BERITA

Optimalkan Pengelolaan Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan telah menyusun tahapan perbaikan pengelolaan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari tahun ke tahun, di mana sebelumnya hanya sekedar “mengadministrasikan”, kemudian dilanjutkan pada tahapan “mengawasi” atau “memonitor”, dan sekarang sudah berada pada tahap yang lebih advance, yakni “mengendalikan”. Hal ini dilakukan karena DJPb ingin mewujudkan suatu kondisi bahwa pengelolaan dana Pinjaman dan hibah dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan prinsip efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat Pinjaman dan Hibah.

“Sebab berbagai program pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah pada akhirnya berujung pada ranah teknis yang diperankan oleh pengelola keuangan Satuan Kerja, sehingga diperlukan pengendalian yang optimal melalui kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan tersebut,” ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) DJPb, Didyk Choiroel, dalam membuka Workshop Pinjaman dan Hibah 2019 yang diselenggarakan oleh DJPb di Harris Vertu, Jakarta (16/7) untuk meningkatkan pemahaman Satuan Kerja terkait pengelolaan kas yg bersumber dari PHLN dan SBSN.

Pengelolaan PHLN dalam hal penarikan melalui Mekanisme Reksus tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada Executing Agency, tetapi juga harus direview dan dipertimbangkan oleh Account Officer di Direktorat PKN, DJPb, sehingga penarikan PHLN bisa dilakukan pada saat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Dalam Workshop yang dihadiri perwakilan dari lender dan donor baik dari World Bank, Asian Development Bank, JICA, dan IFAD serta dari perwakilan executing agency yaitu perwakilan dari kementerian dan lembaga,  juga disampaikan penyerahan penghargaan bagi executing agency dan Satuan Kerja yang mendapatkan nilai tertinggi untuk pengelolaan kas PHLN maupun SBSN, seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air dari Kementerian PUPERA. (DR/SW)