BERITA

Bandung, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2018 ini menjadi tahun yang istimewa dari sisi penegakan zona integritas untuk Ditjen Perbendaharaan karena sebanyak 17 KPPN dan 1 Kantor Wilayah memperoleh predikat sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta 1 KPPN memperoleh predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lebih dari sekadar status predikat WBK/WBBM, ini merupakan komitmen nyata Ditjen Perbendaharaan untuk terus ikut serta mengambil bagian dalam penciptaan birokrasi pemerintah dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan bersih dari korupsi.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Puncak pencairan APBN yang terjadi di akhir tahun kerap berdampak pada padatnya antrean petugas Satuan Kerja (Satker) yang datang untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Namun berbeda dengan KPPN Jakarta II, batas terakhir pengajuan SPM honor, vakasi, tunjangan, dan penghasilan PPNPN bulan November dan Desember 2018 yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2018 rupanya tidak menjadikan KPPN Jakarta II dibanjiri antrian Satker. Hal tersebut dikarenakan KPPN Jakarta II merupakan salah satu KPPN yang telah mengimplementasikan mekanisme e-SPM.

 

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ketepatan satuan kerja dalam menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penyerapan anggaran oleh satker yang lebih baik dalam periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi baik dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga negara di akhir tahun anggaran ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam tinjauan kesiapan menghadapi pencairan anggaran di akhir tahun anggaran 2018 di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI, Selasa (11/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir untuk pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah dengan total sebesar 3 triliun, meningkat dari sebelumnya 2,5 triliun pada tahun 2018.

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Berawal dari komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan harapan laporan keuangan UAKBUN Daerah, UAKKBUN Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 memperoleh dengan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2018 pada Kamis (22/11) dan Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi pada Kamis (29/11) dengan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb yaitu Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan BUN Nur Abdul Haris, Kepala Seksi Badan Lainnya, Transaksi Khusus dan BUN) Jackson Sunario Panjaitan, serta M. Masykur Mubarok dan Hazmi Muzakki.

Add a comment
Selengkapnya...

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sinergi  merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi karena kerja sama adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam berorganisasi. Tidak terbatas pada sinergi internal yang tentunya harus baik, sinergi yang baik dengan pihak eksternal juga harus dibangun dalam sebuah entitas/organisasi. Menerapkan konsep kantor yang modern, KPPN Tanjung Pandan telah banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak eksternal, salah satunya dengan Stasiun TVRI Bangka Belitung.

Add a comment
Selengkapnya...

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan KPPN Purwokerto menggelar acara workshop akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di ruang rapat KPPN Purwokerto (14-15/11). Acara ini diinisiasi oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan utama membidik satker-satker tertentu di wilayah KPPN Purwokerto yang terkendala terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan workshop tersebut diharapkan satker bisa menganalisis dan menelaah sehingga proses pembuatan laporan keuangan berjalan lancar, sehingga pada gilirannya akan menyumbang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Add a comment
Selengkapnya...

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”

Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Add a comment
Selengkapnya...

Salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi dan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan adalah melalui Buletin Kinerja, yang saat ini telah terbit sampai dengan edisi XVII tahun 2013.

Add a comment
Selengkapnya...

A. Pendahuluan.
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter.

Add a comment
Selengkapnya...

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik.

Add a comment
Selengkapnya...

Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Add a comment
Selengkapnya...