BERITA

Sinergi DJPb dan DJPK, Optimalkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id,- “Menjadi sangat penting sekali kita (DJPb) di daerah untuk mengetahui berbagai kebijakan berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), sebab kita sebagai kantor vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki hubungan paling dekat dengan belanja negara,” papar Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

Marwanto menjelaskan, tugas dari DJPb dan DJPK sebenarnya masih dalam satu rumpun yang sama yaitu berkaitan dengan pengelolaan APBN. “Sehingga memang ke depannya kita akan terus melakukan sinergi,” kata Marwanto dalam paparannya pada acara Town Hall Meeting dengan tema Kebijakan Strategis DAK Fisik dan Dana Desa di Gedung Eksma, Jakarta, pada hari Jumat (5/7).
 

Dirjen Perimbangan Keuangan yang turut hadir, Astera Primanto Bhakti, mengapresiasi peran dari Kantor Vertikal DJPb dalam memberikan feed back terkait pelaksanaan dari penyaluran dana desa. “Sebab dari internal kita (DJPK) tidak bisa memberikan laporan yang detail. Padahal kondisi di lapangan yang namanya fraud pasti ada, bagaimana kita sebagai holder daripada uang negara dan perwakilannya di daerah adalah bapak ibu sekalian bisa kita ikut mendorong governance yang lebih baik.“
 

Dalam acara yang dihadiri oleh para Direktur dan Kepala Kanwil DJPb tersebut, Marwanto terus mengingatkan bahwa Kantor Vertikal DJPb adalah perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah. “Masyarakat tidak tahu ini kantor DJPb atau DJPK, you’re the representative of Ministry of Finance. Jangan sampai ketika ada pertanyaan terkait TKDD, kita mengatakan itu urusan DJPK.”
 

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN, setelah sebelumnya penyaluran dilakukan oleh DJPK. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kemenkeu kepada Pemda, mendorong efisiensi dan efektivitas dalam koordinasi, serta meningkatkan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan dana desa. (DR)