Dari ISO di Timur Indonesia Sampai ke Tahun Politik; Dirjen Perbendaharaan Kunjungi KPPN Ambon dan KPPN Fakfak

Fakfak, djpb.kemenkeu.go.id,- Kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk yang berada di wilayah timur Indonesia, tetap merupakan bagian penting dari DJPb. Karenanya, para pegawai yang bertugas di wilayah tersebut diharapkan tidak merasa jauh dan terpisah. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kesempatan meninjau langsung Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Ambon (08 /01) dan KPPN Fakfak (12 /01).

Tinjauan tersebut dilakukan sebagai rangkaian kunjungan kerja mendampingi Menteri Keuangan dalam sejumlah agenda nasional dan tinjauan ke beberapa kantor vertikal Kementerian Keuangan di Wilayah Provinsi Maluku dan Papua Barat.

Baik di KPPN Ambon dan KPPN Fakfak, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran insan perbendaharaan yang telah mengawal APBN di tahun 2018 dengan baik. Ia berpesan agar kinerja dapat terus ditingkatkan dengan penuh keikhlasan dengan harapan di tahun 2019 dapat menjadi lebih baik. Menurut Marwanto, layanan KPPN dimanapun harus terus ditingkatkan. Apalagi, KPPN telah mendapatkan sertifikat standar internasional ISO 9001:2015 tentang standar manajemen mutu

“..bila ada orang dari negara lain datang dan melihat sertifikat ISO 9001:2015, mereka akan beranggapan kalau kantor kita sudah sama (pelayanannya) dengan kantor-kantor di negara lain yang memiliki sertifikat ISO yang sama,” kata Marwanto.

Terkait tahun politik, di kedua KPPN Marwanto juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap menjaga netralitasnya sesuai dengan porsinya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

“2019 tahun politik. Jaga netralitas. Sampaikan dukungan kepada pasangan calon atau partai dalam bilik suara saja (saat pemilihan). Di kantor, sebagai ASN, dilarang keras menunjukan dukungan kepada golongan (politik) tertentu,” pesannya. Ia pun mengingatkan pula agar perbedaan pandangan politik jangan sampai mengganggu hubungan persaudaraan dan profesional dengan pertentangan yang tidak perlu.

Terkait penyelenggaraan pemilu di daerah yang pembiayaannya juga disalurkan melalui KPPN, Dirjen Perbendaharaan meminta KPPN Ambon dan KPPN Fakfak terus aktif menjalin komunikasi dengan satuan kerja yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya di aspek pelaksanaan anggaran, guna menghindari permasalahan keuangan yang mungkin dapat berdampak besar.

“Ingatkan dari sekarang, bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawas (Badan Pengawas), apa-apa saja yang mesti dicairkan, termasuk kontraknya. Ingatkan sedini mungkin untuk antisipasi, meskipun sudah diatur dalam peraturan” pesan Marwanto.

Dalam rangkaian kunjungannya ini, di KPPN Ambon Dirjen Perbendaharaan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Sudarmanto. Sedangkan ketika meninjau KPPN Fakfak, Dirjen didampingi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Sudarso, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat Arif Wibawa. Selain Ambon dan Fakfak, liputan agenda Dirjen Perbendaharaan di Sorong dan Saumlaki dalam rangkaian kegiatan yang sama dapat disimak di tautan berikut: Kunker ke KPPN Sorong dan KPPN Saumlaki. [AAW]

- Media Center Ditjen Perbendaharaan