BERITA

Bersinergi Membangun Negeri melalui Penatausahaan Penerimaan Negara yang Akuntabel

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - “Setiap tahun target Penerimaan Negara dalam APBN meningkat sebagai konsekuensi dari target belanja negara yang juga mengalami kenaikan. Penerimaan Negara yang besar dan cenderung meningkat setiap tahun tersebut perlu dihimpun dan ditatausahakan dengan baik dan akuntabel melalui Sistem Penerimaan Negara yang andal dan modern. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2); yang secara operasional penatausahaannya dilaksanakan oleh KPPN Khusus Penerimaan bermitra dengan bank/pos persepsi sebagai Collecting Agent,” sebut Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel dalam Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

MPN G2 telah di-launch pada tahun 2014. Sejak diimplementasikan secara penuh tanggal 1 Januari 2017 di seluruh Bank/Pos Persepsi, MPN G2 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Perkembangan dimaksud, disebutkan oleh Didyk, setidaknya terlihat dari dua aspek, yaitu layanan dan akuntabilitas.

“Dari sisi layanan terlihat kecepatan, kemudahan dan cakupan layanan yang semakin luas serta fleksibilitas waktu bertransaksi oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Dari sisi akuntabilitas, MPN G2 mampu menjaga kualitas data transaksi Penerimaan Negara sebagai salah satu unsur dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sehingga Pemerintah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” terangnya dalam rakor yang mengambil tema “Bersinergi untuk Melayani dan Membangun Negeri Melalui Penatausahaan Penerimaan Negara yang Akuntabel” ini.

Hingga saat ini, 83 bank dan 1 pos telah ditetapkan menjadi Bank/Pos Persepsi MPN G2 dengan transaksi penerimaan negara yang meningkat baik dari jumlah transaksi maupun nominal. Diharapkan, sampai dengan berakhirnya triwulan IV 2018 ini, dapat terhimpun seluruh target penerimaan negara melalui bank/pos persepsi.

Kegiatan ini diikuti oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, para Pejabat eselon III di lingkungan DJPb, perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta para pejabat Bank/Pos Persepsi.

Didyk juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan baik bersama Bank/Pos Persepsi mitra kerja dalam menghimpun Penerimaan Negara. Namun, memang masih diperlukan peningkatan kemampuan dan pemahaman petugas teller maupun PIC yang terkait layanan MPN G2 pd Bank/Pos Persepsi. Diharapkan juga ketaatan petugas terhadap SOP secara konsisten guna mencegah kesalahan dalam layanan yang dapat menimbulkan permasalahan penatausahaan Penerimaan Negara.

Penerimaan Negara yang disetorkan melalui Sistem Penerimaan Negara secara elektronik atau MPN G2 meningkat dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, wajib pajak/bayar/setor dapat melakukan pembayaran melalui kanal/saluran yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi, yaitu teller yang disediakan oleh seluruh bank persepsi; mesin ATM yang disediakan oleh 52 bank persepsi; mesin EDC yang disediakan oleh 8 bank persepsi; internet banking yang disediakan oleh 42 bank persepsi; dan mobile banking yang disediakan oleh 15 bank persepsi.

Berdasarkan statistik, perkembangan preferensi penggunaan kanal layanan saat ini masih didominasi oleh transaksi melalui teller/tunai. Namun, perkembangan transaksi melalui kanal selain teller juga menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah bank persepsi yang telah memiliki kanal layanan elektronik lainnya selain teller dari semula tahun 2014 sebesar 8,8% menjadi 31,9% sampai dengan Oktober 2018. Hal ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) menuju cashless society yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga layanan setoran Penerimaan Negara semakin baik dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

“Kami mendorong kepada seluruh bank persepsi mitra kerja untuk lebih memberikan kemudahan dalam bertransaksi selain teller dengan menyediakan pilihan kanal layanan elektronik yang lebih banyak lagi. Semoga melalui Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi tahun 2018 ini akan diperoleh kesamaan langkah dan sinergi seluruh pihak guna mewujudkan layanan serta akuntabilitas yang lebih baik dalam penatausahaan Penerimaan Negara,” harap Didyk menutup paparannya.

[Kontributor Dit. PKN – Affandi Rahman Halim]