PROFIL

Melawan Tindak Pidana Korupsi

Kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuk pada tahun 2004, sebagai bagian dari amanat penyempurnaan di bidang manajemen keuangan Negara. Saat ini, Kami terus melakukan langkah- langkah pembenahan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas organisasi.

Sebagai pengelola Perbendaharaan Negara, Kami selalu memfokuskan diri terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut didukung melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2006 dengan mendasarkan pada penguatan terhadap aspek kelembagaan melalui penataan organisasi, aspek ketatalaksanaan melalui penyempurnaan proses bisnis, serta aspek sumber daya manusia melalui peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia.

Untuk memperoleh dampak signifikan terhadap hasil implementasi reformasi birokrasi, maka Kami terus membenahi pelayanan kepada stakeholder dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan gratifikasi. Secara serius dan berkelanjutan, Kami telah menerapkan zero tolerance terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai bentuk partisipasi aktif terhadap pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan, secara aktif Kami mensosialisasikan program anti korupsi dan anti gratifikasi terhadap seluruh stakeholder, sehingga pembenahan terhadap manajemen keuangan Negara dapat diimplementasikan secara bersama-sama di lingkungan kementerian/lembaga.

Selain meningkatkan kualitas kinerja terhadap pihak eksternal, Kami juga terus meningkatkan kualitas kinerja terhadap internal organisasi melalui peningkatan pengendalian internal dan juga pengelolaan kegiatan yang berbasis risiko. Peningkatan pengendalian internal dilakukan melalui penyempurnaan standard operating procedures (SOP) kegiatan yang berorientasi output dan diimbangi oleh pengawasan melekat setiap level kegiatan untuk meningkatkan garansi tingkat keberhasilan kegiatan sekaligus menurunkan potensi fraud. Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan yang berbasis risiko diimplementasikan melalui penetapan aturan dan kebijakan yang berorientasi assessment terhadap potensi permasalahan, sehingga melalui aturan dan kebijakan yang diterapkan dapat meminimalisir timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus meningkatkan akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

Capaian Kami dalam bidang reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: 

  1. Pada pelaksanaan Quality Assurance tahun 2012 serta kelanjutannya pada tahun 2013 melalui Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Keuangan, Kami memperoleh nilai sebesar 94,07
  2. KPPN Malang berhasil memperoleh penetapan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2013. Penilaian ini diselenggarakan oleh Kementerian PAN&RB bekerja sama dengan Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  3. Untuk tahun 2014, pelaksanaan penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM diimplementasikan oleh KPPN Semarang II dan KPPN Bangko sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta 10 (sepuluh) unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Capaian lainnya diperoleh melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Survei Integritas KPK serta Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) terhadap seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah. Survei Integritas KPK dilaksanakan dalam rangka mengukur nilai integritas unit kerja dalam pelayanan publik dan melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Sedangkan kegiatan Penilaian Insiatif Anti Korupsi KPK bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan sistem dan mekanisme yang efektif dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya korupsi di lingkungan unit kerja. Prestasi Kami dalam program KPK tersebut antara lain:

  1. Survei Integritas KPK tahun 2009 memperoleh indeks sebesar 6,78 (dari skala 10) dan hasil tahun 2011 dengan indeks sebesar 7,69.
  2. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK tahun 2009 dengan indeks sebesar 6,103 dan hasil tahun 2010 dengan indeks sebesar 8,99.