BERITA

Batik Reformasi Birokrasi Khas Pekalongan

Deklarasi Penerapan SOP Percontohan

Pekalongan
, perbendaharaan.go.id - Genderang reformasi birokrasi telah dikumandangkan sejak 2007. Membuktikan keteguhan tersebut, KPPN Pekalongan sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, mengambil langkah progresif dengan melakukan upaya perubahan baik mindset maupun system pelayanannya, yakni dengan menggelar Deklarasi Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Percontohan.

Acara yang dilangsungkan pada hari Rabu, 25 November 2009 tersebut, dihadiri oleh pejabat daerah, Kepala Satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Pekalongan (kota Pekalongan, Kab.Pekalongan, dan Kab.Batang) hingga para pimpinan bank dan kantor pos mitra kerja KPPN Pekalongan, Ketua GAPENSI, Ketua KADIN, dan PWI setempat.

pekalonganDengan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gardjito, acara tersebut berlangsung lancar. Dalam sambutannya, Bapak Gardjito menegaskan bahwa KPPN Pekalongan telah menguatkan komitmennya untuk melayani stakeholders secara prima. Karenanya, lanjut beliau, seluruh mitra KPPN Pekalongan harus mau dan mampu membantu mewujudkan hal tersebut yang salah satu caranyanya yakni dengan tidak memberi gratifikasi dalam segala bentuknya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan Bapak dr. H. Basyir Achmad turut menyampaikan bahwa layanan publik perbaikan kinerja layanan publik memang selayaknya dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Harapannya, dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program/ kegiatan yang dilakukan pemerintah. Semua itu akhirnya akan bermuara pada terciptanya iklim yang kondusif di segala bidang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Pekalongan Bapak I.Suyatno memaparkan perbedaan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterapkan setelah deklarasi, dengan sistem konvensional yang selama ini diterapkan. Untuk menjaga komitmen tersebut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Bapak I.Suyatno selaku Kepala KPPN Pekalongan dengan perwakilan dari Satuan Kerja yaitu Bapak Budi Avianto (Kepala Rumah Tahanan Batang) dan Bapak Abdurrachamn (Pjs Kepala KPP Pratama Pekalongan). Sebelumnya, telah dilakukan seremoni yang sama antara Kepala KPPN Pekalongan dengan seluruh pegawai KPPN Pekalongan. Semoga KPPN Pekalongan dapat memberikan layanan secara pasti dan dengan ketulusan hati.

Oleh : Kontributor KPPN Pekalongan

Add a comment

Ratusan Risiko Mengintai Kantor Pusat

"Ratusan Risiko Mengintai Kantor Pusat"

Jakarta- Manajemen Risiko merupakan pendekatan moderen dalam dunia birokrasi yang tujuannya  untuk mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap hambatan-hambatan pencapaian kinerja suatu organisasi. Itulah ungkapan Bapak Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya pada Kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Acara yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II diantaranya K.A. Badaruddin, Soritaon Siregar, Anandy Wati, Paruli Lubis, Vincentius Sonny Loho, Bambang Isnaneni Gunarto, Tata Suntara, dan pejabat Eselon III dan IV tersebut dihelat di Gd Prijadi Praptosuhardjo II (Eks MA), Rabu (4/11) yang lalu. Peserta kegiatan nampak begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini mengingat bahwa penerapan Manajemen Risiko, akan mempermudah dan mengoptimalkan pencapaian kinerja yang telah disusun oleh unitnya masing-masing.

Kemudian, Bapak Dirjen juga mengingatkan bahwa risiko-risiko pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai ujung tombak pelayanan, perlu diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada Stakeholders semakin optimal dan akan berdampak positif pada citra lembaga. Karenanya, proses pemetaan risiko pada tingkat kanwil yang diagendakan tahun depan, diharapkan direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah dibuka langsung oleh Bapak Dirjen, acara dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi Profil dan Peta Risiko Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang dipandu langsung oleh Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari penerapan Manajemen Risiko tingkat Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sebelumnya telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko, pelaksanaan Training of Trainer , hingga pembahasan dan finalisasi peta risiko masing-masing Unit Pemilik Risiko (Unit Eselon II).

Untuk kantor pusat, lanjut beliau, teridentifikasi 662 Risiko yang terdiri dari Setditjen (113 risiko), Direktorat PA (63 risiko), Direktorat PKN (62 risiko), Direktorat APK (56 risiko), Direktorat SMI (90 risiko), Direktorat SP (122 risiko), Direktorat PPK-BLU (76 risiko), dan Direktorat TP (80 risiko). Banyaknya risiko yang teridentifikasi oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR), menunjukkan keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagai salah satu alat untuk menjaga agar sasaran strategis organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Selain jajaran pejabat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, turut hadir juga Inspektur VII Inspektorat Jenderal, Bapak Krishna Pandji. Dalam kesempatan tersebut, beliau sangat mengapresiasi usaha keras yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan yang berhasil menyelesaikan Profil dan Peta Risikonya hanya dalam tempo 3 bulan saja. &rdquoDitjen Perbendaharaan sangat fokus menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan unit eselon I lainnya.  Karena Ditjen Perbendaharaan berhasil menyusun Profil dan Peta Risiko tercepat setelah Itjen. Untuk itu, Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan keseriusan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ungkap beliau yang kemudian disambut tepuk tangan peserta kegiatan.  

Lebih lanjut, Bapak Krishna Pandji juga berjanji bahwa Itjen tidak akan melakukan koreksi apapun terhadap Peta Risiko yang telah disusun Ditjen Perbendaharaan. &rdquoItjen hanya akan memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemilik risiko. Tidak ada judgement salah atau benar,&rdquo tegasnya. Hal ini beliau ungkapkan menanggapi pertanyaan Bapak Soritaon Siregar yang berharap bahwa Peta Risiko yang telah tersusun saat ini, tidak dikoreksi oleh Itjen dan dijalankan terlebih dahulu sebagai proses pembelajaran.

Banyak feedback yang disampaikan peserta kegiatan. Diantaranya terkait penyeragaman Struktur Manajemen Risiko berikut kriteria yang dipakai. Selain itu, UPR juga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempertajam identifikasi risikonya, agar dapat memudahkan mereka (UPR,red) dalam menentukan prioritas risiko yang akan dimitigasi. Terakhir, terkait perlindungan hukum terhadap mitigasi risiko yang melanggar/ tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah Profil/Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tersusun, direncanakan pada tahun  depan (2010,red), Manajemen Risiko akan diterapkan pada tingkat Kanwil. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan kembali mengingatkan untuk mengerjakan hal tersebut dengan keseriusan. &rdquoKita menyadari bahwa Manajemen Risiko adalah kebutuhan organisasi. Karena itu, sudah selayaknya seluruh elemen berkomitmen menjalankannya,&rdquo tutup beliau.

Laporan Tim Penerapan Manajemen Risiko : Arif Kurniadi, Rully Kurniati, Madhona Akbar, Eddi Priambodo, Tatang Sutisna, Fajar Sidik

Add a comment

Semangat Itu Kini Disuarakan KPPN Purwokerto

"Deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan"

Purwokerto, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban visi untuk menjadi pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara tingkat daerah yang profesional, trasparan dan akuntabel, KPPN Purwokerto selasa (17/11) yang lalu, menggelar acara deklarasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Percontohan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh jajaran KPPN Purwokerto dalam mensukseskan program reformasi birokrasi yang salah satunya menggapai visi sebagaimana yang diinginkan KPPN Purwokerto. Demikian koran Radar Banyumas memberitakan pada halaman 20 terbitan hari Rabu, 18 Nopember 2009.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang disusun KPPN Purwokerto diantaranya adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Selain itu, KPPN Purwokerto juga menjalankan misi untuk mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel dan berusaha mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Semua misi yang telah disusun KPPN Purwokerto tersebut, diharapkan akan semakin cepat terealisasi dengan diterapkannya SOP Percontohan.

Acara deklarasi yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut, dihadiri langsung oleh perwakilan Bakorwil III Jawa Tengah, pejabat yang mewakili Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga, perwakilan dari DPRD Banyumas, Rektor dan Ketua PTN di Purwokerto, serta pejabat yang mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan XIII Propinsi Jawa Tengah. Seluruh elemen masyarakat yang turut hadir saat itu, mendukung penuh semangat KPPN Purwokerto dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, turut hadir juga para pimpinan bank se-Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, pimpinan cabang asosiasi pengusaha, para Kepala Dinas, satker dan Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Purwokerto, dan seluruh pegawai KPPN Purwokerto.

Untuk meneguhkan komitmen reformasi birokrasi tersebut, turut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis antara satker dan Kepala KPPN dengan disaksikan langsung oleh Kepala Bagian Umum Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Tengah, Bapak Gardjito. Baik pegawai KPPN Purwokerto maupun Satker, sama-sama berkomitmen untuk tidak meminta maupun memberikan gratifikasi dalam segala bentuknya terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN Purwokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Suhadi selaku Kepala KPPN Purwokerto menyampaikan bahwa dengan diterapkannya SOP Percontohan, berarti telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik  yaitu proses yang semakin sederhana (minimizing paper work dengan dukungan IT yang mantap), informatif, layanan langsung (real time),  transparan dan akuntabel

Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai karakteristik masyarakat Banyumas yang (blakasuta/ apa anane), Kepala KPPN Purwokerto menjamin Satker mendapatkan layanan prima dan bisa dipantau melalui fasilitas web service.

Oleh : Kontributor KPPN Purwokerto

Add a comment

Prestasi Sebagai Motivasi

Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik Se-Provinsi Gorontalo

Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- "ini prestasi untuk dijadikan motivasi." Itulah sepenggal pernyataan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin ketika menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah terbaik Penyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Semester I TA 2009 se-Provinsi Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo Drs. Agus Nugroho.

Selain itum, Indra Yasin juga mengatakan bahwa penghargaan ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara khususnya Dana Tugas Pembantuan secara transparan dan akuntabel (Gorontalo Post, 18 November 2009).

Untuk diketahui bahwa penghargaan tersebut dinilai berdasarkan kriteria beban kerja, kualitas laporan keuangan, penyampaian LK koordinator, ketepatan waktu, dan letak geografis. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Tim Penilai Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, menetapkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai yang terbaik.

Penyampaian penghargaan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo pada tanggal 17 November 2009 yang lalu. Dengan dihadiri 250 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pimpinan daerah, acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan acara tersebut turut diliput oleh stasiun TV pemerintah yakni TVRI. Tentu ini menjadi kebanggan tersendiri bagi pihak penyelenggara.

Rakor yang dilaksanakan di aula KPPN Percontohan Gorontalo ini dibuka langsung oleh Bapak Drs. Agus Nugroho sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo. Mengambil tema "Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 Melalui Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu," rakor ini diharapkan dapat mengevaluasi dan mampu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

" Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh satker pengelola APBN, baik instansi vertikal maupun pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," demikian sambutan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo.

Dalam rakor ini juga disampaikan materi Evaluasi Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Instansi Vertikal dan UAPPA-W DK/TP Semester I TA 2009 serta Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas dan Tepat Waktu yang disampaikan oleh Bapak Edward U.P Nainggolan,Ak,M.Ak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Selain itu, beliau juga menyampaikan materi penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W.

Pelaksanaan evaluasi dan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan dapat memotivasi seluruh UAPPA-W di Provinsi Gorontalo untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Hal ini nantinya diharapkan dapat berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Oleh : Yovi Candra/ Antonius Budi.

Add a comment

Sebuah Hasil Yang Membanggakan

Realisasi Capaian IKU Kuartal III Depkeu One Yang Masuk Dalam Depkeu Wide

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2009 memasuki kuartal III. Oleh karenanya, seluruh penanggung jawab IKU pada masing-masing unit, diwajibkan melaporkan capaian realisasi kinerjanya.

Ditjen Perbendaharaan sendiri telah mencapai laporan realisasi kinerja kuartal III yang cukup membanggakan. Dari delapan IKU Depkeu One yang masuk dalam Depkeu Wide, tidak ada satupun IKU yang berlabel merah. Kedelapan IKU tersebut adalah jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) persentase ketepatan penyediaan dana indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat dan rasio realisasi janji pelayanan quick win kepada pihak eksternal. Selanjutnya IKU persentase tingkat akurasi perencanaan kas tingkat coverage pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti dan persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat.

Sedangkan, IKU jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN), hingga kuartal III tahun 2009 telah terhimpun dana Rp. 2,3727 Triliun dari target kuartal IV yang dipatok Rp. 3 Triliun. Sebagai tambahan informasi, bahwa remunerasi yang ditetapkan dalam kontrak kinerja, diperoleh dari penempatan idle cash Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai hasil penerapan Treasury Single Account (TSA) penempatan idle cash Rekening Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai hasil penerapan Treasury Notional Pooling (TNP) dan penerimaan atas jasa yang berasal dari Bank Operasional (BO) I yang menjadi mitra seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sehingga, semakin baik cash management yang dilakukan, semakin besar pula idle cash yang bisa diinvestasikan.

Berdasarkan hasil review yang selama ini dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian nilai remunerasi yakni BI Rate yang tidak stabil, besaran saldo RKUN pada akhir hari, besaran saldo rekening Bendahara Pengeluaran K/L pada akhir hari, dan penerimaan jasa yang diperoleh dari BO I KPPN.

Dalam usaha untuk mencapai target yang diinginkan, action plan yang sedianya dilakukan adalah pengkajian peluang penempatan uang Negara di luar Bank Indonesia. Selain itu, diperlukan kegiatan cash management yang lebih aktif dengan resiko yang minimal, hingga penyediaan payung hukum pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas.

IKU selanjutnya adalah persentase ketepatan penyediaan dana pada Rekening Pengeluaran Kuasa (RPK) Bendahara Umum Negara Pusat (BUN-P) dan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai pengeluaran negara. Dan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan aplikasi e-kirana dan perbaikan jaringan agar proses pengiriman data kebutuhan dana tidak mengalami hambatan. Mengingat selama ini, kendala proses pengiriman data kebutuhan dana adalah aplikasi yang sering macet atau mengalami gangguan.

Dapat disimpulkan, bahwa dari delapan IKU tersebut, terdapat dua IKU yang menjadi indikator kualitas pelayanan perbendaharaan kepada stakeholders. Pertama, indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat. IKU ini menjadi alat ukur yang obyektif untuk menilai persepsi stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan. Ke depan, proses survei perlu dilakukan dengan persiapan lebih matang terutama terkait ketepatan pemilihan sample, substansi materi survei, hingga penyempurnaan metodologi pengolahan data. Hal ini perlu dilakukan agar hasil survei yang dilakukan, menghasilkan data yang sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Kedua, rasio realisasi janji pelayanan quick win kepada pihak eksternal. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur terobosan-terobosan pelayanan yang diluncurkan Ditjen perbendaharaan. Salah satu diantaranya yakni pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam satu jam yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga kuartal III tahun 2009, realisasi penerbitan SP2D dalam satu jam oleh KPPN mencapai tingkat persentase sebesar 91,75%. Nilai ini lebih besar dari target capaian sebesar 90 %. Artinya, KPPN telah berhasil memberikan pelayanan penerbitan SP2D dalam satu jam kepada stakeholders, dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga sebagai pemilik anggaran.

Sisa empat IKU selanjutnya adalah akurasi Perencanaan Kas, tingkat coverage pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan, persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti, dan persentase penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat. Keempat IKU tersebut hingga kuartal III tahun 2009, realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditentukan dengan rentang persentase nilai 1-10%.

Meskipun realisasi capaian IKU Depkeu One yang masuk dalam kontrak kinerja Depkeu Wide, melampaui target yang telah ditentukan. Seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, tetap diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilakukan, agar sasaran strategis organisasi dapat dicapai dengan optimal.

Laporan : Fajar Sidik (Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan).

Add a comment