PROFIL

Pakta Integritas

Dalam rangka meningkatkan implementasi tugas kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tahun 2014 Kami telah melaksanakan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal dengan melibatkan seluruh UKI lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, telah dilaksanakan pula pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan Akselerasi dan Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) yang dikoordinasikan oleh Bagian Pengembangan Pegawai melalui kerjasama dengan BPPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil implementasi tugas kepatuhan internal yang telah dijalankan, Kami telah mencapai beberapa prestasi yang membanggakan baik di lingkup Kementerian Keuangan maupun berskala nasional. Prestasi-prestasi tersebut antara lain:

  1. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2013, Kami menempati peringkat ketiga di antara unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang dinilai dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 61,89 (level 3, risk defined) dari 5 (lima) level.
  2. Untuk tahun 2014, pelaksanaan penilaian TKPMR dilakukan terhadap 2 (dua) unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
  3. Selain itu, dalam penerapan manajemen risiko, Kami telah berhasil menurunkan tingkat risiko yang berdampak signifikan terhadap organisasi sehingga dapat mewujudkan pencapaian kinerja yang optimal sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
  4. Dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, Kami telah berhasil memetakan potensi fraud dan konflik kepentingan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemantauan pengendalian intern melalui penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3113/PB/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemetaan Titik Rawan Terjadinya Fraud dan Potensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) pada Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
  5. Untuk mengukur hasil penerapan pengendalian intern, bersama dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan piloting penilaian penerapan pengendalian intern tahun 2014 terhadap beberapa sampel unit kerja, yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
  6. Dalam penerapan pengelolaan pengaduan, Kami berhasil menyelesaikan pengaduan- pengaduan yang diterima, baik dari saluran internal Ditjen Perbendaharaan maupun saluran eksternal Ditjen Perbendaharaan, melalui koordinasi dengan unit terkait maupun dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
  7. Dalam pelaksanaan pemantauan terhadap implementasi kode etik dan disiplin pegawai, Kami telah berhasil melaksanakan penandatanganan pakta integritas seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pelaksanaan penandatanganan pakta integritas antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mitra kerja. Pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 2011.
  8. Dalam pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, melalui koordinasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UKI-E1 secara berkelanjutan, Kami telah melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaaan oleh BPK, BPKP, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Selain itu, terhadap implementasi program pemberantasan korupsi dan gratifikasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi, Kami berhasil meraih sejumlah prestasi. Prestasi-prestasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan dalam menerapkan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Capaian tersebut diperoleh dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB yaitu pelaksanaan program Quality Assurance dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (QA dan PMPRB) sesuai amanat Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 20 tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.