BERITA

Menkeu: Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Peraih WTP Membaik

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi-provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya sebanyak minimal lima kali berturut-turut ternyata juga merupakan daerah yang menunjukkan indikator kemajuan pembangunan yang membaik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/09).         

“Pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Keuangan negara, termasuk transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM,” ungkap Menkeu. “Indikator WTP, pengelolaan keuangan negara memang seharusnya memiliki korelasi dengan tujuan negara yang kita ingin capai,” tambahnya lagi.

Hal senada juga ditegaskan kembali oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kepada media pada kesempatan yang sama. “Dari daerah-daerah yang mendapat WTP lima kali berturut-turut tadi ternyata berpengaruh secara positif terhadap indikator pembangunan di daerah tersebut, misalnya mengenai pemerataan menjadi lebih baik,” sebut Marwanto.

Hal ini misalnya terlihat dari rata-rata gini ratio di daerah-daerah dimaksud yang sebesar 0,402, lebih kecil dari rata-rata nasional yang sebesar 0,418. Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Adapun rata-rata tingkat pengangguran di daerah-daerah tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

WTP menjadi salah satu indikator tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Instansi maupun pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP besar sekali kemungkinannya untuk bisa dinilai bahwa tata kelola keuangannya sudah baik. Tata kelola keuangan yang baik merupakan prasyarat efektivitas anggaran untuk direalisasikan sesuai tujuannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang berjalan, anggaran yang tepat tujuan, plus terminimalkan potensi penyimpangan dan kebocorannya dengan tata kelola keuangan yang baik inilah yang berpotensi besar turut menjadikan daerah-daerah tersebut dapat memiliki kondisi perekonomian dan kemakmuran yang terus membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator yang disebut oleh Menteri Keuangan tersebut. Hal ini barangkali merupakan validasi bagi pentingnya opini WTP sebagai indikator tata kelola keuangan dan pengelolaan APBN serta APBD yang baik pada K/L dan pemerintah daerah. [LRN]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan