PROFIL

Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

 

perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

   

pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

   

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

   

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

   

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

   

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

   

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

 

Sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa:

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
b. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
e. pembinaan teknis sistem akuntansi;
f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
h. pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);
i. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
j. pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
k. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
l. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
m. verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
n. pelaksanaan kehumasan; dan
o. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
i. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
l. pelaksanaan kehumasan; dan
m. pelaksanaan administrasi KPPN.
KPPN Tipe A2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A2 menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kasnegara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
a. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
b. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
d. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
e. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
f. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
g. pelaksanaan kehumasan; dan
h. pelaksanaan administrasi KPPN.
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran yang dananya berasal dari pinjaman dan hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pinjaman dan hibah atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penelitian dan penerbitan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan Pinjaman Hibah;
d. penyaluran pembiayaan atas beban anggaranyang dananya berasal dari pinjaman dan hibah;
e. penilaian dan pengesahan terhadap uang yang telah disalurkan serta pendampingan supervisi teknis penarikan pinjaman dan hibah;
f. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
g. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
h. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
i. penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
j. penyelenggaraan verifikasi transaksi dan akuntansi keuangan dana pinjaman dan hibah;
k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
l. pelaksanaan kehumasan; dan
m. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
a. penatausahaan, verifikasi, dan validasi data transaksi penerimaan negara;
b. perbaikan elemen dan konversi data transaksi menjadi akun;
c. rekonsiliasi data transaksi penerimaan;
d. penatausahaa nrekening koran dan nota debet/ kredit;
e. pengenaan denda atas kurang/ terlambat pelimpahan dan pemberian teguran/ sanksi;
f. perhitungan dan proses pembayaran transaction fee;
g. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan penerimaan negara serta pengembalian penerimaan;
h. penyusunan statistik dan proyeksi penerimaan negara;
a. pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan, dan aplikasi sistem penerimaan negara;
b. supervisi teknis dan standardisasi sistem penerimaan negara;
c. pelaksanaan fungsi customer service dan helpdesk sistem penerimaan negara;
d. penatausahaan user SPAN;
e. pelaksanaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik;
f. pelaksanaan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, keuangan, tata usaha dan rumah tangga KPPN Khusus Penerimaan;
g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Khusus Penerimaan;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan di lingkungan KPPN Khusus Penerimaan;
i. penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN Khusus Penerimaan; dan
j. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Penerimaan.
KPPN Khusus Investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dan investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman kredit program, dan investasi lainnya.
Dalam melaksanakan tugas, KPPN Khusus Investasi menyelenggarakan fungsi:
a. penatausahaan naskah perjanjian dan DIPA investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
b. penyusunan proyeksi penyaluran investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
c. pengujian dan verifikasi permintaan penyaluran dana dari debitur/ bank pelaksana;
d. penyusunan dan pengujian permintaan pembayaran investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
e. penerbitan SPM investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
f. penerbitan Daftar Penyaluran Investasi;
g. penerbitan surat permintaan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan LC dan WA;
h. penatausahaan realisasi penarikan investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
i. perhitungan kewajiban, penatausahaan, dan rekonsiliasi pembayaran debitur kepada pemerintah;
j. penagihan atas kewajiban pembayaran debitur kepada pemerintah;
k. penyusunan proyeksi penerimaan investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
l. analisis laporan keuangan dan penyelesaian tunggakan pembayaran kewajiban debitur;
m. penyusunan laporan keuangan investasi;
n. penyusunan laporan realisasi dan statistik kinerja investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
o. penatausahaan pengembalian pendapatan/ penerimaan negara/ penerimaan investasi;
p. pengelolaan database Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS);
q. penatausahaan user SPAN;
r. pelaksanaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik;
s. pelaksanaan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, keuangan, tata usaha dan rumah tangga KPPN Khusus Investasi;
t. penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN Khusus Investasi;
u. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Khusus Investasi;
v. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan di lingkungan KPPN Khusus Investasi; dan
w. pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Investasi.