1. Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2. Launching KPPN Penerimaan
3. Launching MPN G2
4. KPPN Memperoleh ISO 9001-2008
1. Softlaunching SPAN
2. Seluruh KPPN menjadi KPPN Percontohan
1. Pengalihan penatausahaan DIPA dari Ditjen Perbendaharaan kepada Ditjen Anggaran
2. Penerapan Standar Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan di semua KPPN di Indonesia
3. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. Launching Layanan Filial KPPN, untuk melayani satuan kerja yang berada di remote area
2. Peningkatan layanan untuk satuan kerja dengan Pembentukan Layanan Mobile KPPN
1. Reorganisasi dan Penajaman Fungsi di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (PMK Nomor-184/PMK.01/2010)
2. Launching Layanan Unggulan di Kantor Wilayah
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) untuk pertama kali.
1. Pelaksanaan Treasury Single Account dan Treasury Notional Pooling sebagai wujud efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas
2. Penandatanganan kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wujud konsep Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di Indonesia
Pembentukan Direktorat Transformasi Perbendaharaan sebagai motor implemantasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Pencanangan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.
2. Pembentukan Assesment Center
3. Pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan (KPPN Reformasi Birokrasi Percontohan) Tahap I sebagai upaya pemberian service excellent
1. Pemisahan fungsi Pengelolaan Asset dan Pengelolaan Utang dari Ditjen Perbendaharaan
2. Penajaman tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan: masuknya fungsi pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan fungsi manajemen investasi (PPK-BLU dan PDI)
3. Pembentukan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Penyusunan Perdana Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) atas APBN tahun 2004
Timeline Story
2004
14 Januari 200412:00 AM
19 Juli 200412:00 AM
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
10 Mei 200412:00 AM
Penetapan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004
tentang tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 2001 tentang unit organsisasi dan tugas eselon I departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2004 Dibentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaansebagai salah satu Unit Eselon I di Departemen Keuangan
Ditjen Perbendaharaan
