PROFIL

Dinamika Organisasi

KANTOR PUSAT

Pada saat itu Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu cikal bakal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki karakteristik:
• Memegang fungsi ordonatur dan otorisasi
• Memiliki Kewenangan yang sangat luas (debt management, asset management, budget planning and execution)

Paradigma baru yang muncul paska 2002 menyadarkan betapa pentingnya pembagian kewenangan dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme check and balance berguna untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah yang melatarbelakangi lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

KANTOR PUSAT

Sesuai amanat paket Undang-Undang Keuangan Negara, terjadi pemisahan peran dan fungsi di dalam pengelolaan keuangan negara, berupa:
1. Pemisahan fungsi ordonatur dengan otorisasi
2. Pembatasan, dan penajaman fungsi serta kewenangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Undang‐Undang Perbendaharaan Negara mengamanatkan adanya pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja. Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran melaksanakan kewenangan pengurusan administratif (administratief beheer) dalam hal pembebanan anggaran (ordonatur) dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum melaksanakan pengurusan pembayaran tagihan belanja negara (otorisator) dalam hal pertanggungjawaban (comptabiliteit beheer).

Pemisahan peran dan fungsi tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan terbentuknya 3 uniteselon I:
1. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK)
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
3. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI)

 

KANTOR VERTIKAL DI DAERAH

Penataan organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan pada periode reformasi birokrasi dimulai dengan penetapan KMK Nomor-303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Sebagai konsekuensi penataan organisasi Kantor Pusat, Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dialihkan menjadi Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selain itu, terjadi perubahan struktur organisasi pada KPPN sebagai konsekuensi fungsi ordonansering (kewenangan untuk melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembebanan anggaran) yang tidak lagi melekat pada KPPN. 

Di tahun 2006 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 yang berisi tentang penajaman fungsi KPPN yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan PMK ini, dibentuk KPPN Percontohan untuk memberikan pelayanan terbaik (service excellent) kepada publik. Melalui penyederhanaan SOP dan percepatan proses pelayanan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi secara efektif, KPPN Percontohan dengan sumber daya manusia yang minimalis, merupakan prototype pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien dengan tetap mewujudkan customers satisfaction oriented.

KANTOR PUSAT

Penataan organisasi adalah salah satu pilar utama reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Untuk mempercepat reformasi birokrasi tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Kedua unit Eselon I ini semula berasal dari Eselon II di Ditjen Perbendaharaan.
2. Menajamkan tugas fungsi DJPB pada Pengelolaan Dana Investasi (PDI) dan bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Dalam periode ini, terjadi pemisahan tugas untuk pengelolaan investasi pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibentuk sebagai “operator” pelaksanaan investasi, sedangkan Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Sistemn Manajemen Investasi berfungsi sebagai “regulator”.

 

KANTOR VERTIKAL

Terobosan kami dalam periode ini adalah pembentukan KPPN di beberapa wilayah untuk memberikan pelayanan prima (service excellent) kepada customers, antara lain Pembentukan KPPN Percontohan dan pengoperasioan KPPN Khusus Banda Aceh untuk kegiatan pasca bencana tsunami. Kami melakukan penyederhanaan SOP dan percepatan proses penerbitan perintah pembayaran dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi secara efektif.

Di tahun 2007, Ditjen Perbendaharaan telah meresmikan 18 KPPN Percontohan sebagai layanan unggulan. Pola layanan pada KPPN Percontohan mandapat apresiasi dari berbagai pihak.

KANTOR PUSAT

Untuk mencapai misi kami saat itu, “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera”, kami lakukan penataan organisasi Kantor Pusat dan kantor vertikal kami di daerah. Reorganisasi di Kantor Pusat meliputi:
1. Penggabungan Direktorat Pengelolaan Dana investasi dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit.SMI).
2. Pembentukan Direktorat Transformasi Perbendaharaan (Dit.TP) sebagai motor implemantasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Guna mewujudkan perbaikan pengelolaan kas negara yang sesuai world best practices dan meningkatkan penerimaan negara, maka kami melaksanakan mekanisme perencanaan kas, Treasury Single Account (TSA) dan Treasury Notional Pooling (TNP). 

Pada tanggal 10 Juli 2009, proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dimulai dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian Keuangan dengan LG CNS Co. Ltd. Korea. SPAN mempunyai target untuk mengimplementasikan konsep Integrated Financial Management Information System (IFMIS) ke dalam sistem penganggaran dan perbendaharaan negara.

 

KANTOR VERTIKAL

Telah ditetapkan PMK Nomor-101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memuat penyempurnaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dan KPPN. Dalam periode ini dilakukan:
1. penataan organisasi Kanwil dan KPPN antara lain penyetaraan eselonisasi pada Kanwil (menjadi eselon II a) dan KPPN (menjadi eselon III a);
2. perubahan tipologi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, seluruhnya menjadi Tipe A;
3. Perubahan tipologi KPPN menjadi Tipe A1 dan Tipe A2; dan
4. penyederhanaan organisasi dengan mengurangi 1 Seksi pada KPPN Tipe A1.

KANTOR PUSAT

Pada tahun 2012 terjadi perubahan tugas dan fungsi yang sangat signifikan pada Ditjen Perbendaharaan, antara lain:
1. Pengalihan penatausahaan DIPA dari Ditjen Perbendaharaan kepada Ditjen Anggaran yang memberikan dampak signifikan pada tugas Ditjen Perbendaharaan. Sebagai konsekuensinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan menitik beratkan fungsi pembinaan serta penajaman fungsi sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.
2. Inisiatif pelaksanaan tugas dibidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional oleh Kantor Wilayah kami sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.

Pada tahun ini seluruh KPPN ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. 

Kemudian di tahun 2013 terbit peraturan bersama antara kami dengan Ditjen Anggaran serta Keputusan Menteri Keuangan guna pelaksanaan tugas bidang penganggaran dan perimbangan keuangan oleh kantor wilayah kami.
Hal ini semakin mempertegas amanah bagi seluruh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

 

KANTOR VERTIKAL

Pada tahun 2010, dibentuk layanan filial KPPN melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-09/PB2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobile KPPN. Layanan filial hingga saat ini terdapat di 6 daerah (Sabang, Sinabang, Ranai, Muara Teweh, Kalabahi dan Namlea).

Pada tahun 2012 melalui KEP-163/PB/2012, seluruh KPPN ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. Selanjutnya, PMK Nomor 169/PMK.01/2012 yang menjadi dasar atas perubahan fundamental di organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, yang
meliputi:
1. Pembentukan 3 kanwil baru di Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB Kepulauan Riau, Selawesi Barat, dan Papua Barat). Sehingga total jumlah Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah 33 kanwil.
2. Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi Kanwil sesuai dengan proses bisnis SPAN dan SAKTI, pembentukan unit kepatuhan internal, pembinaan, koordinasi, supervisi KPPN, pelaksanaan tugas di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

3. Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi KPPN sesuai dengan proses bisnis SPAN dan SAKTI, pembentukan unit kepatuhan internal, dan pelaksanaan fungsi manajemen satker.
4. Pembentukan KPPN Khusus (KPPN Khusus Investasi, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah) untuk memisahkan fungsi operator dan regulator pada direktorat di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
5. Peningkatan status 23 KPPN tipe A2 menjadi A1. 

Di tahun 2013, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai melaksanakan tugas bidang penganggaran dan perimbangan keuangan dengan berpedoman pada:
1. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran nomor PER-02/AG/2013 dan Per-26/PB/2013 tentang pedoman umum pelaksanan tugas Kanwil di bidang penganggaran dan PNBP.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 46/KMK.01/2014 tentang pelaksanan tugas Kanwil di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan.

KANTOR PUSAT

Pada tahun 2014 dilakukan perumusan kembali penataan organisasi Kantor Pusat DJPB sebagai kelanjutan proses penataan organisasi Kantor Pusat DJPB tahun 2012 yang sempat tertunda. Perumusan didasarkan pada visi DJPB pada tahun 2014, yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia “ dan hasil blueprint transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan Konsep penataan organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh:
1. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat, Penajaman fungsi Kehumasan (Keterbukaan Informasi Publik) dan Sentralisasi Help Desk.
2. Inisiatif spending review, Pelimpahan DIPA ke DJA dan Penajaman tugas Pelaksanaan Anggaran.
3. Operasionalisasi Treasury Dealing Room dan KPPN Khusus Penerimaan
4. Pemisahan fungsi regulator dan operator serta operasionalisasi KPPN Khusus Investasi.
5. Pemisahan fungsi IT dan proses bisnis.
6. Pembentukan PMO Transformasi Kelembagaan
7. Sertifikasi Pejabat Pengelola Keuangan.

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah suatu agenda besar untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul, terintegrasi serta berkelas internasional yang meninggalkan sekat-sekat sektoral namun harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul. Transformasi Kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pengejawantahan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Inisiasi monitoring terhadap program strategis Transformasi Kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui penataan organisasi tersebut meliputi:

Disbursement & Receipt: implementasi SPANSAKTI, MPN G2.
Liquidity Management: implementasi TDR, TSA expansion, New AFS, peningkatan frekuensi koordinasi/rapat ALM, etc.
Accounting & reporting: implementasi akuntansi berbasis akrual, penyusunan konsolidasi LKPPLKPD dan statistik keuangan pemerintah.
Special Mission: roadmap kebijakan investasi pemerintah, revisi PP investasi.