji.

Penyaluran gaji PNS maupun prajurit TNI dan anggota POLRI dari APBN saat ini memang telah menggunakan sistem host to host. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo dalam kesempatan yang sama, sekarang dengan prinsip host to host maka pusat cukup memindahbukukan dana ke satu cabang saja yang telah ditunjuk oleh Bank Jateng. “Cabang tersebut yang secara sistem akan memindahbukukan ke rekening penerima gaji dengan sangat cepat,” tambah Rudy. Pada intinya sistem seperti ini akan menjamin gaji diterima tepat waktu atau tidak akan terlambat. [LRN]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 02 May 2017 09:38:46 +0700
Rekonsiliasi Tiga Pihak untuk Laporan Keuangan yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2624-rekonsiliasi-tiga-pihak-untuk-laporan-keuangan-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2624-rekonsiliasi-tiga-pihak-untuk-laporan-keuangan-yang-lebih-baik.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 10 s.d. 12 April 2017 di Gedung Dhanapala (10/04), Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengajak agar semua pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil optimal. 

Tujuan dari penyelenggaraan acara rekonsiliasi adalah untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan atas data yang disajikan dalam LKKL, juga agar data LKPP sama dengan data yang disajikan dalam LKKL serta telah disesuaikan dengan koreksi yang diperlukan. Rekonsiliasi tiga pihak atau tripartit ini juga menjadi forum komunikasi antara auditor dan auditee untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan di K/L. Jika terdapat permasalahan audit yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka permasalahan tersebut dapat dibahas bersama antara K/L, Kementerian Keuangan, dan BPK untuk mendapatkan solusi terbaik.

Hasil rekonsiliasi tiga pihak ini akan ditindaklanjuti dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2016 yang berstatus audited, yang paling lambat disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI pada tanggal 28 April 2017 sehingga LKKL, LKBUN, dan LKPP dimaksud akan menjadi semakin akurat. "Semoga LKPP 2016 meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan selanjutnya bermanfaat untuk kemajuan laporan keuangan negeri kita tercinta yang berujung pada kesejahteraan rakyat," harap Marwanto mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengungkapkan apresiasi terhadap tidak adanya suspen belanja pada laporan keuangan tahun ini. Adapun beberapa hal yang masih harus diperbaiki menurut BPK adalah jurnal koreksi yang belum dapat diidentifikasi, SIMAK BMN belum dalam single database, dan konsolidasi LKPP masih manual. [LRN]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 10 Apr 2017 07:08:00 +0700
Rakornas Pengelolaan Kinerja Tahun 2017, Media Konsolidasi Pengelola Kinerja Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2622-rakornas-pengelolaan-kinerja-tahun-2017,-media-konsolidasi-pengelola-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2622-rakornas-pengelolaan-kinerja-tahun-2017,-media-konsolidasi-pengelola-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – “Capaian kinerja dan prestasi yang telah diraih Ditjen Perbendaharaan hingga tahun 2016 merupakan landasan penting untuk meningkatkan keyakinan bahwa Ditjen Perbendaharaan mampu melanjutkan kinerja terbaik organisasi melalui inisiatif kegiatan yang inovatif dan aplikatif di masa datang” kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, saat memberikan keynote spech Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 (28/03).

“Dengan dukungan engagement seluruh pejabat dan pegawai terhadap setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah diamanatkan organisasi, kita dapat mengoptimalisasi pengelolaan kinerja, dan meraih akuntabilitas organisasi” ungkapnya.

Rapat yang dihadiri oleh para pengelola kinerja Kantor Pusat dan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai forum koordinasi dan diseminasi pelaksanaan pengelolaan kinerja, membeberkan materi materi dan isu-isu strategis sistem manajemen kinerja. Serta updating terhadap ketentuan perhitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) serta Analisis Beban Kerja (ABK) dan harmonisasi manajemen penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan ke depan.

Pengelola kinerja terbaik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 diraih Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sedangkan pengelola kinerja terbaik lingkup kantor wilayah diraih SMKO Kanwil DI Yogyakarta. Adapun pengelola kinerja terbaik KPPN A1 dan KPPN A2 berturut-turut diraih oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) KPPN Makassar II dan KPPN Manna. Peserta terbaik kegiatan Rakornas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2017 diraih oleh Adi Setyono dari Kanwil Provinsi Papua Barat dan Suhenny Suparni dari KPPN Balikpapan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku Manajer Kinerja Organisasi (MKO) Ditjen Perbendaharaan menegaskan kembali mengenai peran strategis para pengelola kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai prime mover pada unit kerja masing-masing. [TAP]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 06 Apr 2017 07:08:04 +0700
Gedung Baru KPPN Bondowoso : Konsep Green Building, Langkah Maju yang Menginspirasi Pembangunan Ramah Lingkungan bagi Daerah Sekitar http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2620-gedung-baru-kppn-bondowoso-konsep-green-building,-langkah-maju-yang-menginspirasi-pembangunan-ramah-lingkungan-bagi-daerah-sekitar.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2620-gedung-baru-kppn-bondowoso-konsep-green-building,-langkah-maju-yang-menginspirasi-pembangunan-ramah-lingkungan-bagi-daerah-sekitar.html Bondowoso,djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah dua tahun berkantor sementara di ruko, pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso akhirnya menempati bangunan baru setelah diresmikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana dan Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni beserta jajaran Muspida Kabupaten Bondowoso(29/03).


“Tentunya gedung kantor baru ini akan sangat bermanfaat terhadap masyarakat di kabupaten Bondowoso dan kabupaten lain di sekitar bondowoso. Kami turut berterimaksih karena gedung ini telah menggunakan konsep green building sehingga lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Kami berharap gedung Kppn Bondowoso menjadi contoh gedung-gedung lain di kota Bondowoso yang mulai bnyak dibangun.” kata Bupati Bondowoso, H. Amin Said Husni.

“Peranan KPPN Bondowoso sebagai Kuasa BUN di daerah diharapkan dapat mempermudah penyaluran setiap rupiah dana APBN guna menstimulus perekonomian masyarakat sebagai salah satu fungsi APBN yaitu pemerataan , mengurangi kesenjangan antar wilayah sesuai dengan nawacita.” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk mengawal penyaluran dana APBN  sebaik mungkin demi kelancaran pembangunan daerah. “simplifikasi SPJ dan LPJ mulai dilaksanakan tahun ini untuk mendukung kelancaran penyaluran dana APBN” tegas Marwanto . [dk]

Oleh : Media Center Ditjen Perbenaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Apr 2017 01:45:13 +0700
Foto News : Kunjungan Kerja KPPN Jember, Bondowoso dan Banyuwangi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2619-foto-news-kunjungan-kerja-kppn-jember,-bondowoso-dan-banyuwangi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2619-foto-news-kunjungan-kerja-kppn-jember,-bondowoso-dan-banyuwangi.html Tidak hanya memperhatikan faktor pelayanan kepada pengguna layanan dan pemenuhan target kinerja, jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan sangat memperhatikan kedekatan, perhatian, pemberian motivasi dan sentuhan humanis kepada segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan sampai ke daerah. Guna menunjang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Ini tergambar dalam setiap kunjungan Dirjen Perbendaharan ke kantor-kantor vertikalnya.


Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono selalu berpesan untuk mempertahankan hal-hal bagus yang telah kita capai selama ini serta tidak mudah berpuas diri terhadap capaian prestasi yang selama ini sudah diraih. Hal ini disampaikan disela-sela kunjungan kerjanya ke tiga KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yaitu KPPN Jember, KPPN Bondowoso, dan KPPN Banyuwangi (30/03)

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharan juga mengingatkan untuk memperhatikan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melaksanakan simplifikasi, terutama simplifikasi SPJ dan LPJ satuan kerja. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan sharing session bersama satker dan mengidentifikasi satker mana yang masih membuat juknis banyak. [DK]

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Apr 2017 01:43:06 +0700
Menteri Keuangan Inginkan Ditjen Perbendaharaan Semakin Berperan di Daerah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2616-menteri-keuangan-inginkan-ditjen-perbendaharaan-semakin-berperan-di-daerah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2616-menteri-keuangan-inginkan-ditjen-perbendaharaan-semakin-berperan-di-daerah.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- “Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dengan banyaknya kantor vertikal di daerah sebaiknya juga menambah pasukan intelektual untuk berperan dalam perekonomian daerah. Hal ini juga untuk mendukung salah satu fokus Nawacita yaitu membangun dari pinggiran,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Menurut Sri Mulyani, para pimpinan DJPBN merupakan wakil dari bendahara negara yang bertugas mengelola keuangan negara, sehingga dalam melaksanakan tugas seharusnya juga memiliki pengetahuan akan kondisi perekonomian dalam negeri maupun global yang dapat berpengaruh terhadap APBN. Saat ini begitu besar belanja langsung ke daerah dibandingkan dengan melalui Kementerian/Lembaga, sehingga perhatian terhadap kapasitas perekonomian di daerah perlu ditingkatkan.

Pimpinan Ditjen Perbendaharaan sebagai policy maker dan pengelola keuangan negara diharapkan bekerja keras untuk menciptakan diversifikasi perekonomian daerah yang lebih banyak. “Fokus pemerintah pada saat ini memang mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur, tetapi ke depan akan banyak dinamika perekonomian daerah yang memerlukan observasi kita. Sehingga setelah membangun dari segi fisik, kita memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi daerah agar maju. Saya melihat konsentrasi ekonomi yang sangat berpusat di Jakarta atau Jawa menyebabkan ekonomi di luar Jawa kurang terdiversifikasi, hanya terfokus pada satu dua komoditi atau aktivitas sektoral saja.” Salah satu bentuk partisipasi terhadap perekonomian daerah adalah semakin memperkuat peran kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, misalnya melalui penajaman kajian-kajian yang selama ini sudah dilaksanakan melalui penyusunan Kajian Fiskal Regional oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Data dan kajian perbandingan pertumbuhan ekonomi antardaerah ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menyusun APBN, jadi tidak hanya berpegang pada asumsi makro, sehingga APBN bisa melaksanakan fungsinya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi dengan baik. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga berkeinginan agar para pimpinan kantor Kementerian Keuangan di daerah bersinergi untuk hasil yang jauh lebih baik, juga meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat sisi intellectual aspects Kementerian Keuangan. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 02:22:28 +0700
Penyederhanaan Laporan dan Percepatan Pencairan, Kemudahan untuk Para Penerima Bantuan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2615-penyederhanaan-laporan-dan-percepatan-pencairan,-kemudahan-untuk-para-penerima-bantuan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2615-penyederhanaan-laporan-dan-percepatan-pencairan,-kemudahan-untuk-para-penerima-bantuan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Dampak positif upaya simplifikasi LPJ Bantuan Pemerintah mulai terlihat pada triwulan I 2017. Pada akhir tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengurangi jumlah laporan dari 44 menjadi 2 laporan, kemudian juknis yang semula diserahkan pada KPA sekarang menjadi kewenangan pimpinan eselon I sehingga dari 307 juknis bisa diringkas menjadi 85. 

Sejumlah indikasi perbaikan efisiensi mulai nampak, seperti SK penerima bantuan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2016 sehingga realisasi bantuan yang diselesaikan hingga triwulan I 2017 pun sudah lebih cepat yaitu lebih dari 16%. Hal ini berdampak kepada penerima bantuan sebesar total Rp53,7T, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, penyuluh pertanian, penyuluh keagamaan, nelayan, ormas di bidang pendidikan dan keagamaan, koperasi, serta para penerima penghargaan. 

Di sisi lain, masih terdapat catatan mengenai pencapaian ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

"Kita tidak boleh puas hanya berhasil membayar tetapi juga memikirkan ke mana uang tersebut dan apa hasilnya. Is this the best result atau harusnya kita bisa dapat lebih bagus lagi? Bisa tidak dengan belanja sekian kita dapatkan lebih? Di tiap kantor sebaiknya ada curiousity, keingintahuan, kemampuan untuk berpikir, is this the right way mengelola keuangan negara atau ada cara yang lebih baik lagi? Simplifikasi dan efisiensi bagus, tapi saya juga ingin result," demikian ungkap Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, perlu dimonitor juga apakah memang benar dengan simplifikasi ini kinerja penyuluh atau pekerjaan manajerial kepala sekolah menjadi lebih baik berkat penghematan waktu mereka.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan laporan pada acara pembukaan Rapimnas menerangkan bahwa simplifikasi membuat bantuan dengan nilai di bawah Rp100 juta dapat disalurkan sekaligus (satu tahap) tanpa mengesampingkan akuntabilitas, dan laporannya hanya satu kali, misalnya bisa dengan bukti transfer. “Dengan adanya simplifikasi, di Kementerian Agama yang jumlah bantuannya paling banyak sudah terasa perubahannya, sekolah dan murid bisa menerima dana BOS lebih cepat. Kemudian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan simplifikasi telah dilaksanakan pada bantuan rehabilitasi SD di 33 provinsi, di mana penerima bantuan hanya berkewajiban menyampaikan maksimal 2 laporan. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, simplifikasi berpengaruh pada percepatan penetapan SK penerima, yaitu para calon dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya,” tambah Marwanto. Simplifikasi atau penyederhanaan pelaksanaan proyek kegiatan baik dari sisi pelaporan maupun juknis dari Kementerian/Lembaga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan setelah Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang terlalu banyak membuat pegawai tidak fokus pada tugas utamanya.

Selain simplifikasi pengelolaan bantuan pemerintah, ke depannya juga akan diupayakan simplifikasi laporan pemerintah daerah untuk DAK Fisik dan Dana Desa yang penyalurannya akan dilakukan melalui KPPN se-Indonesia mulai bulan April 2017. Pelaporan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini akan dilakukan secara elektronik dan paperless melalui aplikasi Online Monitoring SPAN.

[LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 02:20:07 +0700
Perbendaharaan Go Green, Langkah Peduli untuk Investasi Generasi Mendatang http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2613-perbendaharaan-go-green,-langkah-peduli-untuk-investasi-generasi-mendatang.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2613-perbendaharaan-go-green,-langkah-peduli-untuk-investasi-generasi-mendatang.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Ditjen Perbendaharaan mendukung sustainable development goals dengan menerapkan pelayanan kantor yang ramah lingkungan, atau dengan kata lain Perbendaharaan Go Green,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Implementasi Perbendaharaan Go Green ini antara lain adalah melalui penghematan penggunaaan listrik, air, dan ATK, manajemen sampah yang lebih baik, penciptaan lingkungan kantor yang nyaman, serta diharapkan minimal satu orang di DJPBN menanam satu pohon. 

Pencanangan gerakan Perbendaharaan Go Green ini sesecara simbolis ditandai dengan penyerahan pohon tanjung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk ditanam di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung, berdekatan dengan Museum Perbendaharaan. Pohon tanjung dipilih dengan pertimbangan makna filosofis dari pohon jenis langka tersebut. Pohon tanjung dimaknai sebagai keharusan menjunjung Ketuhanan atau mewakili sisi religi dari para pegawai Ditjen Perbendaharaan. Sifat pohon tanjung yang dapat tumbuh di berbagai kondisi juga dianggap menggambarkan ketangguhan insan Perbendaharaan yang mampu beradaptasi saat ditugaskan di kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia.

Small things matter. Bayangkan jika titik lampu di satu ruangan dikurangi, berapa banyak listrik yang bisa dihemat kalau seluruh kantor melakukannya. Tidak akan ada yang sia-sia. Dengan penghematan yang kita lakukan artinya kita menabung untuk anak cucu kita, termasuk bisa mengurangi polusi,” dalam arahannya Sri Mulyani ikut menyatakan dukungan akan Perbendaharaan Go Green.

Program semacam ini menurutnya menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target-target kerja yang diemban, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada aspek penunjang kualitas kinerja aparatur, serta mewujudkan upaya nyata untuk penghematan demi meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. “Saya setiap triwulan (akan) meminta laporan, evaluasi apakah program green office ini benar-benar bisa diukur tingkat efisiensinya, berapa pengurangan belanja baik ATK dan tagihan listrik/air yang dicapai,” sambung Sri Mulyani.

“Jika memang berhasil menunjukkan penghematan yang signifikan, program ini akan kita perluas untuk seluruh lingkup Kementerian Keuangan.” [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 01:54:28 +0700
PEMNA T-COP MEETING Maret 2017, Pembahasan Pengurangan Transaksi Tunai Dalam Pembayaran Transaksi Pemerintah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2612-pemna-t-cop-meeting-maret-2017,-pembahasan-pengurangan-transaksi-tunai-dalam-pembayaran-transaksi-pemerintah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2612-pemna-t-cop-meeting-maret-2017,-pembahasan-pengurangan-transaksi-tunai-dalam-pembayaran-transaksi-pemerintah.html Bangkok, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam pembayaran transaksi pemerintah saat ini dan ke depan, pengurangan transaksi tunai perlu dilakukan secara bertahap, dan pengurangan ini harus diterapkan dengan didukung mulai dari perubahan kebijakan sampai dengan perubahan teknis termasuk penyesuaian teknologi informasi dan sistem perbankan yang ada.

Demikian pernyataan Bank Dunia (World Bank) yang disampaikan oleh Senior Financial Management Specialist-nya, Khuram Farooq dalam forum Public Expenditure Management Network in Asia Treasury Community of Practice (PEMNA T-COP) Meeting di Bangkok, Thailand (01-03/03) dengan tajuk “Eliminating/Reducing the Use of Cash for Government Transaction”.

Senada dengan Farooq, Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan, Rudy Widodo dalam kapasitasnya selaku PEMNA-TCOP Chairman juga menyampaikan bahwa pengurangan penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintah sangat relevan dan strategis untuk diterapkan pada negara-negara anggota PEMNA sesuai dengan kondisi saat ini dank e depan dalam pengelolaan keuangan pemerintah di tiap negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam pembahasan rencana transformasi pengurangan transaksi tunai Pemerintah dalam PEMNA-TCOP Meeting kali ini, delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memilih program penggunaan kartu kredit untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Hal ini terkait dengan uji coba/piloting secara terbatas penggunaan kartu kredit untuk transaksi Pemerintah yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Yang selanjutnya akan diperkuat dengan studi lanjutan atas mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara menggunakan kartu kredit dengan negara-negara yang telah lebih dulu menerapkannya seperti Korea Selatan dan China. Diungkapkan pula dukungan Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang penting dalam penerapan sistem non-tunai ini ke depan, seperti telah difasilitasinya penggunaan kartu elektronik untuk transaksi Pemerintah, serta pelaksanaan implementasi sistem transfer dana Treasury Single Account (TSA) ke bank umum yang telah berjalan saat ini, dioperasionalkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sistem transfer dana TSA ini mengakomodasi transfer dana untuk akses di tingkat pusat dan penyajian data kas Pemerintah untuk akses di tingkat daerah.

PEMNA T-COP sendiri merupakan jaringan komunitas pengelola perbendaharaan/treasury Pemerintah pada negara-negara Asia timur dan Pasifik yang difasilitasi oleh World Bank, International Monetary Fund (IMF), Australian Agency for International Development, dan Pemerintah Korea,bertujuan mendukung Pemerintah negara-negara Asia timur dan Pasifik untuk berkolaborasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara melalui komunitas pengelola perbendaharaan maupun pengelola anggaran, serta menyediakan forum/jaringan diantara pengelolan treasury dan anggaran untuk berdialog terkait implementasi reformasi pengelolaan keuangan publik.Pertemuan PEMNA-TCOP Meeting kali ini diikuti delegasi dari negara-negara : sendiri merupakan agenda rutin Indonesia, Korea, Laos, RRC, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor Leste, Brunei dan Vietnam. (p/w)

 

Oleh : Kontributor Direktorat PKN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 15 Mar 2017 09:15:00 +0700
Menkeu Sri Mulyani Ingin Masyarakat Bangga Sebagai Warga Indonesia http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2611-menkeu-sri-mulyani-ingin-masyarakat-bangga-sebagai-warga-indonesia.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2611-menkeu-sri-mulyani-ingin-masyarakat-bangga-sebagai-warga-indonesia.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa masih terdapat perbedaan fasilitas atau layanan sehingga sebagian rakyat Indonesia tidak merasakan ‘Indonesia yang sama’. “Ada Indonesia yang (dirasa) beda, terutama dari segi layanan dasar termasuk MCK. Saya ingin agar masyarakat menjadi bangga sebagai warga negara,” ungkap Sri Mulyani dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut Sri Mulyani, inilah tantangan realita Indonesia dari segi internal. Sebagai konsekuensi, perlu dipikirkan adanya instrumen untuk mengurangi kesenjangan agar seluruh rakyat dapat menikmati kemakmuran di masa mendatang. “Kita harus gunakan instrumen fiskal, moneter, maupun struktural. APBN memiliki peran instrumen untuk kesejahteraan rakyat melalui fungsi alokasi, memperbaiki kesenjangan lewat fungsi distribusi, dan juga mempunyai fungsi stabilisasi saat ekonomi bergejolak,” jelasnya dalam acara yang juga dihadiri oleh para kepala daerah ini.

Suatu instrumen hanya mampu berjalan efektif apabila ia kredibel dan memiliki kekuatan yang penuh. Oleh karena itu Sri Mulyani mengingatkan bahwa APBN harus dijaga. Sebab APBN perlu dipandang bukan sebagai sesuatu yang sifatnya tetap. Penerimaan adalah proyeksi sedangkan belanja adalah komitmen. Begitu instrumen bermasalah, maka malah bisa menambah problem ekonomi.

“Ujian menggambarkan kualitas kita sebagai bangsa, jika tidak bisa menyelesaikan berarti kualitas kita tidak baik. Memerangi kesenjangan bukan hanya masalah ada uang atau tidak. Bahkan uang kita semakin banyak, tetapi hasilnya bisa dilihat, di antaranya angka indeks pembangunan manusia (IPM) belum berubah signifikan,” lanjut Sri Mulyani. Beberapa ujian yang disebutkannya adalah krisis dari segi ide, kepemimpinan,dan tata kelola yang tidak baik. Untuk mengatasinya, antara lain diperlukan belanja yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pajak yang telah dipungut. Belanja yang baik memerlukan perencanaan dan tata kelola yang baik, proses seperti bidding yang baik, juga monitoring dan evaluasi.

Belanja pemerintah dalam APBN tahun 2017 mengalokasikan sekitar Rp764 triliun untuk daerah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan peningkatan tersebut juga dihadapkan dengan tantangan seperti penggunaan yang belum maksimal, kompetensi tenaga pendamping kurang, kapasitas perangkat desa belum maksimal, serta overlapping kebijakan.

Sebagai tambahan, Sri Mulyani mengusulkan adanya reward untuk kepala daerah yang berprestasi dalam hal tertentu seperti pendidikan, sanitasi, atau gizi, sehingga tidak selalu penghargaan hanya diberikan atas dasar indikator yang dikumpulkan secara global. Karena fokus setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini juga sekaligus untuk memacu agar yang daerah lain yang mungkin tertinggal bersemangat mengejar.

“Ekonomi kita akan baik jika kita bekerja sama, pusat dengan daerah. Tugas pusat mendukung peranan daerah yang makin penting. Daerah harus terus-menerus memperbaiki mulai dari policy sampai dengan birokrasinya. Komit untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Kemenkeu akan terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan daerah dalam rangka mendukung program untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Sri Mulyani. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 10:25:01 +0700
DJPBN Siap Salurkan DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2610-djpbn-siap-salurkan-dak-fisik-dan-dana-desa-melalui-kppn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2610-djpbn-siap-salurkan-dak-fisik-dan-dana-desa-melalui-kppn.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan mengutarakan kesiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN mulai tahun ini. “Ditjen Perbendaharaan memiliki 181 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. Kami jamin jika pengajuan tepat, maka satu hari bisa selesai dan masuk rekening, dengan pemanfaatan teknologi,” demikian janji yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi, dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan akan memegang peran penting dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota nantinya juga harus menyampaikan laporan realisasi ke KPPN sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya.

“Jika ada permasalahan, pemda cukup datangi KPPN terdekat untuk kemudian dikomunikasikan ke pusat. Dengan dekatnya jarak Pemda dengan KPPN, semoga koordinasi langsung yang terkait transfer daerah lebih lancar,” harap Marwanto. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 10:21:35 +0700
Pusat Layanan Terpadu, Langkah Maju untuk Pelayanan Internal yang Andal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2609-pusat-layanan-terpadu,-langkah-maju-untuk-pelayanan-internal-yang-andal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2609-pusat-layanan-terpadu,-langkah-maju-untuk-pelayanan-internal-yang-andal.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Untuk layanan keluar, reformasi birokrasi, kita telah meraih nomor satu lingkup Kementerian Keuangan. Sementara kantor pusat kita sebagai regulator juga perlu dilayani,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat meresmikan Pusat Layanan Terpadu di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Jumat (3/3).

Dalam rangka peningkatan kinerja layanan khususnya untuk pihak internal, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan menyediakan layanan khusus berupa Pusat Layanan Terpadu yang mencakup pula loket front office sehingga eselon II lingkup kantor pusat tidak perlu lagi berpindah-pindah ke bagian-bagian di setditjen saat perlu mengurus sesuatu. Layanan yang dimaksud di antaranya meliputi layanan persuratan, penyelesaian tagihan, informasi dan data, usulan kenaikan pangkat, serta usulan penghargaan satyalencana karya satya.

Dengan dukungan teknologi, Pusat Layanan Terpadu merupakan salah satu wujud inovasi yang diciptakan untuk simplifikasi dan efisiensi, sebagaimana tema besar Hari Bakti Perbendaharaan 2017. Selain itu, adanya Pusat Layanan Terpadu juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pengawasan.

“Perlu diadakan survei untuk menilai efektivitas dan kualitas layanan ini, sehingga bisa dievaluasi setiap bulan apakah dari waktu ke waktu pelayanan semakin baik,” saran Marwanto menutup sambutannya. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 09:40:41 +0700
Wakil Menkeu : setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang optimal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2604-wakil-menkeu-setiap-rupiah-yang-dibelanjakan-harus-memberikan-manfaat-yang-optimal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2604-wakil-menkeu-setiap-rupiah-yang-dibelanjakan-harus-memberikan-manfaat-yang-optimal.html Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan pemaparan mengenai Strategi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (28/02).


Ia berharap setiap komponen pengelola keuangan negara dalam kapasitasnya turut memastikan penggunaan sumber daya yang riil bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat memberikan output dan outcome agar bermanfaat secara optimal serta memiliki nilai tambah.

“Bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus sedapat mungkin harus memiliki output/hasil dan dampak yang memberikan manfaat yang optimal serta berikan nilai tambah. Itu yang betul-betul kita inginkan,” kata Mardiasmo.

Pengelolaan keuangan tidak hanya harus memiliki perspektif akuntabilitas keuangan dan administratif, namun juga harus memiliki akuntabilitas kinerja. Dari sini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian cita-cita luhur bangsa.

“Mulai dari perencanaannya, perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, itu harus berjalan betul.” tambah Wamenkeu lagi.

Menurut Wamenkeu, tata kelola anggaran yang baik penting untuk dapat mewujudkan ekonomi yang berkualitas, agar dapat berdampak pada masyarakat. “Bahwa tantangan kita, bagaimana kita bisa dan terus dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan juga mengentaskan kemiskinan. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing, dan juga yang sering Menkeu sampaikan, bagaimana kita bisa mengurangi ketimpangan, tata kelola yang baik dan institusi yang bersih dan efektif,” jelasnya. (pw)

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 15:42:11 +0700
Berpesan Untuk Kawal APBN 2017, Menteri Keuangan Lantik Pejabat Eselon II http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2603-berpesan-untuk-kawal-apbn-2017,-menteri-keuangan-lantik-pejabat-eselon-ii.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2603-berpesan-untuk-kawal-apbn-2017,-menteri-keuangan-lantik-pejabat-eselon-ii.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan jajaran kementeriannya akan tugas mengawal dan mengelola APBN tahun 2017 saat melantik para pejabat eselon II di Aula Mezzanine gedung Djuanda, kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat (03/03).

 “Tahun ini kita masih memiliki tugas yang sangat penting untuk mengawal dan mengelola APBN tahun 2017 yang berisi berbagai program pemerintah baik menyangkut kesejahteraan rakyat, keamanan negara, maupun berbagai hal yang sifatnya memposisikan RI secara strategis di dalam maupun luar negeri,” sebut Sri Mulyani.

Terdapat 15 Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada kesempatan tersebut. Menteri Keuangan menitipkan pesan untuk menjadi treasurer yang makin baik, membantu secara proaktif seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah sehingga bisa mengeksekusi anggarannya secara tepat waktu dan tepat kualitas, dengan tetap menjaga dari segi disiplin dan akuntabilitas anggaran.

“Teruslah berinovasi untuk bisa mengawinkan antara kebutuhan, fleksibilitas, dan simplifikasi dengan tetap pada akuntabilitas dan responsibilitas kita untuk menjaga keuangan negara dengan baik,” demikian pesan Menteri Keuangan secara khusus untuk Ditjen Perbendaharaan. (LRN)
#DJPBNkawalAPBN

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Ilustrasi Foto : Biro KLI Kemenkeu

 

Nama-nama Pejabat Eselon II yang dilantik silahkan download disini

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 09:01:22 +0700
Meraih Kinerja Terbaik BLU melalui Implementasi Good Corporate Governance http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2602-meraih-kinerja-terbaik-blu-melalui-implementasi-good-corporate-governance.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2602-meraih-kinerja-terbaik-blu-melalui-implementasi-good-corporate-governance.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Yang lebih penting daripada menurunnya porsi APBN yang dikelola oleh BLU adalah peningkatan pelayanan terhadap publik, sebagaimana janji layanan yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharan Marwanto Harjowiryono saat membuka Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Pengelola Dana, Pengelola Kawasan, dan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2017 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan (22/2).

 

Untuk mencapai tujuan pelayanan sekaligus kinerja BLU yang lebih baik, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Pembina Teknis BLU sepakat untuk membuat sebuah mekanisme di mana regulator dapat mengikuti sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap janji-janji layanan yang diberikan oleh BLU. Maka disusun kontrak kinerja berisi poin-poin key performance indicator (KPI) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharan dan pemimpin BLU. Pemimpin BLU yang  menandatangani kontrak kinerja dalam kegiatan tersebut mewakili 24 BLU pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang dan jasa lainnya, antara lain BPDP Kelapa Sawit, LPDP, BP Batam, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dan Bandara Sentani.

“Penandatanganan kontrak kinerja yang dilakukan hari ini menjadi wujud kesepakatan sebagai bagian dari good corporate governance yang kita bangun dalam menjalankan tugas bersama,” lanjut Marwanto dalam sambutannya. Sebelumnya juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja dengan BLU sektor kesehatan yang disambut baik oleh satuan kerja. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang hadir pada kesempatan tersebut selaku pembina teknis BLU, KPI yang dibangun dapat dijadikan sebagai guidance bagi regulator maupun sebagai acuan bagi operator BLU.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan berpesan agar dilakukan efisiensi pengelolaan dana maupun simplifikasi pelayanan yang diberikan kepada para stakeholders. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Keuangan mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga maupun masyarakat yang mendapatkan layanan, di antaranya agar dilakukan evaluasi terhadap BLU. Monitoring dan evaluasi BLU sebenarnya telah berjalan, dan sebagai hasilnya ada BLU yang sudah mendapatkan nilai baik maupun belum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016, jika terdapat BLU yang setelah evaluasi tidak memenuhi kriteria maka status Pola Pengelolaan Keuangan BLU-nya dapat dicabut. Potensi tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh BLU maupun pembina BLU. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja BLU, telah dibentuk paguyuban BLU untuk menjembatani komunikasi. Kritik dan saran dari para pemimpin ataupun operator BLU juga bisa disampaikan melalui call center dalam BLU Integrated Online System (BIOS). (LRN)
#BLUuntukLayananPublik
#DJPBNkawalAPBN

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 08:14:04 +0700
APBN 2017 Harus Dioptimalkan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2601-apbn-2017-harus-dioptimalkan-untuk-mencapai-tujuan-pembangunan-nasional.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2601-apbn-2017-harus-dioptimalkan-untuk-mencapai-tujuan-pembangunan-nasional.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan tatakelola yang bebas dari korupsi, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2017 (28/02).

“Setiap rupiah yang dialokasikan pada anggaran K/L bukan hanya untuk membiayai operasional K/L itu sendiri, namun lebih dari itu harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai bentuk apresiasi kepada K/L, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada lima K/L terbaik dalam pelaksanaan anggaran. “Saya tidak ingin memberikan impresi kalo anggaran kecil itu boleh seenaknya sendiri, atau kalau anggarannya besar jadi punya excuse atau alasan karena anggaranya besar dan komplek maka sulit untuk menjadi baik, di Indonesia akan jadi baik dan memiliki prestasi kalau kita ditantang dengan kompleksitas namun kita tetap baik,” kata Menteri Keuangan.

Presiden melihat ada inefisiensi dan kompleksitas dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2016. “Tiga minggu setelah saya menjadi menteri keuangan, presiden telepon “Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu membebani”. Presiden menginginkan ada simplifikasi dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran,” ungkap Menteri Keuangan. Menteri Keuangan telah mengistruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan agar menyempurnakan dan menciptakan simplifikasi dalam pelaksanaan anggaran dengan pemanfaatan IT yang lebih baik.

Di tahun 2017 terdapat belanja sebesar 1500 triliun pada APBN yang merupakan belanja K/L dan belanja daerah. Untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan menyusun spending review. Dari spending review yang telah disusun, rata-rata K/L membelanjakan 95% dari total anggarannya, sehingga masih ada 5% anggaran yang bisa dioptimalkan. “Spending review membuktikan sekali lagi bahwa efisiensi masih bisa terus diperbaiki,” tegas Menteri Keuangan. [TAP]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 01 Mar 2017 11:39:26 +0700
Penandatanganan Kontrak Kinerja, Langkah Menuju Organisasi Ditjen Perbendaharaan yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2597-penandatanganan-kontrak-kinerja,-langkah-menuju-organisasi-ditjen-perbendaharaan-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2597-penandatanganan-kontrak-kinerja,-langkah-menuju-organisasi-ditjen-perbendaharaan-yang-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Mengawali pengelolaan kinerja di tahun 2017, diselenggarakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (31/01).

Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani kontrak kinerja Kemenkeu-Two untuk seluruh jajaran Pejabat Eselon II lingkup Kantor Pusat dan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kemenkeu-Three bagi eselon III, Kemenkeu-Four bagi eselon IV, dan Kemenkeu-Five bagi pelaksana yang diwakili oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pada saat yang hampir bersamaan, penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five juga dilaksanakan di seluruh Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Penandatanganan tersebut merupakan simbol komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengejawantahkan 13 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017. Beberapa indikator yang ditargetkan untuk tercapai adalah kepuasan satuan kerja terhadap layanan instansi vertikal, kualitas Kajian Fiskal Regional, kualitas laporan keuangan pemerintah, pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kompetensi pegawai.

“Target kinerja harus challenging atau menantang, jangan jadikan target di dokumen perencanaan strategis sebagai batasan.” demikian ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto dalam arahannya, mengutip pesan Menteri Keuangan.

“Penetapan target IKU bukan semata hanya agar terlihat bagus oleh pihak lain, namun target suatu indikator kinerja seharusnya merupakan ambisi kita untuk menjadikan organisasi ini agar lebih baik lagi,” tambahnya lagi. Lebih lanjut, Marwanto mengharapkan bahwa dengan sinergi dan profesionalisme kerja antar-unit baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan maka tugas sebagai pengelola fiskal dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam APBN dapat tercapai dengan optimal.

Penetapan kontrak kinerja juga menegaskan peran aktif Ditjen Perbendaraan dalam mengawal nawacita, antara lain melalui pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran khususnya yang dialokasikan untuk program-program prioritas dalam APBN. Proses penyaluran dana desa dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu contoh perwujudan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penyempurnaan kebijakan KUR dan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. [LRN]

 

Oleh: Kontributor Bag. OTL, Setditjen

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 08 Feb 2017 14:53:24 +0700
Penghargaan untuk Pengelola Kinerja Terbaik, Apresiasi terhadap Dukungan Pencapaian Kinerja Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2596-penghargaan-untuk-pengelola-kinerja-terbaik,-apresiasi-terhadap-dukungan-pencapaian-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2596-penghargaan-untuk-pengelola-kinerja-terbaik,-apresiasi-terhadap-dukungan-pencapaian-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai bentuk apresiasi di bidang pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, penghargaan diberikan kepada 28 unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang mendapatkan nilai terbaik pada Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Jakarta (25/01).

Bertepatan dengan kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017. Tiga Direktorat, lima Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sepuluh KPPN Tipe A1, dan sepuluh KPPN Tipe A2 menerima penghargaan tersebut dengan penghargaan khusus diberikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, karena selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2016 menduduki peringkat pertama Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan kategori Kantor Wilayah, serta meraih prestasi dari seluruh 8 aspek tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2016.

Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari institusi Kemenkterian Keuangan telah menerapkan penilaian kinerja melalui metode balance scorecard agar kinerja organisasi menjadi terukur dan terarah. Penilaian terhadap kinerja dapat memacu kontribusi maksimal dari para pegawai sekaligus sebagai penentu pengembangan kompetensi dan karier pegawai, sedangkan pengelolaannya menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang. Hal ini menjadi penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan pencapaian perencanaan strategis dalam hal sumber daya manusia. [LRN]

 

Oleh: Kontributor Bag. OTL, Setditjen

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 08 Feb 2017 14:51:30 +0700
Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Indonesia, Menteri Keuangan Angkat Dirut BPDPKS Baru http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2598-optimalkan-potensi-kelapa-sawit-indonesia,-menteri-keuangan-angkat-dirut-baru.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2598-optimalkan-potensi-kelapa-sawit-indonesia,-menteri-keuangan-angkat-dirut-baru.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dono Bustami yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT MRT Jakarta terpilih menggantikan Bayu Krisnamurti sebagai Direktur Utama BPDPKS, setelah menjalani fit and proper test. Menteri Keuangan juga menetapkan empat orang direktur teknis BLU BPDPKS melalui KMK Nomor 57/KMK.05/2017.

Mengawali masa tugasnya, seluruh jajaran direksi melakukan penandatangan pakta integritas (3/02) setelah sebelumnya menerima keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada BLU BPDPKS dari Dirjen Perbendaharaan.

Sawit merupakan komoditas strategis karena sawit merupakan komoditas primadona dimana 12% ekspor nasional berasal komoditas sawit dan produk turunannya sehingga memiliki pengaruh kuat terhadap keadaan perekonomian Indonesia. “BPDPKS yang memiliki tugas memajukan sawit Indonesia harus bersama-sama dikawal”, demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengingatkan agar seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Jajaran direksi baru tersebut mempunyai tugas untuk mengawal program yang selama ini belum berjalan optimal seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit agar berjalan secara optimal dan target yang ditetapkan . (TAP)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 06 Feb 2017 09:13:53 +0700
Photo News : Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan Januari 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2595-photo-news-rapat-pimpinan-terbatas-ditjen-perbendaharaan-januari-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2595-photo-news-rapat-pimpinan-terbatas-ditjen-perbendaharaan-januari-2017.html Membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara, seluruh jajaran Eselon II dipimpin Dirjen Perbendaharaan duduk bersama untuk mendapatkan persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun 2017. [tap]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Feb 2017 07:33:00 +0700
Photo News: Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2594-photo-news-refleksi-hari-bakti-perbendaharaan-tahun-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2594-photo-news-refleksi-hari-bakti-perbendaharaan-tahun-2017.html Lahirnya Undang-Undang Perbendaharaan merupakan momentum lahirnya kembali Treasury di Indonesia. Berbagai capaiaan yang telah diraih oleh Ditjen Perbendaharaan selama 13 tahun terakhir menunjukan profesionalitas pengelolaan keuangan negara berkelas internasional. [tap]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Feb 2017 07:25:36 +0700
Photo News: Perbendaharaan Peduli, Ditjen Perbendaharaan Gelar Aksi Donor Darah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2590-photo-news-perbendaharaan-peduli,-ditjen-perbendaharaan-gelar-aksi-donor-darah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2590-photo-news-perbendaharaan-peduli,-ditjen-perbendaharaan-gelar-aksi-donor-darah.html Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeringati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta laksanakan donor darah (18/01).

 

Para peserta donor darah yang merupakan pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tampak antusias dalam mendonorkan darahnya, hasilnya sebanyak 150 kantong darah berhasil terkumpul. Bahkan terdapat beberapa pegawai yang tidak bisa mendonorkan darahnya karena keterbatasan kuota. [ina]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 24 Jan 2017 03:29:16 +0700
Pasca Banjir Bima, Dirjen Perbendaharaan : Apresiasi Atas Profesionalisme Para Pegawai KPPN Bima Selama Bencana http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2586-pasca-banjir-bima,-dirjen-perbendaharaan-apresiasi-atas-profesionalisme-para-pegawai-kppn-bima-selama-bencana.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2586-pasca-banjir-bima,-dirjen-perbendaharaan-apresiasi-atas-profesionalisme-para-pegawai-kppn-bima-selama-bencana.html Nusa Tenggara Barat, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana meninjau infrastruktur dan pelayanan pada KPPN Bima, Nusa Tenggara Barat pasca terjadi banjir bandang yang melanda kota Bima pada akhir tahun 2016 (13/1).

Pasca banjir, beberapa sarana dan prasarana pada KPPN Bima mengalami kerusakan. Pagar pembatas kantor rusak diterjang arus banjir dan sebanyak 20 rumah dinas rusak akibat terendam banjir sedalam 150 cm.

Selain meninjau infrastruktur, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan bantuan kepada para pegawai KPPN Bima. Bantuan yang merupakan hasil sumbangan dari para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bentuk kepedulian kepada para pegawai yang terkena musibah banjir di Bima.

Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pegawai KPPN Bima yang telah bersama-sama melakukan langkah-langkah darurat sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. “Meskipun sedang dalam kondisi prihatin akibat bencana, mari kita tetap bersama-sama untuk semangat dan profesional dalam bekerja. Terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya meskipun dalam kondisi terkena musibah tetap memberikan pelayanan kepada stakeholder” Pesan Marwanto.

Banjir yang melanda kota Bima terjadi pada tanggal 21-23 Desember 2016 sempat melumpuhkan layanan pada KPPN Bima akibat listrik mati dan jaringan komunikasi terputus. Namun dengan backup jaringan sementara, layanan kepada satker dapat kembali berjalan normal hingga tutup tahun anggaran. Bahkan selama banjir, KPPN Bima menjadi salah satu base camp bagi para warga sekitar untuk mengungsi. Aula KPPN Bima yang berada di lantai 2 mampu menampung para pengungsi hingga 250 orang.

Kunjungan Kerja Pada KPPN Mataram

Mempersiapkan awal tahun anggaran 2017, Dirjen Perbendaharaan juga melakukan tinjauan langsung atas pelayanan pada KPPN Mataram.

“Para pegawai Ditjen Perbendaharaan telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan amanah untuk menjaga keuangan negara.” Kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Lebih lanjut, “apa yang telah dicapai pada tahun 2016, merupakan suatu keberhasilan dalam upaya memberikan pelayanan kepada satuan kerja dan agar dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya” tambah Marwanto.

“Segenap pegawai KPPN Mataram terus berperan bersama masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun negara melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel” kata Taukhid, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat. [ina]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 17 Jan 2017 06:00:21 +0700
APBN Penting Untuk Mensejahterakan Masyarakat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2584-apbn-penting-untuk-mensejahterakan-masyarakat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2584-apbn-penting-untuk-mensejahterakan-masyarakat.html Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – Turut melakukan recovery mental dan memberikan motivasi kepada para pegawai Kementerian Keuangan pasca gempa yang melanda Pidie Jaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwiyono meninjau Gedung Keuangan Negara dan memberikan bantuan kepada korban gempa di Pidie Jaya (06/01).

“Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah menyelesaikan tahun anggaran tahun 2016 dengan aman dan baik. Di awal tahun 2017 ini kita diberikan kesempatan dengan seluruh pengalaman kita untuk memperbaiki yang kurang di tahun 2016” pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menempuh 4 Jam Perjalanan dari Banda Aceh ke Pidie untuk melihat langsung keadaan korban gempa dan menyampaikan bantuan dari kementerian keuangan. “Sore ini walaupun hujan deras, kehadiran kami disini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari seluruh jajaran kementerian keuangan , karyawan kami, staff kami, seluruh pegawai di kementerian keuangan waktu mendengar adanya bencana gempa bumi di Pidie dan Pidie Jaya kami berinisiatif untuk mengumpulkan dana yang pada hari ini diwujudkan dalam bantuan untuk membangun kembali SMP Negeri 2 Meureudu yang jumlahnya 1,85 milyar. agar anak-anak bisa kembali belajar ” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bantuan yang disampaikan diharapkan dapat meringankan beban dan mendukung upaya pemerintah setempat untuk mengembalikan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat Pidie Jaya.

 

Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh

mengenalkan APBN sebagai salah satu instrument fiscal yang mempunyai peran penting dalam pembangunan, Menteri Keuangan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

"Kami berharap banyak hal yang akan disampaikan oleh Bu Menkeu terkait perekonomian dan keuangan Indonesia dalam kuliah umum ini," kata Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal.

“Hanya manusialah yang dapat menyejahterakan diri, kerabat dan orang lain, sehingga mahasiswa juga merupakan titik tumpu untuk memajukan Indonesia di masa mendatang” Kata Menteri Keuangan. [tap]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 13 Jan 2017 02:12:35 +0700
Photo News : KPPN III dan KPPN VII dikunjungi Dirjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2577-photo-news-kppn-iii-dan-kppn-vii-dikunjungi-dirjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2577-photo-news-kppn-iii-dan-kppn-vii-dikunjungi-dirjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah sebelumnya Dirjen Perbendaharaan mengunjungi KPPN Jakarta I, II, IV, VI, KPPN Penerimaan, KPPN Investasi, KPPN PINJAMAN dan HIBAH dan DIrektorat SITP untuk memantau penyelesaiaan pencairan APBN di KPPN Jakarta III dan VII(23/12).

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 09:32:37 +0700
Photo News : Menteri Keuangan lakukan sidak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2576-photo-news-menteri-keuangan-lakukan-sidak-ke-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara-kppn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2576-photo-news-menteri-keuangan-lakukan-sidak-ke-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara-kppn.html Menteri Keuangan lakukan sidak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tutup waktu tutup tahun anggaran tahun 2016(23/12).

Kunjungi KPPN Jakarta VI, IV dan I , Menteri Keuangan dapati semua petugas Front Office (FO) dan Back Office KPPN melaksanakan tugas dengan baik untuk penyelesaiaan seluruh permintaan pencairan APBN di tutup tahun 2016.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 09:28:06 +0700
Cek Kelancaran Tutup Tahun Anggaran, Menkeu Tinjau Langsung KPPN Jakarta I, IV, dan VI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2575-cek-kelancaran-tutup-tahun-anggaran,-menkeu-tinjau-langsung-kppn-jakarta-i,-iv,-dan-vi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2575-cek-kelancaran-tutup-tahun-anggaran,-menkeu-tinjau-langsung-kppn-jakarta-i,-iv,-dan-vi.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id Memastikan proses pencairan anggaran pada periode tutup tahun anggaran 2016 berjalan lancar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung aktifitas pelayanan perbendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI di Jalan Juanda, Jakarta pada Jumat sore (23/12).

Didampingi Wakil Menkeu, Mardiasmo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Rina Robiati dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan, Menkeu mengecek satu persatu pelaksanaan prosedur pencairan dana APBN melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja kementerian/lembaga (Satker K/L). Menkeu banyak berinteraksi dan berdialog langsung dengan para petugas pengelola keuangan satker yang berada di area front office KPPN dan mendengarkan testimoni dari mereka terkait kelancaran dan kualitas layanan pencairan anggaran di ketiga KPPN yang ditinjau. Sri Mulyani juga berdialog dengan para petugas KPPN yang sedang bertugas. Ia menanyakan dan mengkonfirmasi sejumlah hal detil mulai dari item berkas kelengkapan, prosedur pengujian sampai ke kesan para petugas KPPN dalam pelaksanaan tutup tahun kali ini. Tak ketinggalan, Menkeu juga meninjau dan bertatap muka dengan para pegawai KPPN yang bertugas di middle dan back office. Menkeu berpesan kepada seluruh jajaran pegawai di ketiga KPPN yang mewakili 181 KPPN dan 33 Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk tetap semangat, antusias menjalankan tugas, mempertahankan ketelitian dan integritas dalam mensukseskan tutup tahun anggaran 2016 serta menjaga kesehatan masing-masing.

Secara umum, Menkeu mengapresiasi antisipasi Ditjen Perbendaharaan dalam mengupayakan proses pencairan anggaran di akhir tahun 2016 ini berjalan lancar. mulai dari mitigasi atas penumpukan dokumen SPM yang diajukan satuan kerja di akhir tahun, simplifikasi dokumen pengajuan SPM ke KPPN, approach kepada satker K/L yang masih memiliki pagu dana besar yang belum terserap menjelang akhir tahun, sampai dengan pengaturan melalui regulasi batas waktu pengajuan SPM yang memperhitungkan pembagian fase/rentang waktu pengajuan dan penyelesaian tagihan pembayaran atas beban anggaran, yang diperkuat dengan otomasi sistem seiring dengan telah operasionalnya secara penuh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara Generasi ke-II (MPN-G2) yang memungkinkan administrasi belanja dan penerimaan negara berjalan secara terintegrasi dan online di tahun 2016 ini. Semua upaya tersebut, dinyatakan oleh Menkeu telah berhasil menjadikan proses tutup tahun anggaran 2016 berjalan relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan adanya reduksi atas penumpukan tagihan dan antrian panjang dari satker yang mengajukan permintaan/tagihan pembayaran melalui front office KPPN.

“Disbursement di minggu terakhir Desember ini tidak setinggi tahun lalu, tidak se-crowded tahun anggaran yang lalu” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di penghujung kunjungan. “Proses bidding yang lebih dini, lalu pentahapan pencairan yang juga diatur lebih dini, di sini value Year on Year-nya, penarikan tahun 2016 lebih tinggi secara nominal.” tambahnya. Ia pun menegaskan bahwa hal-hal ini juga menjadi faktor kunci terjaganya proyeksi realisasi belanja pemerintah sampai dengan akhir tahun 2016 di kisaran 90-93% . “Bukan karena self-blocking.”ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu tetap mengingatkan kembali pentingnya orientasi kepada peningkatan efisiensi atas sisi-sisi pengelolaan perbendaharaan khususnya pencairan anggaran. Hal-hal yang masih bisa lebih diefisienkan melalui inovasi, di tahun anggaran mendatang harus bisa dlaksanakan. Ini supaya proses pencairan anggaran secara nasional bisa lebih cepat, efisien dan kredibel di mata masyarakat. Momen tutup tahun anggaran 2016 menurut Menkeu merupakan bahan berharga, menjadi trigger untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran Indonesia, guna mengurangi ketidakkuratan, meningkatkan efisiensi, dan terus menekan/mengurangi ongkos/beban biaya untuk setiap Rupiah belanja negara yang dicairkan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 04:23:49 +0700
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2574-kunjungan-kerja-komisi-xi-dpr-ri-ke-perwakilan-kementerian-keuangan-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2574-kunjungan-kerja-komisi-xi-dpr-ri-ke-perwakilan-kementerian-keuangan-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html Pangkalpinang,djpbn.kemenkeu.go.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno bersama 15 anggota Komisi XI DPR RI lainya berkunjung ke perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung(19/12).

Memanfaatkan masa resesnya para anggota Komisi XI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit terkait antara lain mengenai target penerimaan negara dari sektor pajak, bea, dan cukai, kemudian mengenai penyerapan APBN, serta kondisi perekomoniam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Penyerapan penyerapan dana APBN 2016 oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam kurun 3 tahun terakhir (2014 sd. 2016) dijelaskan oleh Plt. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, dari total pagu Tahun Anggaran 2016 Rp. 2,6 triliun sampai dengan 16 Desember 2016 telah terealisasi sebesar 82.67% yaitu sebesar Rp. 2,17 triliun. Kendala penyerapan APBN Tahun Anggaran 2016 diantaranya disebabkan karena adanya upaya penghematan (self blocking) yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Dalam rangka upaya terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, Perwakilan BPK, selalu berkoordinasi dengan baik bersama dengan Perwakilan BPKP dan Kanwil DJPB di Provinsi Bangka Belitung” ungkap Kepala Sub Auditorat Perwakilan BPK RI Provinsi Babel, Harwinoko.

Hal yang berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan pajak dan langkah-langkah dalam pengawasan aparat pajak disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M. Ismiransyah M. Zain. “di Babel khususnya rasio aparat pajak dengan total penduduk masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju”.

“Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bergantung pada sektor pertambangan khususnya komoditi timah” kata Kepala Kanwil DJBC Sumbagsel M. Aflah Farobi saat memberikan penjelasan mengenai target bea masuk, bea impor, serta hambatan dalam pencapaian target.

Kakanwil DJKN Sumsel Jambi Babel memaparkan mengenai jumlah aset kekayaan negara dan barang milik negara di wilayah provinsi Kep. Babel. “Provinsi Kepulauan Babel tidak mungkin selamanya bergantung kepada komoditi timah, dikarenakan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tinggal menunggu waktu saja timah disini akan habis” ungkap wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno.

Dari data Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, disampaikan bahwa perekonomian Kepulauan Babel secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2016 tumbuh sebesar 3.62 persen, dimana secara struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada triwulan III 2016 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

 

Oleh: Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Babel, Teguh Pribadi

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 23 Dec 2016 04:02:47 +0700
Wakil Menteri Keuangan : “uang rakyat dan harus kembali ke rakyat” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2573-wakil-menteri-keuangan-%E2%80%9Cuang-rakyat-dan-harus-kembali-ke-rakyat%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2573-wakil-menteri-keuangan-%E2%80%9Cuang-rakyat-dan-harus-kembali-ke-rakyat%E2%80%9D.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Pada prinsipnya APBN adalah uang rakyat dan harus kembali ke rakyat” ungkap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (20/12).

Adanya PP No. 38/2016 bisa menyelesaikan kerugian negara/daerah, sebagaimana amanat UU No. 1/2004 Pasal 63 ayat (2). Sampai dengan Juni 2016, kerugian negara/daerah dengan status ditetapkan sebesar Rp1,70 triliun dan tingkat penyelesaian senilai Rp581 miliar, sehingga sisa kerugian sebesar Rp1,12 triliun (IHPS I Tahun 2016 BPK RI). “Jangan sampai APBN dikorupsi walau satu rupiahpun” kutip Mardiasmo dari penyataan Presiden Joko Widodo.

PP No. 38/2016 hanya memuat hal-hal umum terkait penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah, sedangkan peraturan lebih detail yang disusun oleh masing-masing K/L. “Terbitnya peraturan tersebut telah melalui proses yang panjang, dimulai tahun 2004 sejak terbitnya UU No.1/2004” kata Dirjen Perbnedaharaan Marwanto Harjowiryono .

“Acara ini diharapkan dapat menjadi starting poin bagi K/L dalam menyusun peraturan menteri atau pimpinan lembaga sebagaimana amanat PP 38/2016, melalui koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPBN Kemenkeu” tambahnya.

 

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 23 Dec 2016 00:54:29 +0700
Photo News : Dirjen Perbendaharaan Kunjungi Kesiapan Kantor Pelayanan di Akhir Tahun Anggaran http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2572-photo-news-dirjen-perbendaharaan-kunjungi-kesiapan-kantor-pelayanan-di-akhir-tahun-anggaran.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2572-photo-news-dirjen-perbendaharaan-kunjungi-kesiapan-kantor-pelayanan-di-akhir-tahun-anggaran.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Dirjen Perbendaharaan meninjau kesiapan kantor pelayanan pada unit vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2016 (20/12).

Bersama Eselon II Kantor Pusat, Dirjen Perbendaharaan mengajak untuk selalu membangun komunikasi yang baik dengan menyapa dan mendengarkan kesan Bendahara Satker yang sedang mengajukan SPM.

Dirjen Perbendaharaan berpesan agar para pegawai selalu menjaga kesehatan sehingga layanan pada kantor vertikal tetap prima walau terjadi lonjakan permintaan pencairan anggaran di akhir tahun.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 07:02:05 +0700
Presiden RI Resmikan Rupiah Tahun Emisi 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2571-presiden-ri-resmikan-rupiah-tahun-emisi-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2571-presiden-ri-resmikan-rupiah-tahun-emisi-2016.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Bertepatan dengan Hari Bela Negara(19/12), Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran Rupiah Tahun Emisi 2016.

"Di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan kebudayaan dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di Tanah Air untuk terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata” kata Presiden Indonesia Joko Widodo. "Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di seluruh dunia” tambahnya.

Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 merupakan prakarsa Ditjen Perbendaharaan. Penggunaan gambar pahlawan pada Rupiah kertas dan logam tersebut, telah mendapatkan izin dari para ahli waris masing-masing pahlawan nasional terkait. uang Rupiah kertas dan logam Tahun Emisi 2016 yang resmi diedarkan mulai tanggal 19 Desember 2016 yaitu 7 pecahan kertas dan 4 pecahan logam.

Pahlawan-pahlawan nasional yang tertera pada uang tahun emisi 2016 tersebut mewakili wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan gambar belakang berupa tarian dan pemandangan alam dari daerah-daerah di Indonesia.

Dengan pemberlakuan Rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 ini, maka Rupiah kertas dan logam seluruh pecahan yang diterbitkan pada tahun emisi sebelumnya dinyatakan masih berlaku sepanjang Bank Indonesia belum mencabut dan menarik pecahan dengan tahun emisi dimaksud dari peredaran.

 

oleh : Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas, AB & GWS

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 04:42:31 +0700
Serahkan DIPA 2017, Dirjen Perbendaharaan : Samakan Persepsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2569-serahkan-dipa-2017,-dirjen-perbendaharaan-samakan-persepsi-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-yang-transparan-dan-akuntabel.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2569-serahkan-dipa-2017,-dirjen-perbendaharaan-samakan-persepsi-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-yang-transparan-dan-akuntabel.html Bandung,djpbn.kemenkeu.go.id – Penyusunan anggaran tahun 2017 didasari oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang saat ini tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro.

“Kita harus menyamakan langkah dan persepsi dalam penggunaan rupiah dengan seoptimal mungkin sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan”, kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan penyerahan DIPA Transfer Daerah di Bandung (16/12).

Pada tahun 2017 dana DIPA untuk Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan memengaruhi perekonomian wilayah jawa barat sebesar 15-20%. “Hilangkan inefisiensi belanja, hilangkan kebocoran penerimaan sehingga belanja pemerintah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

Proses penganggaran tidak hanya dalam penyusunannya saja yang penting akan tetapi seluruh proses dalam penganggaran (budget cycle) baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menjadi dasar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah. “Dalam proses penyelenggaraan keuangan negara/daerah, opini atas laporan keuangan pemerintah sangat penting karena menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.” jelas Marwanto.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah menjadi indikator atau tolak ukur dalam mengukur akuntabilitas pada entitas pemerintah. Untuk Provinsi Jawa Barat, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 20 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Selain dilakukan penyerahan DIPA Tahun 2017, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program dengan menitikberatkan pada pengelolaan database Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Marwanto dengan adanya sistem informasi kredit program maka database untuk seluruh UMKM akan dikelola dengan baik sehingga nantinya akan mendorong perkembangan usaha mikro.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 03:08:56 +0700
KPPN Kuningan dan KPPN Amlapura Raih Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM dari Kemenpan-RB http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2563-kppn-kuningan-dan-kppn-amlapura-raih-predikat-zona-integritas-wbk-dan-wbbm-dari-kemenpan-rb.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2563-kppn-kuningan-dan-kppn-amlapura-raih-predikat-zona-integritas-wbk-dan-wbbm-dari-kemenpan-rb.html Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur memberikan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura bersama dengan 15 unit kerja lainnya pada Festival Anti Korupsi 2016 di Pekanbaru, Riau (10/10).

 

Atas prestasi tersebut, Asman menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik agar menjadi role model bagi daerah lain untuk dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. “Instansi-instansi pemerintah yang telah memperoleh WBK dan WBBM perlu diapresiasi atas keberhasilannya dan terapkan sistemnya terutama sistem teknologinya sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.” kata Asman. Kedepannya, Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia diharapkan menjadi ASN yang modern dan berbasis teknologi. “Dengan menerapkan sistem teknologi seperti e-budgeting maka apa yang diharapkan pada saat penganggaran akan menjadi kenyataan dan memberikan hasil yang optimal”, tambahnya lagi.

Asman juga mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “ASN harus mempunyai jiwa hospitality atau jiwa melayani dengan penuh keramahtamahan dalam memberikan pelayanan publik” kata Asman.

Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya Kementerian PAN-RB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penilaian instansi yang memperoleh predikat WBK/WBBM didasarkan pada salah satunya adalah kualitas pelayanan publik yang telah terstandarisasi dan didukung oleh manajemen SDM yang baik serta memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagai informasi, pemberian penghargaan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu agenda dalam Festival Anti Korupsi 2016 dalam rangka memeringati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI 2016) yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau dengan mengusung tema “Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Indonesia Tangguh”.

Peringatan HAKI 2016 bertujuan menunjukkan kepada masyarakat bahwa instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga/Pemda maupun BUMN mempunyai komitmen untuk memerangi korupsi serta menumbuhkan inisatif dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ditjen Perbendaharaan bersama eselon I lainnya juga turut berpartisipasi dalam Integrity Expo (Pameran Tunjuk Integritas) dengan menampilkan produk dan inovasi anti korupsi yang tergabung dalam booth Kementerian Keuangan. Beberapa layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi diantaranya adalah MPN G2, SPAN dan SAKTI, serta layanan portal HAI DJPBN dan OM SPAN.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 13 Dec 2016 17:04:36 +0700
Dirjen Perbendaharaan : Pelayanan Baik Harus Diimbangi Governance Tinggi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2560-dirjen-perbendaharaan-pelayanan-baik-harus-diimbangi-governance-tinggi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2560-dirjen-perbendaharaan-pelayanan-baik-harus-diimbangi-governance-tinggi.html Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menekankan kembali pentingnya perhatian dan upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebagai salah satu ukuran kinerja Ditjen Perbendaharaan.

“Kita memberikan pelayanan yang baik saja tidak cukup, namun perlu juga mengimbanginya dengan tingkat governance yang tinggi demi kepuasan stakeholders.” ujar Marwanto.

Hal tersebut disampaikannya saat  memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Surabaya I, Surabaya II serta Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur dalam agenda kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan ke Surabaya (01/12). Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan bahwa hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 meningkat signifikan daripada tahun 2015.

“Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 dari 4,32 menjadi 4,40 dari nilai tertinggi 5,00.” Ungkapnya.

 “Nilai 4.40 tersebut menempatkan Ditjen Perbendaharaan menjadi unit eselon I terbaik di lingkup Kementerian Keuangan” imbuhnya.

Lebih lanjut lagi terkait capaian tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan tidak terlena, namun terus untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders.

Terkait Tahun Anggaran 2016 yang akan segera berakhir, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa tekanan dan tantangan di akhir tahun 2016 ini diharapkan dapat disikapi dengan tenang dan jika menghadapi suatu kendala harap selalu berkoordinasi secara berjenjang.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 06 Dec 2016 05:11:13 +0700
Wakil Menteri Keuangan: Penyerapan Anggaran Agar Menekankan pada Peningkatan Kualitas Belanja Produktif dan Prioritas. http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2556-wakil-menteri-keuangan-penyerapan-anggaran-agar-menekankan-pada-peningkatan-kualitas-belanja-produktif-dan-prioritas.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2556-wakil-menteri-keuangan-penyerapan-anggaran-agar-menekankan-pada-peningkatan-kualitas-belanja-produktif-dan-prioritas.html Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) dengan tema Sinergi pendapatan dan belanja Negara antara pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat, di Gedung Dwiwarna, Bandung (24/11).

 

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Keuangan RI yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana TEPRA, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pemotongan, Evaluasi dan Pemberdayaan Pembangunan-Bappenas, Deputi Bidang Perekonomian-Sekretariat Kabinet, Deputi 1 - Kantor Staff Presiden, Bupati Purwakarta, para Kepala Kanwil lingkup perwakilan Kementerian Keuangan di Prov. Jabar, serta para Direktur Lingkup Kementerian Keuangan.

Mengawali pemaparan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menyampaikan pokok-pokok inisiatif implementasi anggaran yg dilaksanakan Pemda Purwakarta dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Purwakarta, berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya dalam paparannya mengenai tantangan dan strategi Pengelolaan APBD menuju good governance “dalam kerangka pembangunan nasional”, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyampaikan sejumlah hal terkait upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pemerintah dalam pembangunan, khususnya APBD dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut lagi Wakil Menteri Keuangan mengingatkan kembali pidato Presiden RI terkait penyerapan anggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran.

“Terkait penyerapan anggaran agar memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain pertama, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, perlindungan sosial bisa berupa bantuan sosial serta subsidi yang lebih tepat sasaran” terang Mardiasmo dihadapan peserta FGD TEPRA.

Diskusi juga dilengkapi dengan pemaparan dan masukan dari Kepala LKPP, Agus Prabowo, perlunya sinkronisasi peraturan terkait pengadaan barang jasa guna mendukung efesiensi dan efektifitas anggaran. Dia juga mengingatkan bahwa inisiatif untuk merealisasikan program pembangunan yang bertujuan secepatnya untuk mensejahterakan rakyat tetap harus mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam prosedur pengadaan.

Sedangkan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, menyatakan bahwa aparat pengawas fungsional akan menjalankan fungsi sebagai mitra memberi masukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait pemilik program atau kegiatan guna meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pencapaian target berupa output dan outcome.

Oleh: media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 28 Nov 2016 09:15:38 +0700
Kebijakan Fiskal Pemerintah 2016 dan 2017 : Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2555-kebijakan-fiskal-pemerintah-2016-dan-2017-mewujudkan-apbn-yang-lebih-realistis,-kredibel-dan-berkelanjutan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2555-kebijakan-fiskal-pemerintah-2016-dan-2017-mewujudkan-apbn-yang-lebih-realistis,-kredibel-dan-berkelanjutan.html Sentul, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono bersama sejumlah Pejabat Eselon I lainnya dari Kementerian Keuangan mendampingi Menteri Keuangan ketika menyampaikan sejumlah paparan terkait Potensi dan Tantangan Pengelolaan Fiskal terkini di hadapan para wartawan peserta Pelatihan Wartawan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) yang diselenggarakan Kemenkeu di Sentul, Bogor (26/11).

 Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kapasitas fiskal pemerintah khususnya kas negara, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa secara umum hal tersebut telah dipersiapkan dan dikelola secara seksama. Ia mengatakan bahwa kondisi keuangan negara akan tergantung pula pada kondisi realisasai penerimaan negara di akhir tahun anggaran 2016 dan awal 2017. Sebagai imbangannya, sisi belanja negara akan dikelola realisasinya secara cermat, sehingga cashflow kas negara guna membiayai pengeluaran/belanja dan kewajiban pemerintah lainnya tetap terjaga secara aman.

“Pada Januari 2017 kita harapkan sudah ada cash in dari penerimaan negara.” Kata Marwanto. “Ini sangat tergantung situasi penerimaan di Desember 2016 dan Januari 2017. Mudah-mudahan ini bisa kita handle dengan baik.” tambahnya lagi.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa disamping potensi demografis, daya tarik investasi dan permintaan domestik yang relatif baik, serta ditunjang pula kondisi geopolitik yang cukup mantap, pengelolaan fiskal Indonesia menghadapi pula sejumlah tantangan pada sisi ruang fiskal, keseimbangan primer dan alokasi subsidi yang harus lebih tepat sasaran.Terhadap situasi makro tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah saat ini diarahkan pada stabilisasi makro dan pertumbuhan ekonomi, penyediaan barang publik dan stabilisasi pasar, redistribusi pendapatan yanga merata dan berkeadilan, serta perlindungan sosial.

Sri Mulyani juga memaparakan bahwa dari sejumlah indikator, realisasi APBN-P 2016 menunjukkan perbaikan, dimana defisit lebih rendah terutama dipengaruhi perbaikan capaian realisasi penerimaan negara. Sama halnya dengan sisi penerimaan, sisi belanja negara pun menunjukkan capaian yang secara year on year lebih baik dari tahun lalu untuk periode yang sama, terutama pada sisi belanja barang dan belanja modal pemerintah (termasuk belanja infrastruktur) yang memiliki multiplier effect relatif besar terhadap perekonomian nasional, dimana pada dua jenis belanja tersebut terjadi percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran di tahun 2016 ini.

Menkeu juga menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2017 yang akan datang yang berfokus pada pemantapan untuk meningkatkan daya saing ekonom dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui upaya mewujudkan APBN yang lebih realistis, kredibel dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diantaranya meliputi optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pengendalian resiko hutang pemerintah, perbaikan perimbangan keuangan pusat-daerah, peningkatan anggaran infrastruktur kebijakan ekspansif yang terarah, terukur, dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 28 Nov 2016 07:00:32 +0700
Rakornas BLU 2016 : Komitmen Bersama Meningkatkan Profesionalitas BLU Menuju Layanan Publik Yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2551-rakornas-blu-2016-komitmen-bersama-meningkatkan-profesionalitas-blu-menuju-layanan-publik-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2551-rakornas-blu-2016-komitmen-bersama-meningkatkan-profesionalitas-blu-menuju-layanan-publik-yang-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menkeu Keuangan, Panglima TNI dan sejumlah Menteri yang menjadi pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Jakarta menyuarakan tekad dan komitmen untuk menciptakan pengelolaan BLU yang lebih baik dan professional, khususnya efisiensi dan akuntabilitas keuangan BLU dan pemanfaatan PNBP yang dikelolanya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi produk BLU guna mensejahterakan masyarakat.

Perbaikan pengelolaan BLU dilakukan dengan mengadopsi praktek-prakter bisnis yang baik, pola pikir dan tindak korporasi dan entrepreneurship, dengan tidak meninggalkan filosofi utama BLU sebagai wajah pemerintah yang hadir untuk memberikan layanan publik sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dan tidak mengutamakan profit. 377 Triliun Rupiah asset BLU dengan pertumbuhan pendapatan 20% per tahun seyogyanya harus memberi dampak nyata dan menjadi media yang strategis dalam menghadirkan peran pemerintah secara nyata dan profesional di tengah masyarakat guna mewujudkan fungsinya meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 25 Nov 2016 10:56:34 +0700
Menkeu : Peningkatan Standar Layanan BLU, Wajah Profesional Pemerintah Yang Hadir Di Hadapan Rakyat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2549-menkeu-peningkatan-standar-layanan-blu,-wajah-profesional-pemerintah-yang-hadir-di-hadapan-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2549-menkeu-peningkatan-standar-layanan-blu,-wajah-profesional-pemerintah-yang-hadir-di-hadapan-rakyat.html djpbn.kemenkeu.go.id, - Sejumlah capaian terkait pengelolaan BLU disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di hadapan Presiden dan peserta dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 yang mengambil tema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Istana Negara, Jakarta (22/11). “BLU merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja melayani masyarakat” ungkap Menkeu.

 Menkeu memaparkan bahwa dari awalnya hanya 13 BLU instansi rumah sakit ex.Perjan di tahun 2005, saat ini sudah terdapat 182 BLU dibawah binaan 20 kementerian/lembaga, termasuk 16 BLU baru di tahun 2016. Dari segi total pendapatan, Menkeu menyampaikan bahwa perkembangan pendapatan BLU dari semula bernilai Rp. 3.7 triliun di tahun 2008, di tahun 2015 telah mencapai Rp. 35,3 Triliun, meningkat rata-rata 20% per tahun, dengan proyeksi nilai total pendapatan sebesar Rp. 73 Triliun di tahun 2019.

Menkeu menekankan bahwa kehadiran BLU sangat penting dalam upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. “BLU sekarang ini didominasi rumah sakit dan institusi pendidikan yg merupakan dua institusi yg sangat penting di dalam pelayanan publik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.” ujar Menkeu.

“Di era JKN ini, hampir 70% dari klien BPJS berasal dari layanan rumah sakit pemerintah, yang terutama rumah sakit-rumah sakit besar diantaranya merupakan BLU/BLUD, dimana rumah sakit BLU terbesar saat ini yaitu RSCM dan RSPAD pendapatannya lebih dari satu Triliun Rupiah per tahun, dan keduanya menjadi barometer kinerja layanan kesehatan publik.” ungkap Menkeu. Ia juga menambahkan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka saat ini juga telah menerapkan pola pengelolaan BLU. Bahkan yang terbaru, BLU menurutnya juga menjadi alat efektif ekspansi investasi Pemerintah termasuk melalui skema investasi public-private partnership.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, BLU juga hadir dalam memberikan layanan dukungan finansial koperasi/UMKM, pengembangan industry, pemasyarakatan riset IPTEK, pengelolaan kawasan dan percepatan pengembangan investasi.

Sejalan dengan pesan Presiden agar BLU tetap mempertahankan orientasi pada mensejahterakan masyarakat, Menkeu juga mengungkapkan bahwa BLU akan mempertahankan misi ini. “BLU merupakan salah satu wajah atau representasi Pemerintah dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. Jadi BLU tidak bersifat komersial penuh” ujar Menkeu.

Pembinaan terhadap BLU agar mampu mengemban misi ini, dilakukan dengan orientasi pada pengukuran kinerja riil, seperti tingkat kepuasan layanan, tingkat keselamatan pasien untuk RS atau tingkat kelulusan pada perguruan tinggi, dan tidak hanya dari tingkat keuntungan. Ini dilakukan dengan berasas pada akuntabilitas dan penerapan tata kelola korporasi yang baik, walaupun juga mengedepankan fleksibilitas . “Peran kementerian teknis penting sekali dalam menetapkan penerapan kinerja BLU” kata Menkeu.

Salah satu fokus pembahasan terpenting Rakornas yang dikemukakan Menkeu adalah bagaimana memanfaatkan asset yang selama ini dikelola BLU yang nilai kumulatifnya sangat besar, 377 Triliun Rupiah, agar optimal dan produktif, didukung regulasi dan persepsi yang tidak berbeda-beda, termasuk dari auditor. “Fleksibilitas BLU harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tujuan dari BLU, namun tetap akuntabel dan sesuai azas-azas dari sisi audit yang baik”. Dari aset sebesar ini, dengan benchmark total asset turn over seperti BUMN atau produktifitas korporasi, menurut Menkeu terdapat potensi PNBP 165 Triliun Rupiah dari asset-aset BLU tersebut. Upaya yang dilakukan Kemenkeu untuk mendukung hal ini anatara lain adalah penetapan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset BLU. Melalui rakornas ini Menkeu mengharapkan akan tercapai kesamaan persepsi dari Pembina, pengawas/auditor, dan pengelola BLU disertai koordinasi antar stakeholder BLU sehingga BLU memiliki landasan kebijakan yang kokoh dan baik.

“Kesadaran bagi BLU untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan standar pelayanannya sehingga publik melihat pemerintah hadir secara professional dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tata kelola yang baik. Ini adalah salah satu bentuk jendela untuk melihat wajah pemerintah di hadapan rakyat” harap Menkeu.

Rakornas BLU Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI ini dihadiri 400 peserta yang terdiri dari Menteri/Pimpinan Lembaga, sejumlah Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, pejabat eselon I K/L selaku Pembina Teknis BLU, para pemimpin dan ketua Dewan Pengawas BLU. Termasuk diantaranya Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang turut memberikan sambutan terkait penetapan RSPAD Gatot Subroto sebagai salah satu instansi layanan kesehatan yang mendapat penetapan sebagai BLU di tahun 2016 ini. “Saya yakin, RSPAD menjadi rumah sakit ujian, apakah tahun depan, atau 6 bulan ke depan, rumah sakit-rumah sakit TNI lainnya seperti RSAU, RSAL dan rumah sakit kami di propinsi juga bisa BLU” harapnya. “Layanannya harus prima. Untuk bisa prima, tata kelolanya harus benar-benar efisien dan professonal. Dengan profesional, kita bisa bersaing. Langkah pembenahan harus dilandasi kemauan yang kuat untuk berkompetisi. Selanjutnya, menerapkan bisnis yang sehat. Untuk rumah sakit, bisnis yang sehat itu bukan harga yang tinggi. Harga yang normal, kalau perlu murah, tapi layanan maksimal, dan bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Layanan simpel, cepat, professional dan paling penting, kesembuhan meningkat.” ujar Panglima TNI.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam paparannya di hadapan seluruh peserta Rakor di Dhanapala juga menyampaikan bahwa orientasi utama BLU bukanlah profit, tetapi kualitas layanan. “Tujuan optimalisasi asset BLU harus lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan layanan” kata Marwanto. Ia juga mengharapkan, ke depan, kemandirian BLU terutama dari segi finansial dapat semakin dioptimalkan. “BLU idealnya lebih banyak menggunakan dana PNBP dibanding anggaran rupiah murni dari pemerintah dalam operasionalnya. Ini membutuhkan sinergi yang kuat untuk menghimpun sumber pendanaan” ujarnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Save

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 23 Nov 2016 02:51:26 +0700
Presiden Membuka Rakornas BLU Tahun 2016 : “Kalau Sudah Jadi BLU, Layanan Harus Lebih Baik” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2548-presiden-membuka-rakornas-blu-tahun-2016-%E2%80%9Ckalau-sudah-jadi-blu%2C-layanan-harus-lebih-baik%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2548-presiden-membuka-rakornas-blu-tahun-2016-%E2%80%9Ckalau-sudah-jadi-blu%2C-layanan-harus-lebih-baik%E2%80%9D.html Presiden Joko Widodo menyoroti penetapan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kepada instansi layanan publik pemerintah sebagai momentum perbaikan layanan terkait persepsi publik yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik yang disediakan instansi pemerintah, apalagi disandingkan dengan layanan swasta. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta hari ini (22/11).

 

“Rakyat semakin tahu akan haknya, dan selanjutnya akan menuntut sebuah standar pelayanan yang harus baik. Harapan rakyat akan kualitas layanan publik akan semakin meningkat” demikian Presiden mengingatkan. “Kita harus benahi semuanya. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal masyarakat. Hati-hati”tambahnya lagi.

Presiden menyatakan, untuk menghadapi hal ini, kuncinya adalah kemauan untuk berubah, untuk memperbaiki layanan. Persaingan harus dijadikan momentum perbaikan menjadikan layanan publik yang lebih baik ke depan. Khusus menyoroti BLU, Presiden menyatakan bahwa penetapan status menjadi BLU bukanlah tujuan, melainkan sarana guna mewujudkan penyediaan layanan publik yang lebih baik.

“Kita ini kalau mau, bisa. Perubahan menjadi BLU jangan hanya dilihat semata-mata perubahan dari aspek teknis pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban. Goal-nya bukan itu. Tapi harus dipandang sebagai momentum menerapkan tatakelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU instansi akan memiliki ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar, lebih lincah, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” kata Presiden. “Jangan sampai bertahun-tahun jadi BLU tapi layanan tidak ada perbaikan. Kalau sudah berubah jadi BLU, berarti layanan harus lebih baik.” demikian pesan Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa walaupun dikelola secara korporasi, BLU harus menjaga misi utamanya memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan mengutamakan pencapaian keuntungan. Tidak hanya itu, BLU juga harus mampu menjaga tanggung jawab publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Rakornas BLU Tahun 2016 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI dalam rangka meningkatkan kualitas BLU melalui perbaikan dari berbagai sisi seperti regulasi, dukungan kementrian/lembaga induk BLU, pemberdayaan aset maupun mindset pengelola BLU. Dalam rakornas yang bertema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” ini hadir para Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan induk BLU, Dewan Pengawas BLU, Pempimpin BLU, dan para Pejabat Eselon I terkait BLU. Selain membuka, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama selaku Kementerian Pembina Teknis BLU [u1] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyerahkan Surat Penetapan 23 BLU Baru kepada empat Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dengan disaksikan Presiden RI. Presiden di Istana Negara juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Kementerian Pembina Teknis BLU [u2] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.

Rangkaian acara Rakornas juga berlanjut dengan penyampaian pidato Menkeu, Panglima TNI dan Chairul Tanjung di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, yang diisi dengan penyampaian pidato Menteri Keuangan, Panglima TNI dan Chairul Tanjung tentang perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan pentingnya entrepreneurship pada instansi pemerintah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Rakornas ditutup dengan seminar bertajuk “Pengelolaan Aset pada BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” yang dinarasumberi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Rektor Universitas Brawijaya.

oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 22 Nov 2016 09:32:35 +0700
Lanjutkan Kerjasama bilateral, KSP2017/2018 digelar kembali http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2544-lanjutkan-kerjasama-bilateral,-ksp2017-2018-digelar-kembali.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2544-lanjutkan-kerjasama-bilateral,-ksp2017-2018-digelar-kembali.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam rangka Knowledge Sharing Program (KSP) telah kembali dilaksanakan. Pemerintah Indonesia kembali melakukan kegiatan kerjasama bilateral dengan pemerintah korea selatan dalam bentuk Knowledge Sharing Program (KSP) (17/10).

KSP yang berfokus pada penelitian dan pengembangan ekonomi ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Kick off Meeting dan Demand Identification antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sebagai pembuka kegiatan. Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Profesor Okyu Kwon, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

Pada Kick off Meeting ini, ada tiga topik penelitian bersama KSP 2017/2018. Topik pertama adalah Strengthening the Role of Fiscal Policy to Enhance the Manufacturing Sector as a Sustainable Economic Growth Engine In Indonesia, merupakan tema topik dari Badan Kebijakan Fiskal. Sementara dua topik lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu: Implementing Pension System Reform for Public Sector Employees in Indonesia dan Establishment of a Credit Program Information System to Support Small and Medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia. “kick off meeting yang dilanjutkan dengan kegiatan demand identification akan dapat memberikan rekomendasi kebijakan nyata” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

 

Oleh : Kontributor Direktorat SP

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 04 Nov 2016 03:02:23 +0700
Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2543-menkeu-awal-2017,-penyederhanaan-spj-harus-sudah-bisa-dieksekusi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2543-menkeu-awal-2017,-penyederhanaan-spj-harus-sudah-bisa-dieksekusi.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Langkah-langkah penyederhanaan proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran terus dikebut oleh Ditjen Perbendaharaan. Demikian pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta, kemarin (02/11).

Marwanto menyampaikan bahwa identifikasi permasalahan dilakukan dengan terjun ke lapangan, melalui program sehari menjadi Kepala Sekolah oleh para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan menjadi penyuluh oleh Kepala KPPN di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengalami dan menyaksikan betul bagaimana problem di lapangan terkait pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.

 “Itu akan menjadi modal ke depan, bahwa dalam pelaksanaan pencairan pendanaan baik kegiatan maupun proyek, teman-teman harus masuk langsung bisa masuk ke satker untuk mengetahui permasalahan dan segera langsung mencari solusi terbaik sesuai koridor peraturan yang ada”, ungkap Marwanto.

Terkait simplifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana arahan Presiden, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa inovasi juga harus dilakukan di sisi simplifikasi kebijakan, tanpa mengorbankan tujuan yang baik.

“Kita menciptakan suatu policy yang tujuannya  baik untuk meningkatkan akuntabilitas, tapi justru menghasilkan peraturan-peraturan sehingga Kepala Sekolah dan Penyuluh Pertanian harus menyusun berpuluh-puluh laporan. Ini kita akui sebagai masalah, kita review, evaluasi apa yang masih bisa kita perbaiki ” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan bahwa Peraturan Menkeu (PMK) PMK 168 dan juga PMK 48 bulan ini akan direvisi, dilanjutkan sosialisasi dan di awal tahun 2017 sudah dapat diimplementasikan. Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan untuk merealisasikan hal ini secepatnya.

 “Saya ingin pada kuartal pertama tahun depan sudah ada laporan sebelum ditanya oleh Presiden untuk bisa mengatakan ‘kita sudah lihat kemajuannya’ ” demikian pesan Menkeu.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 11:57:03 +0700
Kenaikan Pangkat Luar Biasa, pengakuan atas inovasi Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2542-kenaikan-pangkat-luar-biasa,-pengakuan-atas-inovasi-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2542-kenaikan-pangkat-luar-biasa,-pengakuan-atas-inovasi-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – 9 (Sembilan) orang pegawai Ditjen Perbendaharaan menerima kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi dan sumbangsihnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Kenaikan pangkat luar biasa (KLB) tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada momen Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta (02/11). Rapimnas ke dua pada tahun 2016 bertema "kerja nyata memantapkan fungsi treasury dalam menjaga akuntabilitas dan kredebilitas keuangan negara".

Keputusan  KLB  diterima oleh kesembilan pegawai tersebut secara simbolis melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto di hadapan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan. “Mudah2an ini (KLB-Red.) bisa menjadi pemicu semangat kami” harap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam laporannya kepada Menkeu.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya mengapresiasi adanya inovasi yang dihasilkan dari para penerima KLB. Di sisi lain, Kepala BKN juga menyampaikan tantangan bahwa inovasi yang dibuat harus lebih dari sekedar mengkomputerisasikan sistem yang telah ada saat ini, tetapi harus mampu memberikan manfaat lebih dalam mengantisipasi trend transaksi online. Ia juga mengharapkan agar prestasi serupa bisa ditularkan kepada

“Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa baik ini. Semoga apa yang dihasilkan ini dapat menjadi pemicu, memberikan teladan bagi teman-teman lainnya sehingga bisa menular dan memberikan manfaat bagi sisi pelaksanaan proses bisnis di Ditjen Perbendaharaan”, kata Bima Haria.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga memuji prestasi dari para pegawai Ditjen Perbendaharaan tersebut. KLB yang diterima atas sejumlah inovasi, dinyatakan Menkeu sebagai simbol hasrat (passion) yang kuat dari Ditjen Perbendaharaan untuk berbuat lebih bagi optimalnya pengelolaan keuangan negara, disertai adanya visi dalam pelaksanaan tugas bahwa apa yang dikerjakan merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar demi kepentingan bangsa dan negara.

Menkeu juga berpesan kepada segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk menjadikan para penerima KLB dan kantor-kantor berprestasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai contoh teladan akan pentingnya sikap inovatif dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sebagai syarat kemampuan mengantisipasi perubahan.

“Perubahan situasi ekonomi dan dinamika pengelolaan keuangan negara ke depan akan sangat dinamis. Kita harus mampu mengantisipasinya secara cepat. Kalau perlu, kita mengantisipasi perubahan sebelum perubahan itu terjadi” ujar Menkeu.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 09:16:37 +0700
Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2541-menkeu-kita-penjaga-keuangan-negara,-nagara-dana-rakca.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2541-menkeu-kita-penjaga-keuangan-negara,-nagara-dana-rakca.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Menteri Keuangan, sejumlah Kepala Lembaga, undangan dan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 menyatakan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah dan senantiasa akan menegakkan kode etik, mengeliminasi praktek pungli serta berkoordinasi secara intensif dengan aparat pengawas fungsional terutama Inspektorat Jenderal guna mengamankan pengelolaan keuangan negara bebas dari kolusi dan korupsi.

Komitmen ini tidak hanya menjadi wacana tetapi diwujudkan secara nyata oleh Ditjen Perbendaharaan antara lain dengan diterimanya pengakuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko dan Amlapura di tahun 2016 ini, menyusul KPPN Semarang II dan KPPN Malang yang telah lebih dahulu menerima pengakuan tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya pada Rapimnas tersebut, yang menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi pungli, sikap kolutif dan koruptif di Kementerian Keuangan.

“Saya percaya, 99,99 persen pegawai Kemenkeu adalah orang-orang yang baik. Jangan biarkan jika ada 0,001 persennya menjadi nila setitik yang merusak citra yang 99,99 persen tadi. Untuk hal ini jangan pernah kompromi,” kata Menkeu.

Sri Mulyani juga menegaskan agar seluruh jajaran Kemenkeu proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara.

“Jika ada yang menunjukkan tanda-tanda mulai jadi nila setitik (pungli, kolusi, korupsi – Red.), jangan segan-segan bertindak. Whistleblowing-kan! Soal itu kita harus tegas. Jangan biarkan, walaupun itu kawan kita sendiri” demikian pesan tegas Menkeu.

Menkeu menekankan bahwa sebagai aparatur dan institusi yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara, hal-hal yang bersifat integritas, martabat, harga diri, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi diperjualbelikan.

“Kita ini abdi negara. Kita penjaga keuangan negara, nagara dana rakca” pungkas Sri Mulyani.

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 09:12:53 +0700
Tugas Penting Bagi Para Penjaga Keuangan Negara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2540-tugas-penting-bagi-para-penjaga-keuangan-negara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2540-tugas-penting-bagi-para-penjaga-keuangan-negara.html

Jakarta,djpbn.Kemenkeu.go.id - Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI), keuangan negara disimbolkan dengan pencetakan dan penerbitan Oeang Republik Indonesia. Ini menjadi suatu simbol penting untuk menunjukkan dan menyatakan suatu kemerdekaan dan kedaulatan RI. Saat ini, keuangan negara telah mengalami perluasan makna yang diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat menjadi Pembina Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang ke 70 (31/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepada seluruh jajarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa tugas yang diemban Kemenkeu sangat penting, yaitu menjaga keuangan negara. Melalui simbol “Nagara Dana Rakca”, setiap insan di Kemenkeu harus sadar akan tugas yang dipikulnya.

“Saya ingin terus mengajak, mendorong, dan memimpin seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar pada usia ke-70, Kementerian Keuangan dapat terus menyumbangkan dan membuktikan dirinya untuk ikut membangun Indonesia menjadi negara dan bangsa yang bermartabat tinggi, besar, makmur, adil, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” kata Menkeu dalam pidatonya, saat upacara yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (31/10).

Kemenkeu sendiri harus mampu menjadi pandu dan mampu memenuhi harapan pendiri bangsa. “Untuk menghidupkan tanah kita, menghidupkan negara kita, bangsa kita, rakyat kita semuanya. Kita sebagai Penjaga Keuangan Negara harus mampu ikut membangun jiwa, membangun raga bangsa kita untuk Indonesia Raya,” tegasnya. (as)

text : Tugas Penting Bagi Para Penjaga Keuangan Negara - http://www.kemenkeu.go.id

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Nov 2016 12:25:12 +0700
Atasi Kesenjangan Kompetensi Pegawai, Ditjen PBN lakukan lokakarya dengan BPPK http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2535-atasi-kesenjangan-kompetensi-pegawai,-ditjen-pbn-lakukan-lokakarya-dengan-bppk.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2535-atasi-kesenjangan-kompetensi-pegawai,-ditjen-pbn-lakukan-lokakarya-dengan-bppk.html Jakarta,www.djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar, akan terus belajar untuk menyerap pengetahuan dan informasi yang ada disekitarnya untuk kemudian pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan organisasi akan diaplikasikan ke dalam organisasi sehingga menimbulkan sebuah perubahan organisasi. Dalam perjalanannya Ditjen Perbendaharaan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya BPPK Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen PBN guna mencapai visi Ditjen PBN menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Senada dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali bersinergi dengan BPPK mengadakan lokakarya Peningkatan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan (10/10) untuk mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai Ditjen PBN, “Lokakarya peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Bagian SDM untuk menjembatani dan mereduksi kesenjangan kompetensi para pegawai. Treatment khusus ini merupakan pendekatan secara langsung kepada seluruh pegawai kantor wilayah mulai dari eselon II sampai dengan pelaksana guna menjembatani dan mereduksi kesenjangan tersebut” ucap Marwanto Harjowiryono saat membuka kick off meeting kegiatan tersebut.

BPPK Kemenkeu juga telah menerapkan corporate university dan akan mendukung penuh pelaksanaan serta pengembangan dari kegiatan ini, “BPPK dengan konsep Corporate University akan terus berusaha untuk dapat menjadi mitra bagi unit-unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan. Mohon dipahami bahwa ini adalah kegiatan pembuka. Nanti masih diperlukan pendalaman lebih jauh tentang setiap materi yang menjadi tugas DJPBN ini dan kedepan BPPK siap untuk bekerja sama dalam rangka menggali, mensosialisasikan dan juga mengembangkan lebih lanjut atas tugas-tugas ini,” tegas Sumiyati.

 

Dilaporkan oleh : Imam Saroni – Bagian SDM Ditjen PBN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 17 Oct 2016 06:05:34 +0700
Penguatan Layanan di Aceh, Ditjen Perbendaharaan Membuka Layanan Filial di Sigli dan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2526-penguatan-layanan-di-aceh,-ditjen-perbendaharaan-membuka-layanan-filial-di-sigli-dan-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-banda-aceh.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2526-penguatan-layanan-di-aceh,-ditjen-perbendaharaan-membuka-layanan-filial-di-sigli-dan-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-banda-aceh.html Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id –meningkatkan pelayanan kepada stakeholder khususnya di wilayah Aceh, Ditjen Perbendaharaan membuka KPPN filial Banda Aceh di kota Sigli, Prov. Aceh. “Dengan adanya KPPN filial diharapkan pengelolaan dana APBN menjadi lebih efisien dan dapat tersalurkan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan”, jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat pembukaan KPPN filial Sigli, penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh, serta peresmian gedung kantor KPPN Tapaktuan dan KPPN Takengon di Banda Aceh (30/09).

“Walaupun jauh dari kota dari sisi pelayanan, KPPN filial di Sigli tidak jauh berbeda dengan pelayanan di KPPN Banda Aceh” tambahnya.

KPPN filial Sigli resmi beroperasi tanggal 1 Oktober 2016 dengan jumlah satker yang dilayani sebanyak 146 satker yang terdiri dari 99 satker di Kab. Pidie dan 47 satker di Kab. Pidie Jaya. Pembukaan layanan filial Sigli mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi Aceh. “Dengan kehadiran layanan filial di Sigli maka akan memberikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Aceh sehingga memperlancar pembangunan di wilayah timur aceh khususnya.” Kata Sekda Provinsi Aceh, Hermawan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Kab. Pidie, M. Iriawan menyampaikan bahwa layanan filial Sigli akan memudahkan satker serta menjadikan lebih efisien dalam pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada KPPN Banda Aceh terus dilakukan untuk membangun good governance dan clean government dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan sertifikasi ISO 9001:2008. “Sertifikasi ISO 9001:2008 mendorong KPPN Banda Aceh mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan lebih akurat, transparan dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Bakhtaruddin.

“Dengan menerima sertifikasi ISO 9001:2008, pelayanan kami telah terstandardisasi, oleh sebab itu para stakeholder diharapkan dapat mengingatkan kami apabila tidak sesuai janji layanan”, kata Marwanto. “Meskipun telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008, kita harus mampu secara berkesinambungan mempertahankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik”, tambahnya.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Oct 2016 06:22:23 +0700
Gerak Cepat, Ditjen Perbendaharaan Gandeng 4 Pimpinan K/L Bahas Perbaikan dan Penyederhanaan Mekanisme SPJ http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2523-gerak-cepat,-ditjen-perbendaharaan-gandeng-4-pimpinan-k-l-bahas-perbaikan-dan-penyederhanaan-mekanisme-spj.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2523-gerak-cepat,-ditjen-perbendaharaan-gandeng-4-pimpinan-k-l-bahas-perbaikan-dan-penyederhanaan-mekanisme-spj.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).

Dimulai dari sektor bantuan pemerintah, empat pimpinan K/L pengelola pagu bantuan pemerintah terbesar (Kementerian Agama, Kesehatan, Pertanian, dan Dikbud) diundang untuk membahas bersama perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168 tahun 2015 yang mengatur tentang penyaluran bantuan pemerintah. Pembahasan difokuskan untuk menyepakati pengurangan jumlah instrumen pertanggungjawaban, disertai penyesuaian mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat prosedur pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan pemerintah yang berasal dari APBN.

Sektor bantuan pemerintah akan menjadi awalan perbaikan dan penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban, untuk selanjutnya dilanjutkan ke sektor-sektor anggaran lainnya secara luas.

Seperti telah diberitakan, pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah minggu lalu (20/09), disamping memberikan apresiasi atas capaian berupa status opini BPK khususnya WTP bagi 367 entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk TA.2015 sekaligus menyerahkan penghargaan terhadap 37 peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut, Presiden juga menyoroti masih terjadinya inefisiensi sumber daya aparatur dalam penyusunan SPJ. Pernyataan tersebut direspon cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menugaskan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan.

“Saya minta Direktur Jenderal Perbendaharaan memperbaiki peraturan Menkeu terkait untuk menyederhanakan format laporan dan detail” kata Menkeu saat itu.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa sejumlah langkah perbaikan akan segera ditempuh.

“Kita akan melakukan identifikasi permasalahan seperti yang dimaksudkan oleh Presiden, melakukan diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi terkait SPJ, identifikasi peraturan-peraturan baik terkait APBN, APBD dan peraturan internal K/L, guna sinkronisasi peraturan pembiayaan kegiatan” ungkap Marwanto.

Mengawali pembahasan bersama ke empat K/L ini, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa penyederhanaan harus berfokus pada upaya mencari tahu akar masalah, konfirmasi atas kondisi lapangan yang terjadi dan area mana yang dapat disimplifikasi.

“Setelah ini, bagaimana caranya harus diupayakan agar memang betul-betul bisa kita simplifikasi. Tetapi tetap, prinsip good governance harus selalu kita jaga bersama,” demikian Marwanto menegaskan. “Kajian awal kami memang menunjukkan indikasi perlunya simplifikasi dilakukan untuk mengurangi beban administrasi” tambahnya.

Sejumlah hal senada mengemuka dalam pembahasan. Antara lain disoroti pentingnya sinkronisasi pedoman kerja dan peraturan melalui koordinasi intensif dengan jajaran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pemanfaatan format laporan yang sudah ada secara lebih efisien sebagai alat pertanggungjawaban anggaran dalam prosedur pemeriksaan.

Disepakati pula bahwa penyederhanaan jenis belanja, khususnya bantuan pemerintah juga akan dilakukan untuk mempermudah pertanggungjawaban. Pengaturan atas mekanisme pencairan dana ke depan akan diarahkan untuk tidak hanya memperhatikan kecepatan pencairan dana tetapi hendaknya sekaligus juga mencakup mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menjangkau pencapaian output, sehingga prosedur menjadi lebih sederhana. Di sisi lain, penyederhanaan tetap harus memperhatikan kaidah dan kebutuhan pertanggungjawaban, sehingga tetap melindungi pengguna anggaran itu sendiri.

“Kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan. TIdak perlu memperbanyak pengaturan-pengaturan lagi.” tegas Dirjen Perbendaharaan pada acara tersebut.

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Sep 2016 04:32:40 +0700
Tingkatkan Kapasitas Pegawainya, Ditjen Perbendaharaan lakukan MoU dengan UGM http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2522-tingkatkan-kapasitas-pegawainya,-ditjen-perbendaharaan-lakukan-mou-dengan-ugm.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2522-tingkatkan-kapasitas-pegawainya,-ditjen-perbendaharaan-lakukan-mou-dengan-ugm.html Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan berusaha meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan membangun birokrasi yang simple, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan akademisi. Saat ini Ditjen Perbendaharaan telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Gajahmada pada program S2 dan S3.

Kerjasama peningkatan kapasitas pegawai tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Ditjen Perbendaharaan dan Universitas Gajahmada (23/09).

Peningkatan kompetensi dan spesialisasi dibidang keuangan negara yang telah dilakukan dapat membuka cakrawala baru sehingga tidak terkungkung pada birokrasi dan aturan-aturan yang kaku. “Pegawai yang dikirimkan untuk melanjutkan pendidikan, agar bisa memahami substansi knowledge yang terus berkembang” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. “Wawasan baru yang didapat nantinya agar kita (red. Ditjen Perbendaharaan) tidak berhenti pada satu titik” tambah Marwanto.

Pengelolaan keuangan negara yang saat ini diemban oleh Ditjen Perbendaharaan memasuki era digital dengan mensederhanakan bentuk pelayanan dan memberikan kemudahan kepada stakeholder. “ Dinamika perkembangan dan tuntutan pelayanan yang terjadi pada Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan dengan berbagai aplikasi di era digital untuk mempercepat layanan dan meningkatkan kenyamanan, sepertinya sehati dengan apa yang sdang menjadi tren pada linkungan Universitas Gajah Mada” kata Rektor Universitas Gajah Mada Dwikorita Karnawati. “Kami berterimakasih telah mendapatkan kesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas calon-calon pemimpin dimasa yang akan datang” tambahnya.

 

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke Kanwil Prov. Yogyakarta

Menyempatkan berkunjung ke Kanwil prov. Yogyakarta, Dirjen Perbendaharaan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai kanwil dalam kegiatan corner day(23/09). Dengan setting tempat yang cukup sederhana, disediakan 4 both utama yaitu both SPAN, SAKTI, Go Akrual dan MPN G2 untuk memberikan informasi mengenai berbagai update mengenai focus inisiatif strategi organisasi yang tengah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan.

“Pada rapat steering committee Transformasi Kelembagaan terakhir, Ibu Menteri berpesan agar dilakukan focusing terhadap seluruh inisiatif strategi yang dilakukan oleh semua eselon satu dikementerian keuangan. Out put nya nanti adalah inisiatif strategis yang benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat“ kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Sep 2016 03:22:41 +0700
Berikan Penghargaan atas Capaian WTP, Presiden Ingin Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terus Ditingkatkan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2517-berikan-penghargaan-atas-capaian-wtp,-presiden-ingin-kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-terus-ditingkatkan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2517-berikan-penghargaan-atas-capaian-wtp,-presiden-ingin-kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-terus-ditingkatkan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukanlah urusan teknis akuntansi semata, tetapi menyangkut tata nilai para penyelenggara negara. "Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ."

Hal ini disampaikan Presiden di hadapan para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan pejabat tinggi negara yang hadir pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Presiden, Jakarta (20/09).

Sebelumnya, dalam laporannya kepada Presiden, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 bernilai sejarah karena di tengah perubahan sistem akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi akrual, LKPP pertama berbasis akrual ini mampu mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Tidak hanya itu, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden bahwa jumlah entitas laporan keuangan yang mendapat opini WTP di tahun 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas, dari 275 di tahun 2014, terdiri dari 56 kementerian/lembaga, 29 PemProv, 222 PemKab dan 60 PemKot.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa capaian opini BPK bukanlah tujuan akhir. Menjadikan LKP sebagai sumber informasi menyeluruh dan kredibel untuk meningkatkan dampak pembangunan adalah lebih penting.

“Laporan keuangan harus menjadi basis pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani. "Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," tambahnya lagi.

Sejalan dengan Menkeu, Presiden menegaskan bahwa penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Secara tegas, Presiden menginginkan agar pelaksanaan anggaran fokus pada tujuan yang produktif.
"APBN APBD yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar ini harus difokuskan pada belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Untuk itu, saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil" kata Jokowi.

Walaupun mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik memang merupakan suatu keharusan, Presiden mengingatkan agar birokrasi tidak menghabiskan energi dan hanya berfokus pada prosedur pelaporan seperti mengurus SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga mengabaikan tugas utama sesuai fungsinya masing-masing. Menurut Presiden yang merupakan salah satu Kepala Daerah pertama yang menerima opini WTP untuk laporan keuangan, laporan keuangan harus simpel, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diperiksa, tidak bertele-tele, dan tidak menghabiskan energi dalam menyusunnya.

"Harus berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Prosedur mengikuti. Ini harus bisa. Diwujudkan secara konkret melalui laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," tegas Presiden.

Presiden selanjutnya menyerahkan penghargaan simbolis kepada lima pimpinan instansi/pemda mewakili 37 penerima penghargaan kementerian/lembaga/pemda yang selama lima tahun berturut-turut meraih opini WTP untuk laporan keuangannya. Kelima perwakilan penerima penghargaan tersebut adalah Ketua DPR-RI, Ade Komaruddin; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartatrto; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Bupati Boyolali, Seno Samodro; dan Walikota Surakarta, FX.Hadi Rudyatmo.

Terkait arahan Presiden, atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaporannya, Menkeu di akhir sambutannya menyatakan akan terus melakukan upaya perbaikan kualitas LKP.

"Saya sudah bicara dengan seluruh pimpinan BPK tentang langkah-langkah untuk perbaiki LKPP, karena status LKPP sangat berpengaruh kepada persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara di Republik Indonesia. Implikasinya luar biasa besar, " ungkap Sri Mulyani.

 

Setelah dibuka oleh Presiden di Istana, acara #Rakernas Akuntansi2016 berlanjut dengan rangkaian talkshow/lokakarya di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta. Tampil sebagai narasumber antara lain Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono, pimpinan KemenPU-Pera dan Kemenkes terkait tema pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, serta beberapa kepala daerah terpilih untuk berbagi pengalaman dan masukan dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 20 Sep 2016 11:25:58 +0700
Berita Foto : Interview Dirjen Perbendaharaan pada Metro Plus Metro TV http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2515-berita-foto-interview-dirjen-perbendaharaan-pada-metro-plus-metro-tv.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2515-berita-foto-interview-dirjen-perbendaharaan-pada-metro-plus-metro-tv.html djpbn.kemenkeu.go.id, jakarta - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Hardjowiryono bersama Host Metro Tv pada acara Metro Plus Metro TV (18/09/2016) . Dirjen Perbendaharaan menjelaskan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 19 Sep 2016 14:23:23 +0700
Optimalkan Pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat, DJPBN sepakati MoU Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program bersama Pemda Jateng http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2512-mou-penggunaan-sistem-informasi-kredit-program-oleh-pemda,-upaya-optimalisasi-pemberdayaan-umkm-melalui-kredit-usaha-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2512-mou-penggunaan-sistem-informasi-kredit-program-oleh-pemda,-upaya-optimalisasi-pemberdayaan-umkm-melalui-kredit-usaha-rakyat.html Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai jenis usaha di Indonesia yang mampu menyediakan 97,2% lapangan kerja dan menyumbang 59,1% Produk Domestik Bruto (PDB) perlu mendapat perhatian khusus karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Besarnya potensi dan kehebatan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi; penyerapan tenaga kerja; dan motor pertumbuhan ekonomi nasional, sudah sewajarnya apabila pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas nasional sekaligus program kerja di pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Direktur jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Gubernur dan Bupati/Walikota di lingkup propinsi Jawa Tengah pada acara “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mendukung pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang (06/09).

Upaya pemerintah memberdayakan UMKM ini ditempuh salah satunya ditempuh melalui penyaluran kredit program bagi UMKM yang ditopang berbagai kebijakan implementatif seperti perbaikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan juga menyoroti perlunya sinergi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah selaku pembina UMKM di wilayah masing-masing guna meningkatkan meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjaga ketepatan sasaran dan meningkatkan pemberdayaaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat

“Kami mengharapkan adanya perhatian penuh, dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak/ Ibu di jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan program yang menjadi prioritas nasional ini” ujar Marwanto.

“Diperlukan peran aktif para kepala daerah untuk memilih dan memilah UMKM di wilayahnya masing-masing untuk dapat diajukan menjadi calon debitur potensial KUR melalui SIKP. Peran seluruh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten-Kota akan sangat menentukan sejauh mana kecepatan pertumbuhan UMKM dalam semakin mendorong pertumbuhan dan pembangunan nasional” tambah Marwanto.

Ditjen Perbendaharaan telah mengupayakan sejumlah terobosan seperti membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang memungkinkan penggunaan basis data tunggal yang terhubung dengan para pemangku kepentingan, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR. Ditjen Perbendaharaan selaku administrator SIKP telah menugaskan seluruh Kantor Wilayahnya di seluruh Provinsi untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan SIKP kepada semua pemerintah daerah sebagai operator.

“Penandatanganan nota kesepahaman penggunaan SIKP ini, merupakan langkah konkret dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjaga ketepatan sasaran dan meningkatkan pemberdayaaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat.” demikian ungkap Marwanto.

Sejalan dengan pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ketersediaan data untuk analisa adalah penting dalam memecahkan problem perekonomian seperti yang dihadapi Jawa Tengah berupa kendala iklim usaha dan ketiadaan akses modal bagi pengusaha, khususnya UMKM. Ketersediaan data memungkinkan validasi atas kondisi riil perekonomian dan klaim potensi masyarakat.

Terkait dengan upaya terobosan di bidang penguatan basis ekonomi kerakyatan, khususnya pemberdayaan petani dan UMKM yang menjadi salah satu fokus utama PemProv Jateng, menurut Ganjar keberadaan sistem informasi sebagai alat bantu akan sangat bermanfaat dalam memfokuskan sasaran pemberian fasilitas kepada UMKM dan pengusaha yang tepat.

“Saya menyambut baik kerja sama ini, sebagai salah satu wujud sinergi antara Kanwil Perbendaharaan Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, saya berharap, MOU ini segera ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama agar bisa segera dioperasionalisasikan” ujar Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah menekankan agar para Kepala Daerah di wilayahnya menaruh perhatian penuh pada kerjasama ini.

“Agar pelaksanaan KUR dengan SIKP ini berhasil, saya sungguh berharap dukungan dan perhatian dari para kepala daerah. Terlebih lagi provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi dana KUR dan jumlah calon debitur terbesar se-Indonesia” demikian tegasnya.

Data menunjukkan, Sampai dengan Agustus 2016 penyaluran KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp 7,7 trilyun yang tersebar kepada 442 ribu debitur. Angka ini akan terus bertambah mengingat UMKM di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar.

“Kita akan follow up. Dan saya harap ter-update untuk kemudian data ini setelah kita analisis, kita cluster-kan, untuk kemudian dipilih mana yang akan kita berikan approval”, ungkap Ganjar di akhir sambutannya.

Pada acara ini ditandatangani 30 nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Muhson dengan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, menyusul lima nota yang ditandatangani bersama pada kesempatan sebelumnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan dan Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng

 

 

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 08 Sep 2016 02:04:49 +0700
Sepakati Draft RUU P2 APBN 2015, Pemerintah Akan Serius Tindaklanjuti Rekomendasi Banggar DPR –RI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2508-sepakati-draft-ruu-p2-apbn-2015%2C-pemerintah-akan-serius-tindaklanjuti-rekomendasi-banggar-dpr-%E2%80%93ri.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2508-sepakati-draft-ruu-p2-apbn-2015%2C-pemerintah-akan-serius-tindaklanjuti-rekomendasi-banggar-dpr-%E2%80%93ri.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPR RI untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2015 di DPR (25/08).

 

Dalam Raker yang diikuti Menkeu bersama Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu selaku Ketua-ketua Panja Perumus serta sejumlah pejabat Eselon I Kemenkeu lainnya, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Kahar Muzakir, menyepakati Draft RUU P2 APBN 2015. Seluruh Fraksi DPR RI di Badan Anggaran juga menerima dan sepakat untuk RUU P2 APBN TA 2015 dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, atau pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI sebelum di undangkan menjadi Undang-Undang.

Selain itu, pada pembahasan antara Banggar DPR RI yang dipimpin oleh MH Said Abdullah, dan Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, disepakati pula beberapa rekomendasi Banggar untuk ditindaklanjuti pemerintah, yaitu:

  • meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”;
  • menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP;
  • meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
  • meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  • memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya; dan
  • meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah menghargai dan memandang penting, dan akan secara serius menindaklanjuti rekomendasi dan masukan anggota Dewan atas RUU P2 APBN 2015 sebagai pertanggungjawaban akhir Pemerintah dalam siklus APBN Tahun Anggaran 2015.

Menkeu pada kesempatan yang sama secara khusus juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar optimal membantu dan membimbing seluruh K/L yang belum mendapat Opini WTP, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berjalan dengan baik termasuk pelatihan SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Oleh : Kontributor Dit.APK dan Media Center DJPBN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 30 Aug 2016 02:45:49 +0700
Wakil Gubernur NTB: Layanan Berstandar Internasional KPPN Mataram Diharapkan Dapat Ditularkan Kepada SKPD Se-Provinsi NTB http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2507-wakil-gubernur-ntb-layanan-berstandar-internasional-kppn-mataram-diharapkan-dapat-ditularkan-kepada-skpd-se-provinsi-ntb.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2507-wakil-gubernur-ntb-layanan-berstandar-internasional-kppn-mataram-diharapkan-dapat-ditularkan-kepada-skpd-se-provinsi-ntb.html Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemotongan pita dan penandatanganan prasasti gedung oleh Wakil Gubernur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menandai peresmian gedung baru KPPN Mataram dan KPPN Bima telah diresmikan langsung (19/08).

 Pada kesempatan tersebut Muhammad Amin juga menyampaikan ucapan selamat atas sertifikasi ISO 9001:2008 yang baru-baru ini diperoleh KPPN Mataram atas kualitas terhadap layanannya kepada para stakeholders.

“Saya berharap agar KPPN Mataram yang telah bersertifikasi ISO 9001:2008 tidak cepat puas dengan prestasi ini dan terus mau belajar untuk dapat melayani secara lebih baik dan profesional”, ungkapnya.

Sebagai kantor yang sudah mengimplementasikan pelayanan berstandar internasional, Muhammad Amin berharap agar KPPN Mataram dapat menularkan pelayanan tersebut kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

“Kami berharap pelayanan yang ada pada KPPN Mataram dapat pula ditularkan melalui Medium Knowledge Sharing kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB, agar semua dapat saling belajar, saling bertukar pikiran untuk terus memberikan pelayanan lebih baik untuk kemajuan Provinsi NTB,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Dirjen Perbendaharaan) selalu berupaya untuk mencoba meningkatkan bentuk layanannya, salah satunya melalui implementasi SPAN.

“Saya harap dengan SPAN, akan dapat lebih membantu bapak dan ibu dalam proses pengajuan pencairan dana. Karena dengan sistem ini pelayanan kami akan menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan efesien, serta tidak membuang waktu bapak / ibu,” ungkapnya.

“Berbagai upaya dalam meningkatkan layanan yang telah dilakukan Ditjen Perbendaharaan tersebut merupakan salah satu bentuk peran serta Ditjen Perbendaharaan untuk turut mendorong pembangunan perekonomian di Provinsi NTB agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan”. tambah Marwanto lagi.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 30 Aug 2016 02:34:17 +0700
Disarankan Bank Dunia, Kementerian Ekonomi Kamboja Berkunjung dan Belajar dari Pengalaman Indonesia http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2499-disarankan-bank-dunia,-kementerian-ekonomi-kamboja-berkunjung-dan-belajar-dari-pengalaman-indonesia.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2499-disarankan-bank-dunia,-kementerian-ekonomi-kamboja-berkunjung-dan-belajar-dari-pengalaman-indonesia.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan menerima delegasi Kementerian Ekonomi dan Finansial Kamboja yang datang untuk melakukan sharing session dan belajar dari pengalaman yang miliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara (26/07).

“Kami sebenarnya punya beberapa negara tujuan pada region ASEAN, namun Bank Dunia memberikan saran agar kami berkunjung ke Indonesia” kata Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi dan Finansial Kamboja Meas Soksensan.

Babak baru pengelolaan keuangan negara Indonesia ditandai momentum terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, dimana harmonisasi semua regulasi umum yang berlaku dengan regulasi dibidang keuangan negara diupayakan, untuk selanjutnya penyempurnaan proses bisnis dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi dalam proses change management yang cukup panjang.

Change Management sangat krusial, bukan hanya merubah budaya kerja dalam pengelolaan treasuri namun juga disaat yang sama melakukan pengembangan dibidang teknologi informasi yang mengharuskan kita untuk selalu disiplin dalam melaksanakan SOP pada sistem yang telah berbasis teknologi informasi” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Berselang setahun dari Indonesia, Kamboja mengawali reformasi bidang keuangan negara pada tahun 2004 dengan memprioritaskan reformasi dibidang anggaran sebagai langkah awalnya. Kondisi saat itu, Kamboja tidak mempunyai catatan pasti mengenai berapa uang yang dimiliki, namun disaaat yang sama belanja negara terus dilakukan. “Alasan lain Kamboja ingin mereformasi pengelolaan keuangan negara adalah ingin merubah sistem budgeting dari line item ke program budgeting” kata Meas Soksensan.

Dirjen Perbendaharaan dalam sambutannya saat membuka acara tersebut juga menyatakan bahwa komitmen yang kuat dan support dari top leader sangat penting dalam melakukan semua proses reformasi keuangan negara. Akan tetapi, kunci keberhasilan dalam proses pelaksanaan anggaran juga tidak lepas dari peran Kementerian/Lembaga sebagai spending ministry. Ini yang salah satunya juga melatarbelakangi pengembangan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) sebagai tools pelaksanaan anggaran.

Delegasi Kamboja ini merupakan bagian dari sejumlah delegasi negara yang diagendakan untuk melakukan study visit dan sharing session ke Ditjen Perbendaharaan dalam kerangka program implementasi Integrated Financial Management Information System(IFMIS) dimana Indonesia sudah menerapkannya melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 27 Jul 2016 08:32:02 +0700
Pemerintah dan DPR Rumuskan Arah Kebijakan Belanja 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2498-pemerintah-dan-dpr-rumuskan-arah-kebijakan-belanja-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2498-pemerintah-dan-dpr-rumuskan-arah-kebijakan-belanja-2017.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (18/7). Membahas mengenai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017, rapat berlangsung di ruang rapat Banggar DPR RI.

Secara detail didalam rapat dipaparkan mengenai pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2017. Menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat tahun 2017 meliputi beberapa item penting. Pada fungsi pelayanan umum, pemerintah mengkonsentrasikan belanjanya untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memantapkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memperhatikan prioritas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pada fungsi ekonomi, arah kebijakan dititik beratkan pada beberapa hal antara lain: mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, sanitasi, energi dan telekomunikasi, meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran.

Untuk belanja non K/L , pemerintah mengkonsentrasikan kebijakan belanjanya pada program pengelolaan utang negara tahun 2017, program pengelolaan subsidi tahun 2017 dan program pengelolaan hibah tahun 2017.

Sejumlah masukan diberikan oleh anggota Panja, antara lain agar kualitas pertumbuhan dijaga dengan pemetaan diseluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan antar daerah yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Selanjutnya, pemerintah agar tetap berkomitmen pada kebutuhan pendidikan dengan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari PABN dan tidak mengurangi pagu anggaran pendidikan. Peningkatan SDM aparat penegak hukum dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan TNI juga termasuk dalam catatan rangkuman ketua Panja.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sumber : Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 26 Jul 2016 10:03:59 +0700
KPPN Semarang I dan II DiInspeksi Mendadak, Menteri PAN-RB Apresiasi Layanan Penuh Pasca Lebaran http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2496-kppn-semarang-i-dan-ii-diinspeksi-mendadak,-menteri-pan-rb-apresiasi-layanan-penuh-pasca-lebaran.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2496-kppn-semarang-i-dan-ii-diinspeksi-mendadak,-menteri-pan-rb-apresiasi-layanan-penuh-pasca-lebaran.html Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke KPPN Semarang I dan II hari ini (15/07) Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi layanan Ditjen Perbendaharaan yang langsung operasional penuh pasca libur cuti bersama Idul Fitri 2016.

“layanan yang diberikan kepada masyarakat menunjukkan trend positif dibandingkan tahun sebelumnya” kata Yuddy.

Sidak yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam Menteri PAN-RB mengecek langsung operasional layanan pelaksanaan APBN di KPPN Semarang I dan II serta berdialog dengan para pegawai. Selama sidak Menteri PAN-RB didampingi oleh Kepala Kantor yang memberikan penjelasan langsung atas pertanyaan Yuddy mengenai operasional layanan KPPN Semarang II, termasuk beban kerja, jumlah pegawai, SOP layanan dan realisasi APBN yang dikelola KPPN Semarang II.

Yuddy juga sempat menngecek langsung mesin absensi elektronik KPPN Semarang I dan II yang dinilainya sudah bagus dan modern, sehingga lebih aman manipulasi dibanding fingerprint atau absen manual. Yuddy dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono Karto Soedarmo juga terkesan puas dengan tingkat kehadiran pegawai yang penuh pasca libur cuti bersama.

Sidak ini sendiri merupakan rangkaian agenda Menteri PAN-RB dalam mengecek layanan publik di berbagai instansi pemerintah pada sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah pasca libur lebaran 2016, termasuk yang berlokasi di kota Semarang pada kesempatan kali ini.

Oleh : media center Ditjen Perbendaharaan dan kontributor KPPN Semarang II

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Jul 2016 09:06:51 +0700
BPK Berikan opini WDP untuk LK BUN tahun 2015 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2493-bpk-berikan-opini-wdp-untuk-lk-bun-tahun-2015.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2493-bpk-berikan-opini-wdp-untuk-lk-bun-tahun-2015.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2015 kepada Menteri Keuangan (30/06).

Dari keseluruhan temuan yang disampaikan, terdapat 4 permasalahan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menurut pertimbangan professional BPK berpengaruh terhadap kewajaran LK BUN, sehingga BPK Memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini mempertahankan capaian status tahun anggaran sebelumnya, di tengah perubahan sistem secara massif terkait implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di tahun anggaran 2015 ini.

Untuk meningkatkan kualitas LK BUN, BPK memberikan rekomendasi kepada Menkeu selaku Bendahara Umum Negara untuk meninjau kembali kebijakan mengenai batas waktu pengesahan transaksi keuangan agar LK BUN yang unaudited dapat menyajikan laporan lengkap seluruh transaksi selama periode berjalan, mematuhi jadwal penandatanganan nota kesepahaman tripartij dan meningkatkan quality control terhadap penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dengan jurnal-jurnal koreksi yang akan membentuk asersi final LK BUN.”momentum penyerahan LHP atas LK BUN merupakan momentum untuk memperbaiki segala kekurangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara” kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi.

“Berbagai rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan pada tahap audit dalam rangka memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan menjadi masukan berharga bagi kementerian keuangan . Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang terdapat pada LHP BPK RI atas LK BUN tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu” kata Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro.

Bagi Ditjen Perbendaharaan sendiri selaku Unit in Charge penyusunan LKBUN, momen penyerahan LHP dan penetapan opini BPK merupakan momen yang penting dan ditunggu-tunggu. Demikian ungkap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Hal ini mengingat LKBUN merupakan salah satu output utama Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 01 Jul 2016 08:14:32 +0700
Dukungan Inovasi pada Fungsi Disbursement and Receipt Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2492-dukungan-inovasi-pada-fungsi-disbursement-ang-recipt-transformasi-kelembagaan-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2492-dukungan-inovasi-pada-fungsi-disbursement-ang-recipt-transformasi-kelembagaan-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – PMO selaku unit khusus yang mengawal jalannya pelaksanaan transformasi kelembagaan bertugas untuk membantu memecahkan tantangan pengimplementasian program transformasi kelembagaan melalui kerja sama dengan pimpinan di lapangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 17 inisiatif strategis transformasi kelembagaan yang terbagi ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi disbursement and receipt, liquidity management, accounting & reporting, dan special mission.

Dalam hal fungsi disbursement and receipt, “Penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah dilakukan namun perlu dievaluasi karena adanya dinamika dan tuntutan dari pimpinan untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan bansos. Selain penyaluran bansos, inisiatif strategis shared services yang termasuk dalam cetak biru transformasi kelembagaan merupakan suatu program yang masih baru dan belum ada panduan detail pelaksanaannya. Untuk itu dibuatlah suatu kajian untuk memudahkan pelaksanaan shared services, kata Kasubdit Transformasi Perbendaharaan, Noor Faisal Achmad sewaktu membuka acara mini seminar evaluasi dan kajian untuk mendorong percepatan dan implementasi transformasi kelembagaan pada Kamis (23/6) di Jakarta.

Penyaluran bansos yang telah diselenggarakan pemerintah selama 10 tahun terakhir belum membuat persentase penduduk miskin menjadi berkurang (masih berada pada tingkat 10-12%). Padahal, pada tahun 2016, Pemerintah menargetkan persentase penduduk miskin berada pada tingkat 9-10%. Untuk mencapai target persentase tersebut, efektivitas penyaluran bansos perlu dievaluasi.

Dilain sisi, implementasi shared services yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembayaran tagihan kepada negara telah seiring dengan perkembangan global online & e-commerce serta pendelegasian kewenangan ordonatur dan comptable (fungsi let’s the manager manage). Bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dengan konsolidasi fungsi administrasi urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran, diharapkan K/L dapat lebih fokus dan optimal dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 30 Jun 2016 05:07:39 +0700