BERITA

Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Perbendaharaan Ingatkan Tetap Jaga Akuntabilitas

Bengkulu, djpb.kemenkeu.go.id – Hingga tanggal 21 Juni 2019, realisasi APBN Tahun 2019 pada KPPN Curup telah mencapai Rp269 miliar atau 26,05% dari pagu. Adapun realisasi DIPA KPPN Curup sebagai Kuasa BUN sampai dengan tanggal yang sama telah tercatat sebesar Rp965 juta atau 50,30% dari pagu. Hal tersebut terungkap dari paparan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerja ke KPPN Curup, Provinsi Bengkulu, Minggu (23/06).

“Saya mengapresiasi kinerja pelaksanaan anggaran KPPN yang mampu mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik dan tetap pruden, serta terus meningkatkan realisasi anggaran sembari tetap menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan menerapkan asas kemanfaatan,” ungkap Marwanto.

Di samping realisasi, aspek pertanggungjawaban APBN juga mendapatkan sorotan dari Dirjen Perbendaharaan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian opini WTP atas LKKL tahun 2018 dibandingkan dengan LKKL tahun 2017 pada sejumlah Kementerian Negara/Lembaga juga meningkat.

“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Menteri Keuangan kepada seluruh jajaran DJPb atas kinerja dan usahanya dalam mempertahankan opini WTP untuk ketiga kalinya (2016-2018),” tambah Marwanto.

Opini WTP tersebut menambah deretan penghargaan atas kinerja dan inovasi DJPb selama satu tahun terakhir, yang di antaranya meliputi penghargaan kategori Modern Application Development and Digital Transformation dalam Red Hat Innovation Award APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) 2018 atas penggunaan open source software Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), juga Recognition of Excellence 2019 dari OpenGov untuk Program Trial Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang memanfaatkan electronic money.

Pengakuan pihak internasional tersebut mendukung terwujudnya visi DJPb “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.” Implementasi Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN), SAKTI, Treasury Single Account (TSA), akuntansi berbasis akrual, serta Modul Penerimaan Negara (MPN) G-2 juga menjadi tujuan benchmarking bagi negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, Myanmar, dan Nepal.

Bukan hanya dari segi sistem, sisi pelayanan kepada stakeholders khususnya di KPPN sebagai ujung tombak DJPb pun senantiasa ditingkatkan. Sebagai jaminan pelayanan terbaik kepada stakeholders, seluruh KPPN telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015. Standardisasi tersebut diperkuat lagi dengan ditandatanganinya plakat compliance KPPN terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu oleh Dirjen Perbendaharaan dalam kunjungan kerjanya kali ini.

Setelah meninjau operasional KPPN Curup, Dirjen Perbendaharaan juga mengunjungi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, KPPN Bengkulu, dan KPPN Lubuk Linggau. Dalam rangkaian kunjungan kerja pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2019 ini, Dirjen Perbendaharaan didampingi oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Selatan Taukhid, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Ismed Saputra.

Pada akhir kunjungan kerja, dilaksanakan kegiatan penanaman pohon bakau atau mangrove di Pulau Baai, Bengkulu. Aksi peduli lingkungan ini merupakan kelanjutan dari program Perbendaharaan Go Green yang telah berjalan sejak tahun 2017. [tap].