BERITA

Terima DIPA 2019, Aceh Siap Wariskan MRT dan Bebas Banjir

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Dalam laporannya, Zaid menyampaikan bahwa dana APBN yang disalurkan untuk Kementerian Negara/Lembaga se-Provinsi Aceh pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp13,71 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui 790 satuan kerja dengan komposisi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp5,7 triliun, Belanja Barang sebesar Rp5 triliun, Belanja Modal sebesar Rp2,8 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.40 Miliar.

Kemudian, Zaid juga merinci Alokasi Dana TKDD tahun 2019 yang akan diserahkan Gubernur Aceh kepada seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Aceh dengan total Rp36,32 triliun. Anggaran tersebut bertambah Rp1,43 triliun dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp34,88 triliun. Sebagian anggaran yang meningkat antara lain alokasi Dana Desa sebesar Rp4,95 triliun untuk 6.497 desa atau meningkat Rp497 miliar dibandingkan tahun 2018. Demikian juga dengan Dana Otsus yang meningkat Rp327 miliar dan alokasi DAK Fisik meningkat Rp42 miliar.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan di hadapan seluruh Walikota/Bupati dan 87 orang Kuasa Pengguna Anggaran se-Provinsi Aceh yang hadir bahwa seluruh perencanaan tata kota di Aceh harus sudah dimulai paling lambat 2020. Di tengah agenda tersebut Nova menyampaikan alasannya, ”Agar kita mewariskan Aceh yang bebas banjir dan memiliki transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT).”

Adapun terkait anggaran, lanjut Nova dalam pidatonya, akan disinergikan dari APBN, APBA (Provinsi), dan APBK (Kabupaten/Kota).

Pilot project Banda Aceh, target tahun 2022 bebas banjir dan memiliki transportasi massal berkelas. Diperkirakan menghabiskan anggaran Rp5-6 triliun,” sebutnya.

Nova juga mengajak seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk menerapkan smart office dalam setiap layanannya. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan Aceh wajib ditingkatkan.

”Kepada Walikota dan Bupati, ayo mulai menerapkan smart office. Persiapkan dan tingkatkan SDM. Lakukan studi banding dan adopsi sistem yang telah diterapkan oleh kota-kota lain. Ini semua untuk peningkatan kualitas layanan kita pada masyarakat,” tutupnya. [FS-Kontributor Kanwil Aceh]