BERITA

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, DJPB Raih Capaian Terbaik Survey Penilaian Integritas

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik turut dipengaruhi oleh meningkatnya integritas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara ikut berperan aktif dalam menjaga kepercayaan masyarakat salah satunya dengan menyelenggaran survey penilaian integritas yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Add a comment
Selengkapnya...

Gedung Lama Terbakar, Kini KPPN Samarinda Gunakan Gedung Baru untuk Layani Satker

Samarinda, djpb.kemenkeu.go.id - Kebakaran pada Maret 2016 memaksa seluruh pegawai KPPN Samarinda memberikan pelayanan darurat di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Setelah tiga tahun dibangun, gedung baru KPPN Samarinda diresmikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada Senin (08/04). Gedung baru KPPN Samarinda berdiri pada tanah seluas 3.260 meter persegi  yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Penghargaan dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah daerah Kota Samarinda atas dukungan yang telah diberikan dari awal pembangunan gedung KPPN Samarinda hingga selesai dan diresmikan. Ini menjadi bentuk sinergi dan kerja sama yang luar biasa antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur," kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan pada peresmian KPPN Samarinda.

Add a comment
Selengkapnya...

Rekonsiliasi Tiga Pihak; Sinergi untuk Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Jakarta- djpb.kemenkeu.go.id - Untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan terhadap data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 telah sesuai dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2018 serta telah mengakomodasi koreksi yang dibutuhkan berdasarkan kesepakatan dengan tim Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Lembaga (K/L), BPK dan Kementerian Keuangan, Rabu (27/03). Add a comment
Selengkapnya...

Menteri Keuangan Serahkan LKPP ke BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Telah Dilakukan Secara Optimal

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN” Kata Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati saat memberikan sambutan pada penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2018 dan entry meeting pemeriksaan LKPP tahun 2018 (27/03). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPP unaudited kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun angaran berakhir.

Add a comment
Selengkapnya...