BERITA

Menkeu : Peningkatan Standar Layanan BLU, Wajah Profesional Pemerintah Yang Hadir Di Hadapan Rakyat

djpbn.kemenkeu.go.id, - Sejumlah capaian terkait pengelolaan BLU disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di hadapan Presiden dan peserta dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 yang mengambil tema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Istana Negara, Jakarta (22/11). “BLU merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja melayani masyarakat” ungkap Menkeu.

 Menkeu memaparkan bahwa dari awalnya hanya 13 BLU instansi rumah sakit ex.Perjan di tahun 2005, saat ini sudah terdapat 182 BLU dibawah binaan 20 kementerian/lembaga, termasuk 16 BLU baru di tahun 2016. Dari segi total pendapatan, Menkeu menyampaikan bahwa perkembangan pendapatan BLU dari semula bernilai Rp. 3.7 triliun di tahun 2008, di tahun 2015 telah mencapai Rp. 35,3 Triliun, meningkat rata-rata 20% per tahun, dengan proyeksi nilai total pendapatan sebesar Rp. 73 Triliun di tahun 2019.

Menkeu menekankan bahwa kehadiran BLU sangat penting dalam upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. “BLU sekarang ini didominasi rumah sakit dan institusi pendidikan yg merupakan dua institusi yg sangat penting di dalam pelayanan publik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.” ujar Menkeu.

“Di era JKN ini, hampir 70% dari klien BPJS berasal dari layanan rumah sakit pemerintah, yang terutama rumah sakit-rumah sakit besar diantaranya merupakan BLU/BLUD, dimana rumah sakit BLU terbesar saat ini yaitu RSCM dan RSPAD pendapatannya lebih dari satu Triliun Rupiah per tahun, dan keduanya menjadi barometer kinerja layanan kesehatan publik.” ungkap Menkeu. Ia juga menambahkan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka saat ini juga telah menerapkan pola pengelolaan BLU. Bahkan yang terbaru, BLU menurutnya juga menjadi alat efektif ekspansi investasi Pemerintah termasuk melalui skema investasi public-private partnership.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, BLU juga hadir dalam memberikan layanan dukungan finansial koperasi/UMKM, pengembangan industry, pemasyarakatan riset IPTEK, pengelolaan kawasan dan percepatan pengembangan investasi.

Sejalan dengan pesan Presiden agar BLU tetap mempertahankan orientasi pada mensejahterakan masyarakat, Menkeu juga mengungkapkan bahwa BLU akan mempertahankan misi ini. “BLU merupakan salah satu wajah atau representasi Pemerintah dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. Jadi BLU tidak bersifat komersial penuh” ujar Menkeu.

Pembinaan terhadap BLU agar mampu mengemban misi ini, dilakukan dengan orientasi pada pengukuran kinerja riil, seperti tingkat kepuasan layanan, tingkat keselamatan pasien untuk RS atau tingkat kelulusan pada perguruan tinggi, dan tidak hanya dari tingkat keuntungan. Ini dilakukan dengan berasas pada akuntabilitas dan penerapan tata kelola korporasi yang baik, walaupun juga mengedepankan fleksibilitas . “Peran kementerian teknis penting sekali dalam menetapkan penerapan kinerja BLU” kata Menkeu.

Salah satu fokus pembahasan terpenting Rakornas yang dikemukakan Menkeu adalah bagaimana memanfaatkan asset yang selama ini dikelola BLU yang nilai kumulatifnya sangat besar, 377 Triliun Rupiah, agar optimal dan produktif, didukung regulasi dan persepsi yang tidak berbeda-beda, termasuk dari auditor. “Fleksibilitas BLU harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tujuan dari BLU, namun tetap akuntabel dan sesuai azas-azas dari sisi audit yang baik”. Dari aset sebesar ini, dengan benchmark total asset turn over seperti BUMN atau produktifitas korporasi, menurut Menkeu terdapat potensi PNBP 165 Triliun Rupiah dari asset-aset BLU tersebut. Upaya yang dilakukan Kemenkeu untuk mendukung hal ini anatara lain adalah penetapan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset BLU. Melalui rakornas ini Menkeu mengharapkan akan tercapai kesamaan persepsi dari Pembina, pengawas/auditor, dan pengelola BLU disertai koordinasi antar stakeholder BLU sehingga BLU memiliki landasan kebijakan yang kokoh dan baik.

“Kesadaran bagi BLU untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan standar pelayanannya sehingga publik melihat pemerintah hadir secara professional dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tata kelola yang baik. Ini adalah salah satu bentuk jendela untuk melihat wajah pemerintah di hadapan rakyat” harap Menkeu.

Rakornas BLU Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI ini dihadiri 400 peserta yang terdiri dari Menteri/Pimpinan Lembaga, sejumlah Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, pejabat eselon I K/L selaku Pembina Teknis BLU, para pemimpin dan ketua Dewan Pengawas BLU. Termasuk diantaranya Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang turut memberikan sambutan terkait penetapan RSPAD Gatot Subroto sebagai salah satu instansi layanan kesehatan yang mendapat penetapan sebagai BLU di tahun 2016 ini. “Saya yakin, RSPAD menjadi rumah sakit ujian, apakah tahun depan, atau 6 bulan ke depan, rumah sakit-rumah sakit TNI lainnya seperti RSAU, RSAL dan rumah sakit kami di propinsi juga bisa BLU” harapnya. “Layanannya harus prima. Untuk bisa prima, tata kelolanya harus benar-benar efisien dan professonal. Dengan profesional, kita bisa bersaing. Langkah pembenahan harus dilandasi kemauan yang kuat untuk berkompetisi. Selanjutnya, menerapkan bisnis yang sehat. Untuk rumah sakit, bisnis yang sehat itu bukan harga yang tinggi. Harga yang normal, kalau perlu murah, tapi layanan maksimal, dan bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Layanan simpel, cepat, professional dan paling penting, kesembuhan meningkat.” ujar Panglima TNI.

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam paparannya di hadapan seluruh peserta Rakor di Dhanapala juga menyampaikan bahwa orientasi utama BLU bukanlah profit, tetapi kualitas layanan. “Tujuan optimalisasi asset BLU harus lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan layanan” kata Marwanto. Ia juga mengharapkan, ke depan, kemandirian BLU terutama dari segi finansial dapat semakin dioptimalkan. “BLU idealnya lebih banyak menggunakan dana PNBP dibanding anggaran rupiah murni dari pemerintah dalam operasionalnya. Ini membutuhkan sinergi yang kuat untuk menghimpun sumber pendanaan” ujarnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Save

Save

Save

Save

Save