Beranda - DJPBN | Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-terbaru.html Sat, 22 Jul 2017 13:41:24 +0700 DJPBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI id-id w.andi.agustian@gmail.com (DJPBN) Menkeu: Ditjen Perbendaharaan adalah Tim Inti Pelaksanaan Keuangan Negara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2653-menkeu-ditjen-perbendaharaan-adalah-tim-inti-pelaksanaan-keuangan-negara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2653-menkeu-ditjen-perbendaharaan-adalah-tim-inti-pelaksanaan-keuangan-negara.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/07), sebanyak 98 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan turut dilantik. Dalam arahannya pada rangkaian acara pelantikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan adalah institusi yang mengelola keuangan negara sesuai amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Yang kita kelola bukan uang kita tetapi uang negara, uang yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dikelola secara bijak,” jelas Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan, dengan 250 juta lebih rakyat yang tentunya ingin merasakan dampak dari pembangunan tersebut dan punya aspirasi tinggi.

“Ditjen Perbendaharaan adalah core team untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara,” tegas Sri Mulyani. Kontribusi para pemimpin dan pegawai Ditjen Perbendaharaan bukan hanya dalam berinovasi dalam melayani pengguna anggaran tetapi juga dalam rangka menjaga tata kelola sehingga mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. “Saya ingin Ditjen Perbendaharaan terus berinovasi untuk pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu, tepat kualitas, dan akurat,” Sri Mulyani mengungkapkan harapannya.

Responsif terhadap perubahan adalah harapan berikutnya yang disampaikan oleh Sri Mulyani, mengingat perubahan adalah sesuatu yang pasti, termasuk hubungan keuangan pemerintah dan pusat yang juga berubah. Sri Mulyani mengapresiasi langkah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mencermati dan membuat kajian perekonomian daerah. Harapannya, Ditjen Perbendaharaan bersinergi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk bisa terus memantau agar dana yang disalurkan bisa benar-benar membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, dan ikut berperan untuk menjamin agar dana desa sungguh-sungguh sampai kepada rakyat untuk mengatasi kemiskinan.

Agar dapat mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, Sri Mulyani berpesan agar terus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti profesionalisme, integritas, kemampuan bersinergi, keinginan mencapai kesempurnaan, dan memberikan pelayanan terbaik. Terakhir, Sri Mulyani menekankan bahwa tugas para pemimpin bukan hanya memimpin unit masing-masing, tetapi juga harus mendukung agar republik ini makin maju, bermartabat, sehat, adil, dan makmur. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 19 Jul 2017 07:14:58 +0700
Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, Pemerintah Catat Capaian Positif Sepanjang TA 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di-tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif-sepanjang-ta-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di-tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif-sepanjang-ta-2016.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 di Jakarta Selasa (18/07),

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa hal terkait keuangan negara dan kondisi perekonomian nasional.

“Perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat memengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan (sustainable), sehat dan efektif, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016,” jelas Sri Mulyani.

Di antara penyesuaian tersebut adalah target pendapatan negara – terutama perpajakan – berubah agar lebih realistis. Belanja negara juga dipertajam agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara. Selain itu, pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara dilakukan secara semakin hati-hati (prudent) dan bertanggung jawab, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia. Tujuannya, terang Sri Mulyani, agar utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Walaupun terjadi ketidakpastian karena perlambatan ekonomi global, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Mulyani, pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mencapai target-target pembangunan. Hasilnya antara lain bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 yang mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Pendapatan per kapita tahun 2016 mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun. Adapun nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD.

Gini Ratio atau angka ketimpangan membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397 pada tahun 2016. Kemudian tingkat inflasi Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 3,02% atau menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 yang sebesar 3,3%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010. Kemajuan lain, tingkat pengangguran tahun 2016 berada di angka 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan tahun 2016 pun mengalami penurunan yaitu menjadi 10,7%, sedangkan tahun 2015 sebesar 11,2%. [LRN]

 

(Redaksi Media Center Perbendaharaan)

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 19 Jul 2017 05:30:37 +0700
Menkeu: Perlu Inovasi Teknologi untuk Jadi Pionir Treasury Management http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2646-menkeu-perlu-inovasi-teknologi-untuk-jadi-pionir-treasury-management.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2646-menkeu-perlu-inovasi-teknologi-untuk-jadi-pionir-treasury-management.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar para pejabat Ditjen Perbendaharaan dapat menunjang belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah dengan baik. Pesan tersebut disampaikan pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan di Aula Djuanda lantai Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta (03/07).Sri Mulyani juga menekankan bahwa inovasi dari segi teknologi perlu terus dikembangkan agar Ditjen Perbendaharaan mampu menjadi pionir dalam treasury management.
 
Adapun nama-nama pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada jabatan baru dalam kesempatan tersebut adalah Zaid Burhan Ibrahim sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Aceh, Bakhtaruddin sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumatra Utara, Mirza Effendi sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Tengah, R. Wiwin Istanti sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur, Ratih Hapsari Kusumawardani sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah, Usdek Rahyono sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bali, dan Sudarmanto sebagai Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku. (LRN)
 
oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 05 Jul 2017 09:17:44 +0700
Final Reporting Workshop 2016/2017: Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Menuju Kemajuan Pembangunan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2650-final-reporting-workshop-2016-2017-berbagi-pengetahuan-dan-pengalaman-menuju-kemajuan-pembangunan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2650-final-reporting-workshop-2016-2017-berbagi-pengetahuan-dan-pengalaman-menuju-kemajuan-pembangunan.html Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertukar pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia berkerjasama dengan Korea menghelat kegiatan Final Reporting Workshop Knowledge Sharing Program (KSP) 2016/2017 (26/05).

“Workshop ini sebagai bentuk diseminasi temuan dan rekomendasi kebijakan merupakan rangkaian akhir dari implementasi program Knowledge Sharing Program 2016/2017” jelas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana saat membacakan sambutan Dirjen Perbendaharaan.

materi yang dipaparkan dalam Final Reporting Workshop 2016/2017 ada 3 topik. Materi pertama bertemakan Strengthening the Role of Fiscal Policy to Enhance the Manufacturing Sector as a Sustainable Economic Growth Engine in Indonesia dengan pembicara Dr. Cornelius Tjahjaprijadi dan Ali Moechtar dari Badan Kebijakan Fiskal dan Prof. Jong Woon Kim, Professor dari Hannam University. Materi kedua bertemakan Implementing Pension System Reform for Public Sector Employees in Indonesia dengan pembicara Bapak Agustinus Prasetyo dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Prof. Chang Kil Lee dari Sejong University Korea. Materi terakhir bertemakan Improvement of Credit Program Information System(SIKP) to support Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Indonesia dengan pembicara Bapak Siswanto dan Yohanes P. Satrio dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Mr. Jong-goo Lee dan Myoungho Song dari Korea Credit Guarantee Fund.

“kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Delegasi KSP dari Korea yang sejak 2011 telah memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang pembangunan di Korea” kata penutup dari Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. “Pengetahuan dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia sehingga semakin giat untuk bekerja keras untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang” tambahnya.

 

Oleh : Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 19 Jun 2017 07:39:56 +0700
THR, Pensiun ke-13, dan Gaji ke-13 Siap Dicairkan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2641-thr,-pensiun-ke-13,-dan-gaji-ke-13-siap-dicairkan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2641-thr,-pensiun-ke-13,-dan-gaji-ke-13-siap-dicairkan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Mulai tanggal 15 Juni 2017, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sudah dapat melakukan pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Sedangkan pengajuan atas gaji ke-13 diharapkan dapat diajukan pada awal bulan Juli 2017 sehingga seluruh gaji ke-13 dapat tuntas dibayarkan pada bulan Juli 2017. Gaji ke-13 ini diharapkan dapat membantu untuk pendaftaran anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Menjelang momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 yang akan jatuh pada tanggal 25-26 Juni 2017, Pemerintah RI telah menerbitkan 4 empat Peraturan Pemerintah mengenai pembayaran Gaji Ketigabelas dan THR Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat dan Penerima Pensiun/Tunjangan yaitu PP No. 23, 24, 25 dan 26 tahun 2017.

Untuk kelancaran pelaksanaannya, PP ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang meliputi PMK Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; PMK Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural; PMK Nomor 76/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2017 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara; dan PMK Nomor 77/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural.

Mengenai jadwal pembayarannya, THR dan Pensiun ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2017, sedangkan Gaji ke-13 dibayarkan bulan Juli 2017. Adapun untuk besarannya, Gaji Ke-13 untuk PNS dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan. Gaji Ke-13 untuk Non-PNS dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juni 2017, maksimal sesuai dengan lampiran PP terkait. Pensiun ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.THR PNS dibayarkan sebesar gaji pokok, sedangkan THR untuk Pegawai Non-PNS diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran PP.

Kecepatan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Gaji ke-13 dan THR tahun 2017 akan sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, akurasi dan kesigapan masing-masing Satuan Kerja dalam pengajuan permintaan pembayaran gaji ke-13 dan THR ke KPPN di daerahnya masing-masing. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbnedaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 15 Jun 2017 06:53:03 +0700
Dewas BLU, Strategi Jitu Meracik Pelayanan Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2639-dewas-blu,-strategi-jitu-meracik-pelayanan-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2639-dewas-blu,-strategi-jitu-meracik-pelayanan-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id. - Dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Pengawas  Badan Layanan Umum (BLU), kegiatan Pengarahan Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLU lingkup Kementerian Keuangan menjadi forum diskusi yang bertujuan peningkatan peran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja BLU(05/06).



“ Pada kegiatan ini kita akan mendengarkan arahan dari Menkeu Sri Mulyani dan membahas peran Dewas BLU serta strategi meningkatan pelayanan BLU kepada masyarakat” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam welcoming speech-nya.

“BLU, institusi yang diberikan fleksibilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mengelola keuangannya kita harapkan dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang baik sesuai apa yang sudah dimandatkan kepadanya” kata Menkeu Sri Mulyani dalam arahannya. Menkeu juga menyampaikan pesan kepada Dewas BLU untuk mampu menjadi pengawas penggunaan APBN untuk belanja yang produktif melalui tata kelola BLU yang baik. Selain itu Dewas BLU juga diharapkan mampu melakukan analisis lingkungan bisnis BLU serta bagaimana meningkatkan kualitas laporan keuangan. [DK]

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 06 Jun 2017 03:46:30 +0700
WTP Berhasil Diraih, Trust Semakin Meningkat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2636-wtp-berhasil-diraih,-trust-semakin-meningkat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2636-wtp-berhasil-diraih,-trust-semakin-meningkat.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 merupakan salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, penilaian oleh BPK ini belum tentu mencerminkan bahwa pengelolaannya sudah seratus persen bebas dari korupsi.

“Ibarat membangun rumah, kita bisa saja berupaya sekuat tenaga untuk membangun pagar, memasang kunci, alarm dsb., tetapi toh itu tidak akan pernah menjamin penuh atau menihilkan sama sekali potensi adanya pencurian,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Pagi Prime Time, Metro TV Selasa (23/05).

Dijelaskan oleh Marwanto, fungsi monitoring dan pengawasan yang efektif melalui berbagai tools tetap sangat diperlukan. Terpenuhinya kriteria kesesuaian dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintah, ketaatan kepada aturan perundangan, efektivitas pengendalian internal, serta pengungkapan kepada publik diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi atas keuangan negara.

Marwanto menambahkan, indikator laporan keuangan pemerintah yang baik meliputi kesesuaian dengan standar, dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan; compliance/kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan; adanya sistem yang dibangun dengan baik sehingga pengendalian internal berjalan dan apabila muncul hal kecil yang bersifat deviasi dapat segera diatasi; serta semua penjelasan dicantumkan lengkap dalam catatan atas laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas.

Sejak tahun 2004 penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sudah diupayakan dengan berbagai cara agar comply terhadap aturan perundang-undangan, di-declare semua penjelasan secara jelas kepada publik, dan ada aparatur internal yang mengawasi.

“Yang sudah dilakukan secara riil antara lain aturannya secara bertahap dibuat agar akuntabel dan transparan, karena berangkat dari kondisi yang belum diatur. Kemudian dalam menyusun laporan, diperlukan juga sumber daya yang memiliki keahlian spesifik, dibutuhkan waktu untuk membangun sebuah institusi yang dilengkapi dengan sumber daya yang cukup. Berikutnya adalah membangun awareness terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah yang sudah dilaksanakan, di mana pelaporan keuangan pemerintah biasanya relatif kurang menarik bagi publik dibandingkan dengan perencanaan anggaran misalnya. Di lapangan, juga tidak mudah mendorong seluruh K/L untuk mematuhi semua aturan yang ada,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Marwanto, pemanfaatan teknologi informasi untuk otomatisasi dan pembangunan SDM agar memiliki awareness terhadap laporan keuangan pemerintah merupakan langkah yang sedang terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan untuk menuju laporan keuangan pemerintah yang semakin baik, sehingga prestasi pencapaian opini WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Perlu waktu 12 tahun untuk meraih opini WTP dari BPK atas LKPP karena penyusunan laporan keuangan pemerintah, seperti disampaikan oleh Marwanto, adalah sesuatu yang coverage-nya luas sekali. “(Penyusunan laporan keuangan) dikerjakan oleh lebih dari 28.000 satuan kerja pemerintah. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga Negara ditambah satu BA BUN yang dikelola Kementerian Keuangan yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan,” tutur Marwanto. Mulai tahun 2014 kondisi pelaporan keuangan lebih baik lagi karena sistem yang dianut sudah tidak lagi cash basis ataupun cash towards accrual, tetapi sudah accrual basis.

Menanggapi pernyataan dari BPK agar pemerintah pusat maupun daerah jangan terlalu fokus pada WTP, melainkan fokus agar anggaran bisa menyejahterakan rakyat, Marwanto menerangkan bahwa dalam mengelola keuangan negara telah diterapkan performance based budgeting yang bukan hanya mengukur input dan output, tetapi juga mengukur outcome. Banyaknya faktor yang bisa memengaruhi outcome membuat pengukurannya tidak mudah, bahkan belum banyak negara yang mampu menerapkannya secara konsisten, tetapi pemerintah terus mengarah kepada penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran outcome-nya secara optimal.

Selanjutnya, dalam segmen dialog program Metro Siang di Metro TV (24/05), Marwanto menggarisbawahi bahwa salah satu imbas positif dari dikeluarkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 adalah meningkatnya trust baik pihak internal maupun eksternal seperti investor. “Artinya pemerintah telah berhasil mengelola keuangan negara secara benar sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan kata lain, Indonesia telah memiliki laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan kredibel,” ujarnya. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 03:16:48 +0700
LKPP Raih Opini WTP untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2634-lkpp-raih-opini-wtp-untuk-pertama-kalinya-dalam-sejarah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2634-lkpp-raih-opini-wtp-untuk-pertama-kalinya-dalam-sejarah.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yang disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan yang telah disusun kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPK akan menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Tahun ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan standar, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Opini tersebut merupakan opini WTP pertama kali yang diperoleh pemerintah pusat sejak menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN mulai tahun 2004. Dalam laporannya, BPK menyampaikan bahwa LKPPN Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masih terdapat beberapa temuan dalam hal Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan yang rekomendasinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, tetapi dijelaskan oleh BPK bahwa temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan sebagai unit in charge Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akuntabel antara lain meliputi penyempurnaan kebijakan akuntansi agar pencatatan dapat disajikan secara memadai sesuai dengan SAP berbasis akrual; penerapan single database dalam penyusunan LKKL melalui aplikasi e-Rekon LK sehingga prosedur penyusunan LKKL lebih sederhana sekaligus meminimalkan terjadinya selisih pencatatan (suspen); meningkatkan kualitas SDM; memperbaiki pencatatan dan menyempurnakan peraturan terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga penyajiannya menjadi lebih akurat; menerapkan amortisasi Aset Tak Berwujud; serta menyempurnakan peraturan.

            Langkah di atas antara lain diambil oleh pemerintah pusat untuk menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05), salah satunya adalah terkait suspen (perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN)). Dengan single database melalui e-Rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016.

            Diperolehnya opini WTP atas LKPP menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dengan ketentuan perundangan. LKPP beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Pemerintah mengharapkan dengan LKPP yang mendapatkan opini WTP kepercayaan publik termasuk investor kepada Pemerintah Indonesia semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional. [LRN/berbagai sumber]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 02:13:45 +0700
LKPP WTP 2016, Bentuk Pertanggungjawaban untuk Kesejahteraan Rakyat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2633-lkpp-wtp-2016,-bentuk-pertanggungjawaban-untuk-kesejahteraan-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2633-lkpp-wtp-2016,-bentuk-pertanggungjawaban-untuk-kesejahteraan-rakyat.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - "Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan antara untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa keuangan negara adalah milik rakyat dan seharusnya didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia," pesan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/05).

Momentum ini menurut Sri Mulyani merupakan momentum kebangkitan untuk menumbuhkan tradisi pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan dalam menggunakan APBN, keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat yang makin berkeadilan

Sedangkan Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh Ketua BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (23/05) menegaskan bahwa target LKPP tahun depan harus meningkat.

"Kalau dulu dapat WDP sudah dianggap baik, sekarang tidak. Target tahun depan semuanya WTP, jangan ada yang disclaimer, WDP saja tidak boleh," tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan K/L merupakan kewajiban pemerintah. "Sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, lembaga, dengan baik, karena ini uang rakyat. Penggunaan APBN sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kita harus memastikan rakyat benar-benar mendapat manfaat dari penggunaan APBN. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat," tutupnya.

Opini BPK atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. [LRN/berbagai sumber]

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 26 May 2017 01:41:22 +0700
Mekanisme Baru Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2632-mekanisme-baru-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa-wilayah-provinsi-kepulauan-riau-melalui-kppn-batam-dan-kppn-tanjungpinang.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2632-mekanisme-baru-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa-wilayah-provinsi-kepulauan-riau-melalui-kppn-batam-dan-kppn-tanjungpinang.html Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kepastian mengenai mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di pusat perkantoran Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/05).

 

Terkait Dana Transfer ke Daerah dalam hal ini DAK Fisik dan Dana Desa, Marwanto menjelaskan bahwa dengan pertimbangan agar lebih mendekatkan proses tersebut dengan sasaran penerima, maka di tahun 2017 ini proses pencairan kedua dana tersebut dilaksanakan di KPPN-KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Provinsi Kepri, pencairan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang.

Dengan pencarian dana tersebut di KPPN daerah, Marwanto mengharapkan agar komunikasi dan interaksi termasuk asistensi dan koordinasi bagi yang berwenang dalam proses pencairan dana tersebut akan menjadi lebih baik sehingga penyerapan dana bisa lebih optimal.

“Kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, serta support dari seluruh pihak yang berwenang agar pelayanan kami kepada Pemerintah Provinsi Kepri menjadi lebih baik dan lebih lancar,” Marwanto menyatakan harapannya.

Lebih lanjut, Marwanto menerangkan bahwa di tahun 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri mengelola Dana APBN sebesar Rp13 triliun dengan rincian Rp7,7 triliun merupakan Dana Transfer ke Daerah yang terdiri dari DAU dan DAK, termasuk di dalamnya adalah DAK Fisik dan Dana Desa, kemudian sekitar Rp5,6 triliun untuk seluruh keperluan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau baik untuk kegiatan operasional maupun pembangunan.

 

Gedung Baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri berkonsep go green.

Dalam kesempatan tersebut, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan bersama Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Prosesi ditandai dengan penarikan tuas truk molen, pelepasan balon, penandatanganan prasasti, serta penanaman pohon sebagai simbol dari program Ditjen Perbendaharaan Go Green.

Bangunan gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri seluas 4.700 meter persegi akan mulai dibangun di atas lahan hasil hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri seluas 10.000 meter persegi yang berlokasi di pusat pemerintahan Kepri di Dompak. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan peran pulau Dompak sebagai pusat perkantoran.

Marwanto menjelaskan bahwa sejak mulai beroperasi pada tahun 2014 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri masih menyewa tempat di ruko.

"Selama dua tahun terakhir kami bekerja dengan fasilitas seadanya. Kantor masih menyewa di ruko. Dibangunnya gedung ini merupakan bagian dukungan untuk seluruh kegiatan di Kemenkeu pada beberapa kantor vertikal di wilayah Kepulauan Riau," lanjut Marwanto.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan keinginan agar kawasan Dompak sebagai pusat pelayanan masyarakat Kepri ke depannya bisa berjalan semakin maksimal. "Posisi kantor ini sangat strategis, berada di pusat perkantoran di Pulau Dompak, Dengan adanya kantor baru ini semoga bisa lebih memacu kinerja pegawai sehingga pelayanan lebih optimal lagi," kata Nurdin. (sw)

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 23 May 2017 00:35:59 +0700
Memperkaya Pengalaman Bersama dengan PEMNA Plenary Meeting 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2630-memperkaya-pengalaman-bersama-dengan-pemna-plenary-meeting-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2630-memperkaya-pengalaman-bersama-dengan-pemna-plenary-meeting-2017.html Nusa Dua, djpbn.kemenkeu.go.id - dihadiri oleh delegasi dari negara-negara di Asia, perwakilan Treasury of Russian Federation, World Bank, IMF, Korea Institute of Public Finance (KIPF), OECD dan beberapa negara donor, kegiatan Plenary Meeting The Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) 2017 jadi tempat berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai isu pengembangan SDM berkaitan dengan penganggaran dan belanjanya (08/05).

“Pada Plenary Meeting ini, kita akan membahas peran, strategi, dan faktor kunci keberhasilan pemerintah untuk mengatur dan menyalurkan anggaran “ kata Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam welcoming speechnya. “Saya percaya bahwa menyediakan fasilitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan bagi orang-orang tersebut dapat secara efektif meningkatkan pendapatan orang miskin dan akhirnya mengentaskan mereka dari perangkap kemiskinan” tambahnya.

Saat ini Indonesia telah melakukan reformasi anggaran dan sedang fokus pada pengeluaran anggaran untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan antar daerah. Disamping itu Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan manajemen pengeluaran publik dan tata pemerintahan yang baik. “Saya yakin dengan meningkatkan manajemen pengeluaran publik dan tata pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di Indonesia dan juga di negara Anda, di tengah ketidakpastian perekonomian global” Harap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka PEMNA 2017.

Plenary Meeting PEMNA 2017 sebagai peer-learning bagi para praktisi manajemen pengeluaran publik merupakan platform yang sempurna. [TAP]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
tino.photobank@gmail.com (klip01) Berita Wed, 17 May 2017 08:34:45 +0700
Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2629-exit-meeting-pemeriksaan-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp-tahun-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2629-exit-meeting-pemeriksaan-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp-tahun-2016.html
Pada Selasa 9 Mei 2017, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mendampingi Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan sejumlah Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan dan Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal K/L pada acara Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
Pada acara Exit Meeting ini, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan  Tanggapan Resmi dan Action Plan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) LKPP Tahun 2016 yang sebelumnya telah disampaikan oleh BPK pada tanggal 5 Mei 2017.  Selain menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas KHP, Menteri Keuangan juga menyampaikan asersi final LKPP Tahun 2016.
 
Kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari rangkain tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, yaitu Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal telah menyusun dan menyampaikan LKPP Tahun 2016 (Unaudited) kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. LKPP tersebut merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang merupakan pertanggungjawaban masing-masing Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara.Selanjutnya, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK telah melakukan audit atas LKPP Tahun 2016. Serangkaian kegiatan dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari entry meeting, rekonsiliasi data tiga pihak, hingga pembahasan temuan audit BPK dalam LKPP Tahun 2016. 
 
Anggota II BPK RI maupun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam paparan dan sambutannya menyampaikan apresiasi atas usaha dan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perbaikan yang terus dilakukan pemerintah telah secara nyata meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2016. 
 
Pada kesempatan exit meeting hari ini,  Pemerintah  mengapresiasi Tim Auditor BPK RI yang telah melaksanakan audit LKKL, LKBUN dan LKPP dengan semangat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.  Ke depan, pemerintah mengharapkan agar para Menteri/Pimpinan Lembaga terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan BPK dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik dari sisi regulasi/peraturan, sistem dan kebijakan akuntansi serta hal teknis lainnya sehingga pada masa mendatang kualitas Laporan Keuangan akan semakin membaik. (PW)
 
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 10 May 2017 04:43:57 +0700
Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jateng, Jaminan untuk Pembayaran Gaji Tepat Waktu http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2626-perjanjian-kerja-sama-dengan-bank-jateng,-jaminan-untuk-pembayaran-gaji-tepat-waktu.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2626-perjanjian-kerja-sama-dengan-bank-jateng,-jaminan-untuk-pembayaran-gaji-tepat-waktu.html Direktur Utama Bank Jateng (dahulu Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Tengah) Supriyatno menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono terkait penunjukan Bank Jateng sebagai bank penyalur gaji untuk PNS/prajurit TNI/anggota POLRI di ruang Treasury Primera Services, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Selasa (25/4).

 Perjanjian tersebut menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-164/PB/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan PT BPD Jawa Tengah sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara RI Secara Terpusat.

Marwanto menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan tengah membangun sebuah sistem yang mengoneksikan antara treasury negara dengan bank baik konvensional maupun syariah yang bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan gaji. “Penyaluran gaji dengan sistem seperti ini dapat memastikan proses uang keluar dan masuk tidak melalui tangan orang melainkan semuanya melalui sistem teknologi informasi secara elektronik dan rapi, sehingga meningkatkan pelayanan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta lebih efisien,” jelas Marwanto.

Supriyatno memandang perjanjian ini sebagai sebuah kepercayaan dari pemerintah pusat kepada bank Jateng yang telah dinilai layak untuk memberikan jasa layanan khususnya sebagai bank penyalur gaji. “Ini tidak begitu saja diraih, sudah melalui proses penilaian kelayakan termasuk dari segi teknologi pendukung. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami karena belum semua bank daerah mendapatkan privilege atau kepercayaan ini. Ke depannya kami harus menunjukkan bahwa kami dapat menjalankan tugas sebagaimana apa yang diharapkan. Saat ini pembangunan di daerah memang sangat gencar, dan fungsi bank daerah akan semakin menonjol lewat pelayanan yang baik,” ungkapnya. Direktur Operasional dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Hanawijaya menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama berarti Bank Jateng dianggap mampu melayani dengan prinsip host to host dalam pembayaran gaji.

Penyaluran gaji PNS maupun prajurit TNI dan anggota POLRI dari APBN saat ini memang telah menggunakan sistem host to host. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo dalam kesempatan yang sama, sekarang dengan prinsip host to host maka pusat cukup memindahbukukan dana ke satu cabang saja yang telah ditunjuk oleh Bank Jateng. “Cabang tersebut yang secara sistem akan memindahbukukan ke rekening penerima gaji dengan sangat cepat,” tambah Rudy. Pada intinya sistem seperti ini akan menjamin gaji diterima tepat waktu atau tidak akan terlambat. [LRN]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 02 May 2017 09:38:46 +0700
Rekonsiliasi Tiga Pihak untuk Laporan Keuangan yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2624-rekonsiliasi-tiga-pihak-untuk-laporan-keuangan-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2624-rekonsiliasi-tiga-pihak-untuk-laporan-keuangan-yang-lebih-baik.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 10 s.d. 12 April 2017 di Gedung Dhanapala (10/04), Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengajak agar semua pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil optimal. 

Tujuan dari penyelenggaraan acara rekonsiliasi adalah untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan atas data yang disajikan dalam LKKL, juga agar data LKPP sama dengan data yang disajikan dalam LKKL serta telah disesuaikan dengan koreksi yang diperlukan. Rekonsiliasi tiga pihak atau tripartit ini juga menjadi forum komunikasi antara auditor dan auditee untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan di K/L. Jika terdapat permasalahan audit yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka permasalahan tersebut dapat dibahas bersama antara K/L, Kementerian Keuangan, dan BPK untuk mendapatkan solusi terbaik.

Hasil rekonsiliasi tiga pihak ini akan ditindaklanjuti dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2016 yang berstatus audited, yang paling lambat disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI pada tanggal 28 April 2017 sehingga LKKL, LKBUN, dan LKPP dimaksud akan menjadi semakin akurat. "Semoga LKPP 2016 meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan selanjutnya bermanfaat untuk kemajuan laporan keuangan negeri kita tercinta yang berujung pada kesejahteraan rakyat," harap Marwanto mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengungkapkan apresiasi terhadap tidak adanya suspen belanja pada laporan keuangan tahun ini. Adapun beberapa hal yang masih harus diperbaiki menurut BPK adalah jurnal koreksi yang belum dapat diidentifikasi, SIMAK BMN belum dalam single database, dan konsolidasi LKPP masih manual. [LRN]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 10 Apr 2017 07:08:00 +0700
Rakornas Pengelolaan Kinerja Tahun 2017, Media Konsolidasi Pengelola Kinerja Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2622-rakornas-pengelolaan-kinerja-tahun-2017,-media-konsolidasi-pengelola-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2622-rakornas-pengelolaan-kinerja-tahun-2017,-media-konsolidasi-pengelola-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – “Capaian kinerja dan prestasi yang telah diraih Ditjen Perbendaharaan hingga tahun 2016 merupakan landasan penting untuk meningkatkan keyakinan bahwa Ditjen Perbendaharaan mampu melanjutkan kinerja terbaik organisasi melalui inisiatif kegiatan yang inovatif dan aplikatif di masa datang” kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, saat memberikan keynote spech Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 (28/03).

“Dengan dukungan engagement seluruh pejabat dan pegawai terhadap setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah diamanatkan organisasi, kita dapat mengoptimalisasi pengelolaan kinerja, dan meraih akuntabilitas organisasi” ungkapnya.

Rapat yang dihadiri oleh para pengelola kinerja Kantor Pusat dan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai forum koordinasi dan diseminasi pelaksanaan pengelolaan kinerja, membeberkan materi materi dan isu-isu strategis sistem manajemen kinerja. Serta updating terhadap ketentuan perhitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) serta Analisis Beban Kerja (ABK) dan harmonisasi manajemen penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan ke depan.

Pengelola kinerja terbaik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 diraih Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sedangkan pengelola kinerja terbaik lingkup kantor wilayah diraih SMKO Kanwil DI Yogyakarta. Adapun pengelola kinerja terbaik KPPN A1 dan KPPN A2 berturut-turut diraih oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) KPPN Makassar II dan KPPN Manna. Peserta terbaik kegiatan Rakornas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2017 diraih oleh Adi Setyono dari Kanwil Provinsi Papua Barat dan Suhenny Suparni dari KPPN Balikpapan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku Manajer Kinerja Organisasi (MKO) Ditjen Perbendaharaan menegaskan kembali mengenai peran strategis para pengelola kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai prime mover pada unit kerja masing-masing. [TAP]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 06 Apr 2017 07:08:04 +0700
Gedung Baru KPPN Bondowoso : Konsep Green Building, Langkah Maju yang Menginspirasi Pembangunan Ramah Lingkungan bagi Daerah Sekitar http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2620-gedung-baru-kppn-bondowoso-konsep-green-building,-langkah-maju-yang-menginspirasi-pembangunan-ramah-lingkungan-bagi-daerah-sekitar.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2620-gedung-baru-kppn-bondowoso-konsep-green-building,-langkah-maju-yang-menginspirasi-pembangunan-ramah-lingkungan-bagi-daerah-sekitar.html Bondowoso,djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah dua tahun berkantor sementara di ruko, pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso akhirnya menempati bangunan baru setelah diresmikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana dan Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni beserta jajaran Muspida Kabupaten Bondowoso(29/03).


“Tentunya gedung kantor baru ini akan sangat bermanfaat terhadap masyarakat di kabupaten Bondowoso dan kabupaten lain di sekitar bondowoso. Kami turut berterimaksih karena gedung ini telah menggunakan konsep green building sehingga lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Kami berharap gedung Kppn Bondowoso menjadi contoh gedung-gedung lain di kota Bondowoso yang mulai bnyak dibangun.” kata Bupati Bondowoso, H. Amin Said Husni.

“Peranan KPPN Bondowoso sebagai Kuasa BUN di daerah diharapkan dapat mempermudah penyaluran setiap rupiah dana APBN guna menstimulus perekonomian masyarakat sebagai salah satu fungsi APBN yaitu pemerataan , mengurangi kesenjangan antar wilayah sesuai dengan nawacita.” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk mengawal penyaluran dana APBN  sebaik mungkin demi kelancaran pembangunan daerah. “simplifikasi SPJ dan LPJ mulai dilaksanakan tahun ini untuk mendukung kelancaran penyaluran dana APBN” tegas Marwanto . [dk]

Oleh : Media Center Ditjen Perbenaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Apr 2017 01:45:13 +0700
Foto News : Kunjungan Kerja KPPN Jember, Bondowoso dan Banyuwangi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2619-foto-news-kunjungan-kerja-kppn-jember,-bondowoso-dan-banyuwangi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2619-foto-news-kunjungan-kerja-kppn-jember,-bondowoso-dan-banyuwangi.html Tidak hanya memperhatikan faktor pelayanan kepada pengguna layanan dan pemenuhan target kinerja, jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan sangat memperhatikan kedekatan, perhatian, pemberian motivasi dan sentuhan humanis kepada segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan sampai ke daerah. Guna menunjang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Ini tergambar dalam setiap kunjungan Dirjen Perbendaharan ke kantor-kantor vertikalnya.


Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono selalu berpesan untuk mempertahankan hal-hal bagus yang telah kita capai selama ini serta tidak mudah berpuas diri terhadap capaian prestasi yang selama ini sudah diraih. Hal ini disampaikan disela-sela kunjungan kerjanya ke tiga KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yaitu KPPN Jember, KPPN Bondowoso, dan KPPN Banyuwangi (30/03)

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharan juga mengingatkan untuk memperhatikan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melaksanakan simplifikasi, terutama simplifikasi SPJ dan LPJ satuan kerja. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan sharing session bersama satker dan mengidentifikasi satker mana yang masih membuat juknis banyak. [DK]

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Apr 2017 01:43:06 +0700
Menteri Keuangan Inginkan Ditjen Perbendaharaan Semakin Berperan di Daerah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2616-menteri-keuangan-inginkan-ditjen-perbendaharaan-semakin-berperan-di-daerah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2616-menteri-keuangan-inginkan-ditjen-perbendaharaan-semakin-berperan-di-daerah.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- “Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dengan banyaknya kantor vertikal di daerah sebaiknya juga menambah pasukan intelektual untuk berperan dalam perekonomian daerah. Hal ini juga untuk mendukung salah satu fokus Nawacita yaitu membangun dari pinggiran,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Menurut Sri Mulyani, para pimpinan DJPBN merupakan wakil dari bendahara negara yang bertugas mengelola keuangan negara, sehingga dalam melaksanakan tugas seharusnya juga memiliki pengetahuan akan kondisi perekonomian dalam negeri maupun global yang dapat berpengaruh terhadap APBN. Saat ini begitu besar belanja langsung ke daerah dibandingkan dengan melalui Kementerian/Lembaga, sehingga perhatian terhadap kapasitas perekonomian di daerah perlu ditingkatkan.

Pimpinan Ditjen Perbendaharaan sebagai policy maker dan pengelola keuangan negara diharapkan bekerja keras untuk menciptakan diversifikasi perekonomian daerah yang lebih banyak. “Fokus pemerintah pada saat ini memang mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur, tetapi ke depan akan banyak dinamika perekonomian daerah yang memerlukan observasi kita. Sehingga setelah membangun dari segi fisik, kita memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi daerah agar maju. Saya melihat konsentrasi ekonomi yang sangat berpusat di Jakarta atau Jawa menyebabkan ekonomi di luar Jawa kurang terdiversifikasi, hanya terfokus pada satu dua komoditi atau aktivitas sektoral saja.” Salah satu bentuk partisipasi terhadap perekonomian daerah adalah semakin memperkuat peran kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, misalnya melalui penajaman kajian-kajian yang selama ini sudah dilaksanakan melalui penyusunan Kajian Fiskal Regional oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Data dan kajian perbandingan pertumbuhan ekonomi antardaerah ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menyusun APBN, jadi tidak hanya berpegang pada asumsi makro, sehingga APBN bisa melaksanakan fungsinya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi dengan baik. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga berkeinginan agar para pimpinan kantor Kementerian Keuangan di daerah bersinergi untuk hasil yang jauh lebih baik, juga meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat sisi intellectual aspects Kementerian Keuangan. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 02:22:28 +0700
Penyederhanaan Laporan dan Percepatan Pencairan, Kemudahan untuk Para Penerima Bantuan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2615-penyederhanaan-laporan-dan-percepatan-pencairan,-kemudahan-untuk-para-penerima-bantuan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2615-penyederhanaan-laporan-dan-percepatan-pencairan,-kemudahan-untuk-para-penerima-bantuan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Dampak positif upaya simplifikasi LPJ Bantuan Pemerintah mulai terlihat pada triwulan I 2017. Pada akhir tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengurangi jumlah laporan dari 44 menjadi 2 laporan, kemudian juknis yang semula diserahkan pada KPA sekarang menjadi kewenangan pimpinan eselon I sehingga dari 307 juknis bisa diringkas menjadi 85. 

Sejumlah indikasi perbaikan efisiensi mulai nampak, seperti SK penerima bantuan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2016 sehingga realisasi bantuan yang diselesaikan hingga triwulan I 2017 pun sudah lebih cepat yaitu lebih dari 16%. Hal ini berdampak kepada penerima bantuan sebesar total Rp53,7T, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, penyuluh pertanian, penyuluh keagamaan, nelayan, ormas di bidang pendidikan dan keagamaan, koperasi, serta para penerima penghargaan. 

Di sisi lain, masih terdapat catatan mengenai pencapaian ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

"Kita tidak boleh puas hanya berhasil membayar tetapi juga memikirkan ke mana uang tersebut dan apa hasilnya. Is this the best result atau harusnya kita bisa dapat lebih bagus lagi? Bisa tidak dengan belanja sekian kita dapatkan lebih? Di tiap kantor sebaiknya ada curiousity, keingintahuan, kemampuan untuk berpikir, is this the right way mengelola keuangan negara atau ada cara yang lebih baik lagi? Simplifikasi dan efisiensi bagus, tapi saya juga ingin result," demikian ungkap Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, perlu dimonitor juga apakah memang benar dengan simplifikasi ini kinerja penyuluh atau pekerjaan manajerial kepala sekolah menjadi lebih baik berkat penghematan waktu mereka.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan laporan pada acara pembukaan Rapimnas menerangkan bahwa simplifikasi membuat bantuan dengan nilai di bawah Rp100 juta dapat disalurkan sekaligus (satu tahap) tanpa mengesampingkan akuntabilitas, dan laporannya hanya satu kali, misalnya bisa dengan bukti transfer. “Dengan adanya simplifikasi, di Kementerian Agama yang jumlah bantuannya paling banyak sudah terasa perubahannya, sekolah dan murid bisa menerima dana BOS lebih cepat. Kemudian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan simplifikasi telah dilaksanakan pada bantuan rehabilitasi SD di 33 provinsi, di mana penerima bantuan hanya berkewajiban menyampaikan maksimal 2 laporan. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, simplifikasi berpengaruh pada percepatan penetapan SK penerima, yaitu para calon dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya,” tambah Marwanto. Simplifikasi atau penyederhanaan pelaksanaan proyek kegiatan baik dari sisi pelaporan maupun juknis dari Kementerian/Lembaga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan setelah Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang terlalu banyak membuat pegawai tidak fokus pada tugas utamanya.

Selain simplifikasi pengelolaan bantuan pemerintah, ke depannya juga akan diupayakan simplifikasi laporan pemerintah daerah untuk DAK Fisik dan Dana Desa yang penyalurannya akan dilakukan melalui KPPN se-Indonesia mulai bulan April 2017. Pelaporan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini akan dilakukan secara elektronik dan paperless melalui aplikasi Online Monitoring SPAN.

[LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 02:20:07 +0700
Perbendaharaan Go Green, Langkah Peduli untuk Investasi Generasi Mendatang http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2613-perbendaharaan-go-green,-langkah-peduli-untuk-investasi-generasi-mendatang.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2613-perbendaharaan-go-green,-langkah-peduli-untuk-investasi-generasi-mendatang.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Ditjen Perbendaharaan mendukung sustainable development goals dengan menerapkan pelayanan kantor yang ramah lingkungan, atau dengan kata lain Perbendaharaan Go Green,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Implementasi Perbendaharaan Go Green ini antara lain adalah melalui penghematan penggunaaan listrik, air, dan ATK, manajemen sampah yang lebih baik, penciptaan lingkungan kantor yang nyaman, serta diharapkan minimal satu orang di DJPBN menanam satu pohon. 

Pencanangan gerakan Perbendaharaan Go Green ini sesecara simbolis ditandai dengan penyerahan pohon tanjung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk ditanam di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung, berdekatan dengan Museum Perbendaharaan. Pohon tanjung dipilih dengan pertimbangan makna filosofis dari pohon jenis langka tersebut. Pohon tanjung dimaknai sebagai keharusan menjunjung Ketuhanan atau mewakili sisi religi dari para pegawai Ditjen Perbendaharaan. Sifat pohon tanjung yang dapat tumbuh di berbagai kondisi juga dianggap menggambarkan ketangguhan insan Perbendaharaan yang mampu beradaptasi saat ditugaskan di kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia.

Small things matter. Bayangkan jika titik lampu di satu ruangan dikurangi, berapa banyak listrik yang bisa dihemat kalau seluruh kantor melakukannya. Tidak akan ada yang sia-sia. Dengan penghematan yang kita lakukan artinya kita menabung untuk anak cucu kita, termasuk bisa mengurangi polusi,” dalam arahannya Sri Mulyani ikut menyatakan dukungan akan Perbendaharaan Go Green.

Program semacam ini menurutnya menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target-target kerja yang diemban, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada aspek penunjang kualitas kinerja aparatur, serta mewujudkan upaya nyata untuk penghematan demi meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. “Saya setiap triwulan (akan) meminta laporan, evaluasi apakah program green office ini benar-benar bisa diukur tingkat efisiensinya, berapa pengurangan belanja baik ATK dan tagihan listrik/air yang dicapai,” sambung Sri Mulyani.

“Jika memang berhasil menunjukkan penghematan yang signifikan, program ini akan kita perluas untuk seluruh lingkup Kementerian Keuangan.” [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 27 Mar 2017 01:54:28 +0700
PEMNA T-COP MEETING Maret 2017, Pembahasan Pengurangan Transaksi Tunai Dalam Pembayaran Transaksi Pemerintah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2612-pemna-t-cop-meeting-maret-2017,-pembahasan-pengurangan-transaksi-tunai-dalam-pembayaran-transaksi-pemerintah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2612-pemna-t-cop-meeting-maret-2017,-pembahasan-pengurangan-transaksi-tunai-dalam-pembayaran-transaksi-pemerintah.html Bangkok, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam pembayaran transaksi pemerintah saat ini dan ke depan, pengurangan transaksi tunai perlu dilakukan secara bertahap, dan pengurangan ini harus diterapkan dengan didukung mulai dari perubahan kebijakan sampai dengan perubahan teknis termasuk penyesuaian teknologi informasi dan sistem perbankan yang ada.

Demikian pernyataan Bank Dunia (World Bank) yang disampaikan oleh Senior Financial Management Specialist-nya, Khuram Farooq dalam forum Public Expenditure Management Network in Asia Treasury Community of Practice (PEMNA T-COP) Meeting di Bangkok, Thailand (01-03/03) dengan tajuk “Eliminating/Reducing the Use of Cash for Government Transaction”.

Senada dengan Farooq, Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan, Rudy Widodo dalam kapasitasnya selaku PEMNA-TCOP Chairman juga menyampaikan bahwa pengurangan penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintah sangat relevan dan strategis untuk diterapkan pada negara-negara anggota PEMNA sesuai dengan kondisi saat ini dank e depan dalam pengelolaan keuangan pemerintah di tiap negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam pembahasan rencana transformasi pengurangan transaksi tunai Pemerintah dalam PEMNA-TCOP Meeting kali ini, delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memilih program penggunaan kartu kredit untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Hal ini terkait dengan uji coba/piloting secara terbatas penggunaan kartu kredit untuk transaksi Pemerintah yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Yang selanjutnya akan diperkuat dengan studi lanjutan atas mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara menggunakan kartu kredit dengan negara-negara yang telah lebih dulu menerapkannya seperti Korea Selatan dan China. Diungkapkan pula dukungan Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang penting dalam penerapan sistem non-tunai ini ke depan, seperti telah difasilitasinya penggunaan kartu elektronik untuk transaksi Pemerintah, serta pelaksanaan implementasi sistem transfer dana Treasury Single Account (TSA) ke bank umum yang telah berjalan saat ini, dioperasionalkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sistem transfer dana TSA ini mengakomodasi transfer dana untuk akses di tingkat pusat dan penyajian data kas Pemerintah untuk akses di tingkat daerah.

PEMNA T-COP sendiri merupakan jaringan komunitas pengelola perbendaharaan/treasury Pemerintah pada negara-negara Asia timur dan Pasifik yang difasilitasi oleh World Bank, International Monetary Fund (IMF), Australian Agency for International Development, dan Pemerintah Korea,bertujuan mendukung Pemerintah negara-negara Asia timur dan Pasifik untuk berkolaborasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara melalui komunitas pengelola perbendaharaan maupun pengelola anggaran, serta menyediakan forum/jaringan diantara pengelolan treasury dan anggaran untuk berdialog terkait implementasi reformasi pengelolaan keuangan publik.Pertemuan PEMNA-TCOP Meeting kali ini diikuti delegasi dari negara-negara : sendiri merupakan agenda rutin Indonesia, Korea, Laos, RRC, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor Leste, Brunei dan Vietnam. (p/w)

 

Oleh : Kontributor Direktorat PKN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 15 Mar 2017 09:15:00 +0700
Menkeu Sri Mulyani Ingin Masyarakat Bangga Sebagai Warga Indonesia http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2611-menkeu-sri-mulyani-ingin-masyarakat-bangga-sebagai-warga-indonesia.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2611-menkeu-sri-mulyani-ingin-masyarakat-bangga-sebagai-warga-indonesia.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa masih terdapat perbedaan fasilitas atau layanan sehingga sebagian rakyat Indonesia tidak merasakan ‘Indonesia yang sama’. “Ada Indonesia yang (dirasa) beda, terutama dari segi layanan dasar termasuk MCK. Saya ingin agar masyarakat menjadi bangga sebagai warga negara,” ungkap Sri Mulyani dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut Sri Mulyani, inilah tantangan realita Indonesia dari segi internal. Sebagai konsekuensi, perlu dipikirkan adanya instrumen untuk mengurangi kesenjangan agar seluruh rakyat dapat menikmati kemakmuran di masa mendatang. “Kita harus gunakan instrumen fiskal, moneter, maupun struktural. APBN memiliki peran instrumen untuk kesejahteraan rakyat melalui fungsi alokasi, memperbaiki kesenjangan lewat fungsi distribusi, dan juga mempunyai fungsi stabilisasi saat ekonomi bergejolak,” jelasnya dalam acara yang juga dihadiri oleh para kepala daerah ini.

Suatu instrumen hanya mampu berjalan efektif apabila ia kredibel dan memiliki kekuatan yang penuh. Oleh karena itu Sri Mulyani mengingatkan bahwa APBN harus dijaga. Sebab APBN perlu dipandang bukan sebagai sesuatu yang sifatnya tetap. Penerimaan adalah proyeksi sedangkan belanja adalah komitmen. Begitu instrumen bermasalah, maka malah bisa menambah problem ekonomi.

“Ujian menggambarkan kualitas kita sebagai bangsa, jika tidak bisa menyelesaikan berarti kualitas kita tidak baik. Memerangi kesenjangan bukan hanya masalah ada uang atau tidak. Bahkan uang kita semakin banyak, tetapi hasilnya bisa dilihat, di antaranya angka indeks pembangunan manusia (IPM) belum berubah signifikan,” lanjut Sri Mulyani. Beberapa ujian yang disebutkannya adalah krisis dari segi ide, kepemimpinan,dan tata kelola yang tidak baik. Untuk mengatasinya, antara lain diperlukan belanja yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pajak yang telah dipungut. Belanja yang baik memerlukan perencanaan dan tata kelola yang baik, proses seperti bidding yang baik, juga monitoring dan evaluasi.

Belanja pemerintah dalam APBN tahun 2017 mengalokasikan sekitar Rp764 triliun untuk daerah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan peningkatan tersebut juga dihadapkan dengan tantangan seperti penggunaan yang belum maksimal, kompetensi tenaga pendamping kurang, kapasitas perangkat desa belum maksimal, serta overlapping kebijakan.

Sebagai tambahan, Sri Mulyani mengusulkan adanya reward untuk kepala daerah yang berprestasi dalam hal tertentu seperti pendidikan, sanitasi, atau gizi, sehingga tidak selalu penghargaan hanya diberikan atas dasar indikator yang dikumpulkan secara global. Karena fokus setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini juga sekaligus untuk memacu agar yang daerah lain yang mungkin tertinggal bersemangat mengejar.

“Ekonomi kita akan baik jika kita bekerja sama, pusat dengan daerah. Tugas pusat mendukung peranan daerah yang makin penting. Daerah harus terus-menerus memperbaiki mulai dari policy sampai dengan birokrasinya. Komit untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Kemenkeu akan terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan daerah dalam rangka mendukung program untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Sri Mulyani. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 10:25:01 +0700
DJPBN Siap Salurkan DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2610-djpbn-siap-salurkan-dak-fisik-dan-dana-desa-melalui-kppn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2610-djpbn-siap-salurkan-dak-fisik-dan-dana-desa-melalui-kppn.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan mengutarakan kesiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN mulai tahun ini. “Ditjen Perbendaharaan memiliki 181 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. Kami jamin jika pengajuan tepat, maka satu hari bisa selesai dan masuk rekening, dengan pemanfaatan teknologi,” demikian janji yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi, dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan akan memegang peran penting dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota nantinya juga harus menyampaikan laporan realisasi ke KPPN sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya.

“Jika ada permasalahan, pemda cukup datangi KPPN terdekat untuk kemudian dikomunikasikan ke pusat. Dengan dekatnya jarak Pemda dengan KPPN, semoga koordinasi langsung yang terkait transfer daerah lebih lancar,” harap Marwanto. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 10:21:35 +0700
Pusat Layanan Terpadu, Langkah Maju untuk Pelayanan Internal yang Andal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2609-pusat-layanan-terpadu,-langkah-maju-untuk-pelayanan-internal-yang-andal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2609-pusat-layanan-terpadu,-langkah-maju-untuk-pelayanan-internal-yang-andal.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Untuk layanan keluar, reformasi birokrasi, kita telah meraih nomor satu lingkup Kementerian Keuangan. Sementara kantor pusat kita sebagai regulator juga perlu dilayani,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat meresmikan Pusat Layanan Terpadu di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Jumat (3/3).

Dalam rangka peningkatan kinerja layanan khususnya untuk pihak internal, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan menyediakan layanan khusus berupa Pusat Layanan Terpadu yang mencakup pula loket front office sehingga eselon II lingkup kantor pusat tidak perlu lagi berpindah-pindah ke bagian-bagian di setditjen saat perlu mengurus sesuatu. Layanan yang dimaksud di antaranya meliputi layanan persuratan, penyelesaian tagihan, informasi dan data, usulan kenaikan pangkat, serta usulan penghargaan satyalencana karya satya.

Dengan dukungan teknologi, Pusat Layanan Terpadu merupakan salah satu wujud inovasi yang diciptakan untuk simplifikasi dan efisiensi, sebagaimana tema besar Hari Bakti Perbendaharaan 2017. Selain itu, adanya Pusat Layanan Terpadu juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pengawasan.

“Perlu diadakan survei untuk menilai efektivitas dan kualitas layanan ini, sehingga bisa dievaluasi setiap bulan apakah dari waktu ke waktu pelayanan semakin baik,” saran Marwanto menutup sambutannya. (LRN)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 10 Mar 2017 09:40:41 +0700
Wakil Menkeu : setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang optimal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2604-wakil-menkeu-setiap-rupiah-yang-dibelanjakan-harus-memberikan-manfaat-yang-optimal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2604-wakil-menkeu-setiap-rupiah-yang-dibelanjakan-harus-memberikan-manfaat-yang-optimal.html Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan pemaparan mengenai Strategi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (28/02).


Ia berharap setiap komponen pengelola keuangan negara dalam kapasitasnya turut memastikan penggunaan sumber daya yang riil bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat memberikan output dan outcome agar bermanfaat secara optimal serta memiliki nilai tambah.

“Bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus sedapat mungkin harus memiliki output/hasil dan dampak yang memberikan manfaat yang optimal serta berikan nilai tambah. Itu yang betul-betul kita inginkan,” kata Mardiasmo.

Pengelolaan keuangan tidak hanya harus memiliki perspektif akuntabilitas keuangan dan administratif, namun juga harus memiliki akuntabilitas kinerja. Dari sini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian cita-cita luhur bangsa.

“Mulai dari perencanaannya, perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, itu harus berjalan betul.” tambah Wamenkeu lagi.

Menurut Wamenkeu, tata kelola anggaran yang baik penting untuk dapat mewujudkan ekonomi yang berkualitas, agar dapat berdampak pada masyarakat. “Bahwa tantangan kita, bagaimana kita bisa dan terus dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan juga mengentaskan kemiskinan. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing, dan juga yang sering Menkeu sampaikan, bagaimana kita bisa mengurangi ketimpangan, tata kelola yang baik dan institusi yang bersih dan efektif,” jelasnya. (pw)

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 15:42:11 +0700
Berpesan Untuk Kawal APBN 2017, Menteri Keuangan Lantik Pejabat Eselon II http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2603-berpesan-untuk-kawal-apbn-2017,-menteri-keuangan-lantik-pejabat-eselon-ii.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2603-berpesan-untuk-kawal-apbn-2017,-menteri-keuangan-lantik-pejabat-eselon-ii.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan jajaran kementeriannya akan tugas mengawal dan mengelola APBN tahun 2017 saat melantik para pejabat eselon II di Aula Mezzanine gedung Djuanda, kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat (03/03).

 “Tahun ini kita masih memiliki tugas yang sangat penting untuk mengawal dan mengelola APBN tahun 2017 yang berisi berbagai program pemerintah baik menyangkut kesejahteraan rakyat, keamanan negara, maupun berbagai hal yang sifatnya memposisikan RI secara strategis di dalam maupun luar negeri,” sebut Sri Mulyani.

Terdapat 15 Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada kesempatan tersebut. Menteri Keuangan menitipkan pesan untuk menjadi treasurer yang makin baik, membantu secara proaktif seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah sehingga bisa mengeksekusi anggarannya secara tepat waktu dan tepat kualitas, dengan tetap menjaga dari segi disiplin dan akuntabilitas anggaran.

“Teruslah berinovasi untuk bisa mengawinkan antara kebutuhan, fleksibilitas, dan simplifikasi dengan tetap pada akuntabilitas dan responsibilitas kita untuk menjaga keuangan negara dengan baik,” demikian pesan Menteri Keuangan secara khusus untuk Ditjen Perbendaharaan. (LRN)
#DJPBNkawalAPBN

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Ilustrasi Foto : Biro KLI Kemenkeu

 

Nama-nama Pejabat Eselon II yang dilantik silahkan download disini

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 09:01:22 +0700
Meraih Kinerja Terbaik BLU melalui Implementasi Good Corporate Governance http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2602-meraih-kinerja-terbaik-blu-melalui-implementasi-good-corporate-governance.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2602-meraih-kinerja-terbaik-blu-melalui-implementasi-good-corporate-governance.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Yang lebih penting daripada menurunnya porsi APBN yang dikelola oleh BLU adalah peningkatan pelayanan terhadap publik, sebagaimana janji layanan yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharan Marwanto Harjowiryono saat membuka Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Pengelola Dana, Pengelola Kawasan, dan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2017 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan (22/2).

 

Untuk mencapai tujuan pelayanan sekaligus kinerja BLU yang lebih baik, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Pembina Teknis BLU sepakat untuk membuat sebuah mekanisme di mana regulator dapat mengikuti sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap janji-janji layanan yang diberikan oleh BLU. Maka disusun kontrak kinerja berisi poin-poin key performance indicator (KPI) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharan dan pemimpin BLU. Pemimpin BLU yang  menandatangani kontrak kinerja dalam kegiatan tersebut mewakili 24 BLU pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang dan jasa lainnya, antara lain BPDP Kelapa Sawit, LPDP, BP Batam, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dan Bandara Sentani.

“Penandatanganan kontrak kinerja yang dilakukan hari ini menjadi wujud kesepakatan sebagai bagian dari good corporate governance yang kita bangun dalam menjalankan tugas bersama,” lanjut Marwanto dalam sambutannya. Sebelumnya juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja dengan BLU sektor kesehatan yang disambut baik oleh satuan kerja. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang hadir pada kesempatan tersebut selaku pembina teknis BLU, KPI yang dibangun dapat dijadikan sebagai guidance bagi regulator maupun sebagai acuan bagi operator BLU.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan berpesan agar dilakukan efisiensi pengelolaan dana maupun simplifikasi pelayanan yang diberikan kepada para stakeholders. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Keuangan mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga maupun masyarakat yang mendapatkan layanan, di antaranya agar dilakukan evaluasi terhadap BLU. Monitoring dan evaluasi BLU sebenarnya telah berjalan, dan sebagai hasilnya ada BLU yang sudah mendapatkan nilai baik maupun belum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016, jika terdapat BLU yang setelah evaluasi tidak memenuhi kriteria maka status Pola Pengelolaan Keuangan BLU-nya dapat dicabut. Potensi tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh BLU maupun pembina BLU. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja BLU, telah dibentuk paguyuban BLU untuk menjembatani komunikasi. Kritik dan saran dari para pemimpin ataupun operator BLU juga bisa disampaikan melalui call center dalam BLU Integrated Online System (BIOS). (LRN)
#BLUuntukLayananPublik
#DJPBNkawalAPBN

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Mar 2017 08:14:04 +0700
APBN 2017 Harus Dioptimalkan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2601-apbn-2017-harus-dioptimalkan-untuk-mencapai-tujuan-pembangunan-nasional.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2601-apbn-2017-harus-dioptimalkan-untuk-mencapai-tujuan-pembangunan-nasional.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan tatakelola yang bebas dari korupsi, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2017 (28/02).

“Setiap rupiah yang dialokasikan pada anggaran K/L bukan hanya untuk membiayai operasional K/L itu sendiri, namun lebih dari itu harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai bentuk apresiasi kepada K/L, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada lima K/L terbaik dalam pelaksanaan anggaran. “Saya tidak ingin memberikan impresi kalo anggaran kecil itu boleh seenaknya sendiri, atau kalau anggarannya besar jadi punya excuse atau alasan karena anggaranya besar dan komplek maka sulit untuk menjadi baik, di Indonesia akan jadi baik dan memiliki prestasi kalau kita ditantang dengan kompleksitas namun kita tetap baik,” kata Menteri Keuangan.

Presiden melihat ada inefisiensi dan kompleksitas dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2016. “Tiga minggu setelah saya menjadi menteri keuangan, presiden telepon “Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu membebani”. Presiden menginginkan ada simplifikasi dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran,” ungkap Menteri Keuangan. Menteri Keuangan telah mengistruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan agar menyempurnakan dan menciptakan simplifikasi dalam pelaksanaan anggaran dengan pemanfaatan IT yang lebih baik.

Di tahun 2017 terdapat belanja sebesar 1500 triliun pada APBN yang merupakan belanja K/L dan belanja daerah. Untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan menyusun spending review. Dari spending review yang telah disusun, rata-rata K/L membelanjakan 95% dari total anggarannya, sehingga masih ada 5% anggaran yang bisa dioptimalkan. “Spending review membuktikan sekali lagi bahwa efisiensi masih bisa terus diperbaiki,” tegas Menteri Keuangan. [TAP]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 01 Mar 2017 11:39:26 +0700
Penandatanganan Kontrak Kinerja, Langkah Menuju Organisasi Ditjen Perbendaharaan yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2597-penandatanganan-kontrak-kinerja,-langkah-menuju-organisasi-ditjen-perbendaharaan-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2597-penandatanganan-kontrak-kinerja,-langkah-menuju-organisasi-ditjen-perbendaharaan-yang-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Mengawali pengelolaan kinerja di tahun 2017, diselenggarakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (31/01).

Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani kontrak kinerja Kemenkeu-Two untuk seluruh jajaran Pejabat Eselon II lingkup Kantor Pusat dan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kemenkeu-Three bagi eselon III, Kemenkeu-Four bagi eselon IV, dan Kemenkeu-Five bagi pelaksana yang diwakili oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pada saat yang hampir bersamaan, penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five juga dilaksanakan di seluruh Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Penandatanganan tersebut merupakan simbol komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengejawantahkan 13 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017. Beberapa indikator yang ditargetkan untuk tercapai adalah kepuasan satuan kerja terhadap layanan instansi vertikal, kualitas Kajian Fiskal Regional, kualitas laporan keuangan pemerintah, pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kompetensi pegawai.

“Target kinerja harus challenging atau menantang, jangan jadikan target di dokumen perencanaan strategis sebagai batasan.” demikian ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto dalam arahannya, mengutip pesan Menteri Keuangan.

“Penetapan target IKU bukan semata hanya agar terlihat bagus oleh pihak lain, namun target suatu indikator kinerja seharusnya merupakan ambisi kita untuk menjadikan organisasi ini agar lebih baik lagi,” tambahnya lagi. Lebih lanjut, Marwanto mengharapkan bahwa dengan sinergi dan profesionalisme kerja antar-unit baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan maka tugas sebagai pengelola fiskal dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam APBN dapat tercapai dengan optimal.

Penetapan kontrak kinerja juga menegaskan peran aktif Ditjen Perbendaraan dalam mengawal nawacita, antara lain melalui pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran khususnya yang dialokasikan untuk program-program prioritas dalam APBN. Proses penyaluran dana desa dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu contoh perwujudan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penyempurnaan kebijakan KUR dan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. [LRN]

 

Oleh: Kontributor Bag. OTL, Setditjen

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 08 Feb 2017 14:53:24 +0700
Penghargaan untuk Pengelola Kinerja Terbaik, Apresiasi terhadap Dukungan Pencapaian Kinerja Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2596-penghargaan-untuk-pengelola-kinerja-terbaik,-apresiasi-terhadap-dukungan-pencapaian-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2596-penghargaan-untuk-pengelola-kinerja-terbaik,-apresiasi-terhadap-dukungan-pencapaian-kinerja-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai bentuk apresiasi di bidang pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, penghargaan diberikan kepada 28 unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang mendapatkan nilai terbaik pada Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Jakarta (25/01).

Bertepatan dengan kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017. Tiga Direktorat, lima Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sepuluh KPPN Tipe A1, dan sepuluh KPPN Tipe A2 menerima penghargaan tersebut dengan penghargaan khusus diberikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, karena selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2016 menduduki peringkat pertama Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan kategori Kantor Wilayah, serta meraih prestasi dari seluruh 8 aspek tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2016.

Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari institusi Kemenkterian Keuangan telah menerapkan penilaian kinerja melalui metode balance scorecard agar kinerja organisasi menjadi terukur dan terarah. Penilaian terhadap kinerja dapat memacu kontribusi maksimal dari para pegawai sekaligus sebagai penentu pengembangan kompetensi dan karier pegawai, sedangkan pengelolaannya menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang. Hal ini menjadi penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan pencapaian perencanaan strategis dalam hal sumber daya manusia. [LRN]

 

Oleh: Kontributor Bag. OTL, Setditjen

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 08 Feb 2017 14:51:30 +0700
Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Indonesia, Menteri Keuangan Angkat Dirut BPDPKS Baru http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2598-optimalkan-potensi-kelapa-sawit-indonesia,-menteri-keuangan-angkat-dirut-baru.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2598-optimalkan-potensi-kelapa-sawit-indonesia,-menteri-keuangan-angkat-dirut-baru.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dono Bustami yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT MRT Jakarta terpilih menggantikan Bayu Krisnamurti sebagai Direktur Utama BPDPKS, setelah menjalani fit and proper test. Menteri Keuangan juga menetapkan empat orang direktur teknis BLU BPDPKS melalui KMK Nomor 57/KMK.05/2017.

Mengawali masa tugasnya, seluruh jajaran direksi melakukan penandatangan pakta integritas (3/02) setelah sebelumnya menerima keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada BLU BPDPKS dari Dirjen Perbendaharaan.

Sawit merupakan komoditas strategis karena sawit merupakan komoditas primadona dimana 12% ekspor nasional berasal komoditas sawit dan produk turunannya sehingga memiliki pengaruh kuat terhadap keadaan perekonomian Indonesia. “BPDPKS yang memiliki tugas memajukan sawit Indonesia harus bersama-sama dikawal”, demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengingatkan agar seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Jajaran direksi baru tersebut mempunyai tugas untuk mengawal program yang selama ini belum berjalan optimal seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit agar berjalan secara optimal dan target yang ditetapkan . (TAP)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 06 Feb 2017 09:13:53 +0700
Photo News : Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan Januari 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2595-photo-news-rapat-pimpinan-terbatas-ditjen-perbendaharaan-januari-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2595-photo-news-rapat-pimpinan-terbatas-ditjen-perbendaharaan-januari-2017.html Membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara, seluruh jajaran Eselon II dipimpin Dirjen Perbendaharaan duduk bersama untuk mendapatkan persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun 2017. [tap]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Feb 2017 07:33:00 +0700
Photo News: Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2594-photo-news-refleksi-hari-bakti-perbendaharaan-tahun-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2594-photo-news-refleksi-hari-bakti-perbendaharaan-tahun-2017.html Lahirnya Undang-Undang Perbendaharaan merupakan momentum lahirnya kembali Treasury di Indonesia. Berbagai capaiaan yang telah diraih oleh Ditjen Perbendaharaan selama 13 tahun terakhir menunjukan profesionalitas pengelolaan keuangan negara berkelas internasional. [tap]

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 03 Feb 2017 07:25:36 +0700
Photo News: Perbendaharaan Peduli, Ditjen Perbendaharaan Gelar Aksi Donor Darah http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2590-photo-news-perbendaharaan-peduli,-ditjen-perbendaharaan-gelar-aksi-donor-darah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2590-photo-news-perbendaharaan-peduli,-ditjen-perbendaharaan-gelar-aksi-donor-darah.html Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeringati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta laksanakan donor darah (18/01).

 

Para peserta donor darah yang merupakan pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tampak antusias dalam mendonorkan darahnya, hasilnya sebanyak 150 kantong darah berhasil terkumpul. Bahkan terdapat beberapa pegawai yang tidak bisa mendonorkan darahnya karena keterbatasan kuota. [ina]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 24 Jan 2017 03:29:16 +0700
Pasca Banjir Bima, Dirjen Perbendaharaan : Apresiasi Atas Profesionalisme Para Pegawai KPPN Bima Selama Bencana http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2586-pasca-banjir-bima,-dirjen-perbendaharaan-apresiasi-atas-profesionalisme-para-pegawai-kppn-bima-selama-bencana.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2586-pasca-banjir-bima,-dirjen-perbendaharaan-apresiasi-atas-profesionalisme-para-pegawai-kppn-bima-selama-bencana.html Nusa Tenggara Barat, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana meninjau infrastruktur dan pelayanan pada KPPN Bima, Nusa Tenggara Barat pasca terjadi banjir bandang yang melanda kota Bima pada akhir tahun 2016 (13/1).

Pasca banjir, beberapa sarana dan prasarana pada KPPN Bima mengalami kerusakan. Pagar pembatas kantor rusak diterjang arus banjir dan sebanyak 20 rumah dinas rusak akibat terendam banjir sedalam 150 cm.

Selain meninjau infrastruktur, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan bantuan kepada para pegawai KPPN Bima. Bantuan yang merupakan hasil sumbangan dari para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bentuk kepedulian kepada para pegawai yang terkena musibah banjir di Bima.

Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pegawai KPPN Bima yang telah bersama-sama melakukan langkah-langkah darurat sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. “Meskipun sedang dalam kondisi prihatin akibat bencana, mari kita tetap bersama-sama untuk semangat dan profesional dalam bekerja. Terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya meskipun dalam kondisi terkena musibah tetap memberikan pelayanan kepada stakeholder” Pesan Marwanto.

Banjir yang melanda kota Bima terjadi pada tanggal 21-23 Desember 2016 sempat melumpuhkan layanan pada KPPN Bima akibat listrik mati dan jaringan komunikasi terputus. Namun dengan backup jaringan sementara, layanan kepada satker dapat kembali berjalan normal hingga tutup tahun anggaran. Bahkan selama banjir, KPPN Bima menjadi salah satu base camp bagi para warga sekitar untuk mengungsi. Aula KPPN Bima yang berada di lantai 2 mampu menampung para pengungsi hingga 250 orang.

Kunjungan Kerja Pada KPPN Mataram

Mempersiapkan awal tahun anggaran 2017, Dirjen Perbendaharaan juga melakukan tinjauan langsung atas pelayanan pada KPPN Mataram.

“Para pegawai Ditjen Perbendaharaan telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan amanah untuk menjaga keuangan negara.” Kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Lebih lanjut, “apa yang telah dicapai pada tahun 2016, merupakan suatu keberhasilan dalam upaya memberikan pelayanan kepada satuan kerja dan agar dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya” tambah Marwanto.

“Segenap pegawai KPPN Mataram terus berperan bersama masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun negara melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel” kata Taukhid, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat. [ina]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 17 Jan 2017 06:00:21 +0700
APBN Penting Untuk Mensejahterakan Masyarakat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2584-apbn-penting-untuk-mensejahterakan-masyarakat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2584-apbn-penting-untuk-mensejahterakan-masyarakat.html Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – Turut melakukan recovery mental dan memberikan motivasi kepada para pegawai Kementerian Keuangan pasca gempa yang melanda Pidie Jaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwiyono meninjau Gedung Keuangan Negara dan memberikan bantuan kepada korban gempa di Pidie Jaya (06/01).

“Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah menyelesaikan tahun anggaran tahun 2016 dengan aman dan baik. Di awal tahun 2017 ini kita diberikan kesempatan dengan seluruh pengalaman kita untuk memperbaiki yang kurang di tahun 2016” pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menempuh 4 Jam Perjalanan dari Banda Aceh ke Pidie untuk melihat langsung keadaan korban gempa dan menyampaikan bantuan dari kementerian keuangan. “Sore ini walaupun hujan deras, kehadiran kami disini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari seluruh jajaran kementerian keuangan , karyawan kami, staff kami, seluruh pegawai di kementerian keuangan waktu mendengar adanya bencana gempa bumi di Pidie dan Pidie Jaya kami berinisiatif untuk mengumpulkan dana yang pada hari ini diwujudkan dalam bantuan untuk membangun kembali SMP Negeri 2 Meureudu yang jumlahnya 1,85 milyar. agar anak-anak bisa kembali belajar ” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bantuan yang disampaikan diharapkan dapat meringankan beban dan mendukung upaya pemerintah setempat untuk mengembalikan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat Pidie Jaya.

 

Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh

mengenalkan APBN sebagai salah satu instrument fiscal yang mempunyai peran penting dalam pembangunan, Menteri Keuangan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

"Kami berharap banyak hal yang akan disampaikan oleh Bu Menkeu terkait perekonomian dan keuangan Indonesia dalam kuliah umum ini," kata Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal.

“Hanya manusialah yang dapat menyejahterakan diri, kerabat dan orang lain, sehingga mahasiswa juga merupakan titik tumpu untuk memajukan Indonesia di masa mendatang” Kata Menteri Keuangan. [tap]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 13 Jan 2017 02:12:35 +0700
Photo News : KPPN III dan KPPN VII dikunjungi Dirjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2577-photo-news-kppn-iii-dan-kppn-vii-dikunjungi-dirjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2577-photo-news-kppn-iii-dan-kppn-vii-dikunjungi-dirjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah sebelumnya Dirjen Perbendaharaan mengunjungi KPPN Jakarta I, II, IV, VI, KPPN Penerimaan, KPPN Investasi, KPPN PINJAMAN dan HIBAH dan DIrektorat SITP untuk memantau penyelesaiaan pencairan APBN di KPPN Jakarta III dan VII(23/12).

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 09:32:37 +0700
Photo News : Menteri Keuangan lakukan sidak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2576-photo-news-menteri-keuangan-lakukan-sidak-ke-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara-kppn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2576-photo-news-menteri-keuangan-lakukan-sidak-ke-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara-kppn.html Menteri Keuangan lakukan sidak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tutup waktu tutup tahun anggaran tahun 2016(23/12).

Kunjungi KPPN Jakarta VI, IV dan I , Menteri Keuangan dapati semua petugas Front Office (FO) dan Back Office KPPN melaksanakan tugas dengan baik untuk penyelesaiaan seluruh permintaan pencairan APBN di tutup tahun 2016.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 09:28:06 +0700
Cek Kelancaran Tutup Tahun Anggaran, Menkeu Tinjau Langsung KPPN Jakarta I, IV, dan VI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2575-cek-kelancaran-tutup-tahun-anggaran,-menkeu-tinjau-langsung-kppn-jakarta-i,-iv,-dan-vi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2575-cek-kelancaran-tutup-tahun-anggaran,-menkeu-tinjau-langsung-kppn-jakarta-i,-iv,-dan-vi.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id Memastikan proses pencairan anggaran pada periode tutup tahun anggaran 2016 berjalan lancar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung aktifitas pelayanan perbendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI di Jalan Juanda, Jakarta pada Jumat sore (23/12).

Didampingi Wakil Menkeu, Mardiasmo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Rina Robiati dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan, Menkeu mengecek satu persatu pelaksanaan prosedur pencairan dana APBN melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja kementerian/lembaga (Satker K/L). Menkeu banyak berinteraksi dan berdialog langsung dengan para petugas pengelola keuangan satker yang berada di area front office KPPN dan mendengarkan testimoni dari mereka terkait kelancaran dan kualitas layanan pencairan anggaran di ketiga KPPN yang ditinjau. Sri Mulyani juga berdialog dengan para petugas KPPN yang sedang bertugas. Ia menanyakan dan mengkonfirmasi sejumlah hal detil mulai dari item berkas kelengkapan, prosedur pengujian sampai ke kesan para petugas KPPN dalam pelaksanaan tutup tahun kali ini. Tak ketinggalan, Menkeu juga meninjau dan bertatap muka dengan para pegawai KPPN yang bertugas di middle dan back office. Menkeu berpesan kepada seluruh jajaran pegawai di ketiga KPPN yang mewakili 181 KPPN dan 33 Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk tetap semangat, antusias menjalankan tugas, mempertahankan ketelitian dan integritas dalam mensukseskan tutup tahun anggaran 2016 serta menjaga kesehatan masing-masing.

Secara umum, Menkeu mengapresiasi antisipasi Ditjen Perbendaharaan dalam mengupayakan proses pencairan anggaran di akhir tahun 2016 ini berjalan lancar. mulai dari mitigasi atas penumpukan dokumen SPM yang diajukan satuan kerja di akhir tahun, simplifikasi dokumen pengajuan SPM ke KPPN, approach kepada satker K/L yang masih memiliki pagu dana besar yang belum terserap menjelang akhir tahun, sampai dengan pengaturan melalui regulasi batas waktu pengajuan SPM yang memperhitungkan pembagian fase/rentang waktu pengajuan dan penyelesaian tagihan pembayaran atas beban anggaran, yang diperkuat dengan otomasi sistem seiring dengan telah operasionalnya secara penuh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara Generasi ke-II (MPN-G2) yang memungkinkan administrasi belanja dan penerimaan negara berjalan secara terintegrasi dan online di tahun 2016 ini. Semua upaya tersebut, dinyatakan oleh Menkeu telah berhasil menjadikan proses tutup tahun anggaran 2016 berjalan relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan adanya reduksi atas penumpukan tagihan dan antrian panjang dari satker yang mengajukan permintaan/tagihan pembayaran melalui front office KPPN.

“Disbursement di minggu terakhir Desember ini tidak setinggi tahun lalu, tidak se-crowded tahun anggaran yang lalu” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di penghujung kunjungan. “Proses bidding yang lebih dini, lalu pentahapan pencairan yang juga diatur lebih dini, di sini value Year on Year-nya, penarikan tahun 2016 lebih tinggi secara nominal.” tambahnya. Ia pun menegaskan bahwa hal-hal ini juga menjadi faktor kunci terjaganya proyeksi realisasi belanja pemerintah sampai dengan akhir tahun 2016 di kisaran 90-93% . “Bukan karena self-blocking.”ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu tetap mengingatkan kembali pentingnya orientasi kepada peningkatan efisiensi atas sisi-sisi pengelolaan perbendaharaan khususnya pencairan anggaran. Hal-hal yang masih bisa lebih diefisienkan melalui inovasi, di tahun anggaran mendatang harus bisa dlaksanakan. Ini supaya proses pencairan anggaran secara nasional bisa lebih cepat, efisien dan kredibel di mata masyarakat. Momen tutup tahun anggaran 2016 menurut Menkeu merupakan bahan berharga, menjadi trigger untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran Indonesia, guna mengurangi ketidakkuratan, meningkatkan efisiensi, dan terus menekan/mengurangi ongkos/beban biaya untuk setiap Rupiah belanja negara yang dicairkan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Dec 2016 04:23:49 +0700
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2574-kunjungan-kerja-komisi-xi-dpr-ri-ke-perwakilan-kementerian-keuangan-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2574-kunjungan-kerja-komisi-xi-dpr-ri-ke-perwakilan-kementerian-keuangan-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html Pangkalpinang,djpbn.kemenkeu.go.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno bersama 15 anggota Komisi XI DPR RI lainya berkunjung ke perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung(19/12).

Memanfaatkan masa resesnya para anggota Komisi XI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit terkait antara lain mengenai target penerimaan negara dari sektor pajak, bea, dan cukai, kemudian mengenai penyerapan APBN, serta kondisi perekomoniam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Penyerapan penyerapan dana APBN 2016 oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam kurun 3 tahun terakhir (2014 sd. 2016) dijelaskan oleh Plt. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, dari total pagu Tahun Anggaran 2016 Rp. 2,6 triliun sampai dengan 16 Desember 2016 telah terealisasi sebesar 82.67% yaitu sebesar Rp. 2,17 triliun. Kendala penyerapan APBN Tahun Anggaran 2016 diantaranya disebabkan karena adanya upaya penghematan (self blocking) yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Dalam rangka upaya terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, Perwakilan BPK, selalu berkoordinasi dengan baik bersama dengan Perwakilan BPKP dan Kanwil DJPB di Provinsi Bangka Belitung” ungkap Kepala Sub Auditorat Perwakilan BPK RI Provinsi Babel, Harwinoko.

Hal yang berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan pajak dan langkah-langkah dalam pengawasan aparat pajak disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M. Ismiransyah M. Zain. “di Babel khususnya rasio aparat pajak dengan total penduduk masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju”.

“Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bergantung pada sektor pertambangan khususnya komoditi timah” kata Kepala Kanwil DJBC Sumbagsel M. Aflah Farobi saat memberikan penjelasan mengenai target bea masuk, bea impor, serta hambatan dalam pencapaian target.

Kakanwil DJKN Sumsel Jambi Babel memaparkan mengenai jumlah aset kekayaan negara dan barang milik negara di wilayah provinsi Kep. Babel. “Provinsi Kepulauan Babel tidak mungkin selamanya bergantung kepada komoditi timah, dikarenakan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tinggal menunggu waktu saja timah disini akan habis” ungkap wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno.

Dari data Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, disampaikan bahwa perekonomian Kepulauan Babel secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2016 tumbuh sebesar 3.62 persen, dimana secara struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada triwulan III 2016 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

 

Oleh: Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Babel, Teguh Pribadi

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 23 Dec 2016 04:02:47 +0700
Wakil Menteri Keuangan : “uang rakyat dan harus kembali ke rakyat” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2573-wakil-menteri-keuangan-%E2%80%9Cuang-rakyat-dan-harus-kembali-ke-rakyat%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2573-wakil-menteri-keuangan-%E2%80%9Cuang-rakyat-dan-harus-kembali-ke-rakyat%E2%80%9D.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Pada prinsipnya APBN adalah uang rakyat dan harus kembali ke rakyat” ungkap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (20/12).

Adanya PP No. 38/2016 bisa menyelesaikan kerugian negara/daerah, sebagaimana amanat UU No. 1/2004 Pasal 63 ayat (2). Sampai dengan Juni 2016, kerugian negara/daerah dengan status ditetapkan sebesar Rp1,70 triliun dan tingkat penyelesaian senilai Rp581 miliar, sehingga sisa kerugian sebesar Rp1,12 triliun (IHPS I Tahun 2016 BPK RI). “Jangan sampai APBN dikorupsi walau satu rupiahpun” kutip Mardiasmo dari penyataan Presiden Joko Widodo.

PP No. 38/2016 hanya memuat hal-hal umum terkait penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah, sedangkan peraturan lebih detail yang disusun oleh masing-masing K/L. “Terbitnya peraturan tersebut telah melalui proses yang panjang, dimulai tahun 2004 sejak terbitnya UU No.1/2004” kata Dirjen Perbnedaharaan Marwanto Harjowiryono .

“Acara ini diharapkan dapat menjadi starting poin bagi K/L dalam menyusun peraturan menteri atau pimpinan lembaga sebagaimana amanat PP 38/2016, melalui koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPBN Kemenkeu” tambahnya.

 

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 23 Dec 2016 00:54:29 +0700
Photo News : Dirjen Perbendaharaan Kunjungi Kesiapan Kantor Pelayanan di Akhir Tahun Anggaran http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2572-photo-news-dirjen-perbendaharaan-kunjungi-kesiapan-kantor-pelayanan-di-akhir-tahun-anggaran.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2572-photo-news-dirjen-perbendaharaan-kunjungi-kesiapan-kantor-pelayanan-di-akhir-tahun-anggaran.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Dirjen Perbendaharaan meninjau kesiapan kantor pelayanan pada unit vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2016 (20/12).

Bersama Eselon II Kantor Pusat, Dirjen Perbendaharaan mengajak untuk selalu membangun komunikasi yang baik dengan menyapa dan mendengarkan kesan Bendahara Satker yang sedang mengajukan SPM.

Dirjen Perbendaharaan berpesan agar para pegawai selalu menjaga kesehatan sehingga layanan pada kantor vertikal tetap prima walau terjadi lonjakan permintaan pencairan anggaran di akhir tahun.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 07:02:05 +0700
Presiden RI Resmikan Rupiah Tahun Emisi 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2571-presiden-ri-resmikan-rupiah-tahun-emisi-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2571-presiden-ri-resmikan-rupiah-tahun-emisi-2016.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Bertepatan dengan Hari Bela Negara(19/12), Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran Rupiah Tahun Emisi 2016.

"Di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan kebudayaan dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di Tanah Air untuk terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata” kata Presiden Indonesia Joko Widodo. "Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di seluruh dunia” tambahnya.

Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 merupakan prakarsa Ditjen Perbendaharaan. Penggunaan gambar pahlawan pada Rupiah kertas dan logam tersebut, telah mendapatkan izin dari para ahli waris masing-masing pahlawan nasional terkait. uang Rupiah kertas dan logam Tahun Emisi 2016 yang resmi diedarkan mulai tanggal 19 Desember 2016 yaitu 7 pecahan kertas dan 4 pecahan logam.

Pahlawan-pahlawan nasional yang tertera pada uang tahun emisi 2016 tersebut mewakili wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan gambar belakang berupa tarian dan pemandangan alam dari daerah-daerah di Indonesia.

Dengan pemberlakuan Rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 ini, maka Rupiah kertas dan logam seluruh pecahan yang diterbitkan pada tahun emisi sebelumnya dinyatakan masih berlaku sepanjang Bank Indonesia belum mencabut dan menarik pecahan dengan tahun emisi dimaksud dari peredaran.

 

oleh : Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas, AB & GWS

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 04:42:31 +0700
Serahkan DIPA 2017, Dirjen Perbendaharaan : Samakan Persepsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2569-serahkan-dipa-2017,-dirjen-perbendaharaan-samakan-persepsi-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-yang-transparan-dan-akuntabel.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2569-serahkan-dipa-2017,-dirjen-perbendaharaan-samakan-persepsi-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-yang-transparan-dan-akuntabel.html Bandung,djpbn.kemenkeu.go.id – Penyusunan anggaran tahun 2017 didasari oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang saat ini tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro.

“Kita harus menyamakan langkah dan persepsi dalam penggunaan rupiah dengan seoptimal mungkin sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan”, kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan penyerahan DIPA Transfer Daerah di Bandung (16/12).

Pada tahun 2017 dana DIPA untuk Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan memengaruhi perekonomian wilayah jawa barat sebesar 15-20%. “Hilangkan inefisiensi belanja, hilangkan kebocoran penerimaan sehingga belanja pemerintah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

Proses penganggaran tidak hanya dalam penyusunannya saja yang penting akan tetapi seluruh proses dalam penganggaran (budget cycle) baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menjadi dasar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah. “Dalam proses penyelenggaraan keuangan negara/daerah, opini atas laporan keuangan pemerintah sangat penting karena menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.” jelas Marwanto.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah menjadi indikator atau tolak ukur dalam mengukur akuntabilitas pada entitas pemerintah. Untuk Provinsi Jawa Barat, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 20 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Selain dilakukan penyerahan DIPA Tahun 2017, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program dengan menitikberatkan pada pengelolaan database Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Marwanto dengan adanya sistem informasi kredit program maka database untuk seluruh UMKM akan dikelola dengan baik sehingga nantinya akan mendorong perkembangan usaha mikro.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 22 Dec 2016 03:08:56 +0700
KPPN Kuningan dan KPPN Amlapura Raih Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM dari Kemenpan-RB http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2563-kppn-kuningan-dan-kppn-amlapura-raih-predikat-zona-integritas-wbk-dan-wbbm-dari-kemenpan-rb.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2563-kppn-kuningan-dan-kppn-amlapura-raih-predikat-zona-integritas-wbk-dan-wbbm-dari-kemenpan-rb.html Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur memberikan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura bersama dengan 15 unit kerja lainnya pada Festival Anti Korupsi 2016 di Pekanbaru, Riau (10/10).

 

Atas prestasi tersebut, Asman menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik agar menjadi role model bagi daerah lain untuk dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. “Instansi-instansi pemerintah yang telah memperoleh WBK dan WBBM perlu diapresiasi atas keberhasilannya dan terapkan sistemnya terutama sistem teknologinya sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.” kata Asman. Kedepannya, Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia diharapkan menjadi ASN yang modern dan berbasis teknologi. “Dengan menerapkan sistem teknologi seperti e-budgeting maka apa yang diharapkan pada saat penganggaran akan menjadi kenyataan dan memberikan hasil yang optimal”, tambahnya lagi.

Asman juga mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “ASN harus mempunyai jiwa hospitality atau jiwa melayani dengan penuh keramahtamahan dalam memberikan pelayanan publik” kata Asman.

Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya Kementerian PAN-RB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penilaian instansi yang memperoleh predikat WBK/WBBM didasarkan pada salah satunya adalah kualitas pelayanan publik yang telah terstandarisasi dan didukung oleh manajemen SDM yang baik serta memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagai informasi, pemberian penghargaan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu agenda dalam Festival Anti Korupsi 2016 dalam rangka memeringati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI 2016) yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau dengan mengusung tema “Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Indonesia Tangguh”.

Peringatan HAKI 2016 bertujuan menunjukkan kepada masyarakat bahwa instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga/Pemda maupun BUMN mempunyai komitmen untuk memerangi korupsi serta menumbuhkan inisatif dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ditjen Perbendaharaan bersama eselon I lainnya juga turut berpartisipasi dalam Integrity Expo (Pameran Tunjuk Integritas) dengan menampilkan produk dan inovasi anti korupsi yang tergabung dalam booth Kementerian Keuangan. Beberapa layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi diantaranya adalah MPN G2, SPAN dan SAKTI, serta layanan portal HAI DJPBN dan OM SPAN.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 13 Dec 2016 17:04:36 +0700
Dirjen Perbendaharaan : Pelayanan Baik Harus Diimbangi Governance Tinggi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2560-dirjen-perbendaharaan-pelayanan-baik-harus-diimbangi-governance-tinggi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2560-dirjen-perbendaharaan-pelayanan-baik-harus-diimbangi-governance-tinggi.html Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menekankan kembali pentingnya perhatian dan upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebagai salah satu ukuran kinerja Ditjen Perbendaharaan.

“Kita memberikan pelayanan yang baik saja tidak cukup, namun perlu juga mengimbanginya dengan tingkat governance yang tinggi demi kepuasan stakeholders.” ujar Marwanto.

Hal tersebut disampaikannya saat  memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Surabaya I, Surabaya II serta Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur dalam agenda kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan ke Surabaya (01/12). Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan bahwa hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 meningkat signifikan daripada tahun 2015.

“Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 dari 4,32 menjadi 4,40 dari nilai tertinggi 5,00.” Ungkapnya.

 “Nilai 4.40 tersebut menempatkan Ditjen Perbendaharaan menjadi unit eselon I terbaik di lingkup Kementerian Keuangan” imbuhnya.

Lebih lanjut lagi terkait capaian tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan tidak terlena, namun terus untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders.

Terkait Tahun Anggaran 2016 yang akan segera berakhir, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa tekanan dan tantangan di akhir tahun 2016 ini diharapkan dapat disikapi dengan tenang dan jika menghadapi suatu kendala harap selalu berkoordinasi secara berjenjang.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 06 Dec 2016 05:11:13 +0700
Wakil Menteri Keuangan: Penyerapan Anggaran Agar Menekankan pada Peningkatan Kualitas Belanja Produktif dan Prioritas. http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2556-wakil-menteri-keuangan-penyerapan-anggaran-agar-menekankan-pada-peningkatan-kualitas-belanja-produktif-dan-prioritas.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2556-wakil-menteri-keuangan-penyerapan-anggaran-agar-menekankan-pada-peningkatan-kualitas-belanja-produktif-dan-prioritas.html Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) dengan tema Sinergi pendapatan dan belanja Negara antara pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat, di Gedung Dwiwarna, Bandung (24/11).

 

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Keuangan RI yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana TEPRA, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pemotongan, Evaluasi dan Pemberdayaan Pembangunan-Bappenas, Deputi Bidang Perekonomian-Sekretariat Kabinet, Deputi 1 - Kantor Staff Presiden, Bupati Purwakarta, para Kepala Kanwil lingkup perwakilan Kementerian Keuangan di Prov. Jabar, serta para Direktur Lingkup Kementerian Keuangan.

Mengawali pemaparan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menyampaikan pokok-pokok inisiatif implementasi anggaran yg dilaksanakan Pemda Purwakarta dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Purwakarta, berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya dalam paparannya mengenai tantangan dan strategi Pengelolaan APBD menuju good governance “dalam kerangka pembangunan nasional”, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyampaikan sejumlah hal terkait upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pemerintah dalam pembangunan, khususnya APBD dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut lagi Wakil Menteri Keuangan mengingatkan kembali pidato Presiden RI terkait penyerapan anggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran.

“Terkait penyerapan anggaran agar memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain pertama, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, perlindungan sosial bisa berupa bantuan sosial serta subsidi yang lebih tepat sasaran” terang Mardiasmo dihadapan peserta FGD TEPRA.

Diskusi juga dilengkapi dengan pemaparan dan masukan dari Kepala LKPP, Agus Prabowo, perlunya sinkronisasi peraturan terkait pengadaan barang jasa guna mendukung efesiensi dan efektifitas anggaran. Dia juga mengingatkan bahwa inisiatif untuk merealisasikan program pembangunan yang bertujuan secepatnya untuk mensejahterakan rakyat tetap harus mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam prosedur pengadaan.

Sedangkan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, menyatakan bahwa aparat pengawas fungsional akan menjalankan fungsi sebagai mitra memberi masukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait pemilik program atau kegiatan guna meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pencapaian target berupa output dan outcome.

Oleh: media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 28 Nov 2016 09:15:38 +0700
Kebijakan Fiskal Pemerintah 2016 dan 2017 : Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2555-kebijakan-fiskal-pemerintah-2016-dan-2017-mewujudkan-apbn-yang-lebih-realistis,-kredibel-dan-berkelanjutan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2555-kebijakan-fiskal-pemerintah-2016-dan-2017-mewujudkan-apbn-yang-lebih-realistis,-kredibel-dan-berkelanjutan.html Sentul, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono bersama sejumlah Pejabat Eselon I lainnya dari Kementerian Keuangan mendampingi Menteri Keuangan ketika menyampaikan sejumlah paparan terkait Potensi dan Tantangan Pengelolaan Fiskal terkini di hadapan para wartawan peserta Pelatihan Wartawan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) yang diselenggarakan Kemenkeu di Sentul, Bogor (26/11).

 Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kapasitas fiskal pemerintah khususnya kas negara, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa secara umum hal tersebut telah dipersiapkan dan dikelola secara seksama. Ia mengatakan bahwa kondisi keuangan negara akan tergantung pula pada kondisi realisasai penerimaan negara di akhir tahun anggaran 2016 dan awal 2017. Sebagai imbangannya, sisi belanja negara akan dikelola realisasinya secara cermat, sehingga cashflow kas negara guna membiayai pengeluaran/belanja dan kewajiban pemerintah lainnya tetap terjaga secara aman.

“Pada Januari 2017 kita harapkan sudah ada cash in dari penerimaan negara.” Kata Marwanto. “Ini sangat tergantung situasi penerimaan di Desember 2016 dan Januari 2017. Mudah-mudahan ini bisa kita handle dengan baik.” tambahnya lagi.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa disamping potensi demografis, daya tarik investasi dan permintaan domestik yang relatif baik, serta ditunjang pula kondisi geopolitik yang cukup mantap, pengelolaan fiskal Indonesia menghadapi pula sejumlah tantangan pada sisi ruang fiskal, keseimbangan primer dan alokasi subsidi yang harus lebih tepat sasaran.Terhadap situasi makro tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah saat ini diarahkan pada stabilisasi makro dan pertumbuhan ekonomi, penyediaan barang publik dan stabilisasi pasar, redistribusi pendapatan yanga merata dan berkeadilan, serta perlindungan sosial.

Sri Mulyani juga memaparakan bahwa dari sejumlah indikator, realisasi APBN-P 2016 menunjukkan perbaikan, dimana defisit lebih rendah terutama dipengaruhi perbaikan capaian realisasi penerimaan negara. Sama halnya dengan sisi penerimaan, sisi belanja negara pun menunjukkan capaian yang secara year on year lebih baik dari tahun lalu untuk periode yang sama, terutama pada sisi belanja barang dan belanja modal pemerintah (termasuk belanja infrastruktur) yang memiliki multiplier effect relatif besar terhadap perekonomian nasional, dimana pada dua jenis belanja tersebut terjadi percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran di tahun 2016 ini.

Menkeu juga menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2017 yang akan datang yang berfokus pada pemantapan untuk meningkatkan daya saing ekonom dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui upaya mewujudkan APBN yang lebih realistis, kredibel dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diantaranya meliputi optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pengendalian resiko hutang pemerintah, perbaikan perimbangan keuangan pusat-daerah, peningkatan anggaran infrastruktur kebijakan ekspansif yang terarah, terukur, dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 28 Nov 2016 07:00:32 +0700
Rakornas BLU 2016 : Komitmen Bersama Meningkatkan Profesionalitas BLU Menuju Layanan Publik Yang Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2551-rakornas-blu-2016-komitmen-bersama-meningkatkan-profesionalitas-blu-menuju-layanan-publik-yang-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2551-rakornas-blu-2016-komitmen-bersama-meningkatkan-profesionalitas-blu-menuju-layanan-publik-yang-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menkeu Keuangan, Panglima TNI dan sejumlah Menteri yang menjadi pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Jakarta menyuarakan tekad dan komitmen untuk menciptakan pengelolaan BLU yang lebih baik dan professional, khususnya efisiensi dan akuntabilitas keuangan BLU dan pemanfaatan PNBP yang dikelolanya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi produk BLU guna mensejahterakan masyarakat.

Perbaikan pengelolaan BLU dilakukan dengan mengadopsi praktek-prakter bisnis yang baik, pola pikir dan tindak korporasi dan entrepreneurship, dengan tidak meninggalkan filosofi utama BLU sebagai wajah pemerintah yang hadir untuk memberikan layanan publik sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dan tidak mengutamakan profit. 377 Triliun Rupiah asset BLU dengan pertumbuhan pendapatan 20% per tahun seyogyanya harus memberi dampak nyata dan menjadi media yang strategis dalam menghadirkan peran pemerintah secara nyata dan profesional di tengah masyarakat guna mewujudkan fungsinya meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 25 Nov 2016 10:56:34 +0700
Menkeu : Peningkatan Standar Layanan BLU, Wajah Profesional Pemerintah Yang Hadir Di Hadapan Rakyat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2549-menkeu-peningkatan-standar-layanan-blu,-wajah-profesional-pemerintah-yang-hadir-di-hadapan-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2549-menkeu-peningkatan-standar-layanan-blu,-wajah-profesional-pemerintah-yang-hadir-di-hadapan-rakyat.html djpbn.kemenkeu.go.id, - Sejumlah capaian terkait pengelolaan BLU disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di hadapan Presiden dan peserta dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 yang mengambil tema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Istana Negara, Jakarta (22/11). “BLU merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja melayani masyarakat” ungkap Menkeu.

 Menkeu memaparkan bahwa dari awalnya hanya 13 BLU instansi rumah sakit ex.Perjan di tahun 2005, saat ini sudah terdapat 182 BLU dibawah binaan 20 kementerian/lembaga, termasuk 16 BLU baru di tahun 2016. Dari segi total pendapatan, Menkeu menyampaikan bahwa perkembangan pendapatan BLU dari semula bernilai Rp. 3.7 triliun di tahun 2008, di tahun 2015 telah mencapai Rp. 35,3 Triliun, meningkat rata-rata 20% per tahun, dengan proyeksi nilai total pendapatan sebesar Rp. 73 Triliun di tahun 2019.

Menkeu menekankan bahwa kehadiran BLU sangat penting dalam upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. “BLU sekarang ini didominasi rumah sakit dan institusi pendidikan yg merupakan dua institusi yg sangat penting di dalam pelayanan publik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.” ujar Menkeu.

“Di era JKN ini, hampir 70% dari klien BPJS berasal dari layanan rumah sakit pemerintah, yang terutama rumah sakit-rumah sakit besar diantaranya merupakan BLU/BLUD, dimana rumah sakit BLU terbesar saat ini yaitu RSCM dan RSPAD pendapatannya lebih dari satu Triliun Rupiah per tahun, dan keduanya menjadi barometer kinerja layanan kesehatan publik.” ungkap Menkeu. Ia juga menambahkan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka saat ini juga telah menerapkan pola pengelolaan BLU. Bahkan yang terbaru, BLU menurutnya juga menjadi alat efektif ekspansi investasi Pemerintah termasuk melalui skema investasi public-private partnership.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, BLU juga hadir dalam memberikan layanan dukungan finansial koperasi/UMKM, pengembangan industry, pemasyarakatan riset IPTEK, pengelolaan kawasan dan percepatan pengembangan investasi.

Sejalan dengan pesan Presiden agar BLU tetap mempertahankan orientasi pada mensejahterakan masyarakat, Menkeu juga mengungkapkan bahwa BLU akan mempertahankan misi ini. “BLU merupakan salah satu wajah atau representasi Pemerintah dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. Jadi BLU tidak bersifat komersial penuh” ujar Menkeu.

Pembinaan terhadap BLU agar mampu mengemban misi ini, dilakukan dengan orientasi pada pengukuran kinerja riil, seperti tingkat kepuasan layanan, tingkat keselamatan pasien untuk RS atau tingkat kelulusan pada perguruan tinggi, dan tidak hanya dari tingkat keuntungan. Ini dilakukan dengan berasas pada akuntabilitas dan penerapan tata kelola korporasi yang baik, walaupun juga mengedepankan fleksibilitas . “Peran kementerian teknis penting sekali dalam menetapkan penerapan kinerja BLU” kata Menkeu.

Salah satu fokus pembahasan terpenting Rakornas yang dikemukakan Menkeu adalah bagaimana memanfaatkan asset yang selama ini dikelola BLU yang nilai kumulatifnya sangat besar, 377 Triliun Rupiah, agar optimal dan produktif, didukung regulasi dan persepsi yang tidak berbeda-beda, termasuk dari auditor. “Fleksibilitas BLU harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tujuan dari BLU, namun tetap akuntabel dan sesuai azas-azas dari sisi audit yang baik”. Dari aset sebesar ini, dengan benchmark total asset turn over seperti BUMN atau produktifitas korporasi, menurut Menkeu terdapat potensi PNBP 165 Triliun Rupiah dari asset-aset BLU tersebut. Upaya yang dilakukan Kemenkeu untuk mendukung hal ini anatara lain adalah penetapan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset BLU. Melalui rakornas ini Menkeu mengharapkan akan tercapai kesamaan persepsi dari Pembina, pengawas/auditor, dan pengelola BLU disertai koordinasi antar stakeholder BLU sehingga BLU memiliki landasan kebijakan yang kokoh dan baik.

“Kesadaran bagi BLU untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan standar pelayanannya sehingga publik melihat pemerintah hadir secara professional dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tata kelola yang baik. Ini adalah salah satu bentuk jendela untuk melihat wajah pemerintah di hadapan rakyat” harap Menkeu.

Rakornas BLU Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI ini dihadiri 400 peserta yang terdiri dari Menteri/Pimpinan Lembaga, sejumlah Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, pejabat eselon I K/L selaku Pembina Teknis BLU, para pemimpin dan ketua Dewan Pengawas BLU. Termasuk diantaranya Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang turut memberikan sambutan terkait penetapan RSPAD Gatot Subroto sebagai salah satu instansi layanan kesehatan yang mendapat penetapan sebagai BLU di tahun 2016 ini. “Saya yakin, RSPAD menjadi rumah sakit ujian, apakah tahun depan, atau 6 bulan ke depan, rumah sakit-rumah sakit TNI lainnya seperti RSAU, RSAL dan rumah sakit kami di propinsi juga bisa BLU” harapnya. “Layanannya harus prima. Untuk bisa prima, tata kelolanya harus benar-benar efisien dan professonal. Dengan profesional, kita bisa bersaing. Langkah pembenahan harus dilandasi kemauan yang kuat untuk berkompetisi. Selanjutnya, menerapkan bisnis yang sehat. Untuk rumah sakit, bisnis yang sehat itu bukan harga yang tinggi. Harga yang normal, kalau perlu murah, tapi layanan maksimal, dan bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Layanan simpel, cepat, professional dan paling penting, kesembuhan meningkat.” ujar Panglima TNI.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam paparannya di hadapan seluruh peserta Rakor di Dhanapala juga menyampaikan bahwa orientasi utama BLU bukanlah profit, tetapi kualitas layanan. “Tujuan optimalisasi asset BLU harus lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan layanan” kata Marwanto. Ia juga mengharapkan, ke depan, kemandirian BLU terutama dari segi finansial dapat semakin dioptimalkan. “BLU idealnya lebih banyak menggunakan dana PNBP dibanding anggaran rupiah murni dari pemerintah dalam operasionalnya. Ini membutuhkan sinergi yang kuat untuk menghimpun sumber pendanaan” ujarnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Save

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 23 Nov 2016 02:51:26 +0700
Presiden Membuka Rakornas BLU Tahun 2016 : “Kalau Sudah Jadi BLU, Layanan Harus Lebih Baik” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2548-presiden-membuka-rakornas-blu-tahun-2016-%E2%80%9Ckalau-sudah-jadi-blu%2C-layanan-harus-lebih-baik%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2548-presiden-membuka-rakornas-blu-tahun-2016-%E2%80%9Ckalau-sudah-jadi-blu%2C-layanan-harus-lebih-baik%E2%80%9D.html Presiden Joko Widodo menyoroti penetapan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kepada instansi layanan publik pemerintah sebagai momentum perbaikan layanan terkait persepsi publik yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik yang disediakan instansi pemerintah, apalagi disandingkan dengan layanan swasta. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta hari ini (22/11).

 

“Rakyat semakin tahu akan haknya, dan selanjutnya akan menuntut sebuah standar pelayanan yang harus baik. Harapan rakyat akan kualitas layanan publik akan semakin meningkat” demikian Presiden mengingatkan. “Kita harus benahi semuanya. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal masyarakat. Hati-hati”tambahnya lagi.

Presiden menyatakan, untuk menghadapi hal ini, kuncinya adalah kemauan untuk berubah, untuk memperbaiki layanan. Persaingan harus dijadikan momentum perbaikan menjadikan layanan publik yang lebih baik ke depan. Khusus menyoroti BLU, Presiden menyatakan bahwa penetapan status menjadi BLU bukanlah tujuan, melainkan sarana guna mewujudkan penyediaan layanan publik yang lebih baik.

“Kita ini kalau mau, bisa. Perubahan menjadi BLU jangan hanya dilihat semata-mata perubahan dari aspek teknis pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban. Goal-nya bukan itu. Tapi harus dipandang sebagai momentum menerapkan tatakelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU instansi akan memiliki ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar, lebih lincah, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” kata Presiden. “Jangan sampai bertahun-tahun jadi BLU tapi layanan tidak ada perbaikan. Kalau sudah berubah jadi BLU, berarti layanan harus lebih baik.” demikian pesan Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa walaupun dikelola secara korporasi, BLU harus menjaga misi utamanya memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan mengutamakan pencapaian keuntungan. Tidak hanya itu, BLU juga harus mampu menjaga tanggung jawab publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Rakornas BLU Tahun 2016 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI dalam rangka meningkatkan kualitas BLU melalui perbaikan dari berbagai sisi seperti regulasi, dukungan kementrian/lembaga induk BLU, pemberdayaan aset maupun mindset pengelola BLU. Dalam rakornas yang bertema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” ini hadir para Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan induk BLU, Dewan Pengawas BLU, Pempimpin BLU, dan para Pejabat Eselon I terkait BLU. Selain membuka, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama selaku Kementerian Pembina Teknis BLU [u1] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyerahkan Surat Penetapan 23 BLU Baru kepada empat Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dengan disaksikan Presiden RI. Presiden di Istana Negara juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Kementerian Pembina Teknis BLU [u2] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.

Rangkaian acara Rakornas juga berlanjut dengan penyampaian pidato Menkeu, Panglima TNI dan Chairul Tanjung di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, yang diisi dengan penyampaian pidato Menteri Keuangan, Panglima TNI dan Chairul Tanjung tentang perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan pentingnya entrepreneurship pada instansi pemerintah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Rakornas ditutup dengan seminar bertajuk “Pengelolaan Aset pada BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” yang dinarasumberi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Rektor Universitas Brawijaya.

oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 22 Nov 2016 09:32:35 +0700
Lanjutkan Kerjasama bilateral, KSP2017/2018 digelar kembali http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2544-lanjutkan-kerjasama-bilateral,-ksp2017-2018-digelar-kembali.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2544-lanjutkan-kerjasama-bilateral,-ksp2017-2018-digelar-kembali.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam rangka Knowledge Sharing Program (KSP) telah kembali dilaksanakan. Pemerintah Indonesia kembali melakukan kegiatan kerjasama bilateral dengan pemerintah korea selatan dalam bentuk Knowledge Sharing Program (KSP) (17/10).

KSP yang berfokus pada penelitian dan pengembangan ekonomi ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Kick off Meeting dan Demand Identification antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sebagai pembuka kegiatan. Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Profesor Okyu Kwon, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

Pada Kick off Meeting ini, ada tiga topik penelitian bersama KSP 2017/2018. Topik pertama adalah Strengthening the Role of Fiscal Policy to Enhance the Manufacturing Sector as a Sustainable Economic Growth Engine In Indonesia, merupakan tema topik dari Badan Kebijakan Fiskal. Sementara dua topik lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu: Implementing Pension System Reform for Public Sector Employees in Indonesia dan Establishment of a Credit Program Information System to Support Small and Medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia. “kick off meeting yang dilanjutkan dengan kegiatan demand identification akan dapat memberikan rekomendasi kebijakan nyata” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

 

Oleh : Kontributor Direktorat SP

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 04 Nov 2016 03:02:23 +0700
Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2543-menkeu-awal-2017,-penyederhanaan-spj-harus-sudah-bisa-dieksekusi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2543-menkeu-awal-2017,-penyederhanaan-spj-harus-sudah-bisa-dieksekusi.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Langkah-langkah penyederhanaan proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran terus dikebut oleh Ditjen Perbendaharaan. Demikian pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta, kemarin (02/11).

Marwanto menyampaikan bahwa identifikasi permasalahan dilakukan dengan terjun ke lapangan, melalui program sehari menjadi Kepala Sekolah oleh para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan menjadi penyuluh oleh Kepala KPPN di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengalami dan menyaksikan betul bagaimana problem di lapangan terkait pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.

 “Itu akan menjadi modal ke depan, bahwa dalam pelaksanaan pencairan pendanaan baik kegiatan maupun proyek, teman-teman harus masuk langsung bisa masuk ke satker untuk mengetahui permasalahan dan segera langsung mencari solusi terbaik sesuai koridor peraturan yang ada”, ungkap Marwanto.

Terkait simplifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana arahan Presiden, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa inovasi juga harus dilakukan di sisi simplifikasi kebijakan, tanpa mengorbankan tujuan yang baik.

“Kita menciptakan suatu policy yang tujuannya  baik untuk meningkatkan akuntabilitas, tapi justru menghasilkan peraturan-peraturan sehingga Kepala Sekolah dan Penyuluh Pertanian harus menyusun berpuluh-puluh laporan. Ini kita akui sebagai masalah, kita review, evaluasi apa yang masih bisa kita perbaiki ” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan bahwa Peraturan Menkeu (PMK) PMK 168 dan juga PMK 48 bulan ini akan direvisi, dilanjutkan sosialisasi dan di awal tahun 2017 sudah dapat diimplementasikan. Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan untuk merealisasikan hal ini secepatnya.

 “Saya ingin pada kuartal pertama tahun depan sudah ada laporan sebelum ditanya oleh Presiden untuk bisa mengatakan ‘kita sudah lihat kemajuannya’ ” demikian pesan Menkeu.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 11:57:03 +0700
Kenaikan Pangkat Luar Biasa, pengakuan atas inovasi Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2542-kenaikan-pangkat-luar-biasa,-pengakuan-atas-inovasi-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2542-kenaikan-pangkat-luar-biasa,-pengakuan-atas-inovasi-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – 9 (Sembilan) orang pegawai Ditjen Perbendaharaan menerima kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi dan sumbangsihnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Kenaikan pangkat luar biasa (KLB) tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada momen Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta (02/11). Rapimnas ke dua pada tahun 2016 bertema "kerja nyata memantapkan fungsi treasury dalam menjaga akuntabilitas dan kredebilitas keuangan negara".

Keputusan  KLB  diterima oleh kesembilan pegawai tersebut secara simbolis melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto di hadapan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan. “Mudah2an ini (KLB-Red.) bisa menjadi pemicu semangat kami” harap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam laporannya kepada Menkeu.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya mengapresiasi adanya inovasi yang dihasilkan dari para penerima KLB. Di sisi lain, Kepala BKN juga menyampaikan tantangan bahwa inovasi yang dibuat harus lebih dari sekedar mengkomputerisasikan sistem yang telah ada saat ini, tetapi harus mampu memberikan manfaat lebih dalam mengantisipasi trend transaksi online. Ia juga mengharapkan agar prestasi serupa bisa ditularkan kepada

“Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa baik ini. Semoga apa yang dihasilkan ini dapat menjadi pemicu, memberikan teladan bagi teman-teman lainnya sehingga bisa menular dan memberikan manfaat bagi sisi pelaksanaan proses bisnis di Ditjen Perbendaharaan”, kata Bima Haria.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga memuji prestasi dari para pegawai Ditjen Perbendaharaan tersebut. KLB yang diterima atas sejumlah inovasi, dinyatakan Menkeu sebagai simbol hasrat (passion) yang kuat dari Ditjen Perbendaharaan untuk berbuat lebih bagi optimalnya pengelolaan keuangan negara, disertai adanya visi dalam pelaksanaan tugas bahwa apa yang dikerjakan merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar demi kepentingan bangsa dan negara.

Menkeu juga berpesan kepada segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk menjadikan para penerima KLB dan kantor-kantor berprestasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai contoh teladan akan pentingnya sikap inovatif dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sebagai syarat kemampuan mengantisipasi perubahan.

“Perubahan situasi ekonomi dan dinamika pengelolaan keuangan negara ke depan akan sangat dinamis. Kita harus mampu mengantisipasinya secara cepat. Kalau perlu, kita mengantisipasi perubahan sebelum perubahan itu terjadi” ujar Menkeu.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 09:16:37 +0700
Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2541-menkeu-kita-penjaga-keuangan-negara,-nagara-dana-rakca.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2541-menkeu-kita-penjaga-keuangan-negara,-nagara-dana-rakca.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Menteri Keuangan, sejumlah Kepala Lembaga, undangan dan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 menyatakan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah dan senantiasa akan menegakkan kode etik, mengeliminasi praktek pungli serta berkoordinasi secara intensif dengan aparat pengawas fungsional terutama Inspektorat Jenderal guna mengamankan pengelolaan keuangan negara bebas dari kolusi dan korupsi.

Komitmen ini tidak hanya menjadi wacana tetapi diwujudkan secara nyata oleh Ditjen Perbendaharaan antara lain dengan diterimanya pengakuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko dan Amlapura di tahun 2016 ini, menyusul KPPN Semarang II dan KPPN Malang yang telah lebih dahulu menerima pengakuan tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya pada Rapimnas tersebut, yang menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi pungli, sikap kolutif dan koruptif di Kementerian Keuangan.

“Saya percaya, 99,99 persen pegawai Kemenkeu adalah orang-orang yang baik. Jangan biarkan jika ada 0,001 persennya menjadi nila setitik yang merusak citra yang 99,99 persen tadi. Untuk hal ini jangan pernah kompromi,” kata Menkeu.

Sri Mulyani juga menegaskan agar seluruh jajaran Kemenkeu proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara.

“Jika ada yang menunjukkan tanda-tanda mulai jadi nila setitik (pungli, kolusi, korupsi – Red.), jangan segan-segan bertindak. Whistleblowing-kan! Soal itu kita harus tegas. Jangan biarkan, walaupun itu kawan kita sendiri” demikian pesan tegas Menkeu.

Menkeu menekankan bahwa sebagai aparatur dan institusi yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara, hal-hal yang bersifat integritas, martabat, harga diri, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi diperjualbelikan.

“Kita ini abdi negara. Kita penjaga keuangan negara, nagara dana rakca” pungkas Sri Mulyani.

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 03 Nov 2016 09:12:53 +0700
Tugas Penting Bagi Para Penjaga Keuangan Negara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2540-tugas-penting-bagi-para-penjaga-keuangan-negara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2540-tugas-penting-bagi-para-penjaga-keuangan-negara.html

Jakarta,djpbn.Kemenkeu.go.id - Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI), keuangan negara disimbolkan dengan pencetakan dan penerbitan Oeang Republik Indonesia. Ini menjadi suatu simbol penting untuk menunjukkan dan menyatakan suatu kemerdekaan dan kedaulatan RI. Saat ini, keuangan negara telah mengalami perluasan makna yang diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat menjadi Pembina Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang ke 70 (31/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepada seluruh jajarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa tugas yang diemban Kemenkeu sangat penting, yaitu menjaga keuangan negara. Melalui simbol “Nagara Dana Rakca”, setiap insan di Kemenkeu harus sadar akan tugas yang dipikulnya.

“Saya ingin terus mengajak, mendorong, dan memimpin seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar pada usia ke-70, Kementerian Keuangan dapat terus menyumbangkan dan membuktikan dirinya untuk ikut membangun Indonesia menjadi negara dan bangsa yang bermartabat tinggi, besar, makmur, adil, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” kata Menkeu dalam pidatonya, saat upacara yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (31/10).

Kemenkeu sendiri harus mampu menjadi pandu dan mampu memenuhi harapan pendiri bangsa. “Untuk menghidupkan tanah kita, menghidupkan negara kita, bangsa kita, rakyat kita semuanya. Kita sebagai Penjaga Keuangan Negara harus mampu ikut membangun jiwa, membangun raga bangsa kita untuk Indonesia Raya,” tegasnya. (as)

text : Tugas Penting Bagi Para Penjaga Keuangan Negara - http://www.kemenkeu.go.id

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Nov 2016 12:25:12 +0700
Atasi Kesenjangan Kompetensi Pegawai, Ditjen PBN lakukan lokakarya dengan BPPK http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2535-atasi-kesenjangan-kompetensi-pegawai,-ditjen-pbn-lakukan-lokakarya-dengan-bppk.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2535-atasi-kesenjangan-kompetensi-pegawai,-ditjen-pbn-lakukan-lokakarya-dengan-bppk.html Jakarta,www.djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar, akan terus belajar untuk menyerap pengetahuan dan informasi yang ada disekitarnya untuk kemudian pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan organisasi akan diaplikasikan ke dalam organisasi sehingga menimbulkan sebuah perubahan organisasi. Dalam perjalanannya Ditjen Perbendaharaan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya BPPK Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen PBN guna mencapai visi Ditjen PBN menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Senada dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali bersinergi dengan BPPK mengadakan lokakarya Peningkatan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan (10/10) untuk mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai Ditjen PBN, “Lokakarya peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Bagian SDM untuk menjembatani dan mereduksi kesenjangan kompetensi para pegawai. Treatment khusus ini merupakan pendekatan secara langsung kepada seluruh pegawai kantor wilayah mulai dari eselon II sampai dengan pelaksana guna menjembatani dan mereduksi kesenjangan tersebut” ucap Marwanto Harjowiryono saat membuka kick off meeting kegiatan tersebut.

BPPK Kemenkeu juga telah menerapkan corporate university dan akan mendukung penuh pelaksanaan serta pengembangan dari kegiatan ini, “BPPK dengan konsep Corporate University akan terus berusaha untuk dapat menjadi mitra bagi unit-unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan. Mohon dipahami bahwa ini adalah kegiatan pembuka. Nanti masih diperlukan pendalaman lebih jauh tentang setiap materi yang menjadi tugas DJPBN ini dan kedepan BPPK siap untuk bekerja sama dalam rangka menggali, mensosialisasikan dan juga mengembangkan lebih lanjut atas tugas-tugas ini,” tegas Sumiyati.

 

Dilaporkan oleh : Imam Saroni – Bagian SDM Ditjen PBN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 17 Oct 2016 06:05:34 +0700
Penguatan Layanan di Aceh, Ditjen Perbendaharaan Membuka Layanan Filial di Sigli dan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2526-penguatan-layanan-di-aceh,-ditjen-perbendaharaan-membuka-layanan-filial-di-sigli-dan-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-banda-aceh.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2526-penguatan-layanan-di-aceh,-ditjen-perbendaharaan-membuka-layanan-filial-di-sigli-dan-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-banda-aceh.html Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id –meningkatkan pelayanan kepada stakeholder khususnya di wilayah Aceh, Ditjen Perbendaharaan membuka KPPN filial Banda Aceh di kota Sigli, Prov. Aceh. “Dengan adanya KPPN filial diharapkan pengelolaan dana APBN menjadi lebih efisien dan dapat tersalurkan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan”, jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat pembukaan KPPN filial Sigli, penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh, serta peresmian gedung kantor KPPN Tapaktuan dan KPPN Takengon di Banda Aceh (30/09).

“Walaupun jauh dari kota dari sisi pelayanan, KPPN filial di Sigli tidak jauh berbeda dengan pelayanan di KPPN Banda Aceh” tambahnya.

KPPN filial Sigli resmi beroperasi tanggal 1 Oktober 2016 dengan jumlah satker yang dilayani sebanyak 146 satker yang terdiri dari 99 satker di Kab. Pidie dan 47 satker di Kab. Pidie Jaya. Pembukaan layanan filial Sigli mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi Aceh. “Dengan kehadiran layanan filial di Sigli maka akan memberikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Aceh sehingga memperlancar pembangunan di wilayah timur aceh khususnya.” Kata Sekda Provinsi Aceh, Hermawan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Kab. Pidie, M. Iriawan menyampaikan bahwa layanan filial Sigli akan memudahkan satker serta menjadikan lebih efisien dalam pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada KPPN Banda Aceh terus dilakukan untuk membangun good governance dan clean government dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan sertifikasi ISO 9001:2008. “Sertifikasi ISO 9001:2008 mendorong KPPN Banda Aceh mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan lebih akurat, transparan dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Bakhtaruddin.

“Dengan menerima sertifikasi ISO 9001:2008, pelayanan kami telah terstandardisasi, oleh sebab itu para stakeholder diharapkan dapat mengingatkan kami apabila tidak sesuai janji layanan”, kata Marwanto. “Meskipun telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008, kita harus mampu secara berkesinambungan mempertahankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik”, tambahnya.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 03 Oct 2016 06:22:23 +0700
Gerak Cepat, Ditjen Perbendaharaan Gandeng 4 Pimpinan K/L Bahas Perbaikan dan Penyederhanaan Mekanisme SPJ http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2523-gerak-cepat,-ditjen-perbendaharaan-gandeng-4-pimpinan-k-l-bahas-perbaikan-dan-penyederhanaan-mekanisme-spj.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2523-gerak-cepat,-ditjen-perbendaharaan-gandeng-4-pimpinan-k-l-bahas-perbaikan-dan-penyederhanaan-mekanisme-spj.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).

Dimulai dari sektor bantuan pemerintah, empat pimpinan K/L pengelola pagu bantuan pemerintah terbesar (Kementerian Agama, Kesehatan, Pertanian, dan Dikbud) diundang untuk membahas bersama perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168 tahun 2015 yang mengatur tentang penyaluran bantuan pemerintah. Pembahasan difokuskan untuk menyepakati pengurangan jumlah instrumen pertanggungjawaban, disertai penyesuaian mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat prosedur pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan pemerintah yang berasal dari APBN.

Sektor bantuan pemerintah akan menjadi awalan perbaikan dan penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban, untuk selanjutnya dilanjutkan ke sektor-sektor anggaran lainnya secara luas.

Seperti telah diberitakan, pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah minggu lalu (20/09), disamping memberikan apresiasi atas capaian berupa status opini BPK khususnya WTP bagi 367 entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk TA.2015 sekaligus menyerahkan penghargaan terhadap 37 peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut, Presiden juga menyoroti masih terjadinya inefisiensi sumber daya aparatur dalam penyusunan SPJ. Pernyataan tersebut direspon cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menugaskan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan.

“Saya minta Direktur Jenderal Perbendaharaan memperbaiki peraturan Menkeu terkait untuk menyederhanakan format laporan dan detail” kata Menkeu saat itu.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa sejumlah langkah perbaikan akan segera ditempuh.

“Kita akan melakukan identifikasi permasalahan seperti yang dimaksudkan oleh Presiden, melakukan diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi terkait SPJ, identifikasi peraturan-peraturan baik terkait APBN, APBD dan peraturan internal K/L, guna sinkronisasi peraturan pembiayaan kegiatan” ungkap Marwanto.

Mengawali pembahasan bersama ke empat K/L ini, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa penyederhanaan harus berfokus pada upaya mencari tahu akar masalah, konfirmasi atas kondisi lapangan yang terjadi dan area mana yang dapat disimplifikasi.

“Setelah ini, bagaimana caranya harus diupayakan agar memang betul-betul bisa kita simplifikasi. Tetapi tetap, prinsip good governance harus selalu kita jaga bersama,” demikian Marwanto menegaskan. “Kajian awal kami memang menunjukkan indikasi perlunya simplifikasi dilakukan untuk mengurangi beban administrasi” tambahnya.

Sejumlah hal senada mengemuka dalam pembahasan. Antara lain disoroti pentingnya sinkronisasi pedoman kerja dan peraturan melalui koordinasi intensif dengan jajaran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pemanfaatan format laporan yang sudah ada secara lebih efisien sebagai alat pertanggungjawaban anggaran dalam prosedur pemeriksaan.

Disepakati pula bahwa penyederhanaan jenis belanja, khususnya bantuan pemerintah juga akan dilakukan untuk mempermudah pertanggungjawaban. Pengaturan atas mekanisme pencairan dana ke depan akan diarahkan untuk tidak hanya memperhatikan kecepatan pencairan dana tetapi hendaknya sekaligus juga mencakup mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menjangkau pencapaian output, sehingga prosedur menjadi lebih sederhana. Di sisi lain, penyederhanaan tetap harus memperhatikan kaidah dan kebutuhan pertanggungjawaban, sehingga tetap melindungi pengguna anggaran itu sendiri.

“Kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan. TIdak perlu memperbanyak pengaturan-pengaturan lagi.” tegas Dirjen Perbendaharaan pada acara tersebut.

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Sep 2016 04:32:40 +0700
Tingkatkan Kapasitas Pegawainya, Ditjen Perbendaharaan lakukan MoU dengan UGM http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2522-tingkatkan-kapasitas-pegawainya,-ditjen-perbendaharaan-lakukan-mou-dengan-ugm.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2522-tingkatkan-kapasitas-pegawainya,-ditjen-perbendaharaan-lakukan-mou-dengan-ugm.html Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan berusaha meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan membangun birokrasi yang simple, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan akademisi. Saat ini Ditjen Perbendaharaan telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Gajahmada pada program S2 dan S3.

Kerjasama peningkatan kapasitas pegawai tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Ditjen Perbendaharaan dan Universitas Gajahmada (23/09).

Peningkatan kompetensi dan spesialisasi dibidang keuangan negara yang telah dilakukan dapat membuka cakrawala baru sehingga tidak terkungkung pada birokrasi dan aturan-aturan yang kaku. “Pegawai yang dikirimkan untuk melanjutkan pendidikan, agar bisa memahami substansi knowledge yang terus berkembang” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. “Wawasan baru yang didapat nantinya agar kita (red. Ditjen Perbendaharaan) tidak berhenti pada satu titik” tambah Marwanto.

Pengelolaan keuangan negara yang saat ini diemban oleh Ditjen Perbendaharaan memasuki era digital dengan mensederhanakan bentuk pelayanan dan memberikan kemudahan kepada stakeholder. “ Dinamika perkembangan dan tuntutan pelayanan yang terjadi pada Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan dengan berbagai aplikasi di era digital untuk mempercepat layanan dan meningkatkan kenyamanan, sepertinya sehati dengan apa yang sdang menjadi tren pada linkungan Universitas Gajah Mada” kata Rektor Universitas Gajah Mada Dwikorita Karnawati. “Kami berterimakasih telah mendapatkan kesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas calon-calon pemimpin dimasa yang akan datang” tambahnya.

 

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke Kanwil Prov. Yogyakarta

Menyempatkan berkunjung ke Kanwil prov. Yogyakarta, Dirjen Perbendaharaan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai kanwil dalam kegiatan corner day(23/09). Dengan setting tempat yang cukup sederhana, disediakan 4 both utama yaitu both SPAN, SAKTI, Go Akrual dan MPN G2 untuk memberikan informasi mengenai berbagai update mengenai focus inisiatif strategi organisasi yang tengah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan.

“Pada rapat steering committee Transformasi Kelembagaan terakhir, Ibu Menteri berpesan agar dilakukan focusing terhadap seluruh inisiatif strategi yang dilakukan oleh semua eselon satu dikementerian keuangan. Out put nya nanti adalah inisiatif strategis yang benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat“ kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 27 Sep 2016 03:22:41 +0700
Berikan Penghargaan atas Capaian WTP, Presiden Ingin Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terus Ditingkatkan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2517-berikan-penghargaan-atas-capaian-wtp,-presiden-ingin-kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-terus-ditingkatkan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2517-berikan-penghargaan-atas-capaian-wtp,-presiden-ingin-kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-terus-ditingkatkan.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukanlah urusan teknis akuntansi semata, tetapi menyangkut tata nilai para penyelenggara negara. "Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ."

Hal ini disampaikan Presiden di hadapan para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan pejabat tinggi negara yang hadir pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Presiden, Jakarta (20/09).

Sebelumnya, dalam laporannya kepada Presiden, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 bernilai sejarah karena di tengah perubahan sistem akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi akrual, LKPP pertama berbasis akrual ini mampu mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Tidak hanya itu, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden bahwa jumlah entitas laporan keuangan yang mendapat opini WTP di tahun 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas, dari 275 di tahun 2014, terdiri dari 56 kementerian/lembaga, 29 PemProv, 222 PemKab dan 60 PemKot.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa capaian opini BPK bukanlah tujuan akhir. Menjadikan LKP sebagai sumber informasi menyeluruh dan kredibel untuk meningkatkan dampak pembangunan adalah lebih penting.

“Laporan keuangan harus menjadi basis pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani. "Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," tambahnya lagi.

Sejalan dengan Menkeu, Presiden menegaskan bahwa penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Secara tegas, Presiden menginginkan agar pelaksanaan anggaran fokus pada tujuan yang produktif.
"APBN APBD yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar ini harus difokuskan pada belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Untuk itu, saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil" kata Jokowi.

Walaupun mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik memang merupakan suatu keharusan, Presiden mengingatkan agar birokrasi tidak menghabiskan energi dan hanya berfokus pada prosedur pelaporan seperti mengurus SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga mengabaikan tugas utama sesuai fungsinya masing-masing. Menurut Presiden yang merupakan salah satu Kepala Daerah pertama yang menerima opini WTP untuk laporan keuangan, laporan keuangan harus simpel, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diperiksa, tidak bertele-tele, dan tidak menghabiskan energi dalam menyusunnya.

"Harus berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Prosedur mengikuti. Ini harus bisa. Diwujudkan secara konkret melalui laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," tegas Presiden.

Presiden selanjutnya menyerahkan penghargaan simbolis kepada lima pimpinan instansi/pemda mewakili 37 penerima penghargaan kementerian/lembaga/pemda yang selama lima tahun berturut-turut meraih opini WTP untuk laporan keuangannya. Kelima perwakilan penerima penghargaan tersebut adalah Ketua DPR-RI, Ade Komaruddin; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartatrto; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Bupati Boyolali, Seno Samodro; dan Walikota Surakarta, FX.Hadi Rudyatmo.

Terkait arahan Presiden, atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaporannya, Menkeu di akhir sambutannya menyatakan akan terus melakukan upaya perbaikan kualitas LKP.

"Saya sudah bicara dengan seluruh pimpinan BPK tentang langkah-langkah untuk perbaiki LKPP, karena status LKPP sangat berpengaruh kepada persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara di Republik Indonesia. Implikasinya luar biasa besar, " ungkap Sri Mulyani.

 

Setelah dibuka oleh Presiden di Istana, acara #Rakernas Akuntansi2016 berlanjut dengan rangkaian talkshow/lokakarya di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta. Tampil sebagai narasumber antara lain Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono, pimpinan KemenPU-Pera dan Kemenkes terkait tema pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, serta beberapa kepala daerah terpilih untuk berbagi pengalaman dan masukan dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 20 Sep 2016 11:25:58 +0700
Berita Foto : Interview Dirjen Perbendaharaan pada Metro Plus Metro TV http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2515-berita-foto-interview-dirjen-perbendaharaan-pada-metro-plus-metro-tv.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2515-berita-foto-interview-dirjen-perbendaharaan-pada-metro-plus-metro-tv.html djpbn.kemenkeu.go.id, jakarta - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Hardjowiryono bersama Host Metro Tv pada acara Metro Plus Metro TV (18/09/2016) . Dirjen Perbendaharaan menjelaskan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 19 Sep 2016 14:23:23 +0700
Optimalkan Pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat, DJPBN sepakati MoU Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program bersama Pemda Jateng http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2512-mou-penggunaan-sistem-informasi-kredit-program-oleh-pemda,-upaya-optimalisasi-pemberdayaan-umkm-melalui-kredit-usaha-rakyat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2512-mou-penggunaan-sistem-informasi-kredit-program-oleh-pemda,-upaya-optimalisasi-pemberdayaan-umkm-melalui-kredit-usaha-rakyat.html Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai jenis usaha di Indonesia yang mampu menyediakan 97,2% lapangan kerja dan menyumbang 59,1% Produk Domestik Bruto (PDB) perlu mendapat perhatian khusus karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Besarnya potensi dan kehebatan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi; penyerapan tenaga kerja; dan motor pertumbuhan ekonomi nasional, sudah sewajarnya apabila pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas nasional sekaligus program kerja di pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Direktur jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Gubernur dan Bupati/Walikota di lingkup propinsi Jawa Tengah pada acara “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mendukung pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang (06/09).

Upaya pemerintah memberdayakan UMKM ini ditempuh salah satunya ditempuh melalui penyaluran kredit program bagi UMKM yang ditopang berbagai kebijakan implementatif seperti perbaikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan juga menyoroti perlunya sinergi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah selaku pembina UMKM di wilayah masing-masing guna meningkatkan meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjaga ketepatan sasaran dan meningkatkan pemberdayaaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat

“Kami mengharapkan adanya perhatian penuh, dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak/ Ibu di jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan program yang menjadi prioritas nasional ini” ujar Marwanto.

“Diperlukan peran aktif para kepala daerah untuk memilih dan memilah UMKM di wilayahnya masing-masing untuk dapat diajukan menjadi calon debitur potensial KUR melalui SIKP. Peran seluruh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten-Kota akan sangat menentukan sejauh mana kecepatan pertumbuhan UMKM dalam semakin mendorong pertumbuhan dan pembangunan nasional” tambah Marwanto.

Ditjen Perbendaharaan telah mengupayakan sejumlah terobosan seperti membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang memungkinkan penggunaan basis data tunggal yang terhubung dengan para pemangku kepentingan, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR. Ditjen Perbendaharaan selaku administrator SIKP telah menugaskan seluruh Kantor Wilayahnya di seluruh Provinsi untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan SIKP kepada semua pemerintah daerah sebagai operator.

“Penandatanganan nota kesepahaman penggunaan SIKP ini, merupakan langkah konkret dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjaga ketepatan sasaran dan meningkatkan pemberdayaaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat.” demikian ungkap Marwanto.

Sejalan dengan pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ketersediaan data untuk analisa adalah penting dalam memecahkan problem perekonomian seperti yang dihadapi Jawa Tengah berupa kendala iklim usaha dan ketiadaan akses modal bagi pengusaha, khususnya UMKM. Ketersediaan data memungkinkan validasi atas kondisi riil perekonomian dan klaim potensi masyarakat.

Terkait dengan upaya terobosan di bidang penguatan basis ekonomi kerakyatan, khususnya pemberdayaan petani dan UMKM yang menjadi salah satu fokus utama PemProv Jateng, menurut Ganjar keberadaan sistem informasi sebagai alat bantu akan sangat bermanfaat dalam memfokuskan sasaran pemberian fasilitas kepada UMKM dan pengusaha yang tepat.

“Saya menyambut baik kerja sama ini, sebagai salah satu wujud sinergi antara Kanwil Perbendaharaan Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, saya berharap, MOU ini segera ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama agar bisa segera dioperasionalisasikan” ujar Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah menekankan agar para Kepala Daerah di wilayahnya menaruh perhatian penuh pada kerjasama ini.

“Agar pelaksanaan KUR dengan SIKP ini berhasil, saya sungguh berharap dukungan dan perhatian dari para kepala daerah. Terlebih lagi provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi dana KUR dan jumlah calon debitur terbesar se-Indonesia” demikian tegasnya.

Data menunjukkan, Sampai dengan Agustus 2016 penyaluran KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp 7,7 trilyun yang tersebar kepada 442 ribu debitur. Angka ini akan terus bertambah mengingat UMKM di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar.

“Kita akan follow up. Dan saya harap ter-update untuk kemudian data ini setelah kita analisis, kita cluster-kan, untuk kemudian dipilih mana yang akan kita berikan approval”, ungkap Ganjar di akhir sambutannya.

Pada acara ini ditandatangani 30 nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Muhson dengan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, menyusul lima nota yang ditandatangani bersama pada kesempatan sebelumnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan dan Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng

 

 

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 08 Sep 2016 02:04:49 +0700
Sepakati Draft RUU P2 APBN 2015, Pemerintah Akan Serius Tindaklanjuti Rekomendasi Banggar DPR –RI http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2508-sepakati-draft-ruu-p2-apbn-2015%2C-pemerintah-akan-serius-tindaklanjuti-rekomendasi-banggar-dpr-%E2%80%93ri.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2508-sepakati-draft-ruu-p2-apbn-2015%2C-pemerintah-akan-serius-tindaklanjuti-rekomendasi-banggar-dpr-%E2%80%93ri.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPR RI untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2015 di DPR (25/08).

 

Dalam Raker yang diikuti Menkeu bersama Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu selaku Ketua-ketua Panja Perumus serta sejumlah pejabat Eselon I Kemenkeu lainnya, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Kahar Muzakir, menyepakati Draft RUU P2 APBN 2015. Seluruh Fraksi DPR RI di Badan Anggaran juga menerima dan sepakat untuk RUU P2 APBN TA 2015 dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, atau pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI sebelum di undangkan menjadi Undang-Undang.

Selain itu, pada pembahasan antara Banggar DPR RI yang dipimpin oleh MH Said Abdullah, dan Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, disepakati pula beberapa rekomendasi Banggar untuk ditindaklanjuti pemerintah, yaitu:

  • meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”;
  • menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP;
  • meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
  • meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  • memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya; dan
  • meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah menghargai dan memandang penting, dan akan secara serius menindaklanjuti rekomendasi dan masukan anggota Dewan atas RUU P2 APBN 2015 sebagai pertanggungjawaban akhir Pemerintah dalam siklus APBN Tahun Anggaran 2015.

Menkeu pada kesempatan yang sama secara khusus juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar optimal membantu dan membimbing seluruh K/L yang belum mendapat Opini WTP, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berjalan dengan baik termasuk pelatihan SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Oleh : Kontributor Dit.APK dan Media Center DJPBN

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 30 Aug 2016 02:45:49 +0700
Wakil Gubernur NTB: Layanan Berstandar Internasional KPPN Mataram Diharapkan Dapat Ditularkan Kepada SKPD Se-Provinsi NTB http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2507-wakil-gubernur-ntb-layanan-berstandar-internasional-kppn-mataram-diharapkan-dapat-ditularkan-kepada-skpd-se-provinsi-ntb.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2507-wakil-gubernur-ntb-layanan-berstandar-internasional-kppn-mataram-diharapkan-dapat-ditularkan-kepada-skpd-se-provinsi-ntb.html Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemotongan pita dan penandatanganan prasasti gedung oleh Wakil Gubernur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menandai peresmian gedung baru KPPN Mataram dan KPPN Bima telah diresmikan langsung (19/08).

 Pada kesempatan tersebut Muhammad Amin juga menyampaikan ucapan selamat atas sertifikasi ISO 9001:2008 yang baru-baru ini diperoleh KPPN Mataram atas kualitas terhadap layanannya kepada para stakeholders.

“Saya berharap agar KPPN Mataram yang telah bersertifikasi ISO 9001:2008 tidak cepat puas dengan prestasi ini dan terus mau belajar untuk dapat melayani secara lebih baik dan profesional”, ungkapnya.

Sebagai kantor yang sudah mengimplementasikan pelayanan berstandar internasional, Muhammad Amin berharap agar KPPN Mataram dapat menularkan pelayanan tersebut kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

“Kami berharap pelayanan yang ada pada KPPN Mataram dapat pula ditularkan melalui Medium Knowledge Sharing kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB, agar semua dapat saling belajar, saling bertukar pikiran untuk terus memberikan pelayanan lebih baik untuk kemajuan Provinsi NTB,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Dirjen Perbendaharaan) selalu berupaya untuk mencoba meningkatkan bentuk layanannya, salah satunya melalui implementasi SPAN.

“Saya harap dengan SPAN, akan dapat lebih membantu bapak dan ibu dalam proses pengajuan pencairan dana. Karena dengan sistem ini pelayanan kami akan menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan efesien, serta tidak membuang waktu bapak / ibu,” ungkapnya.

“Berbagai upaya dalam meningkatkan layanan yang telah dilakukan Ditjen Perbendaharaan tersebut merupakan salah satu bentuk peran serta Ditjen Perbendaharaan untuk turut mendorong pembangunan perekonomian di Provinsi NTB agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan”. tambah Marwanto lagi.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Save

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 30 Aug 2016 02:34:17 +0700
Disarankan Bank Dunia, Kementerian Ekonomi Kamboja Berkunjung dan Belajar dari Pengalaman Indonesia http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2499-disarankan-bank-dunia,-kementerian-ekonomi-kamboja-berkunjung-dan-belajar-dari-pengalaman-indonesia.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2499-disarankan-bank-dunia,-kementerian-ekonomi-kamboja-berkunjung-dan-belajar-dari-pengalaman-indonesia.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan menerima delegasi Kementerian Ekonomi dan Finansial Kamboja yang datang untuk melakukan sharing session dan belajar dari pengalaman yang miliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara (26/07).

“Kami sebenarnya punya beberapa negara tujuan pada region ASEAN, namun Bank Dunia memberikan saran agar kami berkunjung ke Indonesia” kata Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi dan Finansial Kamboja Meas Soksensan.

Babak baru pengelolaan keuangan negara Indonesia ditandai momentum terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, dimana harmonisasi semua regulasi umum yang berlaku dengan regulasi dibidang keuangan negara diupayakan, untuk selanjutnya penyempurnaan proses bisnis dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi dalam proses change management yang cukup panjang.

Change Management sangat krusial, bukan hanya merubah budaya kerja dalam pengelolaan treasuri namun juga disaat yang sama melakukan pengembangan dibidang teknologi informasi yang mengharuskan kita untuk selalu disiplin dalam melaksanakan SOP pada sistem yang telah berbasis teknologi informasi” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Berselang setahun dari Indonesia, Kamboja mengawali reformasi bidang keuangan negara pada tahun 2004 dengan memprioritaskan reformasi dibidang anggaran sebagai langkah awalnya. Kondisi saat itu, Kamboja tidak mempunyai catatan pasti mengenai berapa uang yang dimiliki, namun disaaat yang sama belanja negara terus dilakukan. “Alasan lain Kamboja ingin mereformasi pengelolaan keuangan negara adalah ingin merubah sistem budgeting dari line item ke program budgeting” kata Meas Soksensan.

Dirjen Perbendaharaan dalam sambutannya saat membuka acara tersebut juga menyatakan bahwa komitmen yang kuat dan support dari top leader sangat penting dalam melakukan semua proses reformasi keuangan negara. Akan tetapi, kunci keberhasilan dalam proses pelaksanaan anggaran juga tidak lepas dari peran Kementerian/Lembaga sebagai spending ministry. Ini yang salah satunya juga melatarbelakangi pengembangan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) sebagai tools pelaksanaan anggaran.

Delegasi Kamboja ini merupakan bagian dari sejumlah delegasi negara yang diagendakan untuk melakukan study visit dan sharing session ke Ditjen Perbendaharaan dalam kerangka program implementasi Integrated Financial Management Information System(IFMIS) dimana Indonesia sudah menerapkannya melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 27 Jul 2016 08:32:02 +0700
Pemerintah dan DPR Rumuskan Arah Kebijakan Belanja 2017 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2498-pemerintah-dan-dpr-rumuskan-arah-kebijakan-belanja-2017.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2498-pemerintah-dan-dpr-rumuskan-arah-kebijakan-belanja-2017.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (18/7). Membahas mengenai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017, rapat berlangsung di ruang rapat Banggar DPR RI.

Secara detail didalam rapat dipaparkan mengenai pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2017. Menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat tahun 2017 meliputi beberapa item penting. Pada fungsi pelayanan umum, pemerintah mengkonsentrasikan belanjanya untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memantapkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memperhatikan prioritas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pada fungsi ekonomi, arah kebijakan dititik beratkan pada beberapa hal antara lain: mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, sanitasi, energi dan telekomunikasi, meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran.

Untuk belanja non K/L , pemerintah mengkonsentrasikan kebijakan belanjanya pada program pengelolaan utang negara tahun 2017, program pengelolaan subsidi tahun 2017 dan program pengelolaan hibah tahun 2017.

Sejumlah masukan diberikan oleh anggota Panja, antara lain agar kualitas pertumbuhan dijaga dengan pemetaan diseluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan antar daerah yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Selanjutnya, pemerintah agar tetap berkomitmen pada kebutuhan pendidikan dengan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari PABN dan tidak mengurangi pagu anggaran pendidikan. Peningkatan SDM aparat penegak hukum dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan TNI juga termasuk dalam catatan rangkuman ketua Panja.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sumber : Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 26 Jul 2016 10:03:59 +0700
KPPN Semarang I dan II DiInspeksi Mendadak, Menteri PAN-RB Apresiasi Layanan Penuh Pasca Lebaran http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2496-kppn-semarang-i-dan-ii-diinspeksi-mendadak,-menteri-pan-rb-apresiasi-layanan-penuh-pasca-lebaran.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2496-kppn-semarang-i-dan-ii-diinspeksi-mendadak,-menteri-pan-rb-apresiasi-layanan-penuh-pasca-lebaran.html Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke KPPN Semarang I dan II hari ini (15/07) Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi layanan Ditjen Perbendaharaan yang langsung operasional penuh pasca libur cuti bersama Idul Fitri 2016.

“layanan yang diberikan kepada masyarakat menunjukkan trend positif dibandingkan tahun sebelumnya” kata Yuddy.

Sidak yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam Menteri PAN-RB mengecek langsung operasional layanan pelaksanaan APBN di KPPN Semarang I dan II serta berdialog dengan para pegawai. Selama sidak Menteri PAN-RB didampingi oleh Kepala Kantor yang memberikan penjelasan langsung atas pertanyaan Yuddy mengenai operasional layanan KPPN Semarang II, termasuk beban kerja, jumlah pegawai, SOP layanan dan realisasi APBN yang dikelola KPPN Semarang II.

Yuddy juga sempat menngecek langsung mesin absensi elektronik KPPN Semarang I dan II yang dinilainya sudah bagus dan modern, sehingga lebih aman manipulasi dibanding fingerprint atau absen manual. Yuddy dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono Karto Soedarmo juga terkesan puas dengan tingkat kehadiran pegawai yang penuh pasca libur cuti bersama.

Sidak ini sendiri merupakan rangkaian agenda Menteri PAN-RB dalam mengecek layanan publik di berbagai instansi pemerintah pada sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah pasca libur lebaran 2016, termasuk yang berlokasi di kota Semarang pada kesempatan kali ini.

Oleh : media center Ditjen Perbendaharaan dan kontributor KPPN Semarang II

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 15 Jul 2016 09:06:51 +0700
BPK Berikan opini WDP untuk LK BUN tahun 2015 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2493-bpk-berikan-opini-wdp-untuk-lk-bun-tahun-2015.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2493-bpk-berikan-opini-wdp-untuk-lk-bun-tahun-2015.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2015 kepada Menteri Keuangan (30/06).

Dari keseluruhan temuan yang disampaikan, terdapat 4 permasalahan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menurut pertimbangan professional BPK berpengaruh terhadap kewajaran LK BUN, sehingga BPK Memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini mempertahankan capaian status tahun anggaran sebelumnya, di tengah perubahan sistem secara massif terkait implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di tahun anggaran 2015 ini.

Untuk meningkatkan kualitas LK BUN, BPK memberikan rekomendasi kepada Menkeu selaku Bendahara Umum Negara untuk meninjau kembali kebijakan mengenai batas waktu pengesahan transaksi keuangan agar LK BUN yang unaudited dapat menyajikan laporan lengkap seluruh transaksi selama periode berjalan, mematuhi jadwal penandatanganan nota kesepahaman tripartij dan meningkatkan quality control terhadap penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dengan jurnal-jurnal koreksi yang akan membentuk asersi final LK BUN.”momentum penyerahan LHP atas LK BUN merupakan momentum untuk memperbaiki segala kekurangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara” kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi.

“Berbagai rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan pada tahap audit dalam rangka memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan menjadi masukan berharga bagi kementerian keuangan . Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang terdapat pada LHP BPK RI atas LK BUN tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu” kata Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro.

Bagi Ditjen Perbendaharaan sendiri selaku Unit in Charge penyusunan LKBUN, momen penyerahan LHP dan penetapan opini BPK merupakan momen yang penting dan ditunggu-tunggu. Demikian ungkap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Hal ini mengingat LKBUN merupakan salah satu output utama Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 01 Jul 2016 08:14:32 +0700
Dukungan Inovasi pada Fungsi Disbursement and Receipt Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2492-dukungan-inovasi-pada-fungsi-disbursement-ang-recipt-transformasi-kelembagaan-ditjen-perbendaharaan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2492-dukungan-inovasi-pada-fungsi-disbursement-ang-recipt-transformasi-kelembagaan-ditjen-perbendaharaan.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – PMO selaku unit khusus yang mengawal jalannya pelaksanaan transformasi kelembagaan bertugas untuk membantu memecahkan tantangan pengimplementasian program transformasi kelembagaan melalui kerja sama dengan pimpinan di lapangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 17 inisiatif strategis transformasi kelembagaan yang terbagi ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi disbursement and receipt, liquidity management, accounting & reporting, dan special mission.

Dalam hal fungsi disbursement and receipt, “Penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah dilakukan namun perlu dievaluasi karena adanya dinamika dan tuntutan dari pimpinan untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan bansos. Selain penyaluran bansos, inisiatif strategis shared services yang termasuk dalam cetak biru transformasi kelembagaan merupakan suatu program yang masih baru dan belum ada panduan detail pelaksanaannya. Untuk itu dibuatlah suatu kajian untuk memudahkan pelaksanaan shared services, kata Kasubdit Transformasi Perbendaharaan, Noor Faisal Achmad sewaktu membuka acara mini seminar evaluasi dan kajian untuk mendorong percepatan dan implementasi transformasi kelembagaan pada Kamis (23/6) di Jakarta.

Penyaluran bansos yang telah diselenggarakan pemerintah selama 10 tahun terakhir belum membuat persentase penduduk miskin menjadi berkurang (masih berada pada tingkat 10-12%). Padahal, pada tahun 2016, Pemerintah menargetkan persentase penduduk miskin berada pada tingkat 9-10%. Untuk mencapai target persentase tersebut, efektivitas penyaluran bansos perlu dievaluasi.

Dilain sisi, implementasi shared services yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembayaran tagihan kepada negara telah seiring dengan perkembangan global online & e-commerce serta pendelegasian kewenangan ordonatur dan comptable (fungsi let’s the manager manage). Bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dengan konsolidasi fungsi administrasi urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran, diharapkan K/L dapat lebih fokus dan optimal dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 30 Jun 2016 05:07:39 +0700
Kuliah Umum Dirjen Perbendaharaan di Universitas Sriwijaya – Menjalin Komunikasi dengan Akademisi dan Meluruskan Perspektif Publik atas Kebijakan Fiskal http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2479-kuliah-umum-dirjen-perbendaharaan-di-universitas-sriwijaya-%E2%80%93-menjalin-komunikasi-dengan-akademisi-dan-meluruskan-perspektif-publik-atas-kebijakan-fiskal.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2479-kuliah-umum-dirjen-perbendaharaan-di-universitas-sriwijaya-%E2%80%93-menjalin-komunikasi-dengan-akademisi-dan-meluruskan-perspektif-publik-atas-kebijakan-fiskal.html Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id Edukasi terhadap publik khususnya kalangan akademisi sebagai bagian dari program kehumasan Ditjen Perbendaharaan kembali digelar dengan Kuliah Umum Dirjektur Jenderal Perbendaharaan di Universitas Sriwijaya, Palembang (24/05).

Difasilitasi oleh Rektorat Unsri dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel, Kuliah Umum bertema “Kebijakan Fiskal APBN 2016 dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran serta Dana Transfer Daerah” mengupas berbagai kebijakan pokok dan issu terkini di bidang pelaksanaan anggaran dan keuangan negara.

Di hadapan sekitar 300 civitas akademika Unsri dan Podip I Keuangan Negara Palembang, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa ada perspektif publik yang perlu diluruskan terkait kebijakan fiskal dewasa ini.

“Dari berbagai wacana dan komentar publik dewasa ini, semua permasalahan ujung-ujungnya adalah mengarah pada APBN, soal keterbatasan dana. Dari banyak contoh kasus, seolah-olah APBN hanyalah satu-satunya alat bagi negara membangun ekonominya.” ungkap Marwanto. Padahal, menurut Marwanto, semakin maju perekonomian suatu negara, peran anggaran negara yang sangat dominan sebagai pendorong perekonomian, justru semakin berkurang, bergeser ke sektor privat. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia.

Atas issu tersebut Marwanto menjelaskan bahwa peran pemerintah termasuk dalam penyediaan dan pelaksanaan anggaran berfokus pada dua hal : negara sebagai regulator; dan negara sebagai pemilik dana. Kebijakan fiskal pemerintah khususnya terkait penyediaan dana untuk menutup kebutuhan spending and revenue pemerintahan dan pembangunan, merupakan penentuan pilihan dari sejumlah opsi terkemuka, Antara lain : menggunakan tabungan pemerintah, menjual asset atau hutang. Di sinilah Kementerian Keuangn, termasuk di dalamnya Ditjen Perbendaharaan memainkan peran penting.

Perspektif publik atas peran pengelolaan kebijakan fiska inil juga menjadi poin yang disoroti Dirjen Perbendaharaan.

“Pengambilan kebijakan fiskal ini dalam prakteknya sama sekali tidak sesimpel yang dibayangkan sejumlah kalangan” ujar Marwanto. Ia mengungkapkan tantangan utama mengalokasikan dan menyalurkan anggaran guna mengatasi problem atau kebutuhan dan permasalahan masyarakat seringkali justru terkendala pada perbedaan sudut pandang skala prioritas antara pemerintah dan parlemen, khususnya di saat income pemerintah berada di bawah level spending.

“Ini tidak terelakkan, mengingat APBN sesungguhnya bukanlah merupakan dokumen pembiayaan semata, tetapi lebih dari itu juga merupakan dokumen politis.” jelas Marwanto. Karenanya, koordinasi dari semua pihak merupakan faktor penting bagi kelancaran eksekusi budgeting. Marwanto juga mengingatkan bahwa pergeseran paradigma penetapan fokus program yang berkonsekuensi budget oleh para pengguna anggaran ke sektor-sektor prioritas juga diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas.

Dalam kuliah umum ini juga mengemuka sejumlah topik melalui kritik, masukan dan pertanyaan yang diajukan audiens kepada Dirjen Perbendaharaan. Sejumlah issu terkini baik nasional maupun regional Sumsel seperti kebijakan Ditjen Perbendaharaan dalam mengantisipasi kurangnya penerimaan negara, pengelolaan program kesehatan dan pendidikan yang masih kurang tepat sasaran, efisiensi dan efektifitas anggaran seperti kendala pelaksanaan pra-lelang dan masih adanya proyek-proyek fiktif, bahkan sampai soal penerapan progresif rate pajak juga dibahas secara hangat dan terbuka.

Pembantu Rektor I Unsri, Prof. Zainuddin Nawawi mengapresiasi forum komunikasi dengan Ditjen Perbendaharaan ini, karena pasti banyak hal dan pengayaan yang dapat diperoleh civitas akademika Unsri dari sharing informasi oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai praktisi pengelolaan keuangan negara.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 31 May 2016 07:17:04 +0700
Percepatan Penyerapan Anggaran melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2477-percepatan-penyerapan-anggaran-melalui-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2477-percepatan-penyerapan-anggaran-melalui-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Guna mengakselerasi penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup Ditjen Perbendaharaan, diselenggarakan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016 yang diikuti 220 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Ditjen Perbendaharaan di Jakarta (25-27/05). Workshop kali ini mengambil tema “Meningkatkan peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan Efisien dan Akuntabel”.

 

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, saat membuka workshop menyampaikan bahwa walaupun secara jumlah paket pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Perbendaharaan di Tahun 2016 mengalami penurunan (2.404 paket), akan tetapi pagu anggaran untuk paket-paket tersebut senilai total Rp. 182,3 Milyar justru meningkat 10% dibandingkan Tahun 2015 dengan realisasi sampai dengan bulan Mei 2016 mencapai Rp. 20,6 Milyar (11% dari total pagu anggaran).

Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, hal ini perlu disikapi dengan pemahaman seluruh PPK bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berkaitan erat dengan realisasi anggaran.

 

“Diharapkan agar seluruh unit pada Ditjen Perbendaharaan segera mempercepat proses Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat membantu

 

percepatan penyerapan anggaran di Tahun 2016 ini” pesan Haryana. Ia mengharapkan, Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi contoh dalam percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun 2016 ini.

Pada kesempatan tersebut Haryana juga menyampaikan bahwa tugas dan tanggungjawab PPK sangat strategis dan mempunyai resiko cukup besar, sehingga diperlukan kompetensi yang mumpuni dan strategi yang tepat dan benar untuk meminimalisir resiko terhadap Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Menurutnya, dedikasi, kerja keras dan sungguh-sungguh meminimalisasi penyimpangan akan menjadi kunci strategi berjalannya tugas seorang PPK.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Perlengkapan Setjen Kemenkeu, Ilhamsyah menekankan pula pentingnya inisiatif percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses pre-tendering (pra-lelang) sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden.

Selaku Pembina dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian keuangan, Ilhamsyah menyampaikan bahwa kita semua wajib untuk bertanggungjawab mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara. Ini sesuai dengan kerangka transformasi kelembagaan Kemenkeu butir kelima, dimana penguatan pengadaan dan penggunaan BMN meliputi penguatan organisasi dan SDM, harus kuat. Begitu juga dengan  reward yang juga harus diperhatikan, mengingat kedudukannya yang sangat beresiko.

 

Ilhamsyah mengungkapkan pula bahwa kedudukan PPK di lingkup Ditjen Perbendaharaan pada tahun ini menjadi semakin krusial terkait implementasi pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) definitif di tiap unit/instansi pemerintah.

“Tahun ini Kemenkeu menjadi pilot project unit ULP yang sebelumnya masih adhock, setelah di godog oleh LPSE, nantinya akan dibentuk menjadi satu unit pengadaan barang dan jasa definitif.” kata Ilhamsyah.

Sementara itu dalam acara penutupan, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa adalah penting memberikan solusi jika ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang prosesnya masih lambat dan menimbulkan kerumitan. “Jika ada permasalahan yang rumit yang ada dalam pengadaan barang dan jasa, segera koordinasikan secara hierarki,” kata Marwanto.

“Apa yang anda lakukan menjadi pendorong faktor penting untuk men-deliver output di Ditjen Perbendaharaan yang pada akhirnya akan digunakan oleh seluruh stakeholders Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola APBN. Dan pengelolaan APBN itu tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat.” Demikian pesan penutup Marwanto kepada seluruh peserta.

 

 

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 30 May 2016 09:57:04 +0700
Change Agent Summit : Inspirasi Kepemimpinan Untuk Peningkatan Kualitas Pemerintahan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2475-change-agent-summit-inspirasi-kepemimpinan-untuk-peningkatan-kualitas-pemerintahan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2475-change-agent-summit-inspirasi-kepemimpinan-untuk-peningkatan-kualitas-pemerintahan.html Surabaya.djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan tidak pernah berhenti untuk meningkatkan upaya-upaya Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan pada unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk itu para pelopor internalisasi (change agent) di lingkup Ditjen Perbendaharaan dalam berbagai kesempatan dipertemukan dengan figur publik dan sosok-sosok inspiratif, termasuk dalam kegiatan “Change Agent Summit 2016: Meet The Inspirator” (20/05) kali ini yang menghadirkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini hadir mengisahkan bagaimana keteladanan pemimpin dan sinergi berbagai pihak di lingkungan pemerintah menghadirkan prestasi gemilang bagi Kota Surabaya. “Semua layanan pemerintah di Surabaya sudah berbasis online (e-government) misalnya aplikasi SSW (Surabaya Single Window) online. Hal ini tidak saya lakukan sendiri melainkan kami kerjakan bersama-sama melibatkan seluruh pihak internal pemkot Surabaya,“ ungkap Risma.

Risma juga menegaskan betapa kepemimpinan merupakan faktor kunci perubahan. “Yang terpenting jadi pemimpin harus memberi contoh terlebih dahulu, harus tegas memegang prinsip dan berani untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Risma juga berbagi inspirasi terkait filosofi kemanfaatan yang berorientasi pada kepentingan orang banyak. “Bagi saya, hidup ini harus berguna bagi orang lain. Buat apa hidup kalau tidak berguna bagi orang lain.” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono juga berpesan kepada para change agent untuk meneladani inspirasi dari para tokoh yang dihadirkan dalm konteks peningkatan kinerja layanan publik Ditjen Perbendaharaan.“Change agent hendaknya dapat menggali dari para tokoh inspirator baik dari lingkungan internal, eksternal, bahkan dari lingkungan yang ada disekitar, bagaimana mereka melakukan internalisasi budaya organisasi mereka dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga berujung pada meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mereka lakukan.” kata Marwanto.

”Pemimpin harus bisa mengambil nilai yang baik dari pengalaman pribadi untuk dikembangkan di unit organisasi masing-masing,” pesan Marwanto.

 

Oleh: Imam Saroni (Kontributor Setditjen PBN) dan Redaksi

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 30 May 2016 07:58:12 +0700
Terpilih sebagai Top 35, Perjalanan Dashboard MPN G2 dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 berlanjut. http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2474-terpilih-sebagai-top-35,-perjalanan-dashboard-mpn-g2-dalam-lomba-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2016-berlanjut.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2474-terpilih-sebagai-top-35,-perjalanan-dashboard-mpn-g2-dalam-lomba-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2016-berlanjut.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Perjalanan Dashboard Modul Penerimaan Negara (MPN) G2 dalam ajang lomba inovasi layanan publik tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berlanjut. Dashboard MPN G2 yang mewakili Kementerian Keuangan ditetapkan menjadi salah satu Pemenang Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Sebelumnya, Dashboard MPN G2 di bulan Maret 2016 telah ditetapkan sebagai salah satu dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik terbaik (11 terbaik dari kategori inovasi kementerian/lembaga), dan terpilih untuk ikut serta dalam expo Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016.

Penghargaan Top 35 tersebut secara simbolis disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para inovator dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta (27/05). Adapun trofi Top 35 Inovasi Terbaik untuk Dashboard MPN G2 yang diserahkan oleh Menteri PAN-RB diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang didampingi oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan, Rudy Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden dalam sambutannya menyampaikan sejumlah harapan terkait inisiatif inovasi dari aparatur dan institusi pemerintah.

“Inovasi yang sudah tercipta diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya sehingga dapat menjadi Program Nasional yang bermanfaat bagi masyakat,” harap Jusuf Kalla.

Lebih lanjut lagi, Wapres juga menyampaikan bahwa munculnya otonomi penuh disetiap daerah, kemajuan tekhnologi, serta persaingan internal dari tiap aparatur akan mendorong perubahan pola kerja di pemerintahan.

“Perubahan pola kerja tersebutlah yang diharapkan akan mengubah karakter aparat pemerintah sehingga dapat memunculkan sebuah inovasi baru.” tambah Wapres lagi.

Selanjutnya, Dashboard MPN G2 bersama inovasi Pemenang Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yang lain akan kembali menjalani seleksi menjadi Top 5. Top 5 ini akan mewakili Indonesia dalam ajang The United Nations Public Service Awards, penghargaan pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Sat, 28 May 2016 10:45:12 +0700
Corner day expo 2016 : Etalase Pewujudan Visi Ditjen Perbendaharaan Melalui Adopsi International Best Practices http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2473-corner-day-expo-2016-etalase-pewujudan-visi-ditjen-perbendaharaan-melalui-adopsi-international-best-practices.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2473-corner-day-expo-2016-etalase-pewujudan-visi-ditjen-perbendaharaan-melalui-adopsi-international-best-practices.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Informasi dan progress transformasi kelembagaan (TK) tahun 2016 yang telah dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan disampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, staf Ditjen Perbendaharaan serta para pihak terkait di lingkup Kementerian Keuangan melalui media Corner Day Expo 2016 yang diselenggarakan selama lima hari di Gedung Yusuf Anwar, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta(23 -27/05). Format expo dipilih untuk tahun ini, setelah di tahun 2015 corner day dilakukan dalam 40 frekuensi kegiatan tersebar.

 Dalam acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, sejumlah pernyataan capaian dan apresiasi dikemukakan oleh sejumlah pihak.

“Desiminasi capaian Quick Win Ditjen Perbendaharaan pada masing-masing unit eselon II merupakan gambaran bahwa substansi transformasi berada dan mewujud pada setiap unit eselon II” kata Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, Wiwieng Handayaningsih.

“Komitmen yang tingggi jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan sampai dengan jajaran operasional di lapangan dalam mendorong pencapaian program TK merupakan contoh bagi unit lain” demikian Staff Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi sekaligus Ketua Pelaksana Harian Central Transformation Office (CTO) Kementerian Keuangan, Susiwijono menyampaikan apresiasinya.

Dikemas dalam konsep tour ke negara-negara di dunia, corner day expo yang diselenggarakan oleh Project Management Office (PMO) Ditjen Perbendaharaan mencoba menggambarkan visi Ditjen Perbendaharaan “to be a world-class state treasury manager”. Selama 5 hari penuh, disajikan gambaran komprehensif melalui display, simulasi interaktif dan penjelasan host di tiap booth yang dikelola oleh masing-masing unit. Penyajian di tiap booth menyajikan sejumlah inisiatif dan adopsi best practices internasional dalam pengelolaan keuangan negara yang diterapkan oleh Ditjen Perbendaharaan guna memberikan layanan terbaik dan mendorong kinerja Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya secara keseluruhan.

Atas gambaran capaian prestasi yang disajikan dalam expo, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono berpesan agar fokus pada prioritas sasaran tetap harus dilakukan.

“Prestasi ini jangan membuat kita jumawa, karena apa yang kita lakukan telah dinilai oleh pihak luar sebagai layanan yang membawa kemudahan bagi para stakeholders. Oleh karenanya, kita harus tetap fokus pada sasaran-sasaran yang telah kita rencanakan, coba identifikasi dan buat evaluasi pada layanan lain yang memerlukan penyempurnaan dan perbaikan” pesan Marwanto dalam sambutannya pada pembukaan acara.

Selama lima hari penyelenggaraan, Corner Day Expo 2016 dikunjungi lebih dari 900 pengunjung, termasuk 33 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang datang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti expo. Ini merupakan upaya untuk menyampaikan updating informasi dan progress TK tidak hanya di pusat, tetapi sampai pula di daerah. Dalam tour of the booth di hari terakhir expo (27/05), para Kakanwil menyaksikan langsung perkembangan semua Quick Wins yang merupakan bagian dari Transformasi Kelembagaan di tubuh Ditjen Perbendaharaan.

“Kami di daerah membutuhkan up date informasi mengenai perkembangan transformasi kelembagaan yang terjadi pada Ditjen Perbendaharaan. Akan berguna sekali bagi kami apabila nanti kami dikirimkan semua materi yang ada di semua booth sebagai bahan sharing dan update informasi di daerah,” demikian komentar salah satu Kakanwil, Rinardi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi.

“Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ini adalah achievement. Ide pelaksanaan kegiatan yang bagus ini telah diakui oleh rekan-rekan PMO dari eselon 1 lain sebagai agenda yang mampu memberikan penjelasan tentang Transformasi Kelembagaan kepada seluruh pegawai di internal Ditjen Perbendaharaan bahkan kepada seluruh pegawai di Kementerian Keuangan” ujar Marwanto Harjowiryono. “Kita akan terus mendorong inisiatif dan inovasi baru dari seluruh jajaran pegawai di daerah” tambahnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan .

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Sat, 28 May 2016 00:14:48 +0700
Sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk KPPN Palembang dan Penghargaan Citra Treasury 2016 : Pengakuan Layanan Ditjen Perbendaharaan Berstandar Internasional serta Apresiasi Bagi Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Selatan http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2472-sertifikasi-iso-9001-2008-untuk-kppn-palembang-dan-penghargaan-citra-treasury-2016-pengakuan-layanan-ditjen-perbendaharaan-berstandar-internasional-serta-apresiasi-bagi-pemerintah-dan-masyarakat-sumatera-selatan.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2472-sertifikasi-iso-9001-2008-untuk-kppn-palembang-dan-penghargaan-citra-treasury-2016-pengakuan-layanan-ditjen-perbendaharaan-berstandar-internasional-serta-apresiasi-bagi-pemerintah-dan-masyarakat-sumatera-selatan.html Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang menambah daftar kantor layanan Ditjen Perbendaharaan yang menerima sertifikasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu di tahun 2016 ini.

Sertifikat sebagai pengakuan atas kualitas layanan dan manajemen mutu berstandar internasional diserahkan oleh Regional Manager PT. BSI Group Indonesia Ibu Waniwatining Astuti kepada Kepala KPPN Palembang, Siti R.Sundari, disaksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel, Sudarso serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman, di Palembang (24/05).

Dengan diterimanya sertifikasi ISO 9001:2008 ini, terdapat jaminan atas kualitas pemenuhan aspek ketaatan terhadap peraturan (regulasi) yang terstandar serta pemenuhan kualitas layanan optimal bagi stakeholder dan pengguna jasa KPPN Palembang sebagai kantor layanan vertikal Ditjen Perbendaharaan yang menjalankan fungsi utama penyaluran APBN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya daerah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pelayanan terstandarisasi penting bagi stakeholder dan masyarakat Sumatera Selatan, karena secara potensi ekonomi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai Rp 332,73 trilliun adalah tertinggi di wilayah Sumbagsel (Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel). Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono juga mengingatkan bahwa dari segi pagu anggaran, akan terdapat sekitar Rp. 40 triliun dana APBN yang akan mengalir ke satker-satker di wilayah Sumsel melalui mekanisme perbankan.

Dirjen Perbendaharaan juga menjamin bahwa dengan kualitas pelayanan yang terstandar dan menggunakan sistem teknologi informasi yang kecil kemungkinannya untuk diintervensi pelayanan yang diberikan KPPN dapat dipastikan lebih cepat. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 dinyatakan olehnya merupakan bagian upaya dan inovasi Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan efektif yang berorientasi pada kemudahan proses yang berujung pada kenyamanan stakeholder.

“Dalam proses pencairan (anggaran), jika satker sudah melakukan prosedur yang sesuai aturan, pelayanan yang diberikan pasti lebih cepat.” kata Marwanto. Jika masih ada keterlambatan atau kendala atau bahkan keterlambatan, biasanya karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, demikian ia menambahkan.

Senada dengan hal tersebut, Sekda Prov..Sumsel, Mukti Sulaiman menyampaikan bahwa dengan kemajuan sistem pengelolaan keuangan yang ada, jangan sampai keterlambatan dan kendala pencairan anggaran justru berasal dari satker sendiri, misalnya lambat dalam pertanggungjawaban belanja. Mukti juga menyatakan, bahwa sertifikasi layanan berstandar internasional bagi KPPN Palembang ini sejalan dengan pencapaian visi Prov.Sumsel untuk mewujudkan Sumsel sejahtera, maju dan berdaya saing internasional, dimulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Kualitas layanan KPPN yang sudah berstandar ISO, diharapkan dapat berkontribusi potitif bagi efektifitas dan kemanfaatan penyaluran APBN di Provinsi Sumsel yang untuk tahun anggaran ini, sampai dengan awal Mei 2016 telah mencatatkan realisasi penyerapan anggaran di kisaran 22,9 %.

Dalam kesempatan yang sama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel juga memberikan penghargaan Citra Treasury kepada mitra kerja terbaik dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun 2015 dalam sejumlah kategori. Satuan kerja (Satker) Instansi Vertikal (KP/KD) terbaik diterima Sekretariat Bawaslu Prov.Sumsel, Satker pemerintah daerah (SKPD) Pengelola Dana Dekon/ Tugas Pembantuan/Urusan Bersama terbaik diterima Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.OKU Selatan, dan untuk Pemda diraih Kabupaten Musi Rawas. Adapun Citra Treasury untuk Satker UAPPAW terbaik diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel serta Bank Sumsel-Babel Cabang Sekayu sebagai Bank/Pos Persepsi terbaik. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Daerah Prov.Sumsel ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN khususnya di wilayah provinsi Sumsel.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 27 May 2016 08:25:47 +0700
Dirjen Perbendaharaan : Penerapan Sistem Pungutan Elektronik Meningkatkan Efektifitas Pemungutan dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Perkebunan Kelapa Sawit http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2471-dirjen-perbendaharaan-penerapan-sistem-pungutan-elektronik-meningkatkan-efektifitas-pemungutan-dan-akuntabilitas-pertanggungjawaban-dana-perkebunan-kelapa-sawit.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2471-dirjen-perbendaharaan-penerapan-sistem-pungutan-elektronik-meningkatkan-efektifitas-pemungutan-dan-akuntabilitas-pertanggungjawaban-dana-perkebunan-kelapa-sawit.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya mewakili Menteri Keuangan pada acara Launching e-billing BPDP Sawit di Aula Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan RI, Jakarta (26/04).

Ia mengatakan bahwa sistem pungutan elektronik menjadi sangat penting bagi terciptanya kualitas pertanggung jawaban secara akuntabel serta mempercepat proses pembayaran sehingga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Ditambahkan lagi oleh Dirjen Perbendaharaan, efektifitas pemungutan dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana perkebungan kelapa sawit adalah penting mengingat untuk tahun ini penerimaan pendapatan dari kelapa sawit diestimasi mencapai Rp. 9,5 triliun, meningkat dari tahun tahun-tahun sebelumnya.

Marwanto juga mengungkapkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini merupakan sektor yang menjadi sumber devisa terbesar bagi Indonesia, mengalahkan devisa dari sektor migas. Belum lagi terkait keberadaan 15 juta lapangan tenaga kerja yang ada di sektor ini, menjadikannya berkedudukan penting bagi perekonomian Indonesia.

Pemungutan dana melalui e-billing ini merupakan inovasi dari Badan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit selaku Badan Layanan Umum di bawah binaan Ditjen Perbendaharaan yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Suppoting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, sesuai amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dana perkebunan yang dikelola meliputi pungutan atas ekspor Crude Palm Oil (CPO), dan/atau produk turunannya serta iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Penerapan e-billing ini sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh sektor pemerintah mampu manfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pelayanan dengan sebaik2nya kepada para stakeholder, sehingga proses akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Perdagangan,Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BLU-BPDP Kelapa Sawit, serta sejumlah Direksi Bank BUMN.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 26 May 2016 11:50:41 +0700
Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Indonesia di Forum Internasional – a Lesson Learned http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2470-reformasi-manajemen-keuangan-pemerintah-indonesia-di-forum-internasional-%E2%80%93-a-lesson-learned.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2470-reformasi-manajemen-keuangan-pemerintah-indonesia-di-forum-internasional-%E2%80%93-a-lesson-learned.html Kuala Lumpur, djpbn.kemenkeu.go.idDirektur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu panelis dalam acara Financial Reform for Economic Development Forum in Asia (FRED) II yang diadakan oleh Bank Dunia dan Confederation of Asian and Pasific Accountants (CAPA) di Kuala Lumpur, Malaysia (17-18/05).

Forum ini merupakan tindak lanjut Millennium Summit Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyepakati Sustainable Development Goals untuk membangun institusi pemerintah yang efektif, akuntabel dan transparan di negara-negara di dunia.

Dalam forum yang kali ini bertema “Driving Future Outcomes from Past Experienceini, Dirjen Prebendaharaan membagikan pengalaman dan pembelajaran (lesson learned) berdasarkan pengalaman dan perjalanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan reformasi “Proses reformasi manajemen keuangan pemerintah Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai inisiatif perubahan terkait peraturan, proses, sistem dan orang dalam seluruh siklus anggaran. Beberapa reformasi manajemen keuangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia antara meliputi manajemen kas, pengeluaran pemerintah, akuntansi berbasis akrual dan statistik fiskal serta sistem informasi” ungkap Marwanto dalam presentasinya.

Dipaparkan pula berbagai tantangan dan faktor keberhasilan utama penerapan reformasi manajemen keuangan pemerintah Indonesia seperti komitmen pimpinan, kapasitas SDM, antisipasi/perencanaan implementasi, manajemen risiko dan perubahan dan budaya kinerja. Pengalaman dan pembelajaran dari Indonesia tersebut ternyata juga sejalan dengan fenomena yang juga terjadi di negara-negara lain yang menjadi obyek Public Financial Management (PFM) Retrospective Study yang dilakukan oleh Bank Dunia.

FRED sendiri merupakan forum internasional yang bertujuan mengeksplorasi kontribusi perbaikan manajemen keuangan publik terhadap penguatan sektor publik serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, untuk akhirnya mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam forum ini perwakilan-perwakilan dari pemerintah, lembaga non pemerintah dan sektor swasta dipertemukan untuk berbagi pengalaman dalam mengatasi tantangan terkait manajemen keuangan publik serta mengidentifikasi strategi praktis dan program untuk meningkatkan implementasi sistem keuangan sektor publik yang efektif di Asia.

Oleh : Mei Ling (Kontributor Dit.APK) dan Redaksi.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 26 May 2016 11:45:08 +0700
Staf Ahli Menteri Keuangan: Ditjen Perbendaharaan Menjadi Benchmark bagi unit eselon 1 lainnya lingkup Kemenkeu http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2465-staf-ahli-menteri-keuangan-ditjen-perbendaharaan-menjadi-benchmark-bagi-unit-eselon-1-lainnya-lingkup-kemenkeu.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2465-staf-ahli-menteri-keuangan-ditjen-perbendaharaan-menjadi-benchmark-bagi-unit-eselon-1-lainnya-lingkup-kemenkeu.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id,- Susiwijono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Tekhnologi Informasi mewakili CTO Kemenkeu menyatakan bahwa sistem manajemen kinerja pada Ditjen Perbendaharaan adalah yang terbaik dari 11 unit eselon 1 lingkup Kemenkeu,

Sejumlah indikator diantaranya nilai Survei Focused Organization (SFO) Ditjen Perbendaharaan (4,6 dari skala 5), Reviu Kontrak Kinerja (92,6 dari nilai maksimal 100), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (4,6 dari skala 5), plus OHI (Indeks Kesehatan Organisasi) Ditjen Perbendaharaan yang terbaik diantara unit eselon 1 lainnya di lingkup Kemenkeu. Pernyataan tersebut disampaikan Susiwijono saat memberikan sambutan dalam Rakornas Pengelolaan Kinerja Tahun 2016 di Jakarta, (04/04). 

Capaian tersebut menurut Susiwijono layak menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai benchmark bagi unit eselon 1 lain di lingkup Kementerian Keuangan.

“diforum-forum unit eselon 1 yang lain, kami minta benchmark-nya adalah Ditjen Perbendaharaan” ungkap Susiwijono. 

Lebih jauh, Susiwijono juga menyampaikan arahan Menteri Keuangan, mengenai dijadikannya nilai kinerja pegawai sebagai dasar remunerasi, pemberian penghargaan dan penataan SDM serta pengembangan karier pegawai di masa yang akan datang.

Dalam pemaparan materi, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen Kementerian Keuangan, Moh. Hatta, menyampaikan bahwa dari 12 sasaran strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Wide, sebanyak 5 (lima) IKU menjadi tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan yaitu indeks Opini BPK terhadap LKPP, Indeks Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BUN, Deviasi proyeksi perencaan kas Pemerintah Pusat, presentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, dan presentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti. 

“Lima IKU tersebut sangat mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan, sehingga sangat diharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” Harap Moh. Hatta kepada para peserta Rakornas.

Senada dengan hal tersebut, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono juga menekankan pentingnya pencapaian kinerja.

“Kontribusi dan peran aktif Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan arah kebijakan belanja negara sesuai APBN tahun 2016, yaitu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam melanjutkan program prioritas pembangunan yang telah dicanangkan.” kata Marwanto.

Pada momen Rakornas ini juga disampaikan hasil penilaian pengelola kinerja terbaik lingkup Ditjen Perbendaharaan. Pengelola kinerja terbaik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan diraih Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) Direktorat Sistem Perbendaharaan, sedangkan pengelola kinerja terbaik lingkup kantor wilayah diraih SMKO Kanwil DIY. Adapun pengelola kinerja terbaik KPPN A1 dan KPPN A2 berturut-turut diraih oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) KPPN Surakarta dan KPPN Manna.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 21 Apr 2016 15:29:50 +0700
Tingkatkan layanan, Dirjen Perbendaharaan Resmikan Sekaligus Tiga Gedung Baru KPPN http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2464-tingkatkan-layanan,-dirjen-perbendaharaan-resmikan-sekaligus-tiga-gedung-baru-kppn.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2464-tingkatkan-layanan,-dirjen-perbendaharaan-resmikan-sekaligus-tiga-gedung-baru-kppn.html Klaten, djpbn.kemenkeu.go.id – Mendukung penyaluran lebih dari 33 triliun Rupiah APBN di Jawa Tengah, Direktur Jenderal Perbendaharaan meresmikan sekaligus tiga gedung baru Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu ; KPPN Klaten, KPPN Surakarta dan KPPN Cilacap (15/04).

“Setiap rupiah yang mengalir dari APBN, diharapkan bisa mewujud menjadi program dan kegiatan sehingga ekonomi bisa bergulir, masyarakat bisa bertambah sejahtera dan secara keseluruhan ini bisa membangun bangsa dan negara yang kita cintai” kata Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan dalam peresmian tersebut.

Komitmen memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan modern dalam penyaluran dana dari APBN diwujudkan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak hanya dengan gedung baru.   Dukungan infrastruktur sistem juga melengkapinya. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang digunakan secara terintegrasi oleh seluruh KPPN merevolusi sistem penyaluran anggaran menjadi lebih modern, cepat dan akurat dengan alur kerja terotomasi.

Layaknya aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya, SPAN mempunyai rules yang mau tidak mau harus dijalankan oleh penggunanya. “Pada pelaksanaannya, mungkin akan perlu koordinasi lebih lanjut antara KPPN dengan seluruh stakeholder” pesan Marwanto. Di sisi satker, disediakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang memungkinkan tahapan pencairan anggaran oleh satker dapat dilakukan secara elektronik, cepat, mudah dan efisien.

“Saat ini tantangan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah membuat satker familiar dan lancar menggunakan SAKTI” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Muhson.

Upaya Ditjen Perbendaharaan mengoptimalkan sarana layanan ini diapresiasi Pemda setempat. “Kami melihat adanya komitmen Kementerian Keuangan untuk senantiasa melakukan peningkatan pelayanan. Kami berbangga dapat turut merasakan hasil kerja keras dari segenap jajaran KPPN” ungkap Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten, Sunarji mewakili Bupati saat memberikan sambutan.

 

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 21 Apr 2016 10:15:44 +0700
BPK Apresiasi Pemerintah Serahkan LKPP Unaudited Tepat Waktu http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2463-bpk-apresiasi-pemerintah-serahkan-lkpp-unaudited-tepat-waktu.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2463-bpk-apresiasi-pemerintah-serahkan-lkpp-unaudited-tepat-waktu.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjalankan salah satu tugas utama dan amanat undang-undang, Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (30/03).

LKPP Unaudited diserahkan kepada Ketua BPK oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brodjonegoro didampingi antara lain oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan “Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2015” di Auditorium BPK Pusat, Jakarta.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah karena dapat menyerahkan LKPP TA.2015 tepat waktu. Harry Azhar juga menyampaikan bahwa penyerahan LKPP unaudited yang tepat waktu ini memiliki nilai lebih, mengingat LKPP tahun 2015 menjadi wujud momentum perubahan besar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

BPK juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015. Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPP ini diharapkan tidak menimbulkan bias karena baru pertama kali dilakukan, tetapi justru meningkatkan kualitas laporan. “Sehingga LKPP tahun 2015 yang baru saja kami terima benar-benar dapat memberikan informasi keuangan yang memadai, bermanfaat dan tidak menyesatkan,” ungkap Harry Azhar Azis.

Selanjutnya, Ketua BPK juga mengharapkan bahwa kualitas laporan berupa opini BPK dapat berkorelasi dan dirasakan dampaknya pada kesejahteraan rakyat, karena opini WTP bisa menjadi indikator pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Karenanya, LKPP bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga, mengingat LKPP merupakan Konsolidasi dari 85 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

Sejalan dengan yang disampaikan Ketua BPK, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas laporan dari tahun ke tahun guna terciptanya pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. “Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBN agar pertanggungjawaban APBN dapat mencapai kualitas terbaik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bambang. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk selalu bekerjasama dengan tim auditor BPK guna mewujudkan hal tersebut.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 06 Apr 2016 07:48:56 +0700
Wakil Menteri Keuangan : MPN G2 Mengamankan Penerimaan Negara untuk Membiayai Pengembangan Inovasi Layanan Publik Lainnya http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2460-%20-wakil-menteri-keuangan-mpn-g2-mengamankan-penerimaan-negara-untuk-membiayai-pengembangan-inovasi-layanan-publik-lainnya-s.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2460-%20-wakil-menteri-keuangan-mpn-g2-mengamankan-penerimaan-negara-untuk-membiayai-pengembangan-inovasi-layanan-publik-lainnya-s.html  Surabaya,djpbn.kemenkeu.go.id – Pada Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016 (31/03) Dashboard Modul Penerimaan Negara (MPN) G2 yang merupakan wakil dari Kementerian Keungan mendapatkan penghargaan  dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penghargaan diberikan kepada MPN G2 sebagai salah satu dari 11 inisiatif dan inovasi pelayanan publik terbaik dari Kementerian di tahun 2016 ini. Penghargaan untuk MPN G2 diserahkan oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandy dan diterima oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

MenPAN-RB dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa inovasi menjadi bagian penting dari kinerja pemerintahan.

“Inovasi pelayanan merupakan bentuk riil peran pemerintah yang hadir ketika masyarakat membutuhkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat” kata Yuddy.

Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang termuat dalam nawacita pertama 'menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

“Dinamika Perubahan begitu cepat, stakeholder memberikan tuntutan terhadap perbaikan kualitas pelayanan. Jika kita berhenti berinovasi kita akan tertinggal” tambah Yuddy.

Keunggulan MPN G2 dipamerkan kepada publik pada booth Kementerian Keuangan yang bersanding dengan booth produk inovasi lainnya dari Kementerian, Pemda dan BUMN yang terpilih sebagai finalis top 99 inovasi pelayanan publik 2016. Pada booth Kementerian Keuangan disimulasikan bagaimana masyarakat luas dapat memanfaatkan MPN G2 untuk melakuan penyetoran penerimaan negara secara mudah, aman dan fleksibel.

Pada kesempatan ekspo dan simposium kali ini Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo juga mengungkapkan jika MPN G2 mengandung arti penting bagi keberadaan inovasi-inovasi layanan pubik lainnya.

“MPN G2 itu unik, karena MPN G2 mengamankan penerimaan negara masuk ke kas negara. yang akhirnya dipakai untuk membiayai pengembangan inovasi – inovasi lain” kata Wakil Menteri Keuangan saat tampil sebagai narasumber simposium.

“MPN-G2 merupakan jantung dari semua inovasi” tambah moderator sekaligus Ketua Dewan Juri, Prof. J.B. Kristiandi, senada dengan Mardiasmo.

Sebagai kelanjutan event ini, KemenPAN-RB akan kembali menyeleksi Top 35 pelayanan publik tahun 2016.

"Akan diumumkan dalam Musrenbangnas tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo“ kata Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB,Mirawati Sudjono.

Lima inovasi terbaik akan mewakili Indonesia dalam ajang The United Nations Public Service Awards, penghargaan pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PBB.

 

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Sun, 03 Apr 2016 11:26:21 +0700
Menteri Keuangan : “Inovasi Jangan Hanya Untuk ‘Gaya-Gaya’-an” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2458-menteri-keuangan-%E2%80%9Cinovasi-jangan-hanya-untuk-%E2%80%98gaya-gaya%E2%80%99-an%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2458-menteri-keuangan-%E2%80%9Cinovasi-jangan-hanya-untuk-%E2%80%98gaya-gaya%E2%80%99-an%E2%80%9D.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Inovasi menjadi sorotan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 (28/03). Menkeu menyatakan bahwa secara tidak langsung layanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan lazimnya akan dibandingkan dengan layanan perbankan nasional, termasuk dalam hal inovasi.

“Apabila pada umumnya perbankan makin bisa memperbaiki pelayanan khususnya dengan menonjolkan penggunaan IT (teknologi informasi-Red.), maka yang akan terjadi adalah akan ada tuntutan yang sama dari stakeholder Ditjen Perbendaharaan” kata Bambang.

Menkeu juga menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Kerja Pemerintah di awal tahun 2016 supaya instansi dan aparat pemerintah lebih adaptif menghadapi tuntutan stakeholder yang menginginkan kemudahan atau simplifikasi prosedur pelayanan. “Inovasi adalah kata kunci untuk membuktikan kepada user/stakeholder bahwa kinerja pelayanan Ditjen Perbendaharaan tidak kalah dengan perbankan ” ungkap Bambang.

Menkeu mengingatkan pula bahwa inovasi yang dilakukan harus benar-benar berdaya guna dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan.“Dengan inovasi yang terus didorong, jangan sampai ada atau tidak ada inovasi berbasis IT sama saja hasilnya. Jangan sampai inovasi dilakukan hanya untuk ‘gaya-gaya-an’ saja supaya terlihat keren” pesan Bambang.

Pada kesempatan membuka Rapimnas yang kali ini juga mengambil tema inovasi yaitu “Mendorong Inovasi Seiring Dinamika Organisasi”, Menkeu secara simbolis juga meluncurkan tiga inovasi IT yang dimaksudkan menjadi respon Ditjen Perbendaharaan atas harapan Presiden dan Menkeu. Ketiga inovasi IT tersebut adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Aplikasi Helpdesk terintegrasi HAI DJPBN dan E-Portal Ditjen Perbendaharaan.

Inovasi seperti SPAN dan MPN G2 yang telah diimplementasikan pada tahun 2015 merupakan upaya Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan layanan atas pencairan dana APBN, penyetoran penerimaan negara dan pengelolaan kas. Demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

“Jika nanti SPAN dan SAKTI sudah operasional terkoneksi, maka pelayanan yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan akan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang bersifat otomasi sepenuhnya” kata Marwanto.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 30 Mar 2016 14:47:58 +0700
Database SPAN Utuh, Layanan KPPN Samarinda Pasca Kebakaran Tidak Terganggu http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2456-database-span-utuh,-layanan-kppn-samarinda-pasca-kebakaran-tidak-terganggu.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2456-database-span-utuh,-layanan-kppn-samarinda-pasca-kebakaran-tidak-terganggu.html Samarinda, djpbn.kemenkeu.gi.id - Meskipun gedung KPPN ludes terbakar pada hari Sabtu (26/03), operasional layanan penyaluran dana APBN oleh KPPN Samarinda dipastikan tidak akan terganggu.

Seperti KPPN lainya, KPPN Samarinda menjalankan tusinya menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN menggunakan teknologi informasi dengan single database yang terintegrasi pada Data Center Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan, sehingga musibah seperti kebakaran di KPPN Samarinda tidak akan menyebabkan hilangnya data pelaksanaan APBN atau terganggunya sistem utama operasional pelayanan.

Stakeholders yang menggunakan layanan KPPN tidak perlu merasa khawatir. pembayaran Gaji PNS bulan April 2016 telah selesai diproses oleh KPPN Samarinda dan dipastikan pada tanggal 1 April bisa diterima yang berhak” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Ade Rohman.

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu pemulihan dan pengalihan sementara pelayanan KPPN. Berbagai logistik untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan telah dimobilisasi dari Jakarta ke Samarinda.

“Segera koordinasikan dan bentuk bentuk tim gabungan untuk pemulihan dan operasionalisasi layanan darurat, senin sudah harus running” tegas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menginstruksikan langkah pemulihan pelayanan sementara KPPN Samarinda. Layanan KPPN Samarinda tetap berjalan (28/03), karena telah dialihkan sementara ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Jalan Juanda No 4 Samarinda.

Pasca kebakaran sampai saat ini tim terpadu dari Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah dan terus bekerja untuk menyiapkan infrastruktur dan kebutuhan operasional layanan lainnya, sehingga pada hari ini (28/03), loket layanan KPPN Samarinda yang sementara bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kalimantan Timur telah dibuka kembali seperti biasa.

Dokumen Negara yang ada di KPPN Samarinda, baik yang terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran, yang ikut terbakar juga tidak menimbulkan permasalahan. Arsip tersebut telah disimpan dalam bentuk file digital. Bukti pengeluaran seperti kwitansi serta dokumen perikatan seperti kontrak dengan pihak ketiga semuanya tidak disampaikan ke KPPN, akan tetapi disimpan oleh masing-masing satuan kerja.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Mon, 28 Mar 2016 06:49:24 +0700
Museum Perbendaharaan: Rekam Jejak Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara Di Indonesia http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2454-museum-perbendaharaan-rekam-jejak-sejarah-pengelolaan-keuangan-negara-di-indonesia.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2454-museum-perbendaharaan-rekam-jejak-sejarah-pengelolaan-keuangan-negara-di-indonesia.html Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id,-  Sebagai wadah rekam jejak sejarah, Museum Perbendaharaan diresmikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro (20/03).

Menambah jumlah museum yang ada di kota Bandung, Museum Perbendaharaan dimaksudkan menjadi wahana sarana dokumentasi dan juga media edukasi bagi masayarakat secara luas mengenai pengelolaan keuangan negara, khususnya perbendaharaan di Indonesia, saat ini telah resmi dibuka untuk umum. Hal ini ditandai dengan prosesi softlaunching Museum Perbendaaraan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, (21/03) di Gedung Dwiwarna, Bandung.

 “Satu langkah yang sangat cerdas diambil oleh Ditjen Perbendaharaan dalam berinovasi yaitu dengan mendirikan Museum Perbendaharaan ini” ungkap Mardiasmo pada softlaunching Museum Perbendaharaan.

Lebih lanjut Mardiasmo menyampaikan pencatatan dan penyajian sejarah, rekam jejak momen-momen penting serta artefak berupa peralatan kerja yang pernah digunakan, serta dokumentasi berbagai kebijakan yang pernah diambil dalam pengelolaan keuangan negara memiliki arti penting untuk para generasi yang akan datang.  

Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa museum ini bukan saja merupakan rekam jejak sejarah Perbendaharaan namun juga merupakan sejarah kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara.

“Selain memberikan informasi yang edukatif tentang rekam jejak sejarah Perbendaharaan, museum perbendaharaan juga menyajikan sejarah kebijakan dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia.” demikian dinyatakan Marwanto.

Museum Perbendaharaan berlokasi satu gedung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tepatnya  menempati sayap barat lantai 1 Gedung Dwiwarna yang juga merupakan bangunan historis bernilai sejarah tinggi (bersebelahan dengan Museum Geologi Bandung-red ),  terletak di Jalan Diponegoro No. 56 Bandung.

Museum ini menyajikan sejumlah display, foto, koleksi dokumen, artefak dan peralatan kerja yang bernilai historis terkait dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, khususnya perbendaharaan. Koleksi museum yang tersedia cukup menyajikan informasi yang lengkap mulai dari perkembangan organisasi, sistem pengelolaan dan kebijakan di bidang keuangan negara, tokoh-tokoh penting serta rekam jejak momen-monen penting yang terkait. Museum ini juga dilengkapi dengan sarana penunjang interaktif berbasis internet online seperti display layar sentuh sebaran kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan tayangan video yang dapat diakses pengunjung secara langsung. Untuk informasi akses kunjungan museum bagi khalayak, dapat memperoleh informasi dengan menghubungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat secara langsung maupun via telepon terlebih dahulu.

 

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 22 Mar 2016 09:42:08 +0700
Dari New York, Transaksi Perdana Setoran Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing Buktikan Jargon MPN G2 : “Setoran Di Mana Saja dan Kapan Saja” http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2453-dari-new-york%2C-transaksi-perdana-setoran-penerimaan-negara-dalam-mata-uang-asing-buktikan-jargon-mpn-g2-%E2%80%9Csetoran-di-mana-saja-dan-kapan-saja%E2%80%9D.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2453-dari-new-york%2C-transaksi-perdana-setoran-penerimaan-negara-dalam-mata-uang-asing-buktikan-jargon-mpn-g2-%E2%80%9Csetoran-di-mana-saja-dan-kapan-saja%E2%80%9D.html New York, djpbn.kemenkeu.go.id – Modul Penerimaan Negara MPN G-2 kembali mencatatkan kemajuan penerapannya melalui otomasi transaksi setoran penerimaan negara dalam mata uang asing langsung dari luar negeri via sistem elektronik billing MPN G2. Transaksi semacam ini sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui teller Bank.

“Dengan pelaksanaan transaksi perdana setoran penerimaan negara mata uang asing ini akan membuktikan/mengkonfirmasi bahwa layanan Sistem MPN G2 dapat diakses “di mana saja dan kapan saja” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka transaksi perdana setoran penerimaan negara mata uang asing berupa PNBP melalui biller Ditjen Anggaran (DJA) yang dilakukan Bank BRI New York Agency(14/03).

BRI menjadi salah satu dari tiga bank yang ditunjuk pemerintah menjadi bank persepsi penerimaan negara dalam mata uang asing. “Layanan penyetoran penerimaan negara saat ini dapat dilakukan melalui multi channel diantaranya ATM/Internet Banking/Mobile Banking/Loket” tambah Marwanto.

Sebelum era MPN G-2, penyetoran penerimaan negara dalam mata uang asing seperti USD harus dilakukan melalui transfer langsung ke Bank Indonesia. Karena hanya menggunakan dokumen transfer yang terbatas isian datanya, berpengaruh pada keakuratan dan validitas data yang tersedia. Saat ini, melalui data yang terpusat dan terintegrasi dengan sistem switching MPN G2 yang menjadi penghubung antara aplikasi perbankan dengan sistem settlement, MPN G2 menjamin keakuratan dan akuntabilitas data penerimaan negara.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 16 Mar 2016 07:16:13 +0700
“This is Awesome”, Dashboard Penerimaan Negara MPN G2 mewakili Kemenkeu dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2452-%E2%80%9Cthis-is-awesome%E2%80%9D%2C-dashboard-penerimaan-negara-mpn-g2-mewakili-kemenkeu-dalam-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2016.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2452-%E2%80%9Cthis-is-awesome%E2%80%9D%2C-dashboard-penerimaan-negara-mpn-g2-mewakili-kemenkeu-dalam-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2016.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan mendapat kesempatan berharga untuk menunjukkan kiprahnya mewujudkan inovasi di bidang pelayanan publik dalam event Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mewakili Kementerian Keuangan (10/03).

Setelah melewati tahapan seleksi, inovasi yang diusung Ditjen Perbendaharaan yaitu Aplikasi Dashboard MPN G2 terpilih dari sekitar 2.400 lebih inovasi yang diajukan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Menjadi 11 kandidat terbaik dari kelompok Kementerian dan masuk top 99 inovasi pelayanan publik terbaik secara nasional dan diundang untuk dipresentasikan di KemenPAN RB.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo membuka presentasi dengan pernyataan keunggulan MPN G-2. “Dengan MPN G2, sekarang Wajib Pajak, Wajib Bayar dan Wajib Setor dimudahkan melakukan penyetoran baik dari sisi waktunya, bisa dari manapun dan menggunakan perangkat yang mudah diakses” ungkapnya. MPN G2 diciptakan untuk menyempurnakan sistem yang sebelumnya relatif manual menjadi sitem yang terkomputerisasi dan terotomasi.

“Bukan hanya milik Ditjen Perbendaharaan sebagai settlement, MPN G2 merupakan bentuk sinergi antar biller Ditjen Pajak, Ditjen Beacukai dan Ditjen Anggaran untuk mengamankan setiap rupiah yang masuk dari masyarakat” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menanggapi kesan “silo-silo” di Kementerian Keuangan yang dilontarkan oleh ketua dewan juri, Prof. Dr. JB Kristiadi.

Sebagai kelanjutan MPN G-1, MPN G-2 yang dilengkapi Dashboard Penerimaan Negara dimaksudkan sebagai inovasi untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Pengguna MPN G2 pada setiap level wewenangnya dapat mengakses informasi sesuai yang dibutuhkan. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut mendongkrak kepercayaan publik untuk beralih menggunakan MPN G2.

This is awesome, membanggakan karena continuous innovation, continuous improvement dan continuous achievement yang terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan mengurangi terjadinya KKN. Ini adalah dreams comes true” demikian Prof.Siti Zuhro, peneliti senior LIPI yang juga menjadi juri dalam event ini mengapresiasi inovasi Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 11 Mar 2016 09:37:27 +0700
Seminar Keuangan Negara : Compliance, Sinergi dan Komitmen – Kunci Suksesnya Pencegahan Tipikor http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2451-seminar-keuangan-negara-compliance%2C-sinergi-dan-komitmen-%E2%80%93-kunci-suksesnya-pencegahan-tipikor.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2451-seminar-keuangan-negara-compliance%2C-sinergi-dan-komitmen-%E2%80%93-kunci-suksesnya-pencegahan-tipikor.html Batam, djpbn.kemenkeu.go.id- Pengalihan subsidi energi menjadi belanja infrastruktur dan kesejahteraan sosial memberikan pengaruh pada tatakelola penyerapan APBN pada sisi Kuasa Pengguna Anggaran. Pengalihan yang terjadi dapat meningkatkan resiko delik pidana korupsi apabila pelaksanaan belanja tidak taat asas dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian ungkap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan para pengelola keuangan satker kementerian lembaga di wilayah Kep.Riau yang mengikuti Seminar Keuangan Negara yang kembali digelar Dirjen Perbendaharaan di Batam (03/03).

Dalam seminar kali ini kembali mengemuka bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran dan bahkan terhambatnya realisasi sejumlah proyek strategis di beberapa daerah seringkali berasal dari fenomena sulitnya menunjuk aparatur untuk diangkat sebagai pejabat pengelola keuangan pemerintah.

Kesulitan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran besarnya potensi pejabat pengelola keuangan tersangkut perkara kriminal tindak pidana korupsi. Kekhawatiran ini ditambah pula oleh keterbatasan wawasan tentang delik pidana korupsi terkait pelaksanaan APBN.

Relevan dengan isu tersebut dan tujuan seminar untuk memberikan pemahaman holistik dan updating informasi mengenai sisi hukum keuangan negara dalam pelaksanaan APBN, dua pembicara awal, Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus dan pakar hukum keuangan negara, Siswo Sujanto menyatakan bahwa sesungguhnya tidak perlu takut menjadi pengelola keuangan negara, selama konsisten menjalankan prinsip ‘penuhi dan patuhi ketentuan hukum (compliance)’ serta senantiasa menjaga akuntabilitas.

Karena delik pidana korupsi pengelolaan keuangan negara ditemukan terjadi di setiap lini/tahapan : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan (terutama pengadaan) dan pertanggungjawaban, para pengelola keuangan di daerah sebetulnya dapat meminta asistensi dan pendapat dari aparat penegak hukum setempat (polda, kejaksaan) dan juga aparat pengawas fungsional (BPK, BPKP) setempat dan menjadikan mereka tempat bertanya. Hal ini disampaikan oleh Abdul Basir, Jaksa KPK yang menjadi pembicara selanjutnya dalam seminar ini.

“Para penegak hukum tidak mungkin bekerja sendirian dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Kita harus bekerjasama dengan segenap komponen bangsa, termasuk para pengelola keuangan negara” ungkap Basir. “Catatannya, dalam meminta asistensi mohon ungkap semua fakta, jangan ada yang ditutup tutupi, dan jangan pada akhirnya menjadikan yang diberikan aparat pengawas dan penegak hukum sebagai stempel” tambahnya lagi.

Upaya membangun sinergi dalam pemberantasan korupsi yang diawali dengan kesepahaman juga disoroti pembicara terakhir, Asri A.Putra, Wakajati Kep.Riau. Ia menilai seminar yang diadakan ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi bahwa aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi jangan hanya berfokus pada mencari kesalahan, menangkap atau membongkar kasus saja. Akan tetapi harus mengedepankan paradigma baru, menciptakan media atau fasilitas mengamankan pembangunan yang bersifat preventif.

Asri juga menekankan, kunci penegakan hukum dalam pelaksanaan APBN, sebetulnya terletak pada kemauan para pengelola keuangan itu sendiri untuk melaksanakan ketentuan atau tidak. Karenanya dibutuhkan prasyarat berupa penunjukan orang-orang yang kompeten dan berintegritas : memiliki sikap, niatan dan komitmen baik dalam mengelola keuangan pemerintah.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 10 Mar 2016 10:05:41 +0700
Sertifikasi ISO 9001 : 2008 KPPN Batam : Meraih Standar Internasional Layanan, Memberi Manfaat Bagi Masyarakat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2450-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-batam-meraih-standar-internasional-layanan,-memberi-manfaat-bagi-masyarakat.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2450-sertifikasi-iso-9001-2008-kppn-batam-meraih-standar-internasional-layanan,-memberi-manfaat-bagi-masyarakat.html Batam, djpbn.kemenkeu.go.id – Rangkaian program sertifikasi layanan berstandar internasional bagi kantor layanan Ditjen Perbendaharaan di tahun 2016 ini kembali berlanjut dengan diserahkannya sertifikat ISO 9001 : 2008 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam (03/03).

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan unsur Muspida dan satker kementerian/lembaga di wilayah Kepulauan Riau yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bagi Ditjen Perbendaharaan, kualitas layanan yang diterima pengguna layanan dan stakeholder adalah menjadi salah satu prioritas utama. Lebih jauh, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa kualitas layanan penyaluran dana APBN yang diemban kantor layanan Ditjen Perbendaharaan juga diharapkan dapat memberi imbas pada peningkatan kondisi masyarakat setempat.

“Sumbangsih layanan terbaik kami dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau” ujar Marwanto.

Pencapaian KPPN Batam memenuhi standar ISO 9001 : 2008 ini mendapat perhatian khusus dari Pemda Provinsi Kep.Riau. Hal ini terlihat dari pernyataan Wakil Gubernur Kep.Riau, Nurdin Basirun, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa posisi ISO sebagai standar dan ukuran mutu yang diakui internasional membuat perolehan ISO juga dapat diposisikan sebagai indikator yang berkorelasi dengan minat investasi asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Nurdin juga mengharapkan agar sertifikasi ISO KPPN Batam juga dijadikan sebagai contoh dan benchmark bagi layanan publik oleh instansi pemerintah lainnya di Kepulauan Riau.“ISO yang diterima KPPN Batam sebagai standar yang ujinya ketat, semoga dapat diikuti sektor-sektor lain yang ada di Kepulauan Riau” ungkapnya.

“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat merasa bangga dan selalu menanti program dan proses yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat” tambah Nurdin lagi.

Acara penyerahan sertifikat ISO oleh perwakilan PT. BSI Group Indonesia kepada Kepala KPPN Batam, Maryono ini mengawali rangkaian kegiatan Seminar Hukum Keuangan Negara dan Rakor Regional Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera yang diadakan di Batam pada 3-5 Maret 2016.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 10 Mar 2016 05:36:57 +0700
Perintisan peran Financial Transformation Agent melalui Pelatihan Public Financial Management Reforms (PFMR) http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2444-perintisan-peran-financial-transformation-agent-melalui-pelatihan-public-financial-management-reforms-pfmr.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2444-perintisan-peran-financial-transformation-agent-melalui-pelatihan-public-financial-management-reforms-pfmr.html Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama pengembangan kapasitas pengelola keuangan publik kembali dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan World Bank, IMF dan negara/ organisasi donor dalam kerangka Multi Donor Trust Fund (MDTF) melalui pelatihan internasional Design, Sequencing and Implementation of Public Financial Management Reforms (PFMR) di Yogjakarta (09/02-12/02).

Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait proses reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia ini menghadirkan narasumber dari International Monetary Fund (IMF), World Bank Office Jakarta dan Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Pelatihan yang berstandar internasional, serta didukung penuh oleh World Bank dan para negara/organisasi donor dalam kerangka Multi Donor Trust Fund (MDTF) ini terdiri dari 4 bahasan pokok yaitu: Public Financial Management Reform (PFMR), Fiscal Decentralization, Public Investment, dan Cash Management.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya mengharapkan agar peningkatan pemahaman atas reformasi manajemen keuangan publik yang diperoleh melalui pelatihan ini dapat menjadi pemicu yang mendorong tranformasi dan implementasi keuangan publik yang lebih baik di tiap-tiap organisasi.

“Indonesia needs continuous improvement in public financial management and together we can have the new role as financial transformation agent”, demikian ungkap Marwanto di hadapan 41 pejabat setingkat eselon III pada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPERA, Bappenas, Pusku Kepolisian RI, Kemenhan, serta perwakilan European Union, perwakilan Kedutaan Canada (CIDA), dan perwakilan Kedutaan Swiss (SECO).

 

Kontributor : Direktorat PKN (Editing : Media Center Ditjen Perbendaharaan)

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Mar 2016 09:30:39 +0700
KPPN Ambon: Menjaga kualitas pelayanan berstandar internasional ISO 9001:2008 untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2443-kppn-ambon-menjaga-kualitas-pelayanan-berstandar-internasional-iso-9001-2008-untuk-turut-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-maluku.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2443-kppn-ambon-menjaga-kualitas-pelayanan-berstandar-internasional-iso-9001-2008-untuk-turut-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-maluku.html Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan sesuai visinya kembali menerapkan standar internasional pelayanan publik melalui sertifikasi ISO 9001:2008 untuk KPPN Ambon (23/02).

Menurut Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, selalu menjaga kualitas pelayanan publik merupakan aspek yang mutlak diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam penyerapan dana APBN di daerah, di samping sinergi dengan semua pihak terkait. Dengan penyerapan yang optimal, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Senada dengan Marwanto, Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam berkinerja, dan senantiasa berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada KPPN Ambon menjadi pertanda bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPPN Ambon kepada masyarakat sudah berjalan optimal dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional.” ungkap Zeth Sahuburua.

Di hadapan Pangdam XVI Maluku, Walikota Ambon, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku, Kepala BPKP Provinsi Maluku, dan pimpinan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Ambon, Dirjen Perbendaharaan juga memaparkan bahwa untuk tahun 2016, alokasi dana APBN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharan Tahun 2016 untuk Provinsi Maluku adalah sebesar Rp. 8,39 Triliun, diluar Dana Perimbangan. Dana tersebut akan digunakan membiayai kinerja pelayanan dan pembangunan di wilayah Provinsi Maluku melalui 497 satuan kerja.

Menjadi komitmen segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan di lingkup Kanwil DJPBN Prov.Maluku untuk menyalurkan dana APBN tersebut melalui pelayanan yang berkualitas.

“Dengan pelayanan yang bersertifikasi ISO 9001:2008, pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan (KPPN Ambon) sudah ber-standar internasional, sehingga penerapan standar sistem manajemen mutu pelayanan kepada stakeholder dipastikan akan selalu terjaga dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai kementerian keuangan.” Demikian disampaikan Kakanwil DJPBN Prov.Maluku, Usdek Rahyono dalam laporannya.

Pada kesempatan tersebut, Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk KPPN Ambon dilserahkan oleh PT. BSI Group Indonesia, Diah Ekawati kepada Kepala KPPN Ambon, Amra.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Mar 2016 03:32:52 +0700
Gedung baru diresmikan, KPPN Saumlaki siap salurkan Rp. 410,46 M dana APBN untuk menunjang pembangunan daerah perbatasan di Maluku http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2442-gedung-baru-diresmikan,-kppn-saumlaki-siap-salurkan-rp-410,46-m-dana-apbn-untuk-menunjang-pembangunan-daerah-perbatasan-di-maluku.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2442-gedung-baru-diresmikan,-kppn-saumlaki-siap-salurkan-rp-410,46-m-dana-apbn-untuk-menunjang-pembangunan-daerah-perbatasan-di-maluku.html Maluku Tenggara Barat, djpbn.kemenkeu.go.id,- Perhatian terhadap kualitas pelayanan termasuk di daerah terpencil menjadi salah satu prioritas Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan APBN di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut terlihat dengan peningkatan kualitas sarana penunjang tugas berupa peresmian gedung baru KPPN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (22/02).

Hal ini diapresiasi oleh Pemda setempat sebagai perhatian nyata Pemerintah Pusat terhadap upaya pembangunan daerah pelosok.

“Peresmian KPPN ini menjadi bukti nyata perhatian Pemerintah Pusat terhadap daerah pinggiran sekaligus diharapkan dapat mendukung modernisasi tata kelola keuangan Negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional”, demikian ungkap Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Paulus Werembinan Taborat dalam sambutannya pada acara peresmian tersebut.

“Keberadaan gedung KPPN Saumlaki merupakan bagian dari program pemerintah membangun hingga ke pelosok nusantara yang menjadi manifesto nawacita Presiden : Membangun dari pinggiran” tambahnya lagi.

KPPN Saumlaki sendiri untuk TA. 2016 telah siap untuk menyalurkan dana APBN bagi Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai daerah yang masuk dalam daftar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (perbatasan), sebesar 410,46 Milyar Rupiah. Selain itu, kedua Kabupaten dalam wilayah kerja KPPN Saumlaki tersebut juga akan mendapatkan Dana sebesar 936,5 Milyar Rupiah berupa Dana Transfer ke Daerah yang didalamnya termasuk Dana Desa yaitu sebesar 52 Milyar Rupiah.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono yang pada kesempatan tersebut meresmikan Gedung KPPN Saumlaki.

“Pada saat ini sudah lebih 80% uang yang ada di APBN sudah teralokasikan di seluruh tanah air, hal ini bertujuan agar semua dana yang teralokasikan bisa segera dimobilisasikan kemudian dialokasikan kepada program-program prioritas demi kemakmuran masyarakat Indonesia.” jelas Marwanto di hadapan jajaran pimpinan satuan kerja di lingkup wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Mar 2016 03:05:01 +0700
Sampai Dengan Januari 2016, 25 Triliun Rupiah Kontrak Sudah Ditandatangani http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2441-sampai-dengan-januari-2016,-25-triliun-rupiah-kontrak-sudah-ditandatangani.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2441-sampai-dengan-januari-2016,-25-triliun-rupiah-kontrak-sudah-ditandatangani.html Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id,- Tahun 2016 ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di awal Januari 2016 ini saja sudah terdapat sejumlah kontrak pemerintah yang sudah ditandatangani dengan nilai yang cukup signifikan. Demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku dan pegawai KPPN Ambon dalam kunjungan kerjanya (21/2).

 “Sampai dengan akhir Januari 2016, kontrak senilai lebih dari 25 Triliun yang merupakan kontrak dari proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan beberapa kementerian yang mempunyai belanja modal besar sudah ditandatangani,” jelas Marwanto.

Dengan sudah ditandatanganinya kontrak tersebut, menurut Marwanto akan berimbas pada permintaan pencairan dana terkait uang muka pekerjaan yang sudah akan diajukan ke KPPN di bulan Februari atau Maret 2016. Karenanya, ia berharap agar KPPN selalu siap dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder yang mengajukan pencairan dana tersebut di bulan-bulan tersebut.

Guna melayani percepatan pencairan dana oleh satuan kerja yang merupakan arahan Presiden, Marwanto menyampaikan bahwa Kanwil/KPPN agar lebih membuka komunikasi dengan satker.

“DIPA sudah diterima, silahkan diteliti, jika dana yang ada dalam DIPA tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, silahkan segera mengajukan revisi, sehingga pencairan anggaran dapat dilaksanakan secepatnya,” pesan Marwanto pada kesempatan tersebut.

Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Marwanto juga berpesan agar KPPN di bawah koordinasi Kanwil untuk menghimbau kepada satuan kerja bahwa rencana penarikan dana ke KPPN merupakan sebuah proses yang sangat penting. Karena hal ini akan berimplikasi pada ketersediaan dana yang akan disiapkan oleh Bank Operasional Pusat sebelum dana APBN melalui SP2D dicairkan.

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 01 Mar 2016 02:59:28 +0700
Penyusunan LKPP 2015, Lebih Cepat Lebih Baik http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2440-penyusunan-lkpp-2015,-lebih-cepat-lebih-baik.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2440-penyusunan-lkpp-2015,-lebih-cepat-lebih-baik.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengantisipasi jatuh tempo penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual untuk LKPP tahun 2015, Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan (Dit.APK) berupaya menjadi katalisator untuk mempercepat penyusunan LKPP/ LKKL 2015.

“Kita biasakan untuk menyusunnya jangan pada saat last minute, karena pengalaman ketika last minute akan beresiko lebih besar” kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Firmansyah ketika membuka rapat koordinasi Instansi dan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2016 (23/2).

Akselerasi penyesuaian dari sistem akuntansi kas menuju akrual menjadi berbasis akrual sepenuhnya yang harus dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) di tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian LKPP tahun 2015. “Untuk sukses beralih dari cash toward accrual ke accrual ada dua kuncinya : satu, ikuti aturannya dan ; dua, lengkapi dokumennya” kata Syafri Adnan Baharuddin, Tenaga Ahli Bidang Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan.

Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014 masih terdapat 7 K/L mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK. Kebiasaan menunda penyusunan LKKL hingga detik-detik terakhir membuat penyelesaian beberapa LKKL kurang maksimal. “Ketiadaan enforcement, membuat beberapa K/L lebih santai dan akibatnya terserang december syndrome (keadaan terdesak oleh penyelesaian pekerjaan di akhir tahun-Red.) dalam penyelesaian Laporan Keuangannya” tambah Syafri lagi.

Memberikan kemudahan dalam penyusunan K/L, disediakan aplikasi Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Peran Duta Akrual yang sebelumnya jugatelah ditunjuk pada masing-masing K/L juga diharapkan menjadi ujung tombak yang menentukan keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Wed, 24 Feb 2016 10:33:06 +0700
Menyalurkan APBN, Berkontribusi Nyata Bagi Pembangunan Ekonomi dan Masyarakat Papua http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2439-menyalurkan-apbn,-berkontribusi-nyata-bagi-pembangunan-ekonomi-dan-masyarakat-papua.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2439-menyalurkan-apbn,-berkontribusi-nyata-bagi-pembangunan-ekonomi-dan-masyarakat-papua.html Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Semangat untuk berperan serta memberikan kontribusi nyata dalam ikut mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia sangat terasa mencuat dalam acara kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Jayapura (20/2).

Mengambil tema “Penguatan Peran Kuasa Bendahara Umum Negara guna Mendukung Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” terlihat bahwa jajaran Ditjen Perbendaharaan berkomitmen kuat untuk menyelaraskan sinergi dengan apa yang menjadi fokus tujuan pembangunan daerah di Provinsi Papua.

“Tidak hanya semata menitikberatkan pemenuhan tugas saja, kami berkomitmen penuh untuk ikut serta memperbaiki kondisi di daerah, sedapat mungkin tanpa ada efek-efek samping yang tidak diinginkan.” Demikian ungkap Kepala Kanwil DJPBN Prov.Papua, Tiarta Sebayang dalam kesempatan tersebut.

Tiarta menambahkan pula bahwa berada di wilayah ujung timur Indonesia, dalam melaksanakan komitmen tersebut segenap jajaran Kanwil dan KPPN di lingkup Kanwil DJPBN Prov.Papua senantiasa berinovasi dan berupaya menyiasati segala keterbatasan guna tetap meningkatkan kinerja, khususnya penyaluran dana APBN di daerah Papua.

Penyaluran dana belanja modal khususnya yang langsung menunjang pembangunan infrastruktur seperti proyek pembangunan bandara di pedalaman dan jalan lintas Papua menjadi fokus perhatian utama. Hal ini mengingat bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut bernilai strategis karena berpengaruh langsung terhadap gerak perekonomian daerah dan hajat hidup masyarakat Papua. Karenanya, harus sangat diperhatikan kelancaran penyaluran dananya.

Hal tersebut sangat didukung oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

“Adalah menjadu salah satu tugas jajaran Ditjen Perbendaharaan selaku aparatur di daerah untuk memelopori kesadaran bersama untuk memastikan bahwa setiap dana yang ditransfer dari APBN ke APBD dan masuk ke Kas Daerah harus menghasilkan output terbaik bagi kemakmuran rakyat di Bumi Cenderawasih ini” tegas Marwanto.

Tugas sebagai pionir dan memastikan output kemakmuran ini harus diwujudkan melalui pelayanan yang optimal, jangan terkendala oleh hal-hal kecil yang berdampak vital. Selain itu Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan untuk senantiasa membangun hubugan baik dengan stakeholder daerah, menjada citra di hadapan publik dan mempertimbangkan persepsi masyarakat dalam bertindak dan mengambil kebijakan.

“Produktifitas yang sudah dicapai jangan sampai tidak terjaga citranya akibat adanya sudut pandang dan persepsi yang keliru dari masyarakat” pesan Marwanto.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Tue, 23 Feb 2016 07:02:38 +0700
Menkeu: Jalin kerjasama yang baik dan disiplinkan Pemda membayar pajak terkait APBD http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2438-menkeu-jalin-kerjasama-yang-baik-dan-disiplinkan-pemda-membayar-pajak-terkait-apbd.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2438-menkeu-jalin-kerjasama-yang-baik-dan-disiplinkan-pemda-membayar-pajak-terkait-apbd.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brojonegoro, saat memberikan arahan setelah melantik pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (18/02).

 

Dalam arahannya, Bambang juga menyampaikan pesan dan harapannya kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya kepada pejabat yang promosi untuk mengembangkan kemampuan dengan cepat dan tepat, membentuk teamwork yang solid bekerja berdasarkan prioritas demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Khusus untuk Ditjen Perbendaharaan, Bambang Brojonegoro berpesan bahwa mengenai penyerapan anggaran diharapkan Ditjen Perbendaharaan dapat lebih mendorong penyerapan anggaran melalui terobosan-terobosan baru agar lebih besar di awal tahun dan lebih merata, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

“Kita harapkan disatu sisi keluhan pegawai di KPPN yang harus lembur di bulan Desember dapat dikurangi, tapi disisi yang lain kita juga harus memperbaiki kualitas pelayanan kita kepada K/L dan Pemda” imbuhnya.

Untuk mendorong tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2016, Bambang juga berpesan agar Ditjen Perbendaharaan khususnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk lebih mendisiplinkan pemerintah daerah dalam konteks membayar pajak yang terkait dengan APBD pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Untuk itu Bambang mengingatkan lagi bahwa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar lebih menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pejabat pemerintah daerah khususnya pejabat yang mengelola keuangan daerah.

Pada pelantikan kali ini terdapat 5 (lima) pejabat eselon II dari Ditjen Perbendaharaan yang dilantik, yaitu: Ludiro (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY), Sulaimansyah (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara), Irwan Ritonga (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah), Ismed Saputra (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo) dan Tri Budhianto (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara).

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

 


]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 18 Feb 2016 12:06:37 +0700
Mengenalkan Ditjen Perbendaharaan Kepada Akademisi Sebagai Mitra Strategis Komunikasi http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2437-mengenalkan-ditjen-perbendaharaan-kepada-akademisi-sebagai-mitra-strategis-komunikasi.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2437-mengenalkan-ditjen-perbendaharaan-kepada-akademisi-sebagai-mitra-strategis-komunikasi.html Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Peran Ditjen Perbendaharaan yang berkaitan dengan kepentingan publik terus ditingkatkan melalui penciptaan tatakelola yang baik guna mendukung fungsi Bendahara Umum Negara (BUN).

“Optimalisasi pengelolaan kas ini juga didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan perbaikan berkelanjutan” demikian disampaikan Muhdi, Kasubdit Litbang dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pemateri pada acara Ekspose Komunikasi Publik Ditjen Perbendaharaan dengan civitas akademika Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Cirebon (17/2).

Fungsi pengelolaan kas negara dan pencairan dana APBN yang mencapai Rp784 triliyun (per Januari 2016) yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan melalui instansi vertikalnya (Kanwil dan KPPN) yang tersebar di 33 provinsi dan 181 kota merupakan peran yang strategis karena langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Hal ini diungkap Kasubbag Pengembangan Organisasi Bagian OTL, Moudy Hermawan ketika menyampaikan materi profil serta tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam acara tersebut.

Walaupun demikian, peran penting tersebut ternyata belum terlalu terekspose kepada publik secara luas. Demikian diutarakan oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho di awal acara.

“Direktorat Jenderal Perbendaharaan memegang peranan strategis dalam pengelolaan belanja pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji PNS pusat dan daerah beserta perangkatnya, serta menghimpun seluruh penerimaan negara. Tapi sayangnya publik banyak yang belum tahu” ujarnya.

Menanggapi tantangan ini, Ditjen Perbendaharaan terus mengembangkan dan menajamkan strategi komunikasi publiknya. Komunikasi publik akan dibangun dengan khalayak luas, termasuk kalangan akademis sebagai segmen target utama. Salah satunya seperti kegiatan edukasi public berupa ekspose kepada mahasiswa dan dosen UNTAG kali ini.

“Kami menyadari bahwa akademisi memiliki peran penting sebagai mitra komunikasi strategis dalam menghadapi tantangan perekonomian dan pertumbuhan nasional.” tambah Heru Pudyo lagi di hadapan 62 orang civitas akademika UNTAG.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 18 Feb 2016 09:07:55 +0700
Meminimalisir Tindak Korupsi, Memberikan Rasa Aman Bagi Pengelola Keuangan Negara http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2436-meminimalisir-tindak-korupsi,-memberikan-rasa-aman-bagi-pengelola-keuangan-negara.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2436-meminimalisir-tindak-korupsi,-memberikan-rasa-aman-bagi-pengelola-keuangan-negara.html Manokwari,djpbn.kemenkeu.go.id- Pemahaman tentang Hukum Keuangan Negara diperlukan untuk menghindarkan aparatur terbelit permasalahan hukum atau tindak pidana korupsi yang potensinya besar terjadi dalam periode pelaksanaan anggaran.

Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan Seminar Keuangan Negara (28/01).

”Persepsi/pemahaman tentang kerugian negara merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan Keuangan Negara” kata Kepala Kanwi Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat Miden Sihombing.

Percepatan penyerapan anggaran yang sekarang ini merupakan prioritas pemerintah, tetap harus memperhatikan aspek compliance.

Belanja APBN dan APBD yang dilakukan efektif dan efisien harus mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga para pengelola keuangan di instansi vertikal dan SKPD tidak terbelit kasus hukum dan tindak pidana korupsi” demikian ungkap Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi .

Kesepahaman yang dihasilkan dari seminar ini diharapkan dapat menjadi konsensus dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depan.

“Pengelolaan keuangan negara yang baik meminimalisir tindak pidana korupsi sehingga tercipta keamanan bagi siapapun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya” Direktur Sistem Perbendaharaan Wiwieng Handayaningsih menyatakan. Saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Hukum Keuangan Negara pada Ditjen Perbendaharaan secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan pada Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum.

 

Oleh : Media Center Direktorat Jenderal Perbendaharaan

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 18 Feb 2016 09:04:12 +0700
Kerjasama Indonesia-Korea, belajar dari pengalaman masing-masing http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2435-kerjasama-indonesia-korea,-belajar-dari-pengalaman-masing-masing.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2435-kerjasama-indonesia-korea,-belajar-dari-pengalaman-masing-masing.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Membangun kerjasama regional yang kuat antara Indonesia - Korea dalam riset ekonomi dan sosial, Ditjen Perbendaharaan didaulat sebagai penyelenggara even tahunan program Knowledge Sharing Program (KSP).

Hasil riset KSP tahun 2015 mengambil poin tentang peningkatan kinerja pemerintahan Indonesia untuk produktifitas pasar dan stabilitas sosial. Mem-publish hasil risetnya tahun 2015, KSP melakukan final reporting workshop (16/02).

Forum publikasi hasil riset KSP tahun 2015 membicarakan tiga topik yaitu, produktifitas Usaha Kecil Menengah (UKM), Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dan talent management dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). “Belajar dari kesalahan dan pengalaman dari masing-masing negara akan membuat kita lebih baik kedepan” kata Jin-Wook Choi peneliti KSP dari Korean University. Rekomendasi yang diberikan pada beberapa topic-topik diskusi meliputi perbaikan dari sistem regulasi di Indonesia dan Implementasi kebijakan dilapangan.

Sudah 6 tahun sejak tahun 2011 KSP telah memberikan berbagai rekomendasi sebagai hasil riset dibidang sosial dan ekonomi kepada pemerintah Indonesia. Rekomendasi yang diberikan akan berkontribusi pada perubahan Indonesia kedepan. “Saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu bintang besar di dunia” kata Okyu Kwon ketua delegasi korea yang juga mantan wakil perdana menteri republik korea.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Thu, 18 Feb 2016 08:59:13 +0700
Memasyarakatkan transaksi nontunai dan cashless society, Ditjen Perbendaharaan selenggarakan Cashless Zone dan Treasury Fun Run http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2433-memasyarakatkan-transaksi-nontunai-dan-cashless-society,-ditjen-perbendaharaan-selenggarakan-cashless-zone-dan-treasury-fun-run.html http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2433-memasyarakatkan-transaksi-nontunai-dan-cashless-society,-ditjen-perbendaharaan-selenggarakan-cashless-zone-dan-treasury-fun-run.html Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Belakangan ini penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai pengganti uang cash telah menjadi salah satu alternatif populer bagi masyarakat untuk bertransaksi secara aman, handal dan efisien.

 

Ikut memasyarakatkan sistem transaksi nontunai dan cashless society yang telah dicanangkan Bank Indonesia pada Agustus 2014, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyelenggarakan peluncuran cashless zone (02/12). Dalam acara tersebut, di area kompleks Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng disediakan area counter perbankan dan stand konsumsi yang transaksinya dapat dilakukan dengan e-money.

Cashless zone ini merupakan bentuk inovasi dan terobosan baru yang menjadi continuous improvement Kementerian Keuangan” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka kegiatan tersebut.

Serangkaian dengan acara peluncuran cashless zone juga diadakan lomba lari 5 km Treasury Fun Run. Kedua acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2016.

Cashless Zone dan Treasury Fun Run adalah wujud sinergi Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko serta Ditjen Perbendaharaan yang sangat konsern terhadap cashless transaction” Kata Ditjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

]]>
redaksi.treasury@gmail.com (Media Center) Berita Fri, 12 Feb 2016 10:49:52 +0700