BERITA

Dirjen Perbendaharaan Raih Birokrasi Award 2008

Sebuah prestasi yang sangat membanggakan telah ditorehkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Terpilih sebagai Dirjen terbaik dalam kategori Leadership dalam jajaran birokrasi di Indonesia 

penghargaanDahlan Iskan dari Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos Group di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin malam (11/9) dengan disaksikan Wapres Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan kepada delapan Dirjen terbaik di Indonesia. Penerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun secara rahasia oleh IRB yang dipandu steering committee IRB yang terdiri atas Siti Nurbaya (Sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli Men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga berada di kursi undangan.

Penerima Birokrasi Award dibagi delapan kategori, yaitu , leadership, statemanship, visionary, integrity, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Kategori leadership diraih Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Kategori kenegarawanan atau statesmanship diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori visionary atau berpikir ke depan diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan.. Dan, kategori followership diraih I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

Tiga kategori yang lain untuk birokrat dengan ciri kompetensi. Yaitu, kategori kompetensi teknis diraih Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Kemudian, Agoes Widjanarko, Sekjen Departemen Pekerjaan Umum, untuk kategori kompetensi manajerial. Dan, yang terakhir, kategori kompetensi sosial diraih Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.

Wapres Kalla mengaku bangga dan berterima kasih bahwa di tengah kritik kepada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Wapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.(Foto: http://www.jawapos.co.id)

Add a comment

Amanat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Eselon IIi Yang Baru Dilantik

“Sebagai agent of change, Anda diminta untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang-orang di unit Anda nantinya,terutama kepada para staf, tentang makna perubahan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bagaimana implementasinya”, demikian pesan inti yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Bpk. Herry Purnomo dalam kesempatan pengarahan setelah melantik 112 pejabat eselon III, hari Selasa 5 Agustus 2008 di gedung Prijadi, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Di bagian lain, beliau menjelaskan tentang kondisi perubahan yang terus berlangsung di Ditjen Perbendaharaan dan berdampak pada kriteria promosi, budaya baru dan posisi strategis Ditjen Perbendaharaan, pengelolaan SDM dan tantangannya serta fungsi Kanwil dan KPPN.



Kriteria Promosi dan Penempatan

Saat ini, banyak tunas baru generasi muda yang lolos dalam assestment pejabat eselon III. Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan karena itu pertanda kita telah melakukan suatu proses regenerasi” tandas beliau. Promosi didasarkan pada hasil Assesment yang dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria kompetensi yang telah ditentukan, bukan karena kedekatan. Lima besar hasil assessment ditempatkan di Pulau Jawa. Mengapa? Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong para pegawai dan pejabat untuk selalu mengasah kemampuan. Lantas, bagaimana bagi mereka yang tidak lolos seleksi, tetapi mereka adalah pegawai yang berkualitas, apakah berarti dunia telah berakhir? Menurut beliau, tidak lolos seleksi bukan akhir segalanya karena Ditjen Perbendaharaan masih membuka kesempatan dengan melalui proses tertentu.

Selain itu, disebutkan pula bahwa banyak jabatan yang kosong yang perlu diisi di level eselon III dan IV. Sebuah kondisi yang paradoksal. Di tengah berlebihnya jumlah pegawai Ditjen Perbendaharaan, kita masih kekurangan pegawai yang memenuhi syarat kompetensi dan integritas. Jika dilihat dari hasil assessment pejabat, nilai yang memenuhi kriteria kelulusan rata-rata berkisar 30 sd 35 % dari jumlah peserta. Keadaan ini merupakan sebuah tantangan yang harus dipecahkan bersama.

Ke depan, kita juga mengalami tantangan eksternal dengan kebijakan dari Menteri Keuangan untuk mengadakan “Open Bidding System” yang artinya, perekrutan pejabat eselon diumumkan secara terbuka dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dimungkinkan adanya lintas unit eselon I. Untuk uji coba, hal ini dimulai dengan rekrutmen Direktur Transformasi Perbendaharaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Demikian pula, untuk memenuhi asas keadilan, ke depannya akan dilakukan assessment untuk para Kepala Kantor Wilayah.

Budaya Baru dan Posisi Strategis Ditjen Perbendaharaan.

Sebagai sebuah organisasi yang berasal dari proses merger dan splitting, Ditjen Perbendaharaan mengalami sebuah proses pembauran yang tak terelakkan. Namun, proses pembauran tersebut diyakini oleh beliau, saat ini telah berakhir. Tak ada lagi monopoli atau pun dikotomi eks BAKUN, DJA, dan lainnya. Dalam hal penempatan pun demikian pula. Latar belakang akademis tertentu tidak ditabukan untuk memegang tanggung jawab tertentu. Seorang sarjana hukum, misalnya. Ia juga bisa menjalankan tugas di bagian Verifikasi dan Akuntansi. Karena menurut beliau, integritas, kemampuan analisis, dan kompetensi lebih dipentingkan daripada faktor yang lainnya.

Berkaitan dengan budaya kerja , Dirjen memberikan sebuah motto “Pertahankan budaya lama yang masih baik, dan ambillah budaya baru yang lebih baik”. Salah satu contoh budaya lama yang baik adalah budaya kekeluargaan yang sangat kental. Sebagai institusi yang memiliki instansi vertikal di daerah, rasa kekeluargaan warga Ditjen Perbendaharaan lebih baik jika dibandingkan yang lainnya. Kemana-mana kita akan mengenal dan dikenal orang. ”Ibu itu bagaimana kabarnya? Bapak itu sekarang bertugas di mana”? Adalah sapaan umum jika kita bertemu kolega di suatu kesempatan.

Sedangkan budaya baru yang hendaknya terus di kembangkan adalah budaya egaliter, kesahajaan , inovatif, pembelajar, dan professional. Budaya egaliter berarti bahwa tidak perlu ada sekat-sekat jabatan, tetapi filosofinya adalah bahwa kita semua pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kesahajaan, mengandung arti apa adanya. Contohnya, apabila ada pejabat ke daerah (termasuk beliau sendiri), pegawai di daerah tidak perlu memaksakan diri untuk mencarikan akomodasi/transportasi yang bagus.Inovatif mengandung pemahaman agar kita senantiasa berinovasi, kreatif, dan penuh terobosan jika menghadapi permasalahan yang bergerak begitu cepat. Pembelajar berarti selalu termotivasi untuk mempelajari hal-hal baru untuk dapat dikategorikan sebagai SDM yang professional.

Berbicara tentang posisi Ditjen Perbendaharaan, saat ini memegang posisi penting sebagai: regulator, cash manager, administrator, ”lender”, service provider, dan pembina. Sebagai regulator, Ditjen Perbendaharaan berperan penting pada siklus pelaksanaan s.d. pertanggungjawaban APBN, penerusan pinjaman, investasi, dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum . Banyak peraturan yang kita keluarkan dan banyak satker yang kita bina. Cash manager terkait dengan penyaluran kas, penampungan kas, dan pengelolaan idle cash. Posisi administrator terkait dengan penyelesaian dokumen DIPA, LKP, Buku Merah, LKPP, RDI/RDP/SLA dan program penjaminan yang dilaksanakan dengan PLN dan kredit program. Cash management bukan saja berkenaan dengan ketersediaan kas, tetapi juga mengelola investasi jangka pendek. Sebagai “Lender”, Ditjen Perbendaharaan memberikan penerusan pinjaman ke Pemda/PDAM atau BUMN. Sebagai service provider h kita memberikan pelayanan penyelesaian DIPA, SP2D, BAR, Revisi/Dispensasi, Laporan Realisasi, dan aplikasi IT yang bisa dinikmati oleh pihak eksternal. Terakhir, Ditjen Perbendaharaan juga berfungsi sebagai Pembina/guru untuk meningkatkan kapasitas Satker dalam penguasaan bidang Perbendaharaan dan aplikasi IT.

SDM, Pengembangan, dan Tantangannya

“Kondisi SDM kita saat ini telah berlebih. Namun, kita menghadapi masalah kompetensi dan integritas dibandingkan kebutuhan,”tutur beliau. Di lain sisi, lingkungan eksternal juga telah berubah. Pengisian jabatan di masa mendatang memakai asas terbuka dan kompetitif. Sistem baru seperti SPAN yang berbasis IT terus dibangun. Tuntutan perubahan moral, khususnya penelusuran kasus suap-menyuap di berbagai institusi terus mencuat. Dengan demikian, kita dituntut untuk menjadi “agent of change” dan pembawa misi organisasi. Untuk mewujudkan hal itu, yang harus dipersiapkan adalah kompetensi (knowledge and skill) dan integritas (komitmen dan kredibilitas moral). “Kita harus berubah. Jangan membuat tindakan immoral yang memalukan. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab!”urai beliau.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas SDM, saat ini telah dilakukan upaya pengembangan internal, pengembangan eksternal, dan learning organization. Secara internal, kita telah melakukan pelatihan/pembekalan secara umum melalui BPPK. Namun, kita belum puas. Lantas, dibentuklah Treasury Learning Center (TLC) untuk membekali dan meningkatkan kualitas SDM. Sementara outsourcing ke pihak ke tiga untuk hal-hal yang memerlukan keahlian khusus seperti Legal Drafting, Tehnik Negosiasi, Bahasa Inggris, Financial Risk Management dsb. Program pendidikan tinggi bergelar telah diprogramkan baik dalam negeri (PTN terpilih) maupun luar negeri. Termasuk dalam pendidikan tinggi bergelar ini adalah pendidikan atas inisiatif sendiri yang pemilihan jurusannya harus lebih terarah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Terakhir adalah Learning Organization yang meliputi: assessment, fasilitas e-learning (yang didalamnya dapat berisi bank soal assessment), dan diskusi GKM untuk mendiskusikan dan menyamakan persepsi sebuah ketentuan yang berlaku.

Hal baru yang disampaikan oleh Dirjen pada kesempatan itu adalah berkenaan dengan mentoring dan grooming. Mentoring dan grooming adalah sebuah metode pengembangan SDM yang mewajibkan atasan untuk menyiapkan kader di bawahnya. Atasan perlu membina talenta bawahan yang meliputi: kedewasaan (wisdom), karakter/moral, dan kemampuan analisis/teknis. Menurut Dirjen, adalah kewajiban atasan untuk menciptakan kadernya. Kewajiban pimpinan untuk menjamin tenaga di bawahnya menjadi lebih mampu.”Membina anak buah agar maju lebih saya pilih daripada segepok duit. Ilmu yang manfaat itu yang dibawa mati” tegas beliau.

Di bagian lain Dirjen juga menyinggung tentang beberapa tulisan di milis yang bernuansa “penuh ketidaksabaran” yang isinya “suudzon” bahwa Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tidak melakukan langkah-langkah dan pola yang terencana untuk kepentingan mereka. Sekali lagi, beliau bertitip pesan kepada para pejabat untuk bisa membina dan membentuk karakter moral para pegawai yang lebih yunior. ”Beritahukan kepada anak muda bahwa kita telah berbuat untuk mereka”. Para pegawai lulusan Tugas Belajar agar diberi kesempatan dan penugasan yang memadai agar bisa belajar memahami tugas secara cepat. Namun demikian, tetap harus manusiawi, bukan terus menerus dibebani tugas yang overload. Selain itu, usulan mutasi/promosi harus disertai alasan yang objektif sehingga terbentuk career path bagi pegawai tersebut.

Fungsi Kanwil dan KPPN

Kanwil merupakan perpanjangan tangan Ditjen Perbendaharaan di daerah dan mewakili sebagian tugas Menteri Keuangan. Selain itu Kanwil juga menjadi Pembina KPPN untuk menjamin terlaksananya fungsi KPPN sebagai kuasa BUN dan satker BA 15, termasuk terlibat dalam penyiapan bahan untuk penyusunan LKPP.

Sedang KPPN memiliki empat pilar yang saling berkaitan. “Chemistry antara perbendaharaan, bendum, verak, dan umum harus selalu diciptakan”pesan beliau. Dengan chemistry yang baik dan dalam suasana yang guyub maka peran strategis dalam cash planning, penyaluran dana, rekonsiliasi transaksi, dll. akan berjalan lebih sempurna.

Quick Win and Not Only Quick Win

Banyak yang mengeluhkan bahwa kita telah mulai berubah, tetapi pihak eksternal belum berubah. Pikiran kita masih mendua. “Biarkan saja di luar belum berubah. Kita harus berubah” ungkap beliau. Kita hendaknya meninggalkan kebiasaan lama yang serba permissive (serba boleh), kita harus mengikuti kebiasaan baru yaitu mengikuti aturan yang berlaku.

Beliau mengungkapkan, KPPN Percontohan merupakan bukti reformasi birokrasi. Perubahan tidak hanya pada SOP, tapi yang lebih utama adalah mind setnya. Di Jatim, KPK pernah masuk dan dilaporkan bersih secara keseluruhan. Diharapkan di Jateng dan tempat-tempat lainnya juga demikian.

Untuk mereka yang tidak tidak mau berubah atau tidak tahan dengan perubahan, mereka harus bersedia mundur. Selain itu, sebagai pejabat harus berani berkata TIDAK. Jika pergi ke daerah, beliau dan pejabat lain tidak perlu dibayari . “Kalau saya ke daerah jangan dimanjakan. Kalau perlu dibawa ke restoran Padang saja. Kalau dulu dibayarin oleh bank, sekarang tidak mau, bayar sendiri-sendiri. Bukan sok suci, tapi keadaan mengharuskan kita berubah” terang beliau. Beranilah mengatakan tidak, tetapi jangan pernah memfitnah karena organisasi ini memiliki mekanisme pengecekan.

Semoga amanat tersebut dapat dilaksanakan dengan pikiran dan hati terbuka bagi para pejabat yang baru dilantik. Add a comment

Lima Bank Raih KPPN Award 2007

KUPANG, Pos Kupang- Lima bank di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Bank Mandiri Cabang Urip Sumohardjo-Kupang, bank NTT Cabang Utama Kupang, dan Bank Bukopin Kupang, mendapat anugerah KPPN Award 2007. Selain kelima bank ini, PT Pos Indonesia (Posindo) Kupang juga mendapat penghargaan tersebut.

Penganugerahan KPPN Award itu dilakukan di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai VI-Kupang, Rabu (12 Maret 2008) sekitar pukul 16.00 WITA. Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Kupang ini, dihadiri Pemimpin Bank Indonesia (BI) Kupang, Putra Nusantara Stefanus, seluruh kepala cabang bank di Kupang sertapara mitra dan undangan lainnya.

Dalam acara yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini ditampilkan Band KPPN Kupang yang beranggotakan pegawai KPPN Kupang dan tari tarian oleh sanggar tari binaan Diknas propinsi NTT.

Kepala KPPN Kupang, Drs. Patiaman Simatupang MM mengatakan, enam lembaga yang terpilih mendapatkan KPPN Award 2007 itu merupakan institusi terbaik berdasarkan kategori yang ditetapkan KPPN Kupang.

Penetapan institusi perbankan dan pos persepsi terbaik itu, lanjut Patiaman, berdasarkan sejumlah form penilaian yang disiapkan. Form-form penilaian itu mengacu pada tiga kategori utama.

Pertama, bank atau pos persepsi dengan transaksi penerimaan terbesar. Kedua, bank atau pos persepsi yang melakukan penatausahaan dan memberikan laporan terbaik. Ketiga, bank atau pos persepsi yang memberikan layanan terbaik kepada para wajib setor selama tahun 2007.

KPPN Award 2007 ini sebagai bagian dari upaya kami memotivasi lembaga-lembaga perbankan dan mitra kerja KPPN Kupang untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Ini merupakan salah satu kiat memacu kinerja lembaga-lembaga itu, ujar Patiaman.

Ditemui seusai acara pemberian anugerah itu, Patiaman mengatakan, KPPN Award 2007 merupakan pengejawantahan dari imbauan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada seluruh jajaran departemen keuangan (Depkeu) di daerah agar memacu kinerja mitra kerjanya dalam menghimpun pajak dari para wajib pajak untuk disetor kepada negara.

Dari penilaian yang telah dilakukan, lanjut dia, terpilihlah beberapa lembaga yang mendapat anugerah tersebut. Untuk kategori bank atau pos persepsi dengan transaksi terbesar, diraih oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kupang. Di tempat kedua, Bank NTT Cabang Utama Kupang, dan posisi ketiga BNI 46 cabang Kupang. Penyerahan KPPN Award untuk kategori ini dilakukan oleh Kepala KPPN Kupang, Drs. Patiaman Simatupang MM.

Untuk kategori bank atau pos persepsi dengan penatausahaan dan pelaporan terbaik, jatuh pada Bank NTT Cabang Utama Kupang di urutan pertama, Bank Bukopin Kupang di posisi kedua dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kupang di urutan ketiga. Penyerahan award-nya dilakukan oleh pemimpin BI Kupang, Putra Nusantara Stefanus.

Bank atau pos persepsi dengan layanan terbaik, jatuh pada Bank Mandiri Cabang Urip Sumohardjo-Kupang. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang Drs. Teddy Rukmantara, Msoc.Sc. (kro) Add a comment

Atap Kanwil Perbendaharaan Bandung Diangkut Puting Beliung

Bandung(Detik Bandung) - KeKuatan angin puting beliung yang menerpa Bandung, Rabu (12/3/2008) cukup besar. Bahkan atap Kanwil Perbendaharaan Bandung terbang hingga ke pagar.

Angin kencang yang terasa sekitar pukul 14.00 WIB ini, mengangkut atap bagian depan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung di Gedung Dwiwarna, Jl.Diponegoro No.59 hingga kayu-kayunya.

Puting beliung yang tingginya mencapai 15 meter, kemudian mengangkat serpihan atap sampai ke pagar depan kantor yang berjarak sekitar 15 meter.

Mardie Syukur (67) satpam gedung yang sedang bertugas menuturkan, sekitar pukul 14.00 WIB ada angin dari arah barat menuju selatan melintasi gedung.

"Angin menerpa atap. Bunyinya, krak! Gedung seperti mau ambruk, saya terkejut," ungkapnya kepada detikbandung, sembari membersihkan serpihan atap yang terbuat dari katu sirap bersama beberapa karyawan lain.

Dilanjutkan Mardie, angin kencang yang bertiup sekitar tiga menit ke arah selatan, sempat balik lagi. Tetapi kali kedua ini sudah tidak kencang lagi. Add a comment

Janjikan Pencairan Dana Satu Jam

(Kaltim Post, 05/02/08)DEPARTEMEN Keuangan melalui kantor layanannya di daerah, terus berupaya memangkas jalur birokrasi ang panjang dan berbelit-belit. Ini dibuktikan dengan peluncuran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, kemarin.

Dengan sistem terbaru yang bisa diakses secara online ini, KPPN Samarinda menjanjikan pelayanan lebih cepat akurat, dan transparan. Sehingga pencairan keuangan dari APBN kepada daerah maksimal perlu waktu hanya satu jam.

Karena itu, di sela peluncuran program tersebut kemarin juga didemonstrasikan cara pelayanan terbaru yang memakan waktu mengambil nomor antrean hingga penerbitan surat pencairan dana. bisa dibuktikan, proses layanan terhadap setiap mitra kerja hanya perlu waktu 15 menit, sebut Armin MT Tambunan kepala KPPN Samarinda. upaya itu dilakukan memberikan jaminan terhadap pencairan anggaran yang didanai melalui APBN baik berupa dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi (DAK).

ini bagian reformasi bidang perbendaharaan Negara untuk memberikan pelayanan cepat akurat, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kata Soritaon Siregar, Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, kemarin.

Soritaon minta reformasi yang dilakukan KPPN didukung instansi atau satuan kerja terkait di daerah sebagai dasar percepatan pelayanan pencairan keuangan. Apabila reformasi di KPPN diiringi dengan percepatan proses kelengkapan data di daerah, tidak ada alasan bagi KPPN untuk menunda pencairan dana melalui bank yang ditunjuk.

Bahkan, apabila terjadi data pelengkap dan proses pencairan sudah siap, ternyata pihak bank terlambat memproses pendanaannya, maka bank tersebut bisa kena denda tegas Soritaon.

Dengan program baru itu diharapkan, tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana APBN bagi daerah, karena selama ini yang terjadi adalah berbagai proses dan berkas kelengkapan pencairan dana umumnya baru diserahkan pada Mei dan Juni setiap tahun.

Dengan kondisi itu, otomatis, pencairan dana terhambat bahkan sering terjadi permohonan pencairan dana numpuk pada Desember yang akan berakibat tidak akuratnya kinerja karena terburu-buru. Kepala Kanwil XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda Her Basuki mengatakan pengelolaan untuk sejumlah daerah di Kaltim cukup besar dan setiap tahun terus meningkat. Sebagai gambaran, 2007 tadi, anggaran berupa DAU dan DAK memcapai Rp. 10 triliun dan pada 2008 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar Rp. 11 triliun Pencairan dana tepat waktu. (eff) Add a comment