BERITA

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian PAN RB melalui sejumlah kantor vertikal DJPb yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah karena membuktikan bahwa selama ini masyarakat berpartisipasi turut mengawasi kinerja pelayanan Ditjen Perbendaharaan pada kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut di sampaikan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 lingkup DJPb di Jakarta, Selasa(10/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kelancaran dan kesuksesan proses bisnis suatu organisasi diantaranya dapat terealisasi apabila kebijakan dan arahan pimpinan dapat tersampaikan dan dilaksakan dengan baik oleh suatu organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah telah dilaksakannya monitoring yang baik pada setiap level pekerjaan sesuai kebijakan pimpinan. Hal tersebut mengemuka dalam sharing session benchmarking proses bisnis dan aplikasi Daily  Activity Monitoring System(DAMS) lingkup DJPb dengan Bappeda Provinsi Aceh di Jakarta, Kamis(5/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kesiapan dalam memberikan layanan perbendaharaan secara prima melalui sumberdaya pegawai dan sarana prasarana yang handal menjadi hal penting guna menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2019 terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Perkembangan teknologi melalui berbagai aplikasi yang mendukung penyaluran APBN kepada satuan kerja yang semakin mempermudah dan mempercepat layanan, tidak menutup kemungkinan masih ada kendala di lapangan. Koordinasi antara kantor vertikal DJPb dan satuan kerja menjadi hal yang penting guna menjamin kelancaran penyaluran APBN di akhir tahun 2019. Hal tersebut mengemuka dalam tinjauan kesiapan pelaksanaan penyaluran APBN di akhir tahun anggaran 2019 Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto di KPPN Jakarta 2, Rabu (4/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Nilai APBN tahun 2007 adalah sebesar Rp757 triliun dan menjadi Rp2.461 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, APBN ditetapkan sebesar Rp2.528,8 triliun. Peningkatan APBN hingga mencapai tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam kondisi kontraksi ekonomi saat ini. Demikian terungkap dari arahan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam kegiatan pembukaan Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Jakarta, Senin (02/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id Penyaluran dana APBN untuk proyek-proyek  infrastruktur daerah sangat mendukung terbukanya kesempatan kerja. Dalam hal ini, tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama untuk mengisi peluang tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam arahannya pada Forkopimda dan Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Aceh dalam acara Serah Terima DIPA dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Kamis (21/11) di Aula GSG Kantor Gubernur Aceh.

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id  - Berbagai stimulus dari pemerintah telah dilakukan untuk mendorong perekonomian Aceh. Melalui APBN, alokasi dana desa dan anggaran pembangunan infrastruktur menjadi sarana utama untuk terus mendorong perekonomian Aceh. Untuk mendorong usaha kecil, pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal tersebut terungkap dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim dalam kegiatan seminar dengan tema "Peran Institusi Publik dalam Mendorong Perekonomian Aceh" yang diselenggarakan di aula utama Gedung Keuangan Negara Banda Aceh pada hari Selasa (22/10).

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta,djpb.kemenkeu.go.id - Sebagai wujud peran kepedulian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta terhadap warga sekitar kantor khususnya para perempuan, diselenggarakan penyuluhan reproduksi wanita pada hari Rabu (16/10) di Aula Kraton KPPN Yogyakarta.

Add a comment
Selengkapnya...

Tanjung Pandan, djpb.kemenkeu.go.id,- KPPN Tanjung Pandan mendapat kunjungan kerja benchmarking dari Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie beserta perwakilan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belitung serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung, Senin (7/1).

Add a comment
Selengkapnya...

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”

Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Add a comment
Selengkapnya...

Salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi dan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan adalah melalui Buletin Kinerja, yang saat ini telah terbit sampai dengan edisi XVII tahun 2013.

Add a comment
Selengkapnya...

A. Pendahuluan.
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter.

Add a comment
Selengkapnya...

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik.

Add a comment
Selengkapnya...

Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Add a comment
Selengkapnya...