PROFIL

Kepatuhan Internal, Kesehatan Organisasi, dan Manajemen Resiko

KEPATUHAN INTERNAL

Dalam hal Kepatuhan Internal, Kami telah menetapkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan risiko dan pemantauan pengendalian intern secara terintegrasi, yang diharmonisasikan dengan manajemen pengaduan yang terstruktur, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, sekaligus menandai terbentuknya Unit Kepatuhan Internal (UKI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai amanat Menteri Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu UKI tingkat Kantor Pusat (UKI-E1), UKI tingkat Wilayah (UKI-W), serta UKI tingkat KPPN (UKI-P).

Namun demikian, pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tersebut, telah diinisiasi sejak terbentuknya unit kerja Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2004 silam. Unsur tugas yang pertama yaitu pengelolaan penerapan manajemen risiko telah diimplementasikan melalui penetapan-penetapan kebijakan yang mengedepankan faktor pencegahan terhadap potensi permasalahan, sehingga dalam setiap kebijakan tersebut selalu disertai rencana atau langkah-langkah alternatif yang bersifat pemecahan permasalahan.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/ PMK.09/2008 telah mulai Kami laksanakan sejak tahun 2009 yang merupakan periode piloting di lingkungan Kementerian Keuangan. Implementasi manajemen risiko tersebut dilakukan oleh unit eselon II lingkup Kantor Pusat dan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan secara bertahap.

 

KESEHATAN ORGANISASI

Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN) atau Survei Kesehatan Organisasi(SKO) menjadi salah satu alat ukur objektif terkait praktik- praktik kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan. Berdasarkan Survei Kesehatan Organisasi yang dilaksanakan pada November 2014, Ditjen Perbendaharaan mencapai skor MOFIN sebesar 87, yang menempatkan institusi ini di peringkat satu lingkup Kementerian Keuangan. Skor di tahun 2014 ini meningkat 3 poin dibandingkan skor MOFIN Ditjen Perbendaharaan tahun 2013 sebesar 84.

Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan, sejak tahun 2004 silam telah dilaksanakan melalui penyediaan kotak pengaduan pada setiap unit kerja Ditjen Perbendaharaan. Selain itu juga telah disiapkan sms pengaduan yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2013, pelaksanaan pengelolaan pengaduan telah diformalkan melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk pelaksanaan tugas pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional telah dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh masing-masing unit kerja Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2013 semakin dikuatkan dengan fungsi koordinasi pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Unit Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk unsur tugas pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai telah dilaksanakan melalui pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Ditjen Perbendaharaan.