BERITA

Penganugerahan KPPN Kupang Award 2009

Enam dari 324 Satuan Kerja (Satker) dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang meraih KPPN Kupang Award 2009.  Penganugerahan KPPN Award itu berlangsung di Auditorium Gedung Keuangan Negara Kupang Jalan El Tari II Kupang yang merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008.

Keenam Satker yang berhasil meraih trofi dan piagam KPPN Kupang Award 2009 tersebut adalah : Kantor Search And Resque (SAR) Kupang sebagai Pelaksana Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik Pertama TA. 2008.  Terbaik Kedua diraih Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kalabahi, satu-satunya Satker di luar kota Kupang dan satu-satunya perwakilan Departemen Keuangan yang berhasil meraih KPPN Award.  Terbaik ketiga diraih Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,  terbaik keempat diraih Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbaik kelima diraih Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kupang  dan terbaik keenam diraih Stasiun Meteorologi El Tari Kupang.

Parameter penilaian terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu : Akurasi Data dengan bobot 50%,  Kelengkapan Data dengan bobot 10%,  Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan bobot 10%,  Beban Kerja Satker dengan bobot 5%, Letak Geografis dengan bobot 5%,  Tingkat Partisipasi dengan bobot 15%, Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN dengan bobot 5%.

Terkait dengan penganugerahan KPPN Kupang Award 2009 tersebut, Kepala KPPN Kupang, Drs. Joko Pratiknyo, MM mengatakan  berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewajiban membuat Laporan Keuangan, yang harus dicocokkan dengan data pada KPPN, melalui proses pencocokan data (rekonsiliasi), agar data yang dilaporkan tersebut akurat.

Menurut dia, selama ini rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN Kupang selaku Kuasa BUN di daerah dengan Satker satker selaku KPA pada umumnya telah berjalan baik.
Prosentase rekonsiliasi laporan keuangan selama tahun 2008 trendnya meningkat dengan prosentase rekonsiliasi bulan Januari 2008 sebesar 63,46%,   menjadi 88,30%  pada rekonsiliasi bulan Desember 2008.

Semakin cepat dan akurat pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, maka salah satu komponen percepatan penyerapan dana APBN untuk pembangunan di Provinsi NTT terpenuhi dan semakin besar pula kontribusi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada DPR RI.

Ia berharap di masa yang akan datang, Instansi/Kantor/Satuan Kerja dapat lebih meningkatkan lagi pemenuhan kewajiban rekonsiliasi laporan keuangannya dengan KPPN.  Pengalaman selama ini, katanya, terkadang dana baru terserap menjelang akhir tahun anggaran.  Kondisi ini harus diperbaiki sehingga ke depan, dana yang terserap untuk pembangunan dapat lebih maksimal.

Sementara itu, Pemangkujabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, S. Bambang Suroso, SH, M.Soc,Sc  menyambut baik kinerja berbagai satker yang telah ditunjukkan selama ini.

Ia berharap tingkat partisipasi semua satker terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.  Sebab secara nasional, Menteri Keuangan juga perlu melaporkan pemanfaatan keuangan itu kepada Presiden.  &rdquoKami minta agar satker merencanakan dengan sebaik-baiknya pemanfaatan keuangan dan membuat laporan sebaik mungkin.  Laporan itu akan disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat,&rdquo  ujar Suroso yang juga merangkap sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Jawa Timur tersebut.

(Sumber :  Harian Umum Pos Kupang, edisi Jumat, 17 April 2009  dan Harian Umum Timor Express edisi Jumat, 17 April 2009).

Add a comment

Arah Langkah Kita Dari Bau Menjadi Wangi

Direktur Transformasi Perbendaharaan paparkan arah pengembangan sistem perbendaharaan yang baru.
DENPASAR, PERBENDAHARAN.GO.ID "Arah langkah kita dari BAU menjadi WANGI." Demikian paparan Direktur Transformasi Perbendaharaan (TP), Paruli Lubis, saat melakukan sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, di Denpasar Selasa (14/04). 

BAU yang dimaksud Direktur Transformasi Perbendaharaan bukanlah aroma tidak sedap, melainkan kepanjangan dari "Business As Usual". Sedangkan WANGI yang dimaksud adalah "Wilingness to Adapt &lsquoNew Gear' Instantaneusly". Bila disimpulkan, Ditjen Perbendaharaan akan menempuh proses metamorfosis dari sebuah organisasi yang biasa-biasa saja, menuju organisasi yang lebih baik, didasari dengan keinginan untuk mengadaptasi sistem baru dengan cepat.

dtpPak Paruli memberikan gambaran kepada para pegawai lingkup Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar bahwa keniscayaan dari sebuah transformasi tidak dapat dielakan, seiring perubahan yang mengalir di sekitar kita. Pantang lelah untuk berubah menuju organisasi yang lebih baik sangat ditekankan. Beliau berharap Grand Design transformasi Ditjen Perbendaharaan dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam rangka soliditas internal organisasi. Komponen transformasi tersebut meliputi aspek Bussiness Process, Information Technology, dan Change Management.

Dalam rangka proses transformasi maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, Ditjen Perbendaharaan menyusun methodologi proses transformasi terencana, meminimalkan resiko, mendukung terciptanya proses transformasi yang lancar, serta menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang reliable, akurat, dan diterima oleh semua stakeholder. Hal tersebut yang secara internal disebut sebagai pengadopsian sebuah sistem terintegrasi dengan penyempurnaan dan penyederhanaan bussiness process termasuk koneksitasnya dengan pihak eksternal.

Pengaruh dari transformasi bussiness process selanjutnya sudah dapat dipastikan, yaitu optimalisasi keunggulan teknologi informasi sebagai enabler dalam mewujudkan sistem informasi dan manajemen keuangan negara yang terintegrasi. Maka sistem yang otomatis dan terintegrasi dengan basis IT yang tinggi menjadi ujung tombak dari pelayanan yang memudahkan. Secara sederhana, Pak Paruli menjadikan sistem pelayanan perbankan sebagai contoh nyata yang hendak dituju.

Secara bersamaan langkah eksternal transformasi diarahkan bagi seluruh mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, baik perbankan, maupun Kementerian/Lembaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Ditjen Perbendaharaan menjadi kesatuan dengan Kementerian/Lembaga beserta perbankan. Ditjen Perbendaharaan turut serta membangun kemandirian dan memastikan transfer of knowledge dalam setiap aktivitas yang melibatkan pihak eksternal, baik dalam pengembangan sistem informasi dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penyempurnaan kinerja.

Arah pemetaan transformasi pada pihak satker digulirkan pada konsep change management, dengan melakukan institusionalisasi perubahan untuk menjamin terciptanya perubahan dan transformasi organisasi yang terencana dan berkelanjutan. Satker diposisikan untuk memprioritaskan peran sentral dari sumber daya manusia (SDM) sebagai pengguna, pemilik dan agent of change

dtp"Penerbitan SP2D dalam waktu 1 jam yang telah dilakukan KPPN Percontohan sesungguhnya belum berdaya maksimal bagi perekonomian Indonesia, jika proses pembuatan SPM di pihak Satker memakan waktu 1 bulan dari permintaan pembayaran Pihak Ketiga. Dengan demikian, proses penyerapan dana/anggaran pada masyarakat tetap saja lambat. Pemerintah juga yang rugi dengan keadaan tersebut," jelas Pak Paruli memberi contoh mengenai perlunya proses penyempunaan sistem yang tidak hanya pada wilayah internal saja.

Realitas tersebut menuntut dibentuknya standarisasi proses pencairan dana pada pihak Satker, sehingga penyerapan dana sampai di masyarakat terlaksana dengan cepat dan terukur.

Ke depan, transformasi perubahan pola pikir dan karakter dibentuk dengan cara membuat revitalisasi Kepala Satuan Kerja (satker). Kedudukan Kepala satker sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Anggaran dirubah menjadi seorang Manajer. Seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban diwajibkan untuk dikuasai secara utuh. Kepala satker seyogyanya mampu mengatur sumber daya dalam sebuah bussiness process yang benar untuk mencapai output dan outcomes yang nyata, meski tetap berpedoman pada nilai ekonomis dan efisisen.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh satker tidak lagi sekedar &lsquomenghabiskan anggaran', melainkan perlu dilandasi dengan sebuah output yang jelas. Pelaksanaan DIPA tidak lagi bersifat text book. Output beserta outcomes adalah acuan titik sentral dari pelaksanaan DIPA.

Saat ditanya mengenai waktu perwujudan proyeksi transformasi tersebut, Direktur Transformasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa langkah yang diambil step by step dengan target realisasi tahun 2012.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para pegawai di tiga tempat berbeda, Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar, KPPN Denpasar, dan KPPN Singaraja. Selain sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, para Kepala Bidang di lingkup Direktorat Transformasi juga melakukan identifikasi kelemahan proses bisnis yang saat ini diterapkan, sekaligus mengumpulkan masukan permasalahan dalam rangka penyempurnaan bussiness process internal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilakukan dengan metode diskusi serta pengamatan langsung.

Oleh : Kontributor Denpasar - Novri Hendri Subara Tanjung

Add a comment

Pengarahan Menteri Keuangan Pada Rapim Ditjen Perbendaharaan 2009

Krisis Ekonomi Global Yang Unthinkable dan Very Unusual

Demikian Menteri Keuangan menggambarkan krisis ekonomi yang sedang dihadapi dunia yang dampaknya diprediksi masih berlanjut. Tahun 2009 yang sedang kita hadapi bukanlah tahun yang mudah karena depresi ekonomi yang sangat serius di Amerika Serikat sejak tahun 2007, second and third around effect-nya akan menjalar ke negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi dunia tersebut akan masuk dan mempengaruhi Indonesia melalui beberapa pintu, diantaranya yaitu jalur ekspor impor, persepsi risiko, dan risiko nilai tukar. Ekspor kita telah menurun 15% sementara impor telah minus 20%. Pasar modal menjadi sangat sensitif terhadap sentimen negatif, sedangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami anomali karena terus mengalami penguatan meskipun Amerika Serikat sedang diterpa krisis.
Kondisi tahun 2009 yang sangat berat tersebut mengakibatkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, &ldquodown&rdquo sehingga perlu counter cyclical dari pemerintah berupa stimulus fiskal, yaitu upaya untuk menggairahkan perekonomian dan meminimalkan dampak krisis global melalui mekanisme kebijakan fiskal. Contohnya, penurunan PPh badan/pribadi, perubahan PTKP, serta penambahan belanja infrastruktur dan subsidi pemerintah.

Pelaksanaan stimulus fiskal menjadi tidak mudah karena kegiatannya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, lintas sektoral, dan harus telah ter-disbursment mulai tanggal 18 Maret 2009. Menjadi tugas Ditjen Perbendaharaan untuk mempercepat proses pembuatan DIPA serta monitoring realisasinya untuk menjamin bahwa stimulus fiskal tersebut berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan orang-orang yang memiliki leadership yang Kuat, berdedikasi, mampu berpikir strategis dua atau tiga langkah ke depan, responsif, mampu bekerja cepat, dan kompeten. Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan mengharapkan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dapat bekerja dengan teliti dan sebaik-baiknya sehingga tidak terpeleset dalam kasus sebagaimana yang terjadi di tempat lain.

Menteri Keuangan menambahkan agar jajaran Departemen Keuangan mengembangkan sikap-sikap yang responsif, melayani, dan memberi solusi. Sikap-sikap yang sebaliknya, sama beratnya dengan masalah korupsi. Apabila ada masalah yang sifatnya anomali, harus aktif dikonsultasikan ke atas, jangan digantung atau didiamkan. &ldquoKuping saya itu tipis, kalau mendengar laporan bahwa kegiatan tidak dapat dicairkan karena ada masalah di Departemen Keuangan&rdquotegasnya.

Terdapat dua hal yang masih menjadi catatan dari Menteri Keuangan terhadap Ditjen Perbendaharaan. Yang pertama adalah masalah Badan Layanan Umum (BLU). Menjamurnya BLU jangan sampai menjadi stigma negatif. Jika memang harus ada BLU, prinsip-prinsip manajemen keuangan harus tetap diperhatikan, harus tetap akuntabel, meskipun tidak mengorbankan prinsip fleksibilitas. Yang kedua, perlunya peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah. Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Umum (SAU), dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara ( SABUN) di semua jenjang di Ditjen Perbendaharaan karena hal tersebut merupakan kunci pengelolaan keuangan pada titik pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, beliau mengingatkan bahwa tahun 2009 masih akan penuh dengan kejutan. Pada bulan-bulan mendatang, Menteri Keuangan akan terus memantau perkembangan realisasi APBN karena berbagai &ldquosurprise&rdquo bisa saja terjadi. Mungkin terjadi penambahan belanja atau bahkan pemotongan anggaran. Persiapan harus dimulai sejak sekarang.

Menteri Keuangan menekankan agar kita menjaga netralitas dalam Pemilu, tetap fokus, mengerjakan homework yang masih harus diselesaikan, melanjutkan reformasi birokrasi yang masih dalam masa &ldquokecambah&rdquo, memperbaiki kinerja organisasi, dan mengharapkan jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi pejabat yang bisa dipercaya, credible,  dan competent.

Dengan gaya bicaranya yang lugas dan ramah, Menteri Keuangan tak dapat menyembunyikan rasa bangga dan kecintaannya pada jajaran Ditjen Perbendaharaan atas beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada tahun lalu. Penyelesaian DIPA tepat waktu, penyelesaian laporan kas posisi akhir tahun yang lebih cepat, SILPA 2008 di atas 50 triliun, kemajuan dan perbaikan segmen-segmen pada LKPP, dan penambahan KPPN Percontohan. Beliau juga mengapresiasi bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah Ditjen di Departemen Keuangan yang paling rajin mengkonsolidasi dan mengkoordinasi dengan jajaran instansi vertikal di daerah melalui Rapim. Konsolidasi tersebut menurut beliau memang penting karena tiap tahun akan terus ada saja hal baru yang memerlukan sosialisasi, sehingga gap informasi antara Kantor Pusat dengan instansi vertikal di daerah dapat diminimalkan.
 
Demikian pula, saat mengomentari survey KPK yang mendudukkan KPPN pada posisi terburuk kedua setelah kepolisian. Di satu sisi, beliau mengakui kerja keras dan upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Namun, karena adanya &ldquonila setitik&rdquo, satu instansi harus membayar mahal atas kejadian itu. Terlepas dari metodologi yang digunakan, kita harus menjadikan survey itu sebagai pemicu dan pemacu serta cambuk untuk memperbaikinya dengan usaha-usaha yang setara. Para pejabat dan jajaran Ditjen Perbendaharaan tidak boleh apatis dan tidak peduli dengan kejadian ini karena musuh utama dalam reformasi birokrasi adalah sikap apatis dan sikap tidak peduli serta ketidakyakinan bahwa reformasi birokrasi akan bisa diwujudkan.

Add a comment

Penjelasan Dirjen Perbendaharaan Mengenai Kenaikan Gaji Dan Pensiun Pokok Per Januari 2009

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI, penjelasan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai kenaikan gaji dan pensiun pokok per januari 2009 dapat di unduh di sini.

Add a comment