BERITA

Terima DIPA 2019, Aceh Siap Wariskan MRT dan Bebas Banjir

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Add a comment
Selengkapnya...

Kanwil DJPb DIY Wujudkan Laporan Keuangan Berkualitas dengan Tetap Implementasikan PUG

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Berawal dari komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan harapan laporan keuangan UAKBUN Daerah, UAKKBUN Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 memperoleh dengan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2018 pada Kamis (22/11) dan Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi pada Kamis (29/11) dengan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb yaitu Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan BUN Nur Abdul Haris, Kepala Seksi Badan Lainnya, Transaksi Khusus dan BUN) Jackson Sunario Panjaitan, serta M. Masykur Mubarok dan Hazmi Muzakki.

Add a comment
Selengkapnya...

KPPN Tanjung Pandan Terima Penghargaan dari TVRI, Bukti Nyata Corporate Branding

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sinergi  merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi karena kerja sama adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam berorganisasi. Tidak terbatas pada sinergi internal yang tentunya harus baik, sinergi yang baik dengan pihak eksternal juga harus dibangun dalam sebuah entitas/organisasi. Menerapkan konsep kantor yang modern, KPPN Tanjung Pandan telah banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak eksternal, salah satunya dengan Stasiun TVRI Bangka Belitung.

Add a comment
Selengkapnya...

Workshop Model Cluster, Inovasi Solusi Masalah Penyusunan Laporan Keuangan

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan KPPN Purwokerto menggelar acara workshop akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di ruang rapat KPPN Purwokerto (14-15/11). Acara ini diinisiasi oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan utama membidik satker-satker tertentu di wilayah KPPN Purwokerto yang terkendala terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan workshop tersebut diharapkan satker bisa menganalisis dan menelaah sehingga proses pembuatan laporan keuangan berjalan lancar, sehingga pada gilirannya akan menyumbang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Add a comment
Selengkapnya...

Simulasi Damkar di KPPN Purwokerto, Upaya Menjaga Aset dan Optimalkan Layanan

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap Instansi pemerintah maupun swasta dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan aset kantor.

Add a comment
Selengkapnya...

Sinergi Kanwil DJPb dan Pemprov Aceh untuk Kemakmuran

Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - ”Kita perlu membuka baju kelembagaan kita. Kita perlu bersinergi, bekerja sama untuk kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran Aceh yang kita cintai ini,” ungkap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui arahannya dalam Rakor Kanwil DJPb Provinsi Aceh dengan Forpimda Provinsi Aceh di ruang rapat Percepatan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K APBA), Senin (12/11).

Add a comment
Selengkapnya...

Dalami Hukum Keuangan Negara, Samakan Pandangan tentang Tipikor

Serang, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Seminar ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang makin jelas tentang akuntabilitas pengelola keuangan negara dalam perspektif yang benar yaitu dalam persfektif Hukum Keuangan Negara dan penyelesaian tindak pidana korupsi,” demikian disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Sudarso dalam kegiatan Seminar Hukum Keuangan Negara yang diselenggarakan Direktorat Sistem Perbendaharaan Rabu (31/10) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

Add a comment
Selengkapnya...

Kemenkeu Mengajar Sabang: Pijar Cita Dari Ujung Barat Nusantara

Sabang, djpbn.kemenkeu.go.id, - ”Kemenkeu Mengajar memang program yang dibuat untuk memperkenalkan tugas-tugas Kementerian Keuangan sejak dini. Tapi kita semua para relawan yang berasal dari seluruh unit, yang secara sukarela mengorbankan waktu dan biaya, juga harus mampu menginspirasi mereka. Membangkitkan semangat dan optimisme mereka untuk terus menggapai cita-cita,” demikian arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim saat briefing relawan di KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang.

Add a comment
Selengkapnya...

Diskusikan Dana Desa, KPPN Tanjung Pandan Undang Pemda, Kades, hingga Auditor

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Penyerapan Dana Desa menjadi topik menarik dalam talk show Yuk Ngopi Luk yang digelar TVRI Bangka Belitung (Babel) pada Rabu (3/10) di Kedai Kopi RM Timpo Duluk Belitung. Diskusi Dana Desa dikemas santai dengan narasumber Kepala KPPN Tanjung Pandan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung, serta Kepala BPKP Perwakilan Babel, dengan peserta para kades dan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Belitung.

            Para kades sempat mengeluhkan pelaksanaan dana desa yang harus dikerjakan secara swakelola dengan sistem padat karya tunai. Pada desa dengan tingkat pengangguran rendah, para kades kesulitan mencari warga desa yang mau bekerja dengan sistem padat karya tunai karena upah yang akan diperoleh lebih rendah jika dibandingkan dengan penghasilan yang mereka terima selama ini.

Add a comment
Selengkapnya...

Kanwil DJPb Provinsi Sultra Perkuat Sinergi dan Koordinasi Sukseskan Penyaluran Kredit Program

Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis (27/9), bertempat di Ballroom Zahra Syariah Hotel Kendari dengan mengusung tema “Dengan Sinergi yang Kokoh, Kita Dukung Implementasi KUR dan UMi untuk Perekonomian Sultra yang Lebih Baik”.

Hadir dalam acara tersebut stakeholder pengelola Kredit Program lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya Perbankan Penyalur KUR, LKBB Penyalur UMi, juga para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan pembinaan pelaku UMKM, antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan dari Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, BPKAD/DPPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektur Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara,dan Ketua HIPMI Sulawesi Tenggara.

Add a comment
Selengkapnya...

Kanwil DJPb bersama KPPN Gorontalo Lakukan Monev Dana Desa ke Desa Kopi Pinogu

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Tim Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Desa (DD) pada desa Pinogu, Kamis (03/05). Menuju daerah yang masih terisolir ini, tim menempuh waktu 7 hingga 10 jam. Separuh rutenya hanya bisa ditempuh dengan ojek motor. Desa Pinogu terkenal sebagai salah satu desa penghasil kopi dengan kualitas terbaik.

“Kegiatan monev ini merupakan pelaksanaan sebagian tugas dari Kanwil DJPb dan KPPN dalam rangka turut serta mengawal DD. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penyaluran DD telah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Di samping itu, kami ingin melihat dari dekat pelaksanaan DD serta mendapatkan data dan fakta yang akurat dan terkini tentang perkembangan realisasi dana desa, khususnya di kecamatan Pinogu sebagai bahan dalam penyajian laporan dan kajian-kajian,“ jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra.

Setelah Dana Desa terealisasi, keadaan desa Pinogu telah banyak berubah. Penataan jalan rabat beton telah sesuai standar, permukiman tertata rapi serta bersih, dan baliho informasi tetang DD terpasang di sudut-sudut desa.

“Atas nama warga Kec. Pinogu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim monev Kanwil DJPb dan KPPN Gorontalo yang telah berkenan berkunjung ke Pinogu. Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk dapat menyampaikan saran, kritik dan harapan serta menunjukkan hasil kerja keras kami dalam pengelolaan DD dan DAK Fisik,“ jelas Camat Pinogu Rizal  Mooduto saat tim melakukan dialog dengan perangkat desa Pinogu.

“Kami sangat berharap jalan menuju Pinogu bisa dibangun secepat mungkin sehingga memberikan kemudahan transportasi dari dan ke Pinogu, yang pada gilirannya akan menciptakan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan warga Pinogu. Kami mohon Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat segera memenuhi harapan kami,” tambah  Kepala Desa Tilonggibila, Ovin Patalangi.

Pada Tahun Anggaran 2018 ini Kecamatan Pinogu mendapat alokasi Dana Desa sebesar 4,06 miliar rupiah untuk 5 desa. Tekad yang kuat dan rasa gotong royong yang tinggi adalah modal warga Pinogu untuk maju dan berkembang setara dengan daerah lain. [Totok Suyanto - kontributor KPPN Gorontalo]

Add a comment

Mengembangkan Kompetensi & Kualitas Pejabat Perbendaharaan di Titik Nol Indonesia

Sabang,djpbn.kemenkeu.go.id - Hadirnya layanan publik di seluruh wilayah Indonesia menuntut seluruh pengelola keuangan APBN untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas dengan didukung SDM yang profesional sesuai dengan standar kompetensinya.

Untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas Pejabat Perbendaharaan sebagai SDM pengelola keuangan APBN, Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan refreshment dan Ujian Sertifikasi Bendahara kepada Bendahara satuan kerja, Kamis (26/04), di Kantor Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang.

“Seluruh Bendahara harus memiliki kompetensi dengan mendapatkan pengakuan kelayakan melalui Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang nantinya akan menjadi prasyarat untuk menduduki jabatan fungsional pranata keuangan APBN,” tegas Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih.

Saat menyampaikan hasil Ujian Sertifikasi Bendahara tersebut Direktur Sistem Perbendaharaan, di mana semua peserta ujian dinyatakan lulus. “Sertifikat akan disampaikan kepada seluruh bendahara satker yang telah mengikuti sertifikasi melalui mekanisme konversi dan ujian yang diselenggarakan di lokasi lainnya dalam lingkup kerja KPPN Banda Aceh,” jelasnya.

Hambatan geografis dan keterbatasan jarak dan waktu, seharusnya tidak mengurangi manfaat dari program standardisasi dan peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan. Terbukti, walaupun di ujung barat NKRI, Sertifikasi Bendahara tetap dapat dilaksanakan dengan hasil yang membanggakan. [Febby Johanes Wenji, Kont. Dit.SP] Add a comment