BERITA

Serahkan DIPA TA 2019, Sri Sultan HB X Harapkan Amanah dalam Kelola Keuangan Negara

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bertempat di Bangsal Kepatihan Bangsal Kepatihan Danurejan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 serta penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran TA 2018 di wilayah Provinsi DIY, Selasa (18/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur FORKOMPIMDA, para Bupati/Walikota lingkup Provinsi DIY, Sekda DIY, Pimpinan Bank Indonesia DIY, Kepala Perwakilan OJK DIY, Para Kuasa Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro, serta Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Provinsi DIY.

Penyerahan DIPA sekaligus Buku Daftar Alokasi Dana Transfer dan Dana Desa untuk DIY Tahun 2019 ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2019 setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa APBN yang dialokasikan pada wilayah DIY adalah sebesar 10,85 triliun, dengan jumlah DIPA sebanyak 367 DIPA, yang terdiri atas DIPA untuk instansi vertikal sebanyak 313 DIPA dengan nilai sebesar Rp10,67 triliun dan DIPA untuk Pelaksana Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 54 DIPA, dengan nilai sebesar Rp181,26 miliar. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, serta penguatan value for money.

Penyerahan DIPA Tahun 2019 ini dilaksanakan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat lebih baik lagi dari tahun 2018, guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya di DIY. Dalam sambutan pengarahnnya, Gubernur DIY menyampaikan bahwa alokasi Belanja Negara dalam APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun. Dari jumlah tersebut atau sekitar Rp855,4 triliun merupakan alokasi belanja Kementerian/Lembaga, dan sebesar 33,59 persen atau sekitar Rp826,8 triliun  dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara sebesar 31,65 persen atau sekitar Rp778,9 triliun dialokasikan melalui belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY juga memberikan piagam penghargaan kepada satker Pengadilan Negeri Wates, Lanud Adisucipto, Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, dan Dinas Pertanian Provinsi DIY sebagai empat Satker Berkinerja Terbaik dalam pelaksanaan anggaran TA 2018 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Piagam penghargaan juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebagai Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik dalam Penyaluran DAK Fisik Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2018, juga Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Input Data Calon Debitur KUR dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2018.

Gubernur DIY juga menyerahkan sertifikat ISO kepada Kepala KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari yang telah lolos audit surveillance untuk meraih sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kanwil dan KPPN lingkup DIY  untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para mitra kerja dalam penyaluran dana APBN secara profesional, modern, transparan, dan akuntabel sesuai standar manajemen mutu layanan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, dan Satuan Kerja Lingkup DIY, dalam kesempatan ini diwakili oleh LANUD Adi Sutjipto.

Dalam sambutan pengarahannya Sri Sultan juga menyampaikan beberapa pesan Presiden kepada Bupati/Walikota, di antaranya agar mempersiapkan dengan baik program-program untuk 2019 sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019.  Yang berarti persiapan lelang harus dilakukan lebih awal. Hal ini dapat dilakukan dengan manfaatkan e-procurement, e-catalog di LKPP. Penggunaan anggaran juga harus memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekedar output. Dengan demikian, alokasi betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung. Pemantauan kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulanan perlu dilakukan agar dapat dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik.

Sri Sultan mengingatkan, setiap rupiah dari APBN 2019 ini harus betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya. Untuk itu, harus optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, agar betul-betul dipastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa.

Di akhir sambutannya, Gubernur DIY mengajak para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan siapa pun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara dan keuangan daerah dengan baik.

“Jajaran pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita. Karena APBN bukan sekadar susunan angka-angka, di dalamnya terdapat tanggung jawab besar pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta rakyat, bangsa dan negara, juga kepada generasi sekarang dan yang akan datang,” pungkas Gubernur DIY. (Kontributor Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta: Tiyok Subekti & Sachrul Damhudi)

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan