BERITA

Pengelolaan Utang yang Kredibel Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kebijakan utang yang dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati sesuai dengan aspek legal yang ada di dalam undang-undang menjamin kredibilitas pengelolaan utang yang tidak mudah diperoleh oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan utang yang di antaranya melalui pengelolaan kas pinjaman dan hibah termasuk di dalamnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila dapat dikelola dengan optimal.

“Utang secara prinsip telah kita kelola sesuai dengan aspek legal yang ada di dalam undang-undang. Kita semua telah berhasil bersama-sama mengawal kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menghidupkan perekonomian nasional,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam pembukaan Workshop Pinjaman dan Hibah 2018 di Gedung Jusuf Anwar Ditjen Perbendaharaan, Jak­arta, Kamis (19/07). Marwanto menambahkan, utang harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya dan pada saat bersamaan pengelolaan utang juga harus akuntabel. Dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang sifatnya masih terbatas dan dikelola dengan sangat hati-hati, hal ini mampu memperbesar output nasional dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Indonesia. “Menjadi kewajiban kita bersama bahwa utang itu harus mampu dikelola dengan sebaik baiknya, harus kita kelola dengan efisien, dari sisi besarannya harus bisa dimanfaatkan menjadi lebih hemat, dari sisi pemanfaatannya harus betul betul efektif karena harus mampu memberikan output yang kita janjikan dalam perencanaannya,” Marwanto menekankan. Dalam workshop yang dihadiri perwakilan dari lender dan donor baik dari World Bank, Asian Development Bank, JICA, dan IFAD serta dari perwakilan executing agency yaitu perwakilan dari kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan sejumlah kementerian lainnya, Marwanto berpesan untuk membangun kesamaan persepsi di antara pengelola kas pinjaman dan hibah. “Mudah-mudahan workshop ini bisa membangun kesamaan persepsi di antara kita, sehingga apa yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan fiskal bisa betul-betul termanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pesan Marwanto. [DK]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan