Pengelolaan Kas Negara yang Dilakukan dengan Prudent, Profesional dan Modern Diharapkan Mampu Memberikan Output dan Outcome yang Optimal.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Aktivitas pengelolaan kas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan antara Kebijakan Fiskal yang tecermin dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, serta Kebijakan Moneter yang berdampak pada sektor keuangan. Untuk itu pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian terkini diperlukan oleh Kuasa BUN dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas.

Pesan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (21/03).

Marwanto kembali mengingatkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran strategis sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN di daerah, pelaksana kebijakan di bidang perbendaharaan negara harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh aspek pekerjaan di KPPN.

“Ke depan akan dilakukan revitalisasi fungsi seksi Bank dari tugas yang bersifat administratif menjadi lebih bersifat analitis. Seksi Bank akan berfungsi menjadi manajer likuiditas di tingkat daerah. Kemudian juga Seksi Bank akan menjadi kepanjangan tangan dari Direktorat PKN dalam pengelolaan likuiditas. Untuk itu, seksi Bank ke depan berfungsi menyusun perencanaan kas, I-Account di level daerah yang berisi realisasi dan outlook,” Marwanto menjelaskan.

Sementara itu untuk mendukung fungsi perencanaan kas, dari sisi penerimaan dan pengeluaran juga akan dikuatkan fungsi yang mendukung fungsi perencanaan kas dan pengelolaan likuiditas.

“Dari sisi penerimaan, KPPN bertugas menyusun proyeksi dan pemantauan realisasi penerimaan negara dan dari sisi pengeluaran, KPPN bertugas menyusun monitoring dan analisis pola pengeluaran,” ungkap Marwanto.

Lebih lanjut lagi Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa pengelolaan kas negara yang dilakukan dengan prudent, profesional dan modern diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang optimal.

“Dengan revitalisasi fungsi Seksi Bank dan transformasi fungsi KPPN yang bersifat lebih analitis, diharapkan pengelolaan perbendaharaan negara yang dijalankan Ditjen Perbendaharaan dapat disejajarkan dengan treasury di negara-negara yang lebih maju, dan akan menjadi bagian penting dari pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia kita tercinta," harapnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi Bank pada KPPN se-Indonesia, Kepala Seksi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi. (sw)