PROFIL

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat). SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA (Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan (Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

Ditjen Perbendaharaan, bersama dengan Ditjen Anggaran dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, mengembangkan SPAN dengan mengacu pada beberapa negara maju yang telah berhasil menerapkan program sejenis, contoh: Australia, Amerika, dan Kanada, namun tetap memperhatikan keunikan budaya dan proses yang ada di Indonesia.

Pengembangan dan implementasi SPAN menjadi salah satu bagian dari upaya pencapaian visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia. Bahkan, SPAN pernah menjadi salah satu agenda pembahasan pada APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) pada tahun 2013 dan menjadi salah satu acuan berbagai Negara lain untuk dapat mengembangkan program sejenis pada negaranya masing masing.

Mengingat luasnya cakupan wilayah operasional SPAN dan efisiensi pelaksanaannya, Aplikasi SPAN setelah dilakukan User Acceptance Test (UAT-uji coba oleh pengguna) selama dua bulan mulai 8 April 2013, di-launching pada tanggal 19 Agustus 2013 di lingkungan Kemenkeu dan perbankan nasional serta secara bertahap telah dilakukan piloting/percontohan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sejak 2 Januari 2014.

Saat ini, Ditjen Perbendaharaan terus membuat kebijakan arah pengembangan transaksi di pemerintahan agar dilakukan dengan mengacu pada prinsip e-government. Implementasinya telah dimulai dengan e-procurement, e-filling dan e-reporting. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang upaya penguatan konsep go green office. Implementasi SPAN diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Program reformasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: (i) tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, (ii) tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya, (iii) tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan, dan real time, (iv) terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan (v) terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien. Pembangunan SPAN mempunyai satu tujuan, yaitu menuju Indonesia yang lebih baik, Salam Transformasi.