PROFIL

Layanan Unggulan

Perjalanan panjang birokrasi DJPB tidak terlepas dari perkembangan kantor vertikal sebagai etalase birokrasi dan ujung tombak pelayanannya. Mulai dari Central Kantoor Comptabiliteit (CKC) yang berdiri sejak awal kemerdekaan, Kantor Bendahara Negara (KBN) tahun 1965, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) mulai tahun 1975, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tahun 1990 dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tahun 2004 hingga saat ini, menunjukkan bahwa yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri dan niat baik membangun negeri.

Sejak tahun 2004, perubahan struktur organisasi pada KPPN sebagai konsekuensi fungsi ordonansering yang tidak lagi melekat pada KPPN. KPPN hanya memiliki fungsi Bendahara Umum Negara yang bertugas sebagai pembayar tagihan kepada Kas Negara setelah sebelumnya melakukan pengujian pada dokumen sumber. Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengamanatkan adanya pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja. Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran yang melaksanakan kewenangan pengurusan administratif dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum yang melakukan pengurusan comptable. Kementerian teknis sebagai pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang sesuai, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN. Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara melakukan penilaian dan pengesahan terhadap tagihan dan pembayaran tagihan atas beban APBN.